REPORTASEREVIEW

Walhi, Kejahatan Korporasi, Ecocide dan Anak Muda

0

Sumber: https://www.stopecocide.earth/

Ekosida atau merupakan serapan dari ecocide, menurut Polly Higgins ekosida adalah kehilangan ekstensif, kehancuran dan kerusakan ekosistem dari suatu wilayah yang diberikan, seperti kenikmatan atas kedamaian penduduk telah atau beberapa akan dikurangi. Secara lebih luas lagi, menurut White dan Heckenberg ekosida merupakan aktivitas manusia yang dikriminalisasi dengan melanggar prinsip keadilan lingkungan, seperti merusak atau menghancurkan ekosistem secara substansial atau dengan membahayakan kesehatan dan kesejahteraan suatu spesies, termasuk manusia. Hingga kini ekosida masih belum disetujui oleh United Nation untuk masuk dalam kejahatan internasional terhadap kedamaian manusia.

Perjuangan untuk menegaskan ekosida ke dalam kejahatan terhadap ancaman kedamaian manusia telah berlangsung sejak lama.  Konsep ekosida sebagai kejahatan internasional pertama kali dimunculkan pada tahun 1970an, khususnya saat terjadi pemusnahan dan pembantaian selama perang Vietnam oleh Amerika Serikat.

Di dalam statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (International Crime Court/ICC), hanya ada satu ketentuan.  Terkait kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan, secara eksplisit tidak terlalu dalam dibahas dalam statuta Roma. Hanya termaktub dalam Pasal 8 (2) (b) (iv) yang menegaskan bahwa secara sengaja melakukan serangan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan properti sipil atau kerusakan lingkungan hidup yang meluas, memiliki waktu yang panjang dan tingkat kerusakan parah. Tetapi itu hanya berlaku dalam konteks perang, sementara untuk kejahatan korporasi tidak memenuhi unsur.

Pada tahun 2010 Polly Higgins seorang pengacara internasional yang fokus pada kerusakan lingkungan akibat kejahatan korporasi, mengajukan proposal memasukan ekosida ke dalam hukum kejahatan internasional. Oleh mendiang Higgins, definisi ekosida ini mencakup kerusakan yang disebabkan oleh individu, korporasi dan / atau negara. Tujuannya dari pemasukan konsep ekosida ini ialah untuk menciptakan tugas kepedulian guna mengurangi atau mencegah bencana yang terjadi  serta menciptakan tanggung jawab pidana atas ekosida yang disebabkan oleh manusia.

Pada bulan Desember 2019 pada sesi ke-18  Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, atau majelis negara-negara yang turut dalam pengakuan statuta Roma dari ICC. Dua negara berdaulat yakni Vanuatu dan Maladewa, pada pernyataan resminya meyerukan untuk mempertimbangkan secara serius terkait penambahan ekosida ke statuta, Karena Vanuatu dan Maladewa merupakan negara yang secara geografis merupakan pulau kecil dan terancam tenggelam karena perubahan iklim.

Sebelumnya pada 22 Januari 2013, sebuah komite yang terdiri dari sebelas warga dari sembilan negara Uni Eropa secara resmi meluncurkan  “European Citizens Initiative (ECI) to End Ecocide in Europe” atau inisiatif masyarakat eropa untuk mengakhiri eosida di Eropa. ECI merupakan wadah yang diinisiasi dalam Perjanjian Lisabon untuk mempromosikan demokrasi partisipatif dan langsung. Inisiatif ini secara tidak langsung memberikan sebuah cara bagi warga negara Uni Eropa untuk memulaii sebuah undang-undang baru atau menyarankan amandemen undang-undang yang ada langsung Europe Commission yang merupakan lembaga terlegitimasi untuk membuat undang-undang Uni Eropa.

Inisiatif khusus ini bertujuan untuk membuat ekosida sebagai instrument kriminal, atas dampak dari kerusakan ekstensif dan perusakan ekosistem. Investasi dalam aktivitas yang menyebabkan ekosida, dan menolak akses pasar ke Uni Eropa untuk produk yang berasal dari aktivitas ekosida, benar-benar terjadi. Tiga anggota parlemen Eropa, yakni Keith Taylor, Eva Joly, dan Jo Leinen, secara terbuka memberikan tanda tangan pertama untuk mendukung ekosida sebagai kejahatan internasional. Inisiatif tersebut tidak berasal dari mengumpulkan satu juta tanda tangan yang dibutuhkan, tetapi melalui pembahasan di Parlemen Eropa. HIngga kini proposal tersebut belum diterima oleh UN.

Kabar terakhir, selekas kepergian Higgins pada April 2019 silam. Pada kesempatan di akhir November 2020, panel pengacara internasional yang diketuai oleh profesor hukum Inggris Philippe Sands dan hakim Zambia Florence Mumba mulai menyusun rancangan undang-undang tentang ekosida. Dan suara-suara yang mendukung ekosida mulai meluas, khususnya dari anak-anak muda yang peduli terhadap perubahan iklim, salah satunya  Greta Thurnberg. Bahkan dari tokoh agama ada Pope Francis yang turut menyerukan agar ekosida diakui sebagai kejahatan internasional terhadap kedamaian.

Walhi dan Upaya Pengakuan Ekosida

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190709161854-92-410573/lapindo-antara-gempa-yogyakarta-dan-salah-ngebor

Walhi secara organisasional telah melakukan upaya mengenalkan ekosida pada tahun 2015, dengan meluncurkan sebuah buku berjudul ”Ecocide, Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak. Asasi Manusia” yang ditulis oleh Ridha Saleh, salah satu orang yang pernah bergiat di Walhi dan mantan komisioner Komnas HAM.  Lalu pada tahun 2014, Ridha Saleh kembali meluncurkan buku dengan judul “ECOCIDE: Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia.” Lalu di tahun 2019 Walhi meluncurkan seri kedua buku tentang ekosida dengan judul, “ECOCIDE: Memutus Impunitas Korporasi.”

Semua buku terkait ekosida merupakan sebuah upaya untuk mengenalkan diskursus ekosida sebagai sebuah pelanggaran HAM berat. Di sana dijelaskan mengapa ekosida menjadi sebuah pelanggaran HAM berat dan harus diakui keberadaannya. Secara dasar kehidupan manusia sangat bergantung pada ekosistem, pada proposisi hak asasi manusia baik dalam Universal Declaration of Human Right pada artikel ke 25 dan UUD RI 1945 pasal 28 H, menyebutkan jika hak hidup itu termasuk mendapatkan perlindungan atas lingkungan yang baik dan sehat, terhindar dari ancaman kesehatan atau perampasan hak dasarnya, seperti akses atas air yang bersih, udara yang sehat dan lain-lainnya.

Kondisi terkini bumi sedang terancam, perubahan iklim telah menunjukan wujudnya. Kenaikan permukaan air laut, kacaunya iklim, bencana hidrometereologis yang semakin sering. Telah menunjukan betapa perubahan iklim benar-benar mengancam manusia. Salah satu yang turut terancam adalah aspek food security. Seperti yang telah dilaporkan oleh Vice bahwa perunahan iklim akan membentuk masa depan pangan dunia, salah satunya memunculkan food insecurity.

Mengapa ada perubahan iklim? Salah satunya karena ada deforestasi masif, alih fungsi hutan tropis untuk sawit, tanaman homogen seperti bahan baku kertas (pulp), hingga tambang. Indonesia menjadi negara yang turut menyumbang hal tersebut. Kondisi tersebut diperparah dengan abainya pemerintah dalam hal tersebut, mereka tidak menegakkan UU PPLH sebagaimana mestinya. Kini izin-izin investasi besar di sektor sawit, pulp hingga tambang akan semakin besar, selekas disahkannya UU Minerba dan Cipta Kerja.

Tanpa disadari abainya pemerintah menciptakan pelanggaran HAM yang serius atas pemusnahan eksositem hingga berdampak pada manusia. Seperti dalam catatan Ecocide:Memutus Impunitas Korporasi, yang studinya meliputi Kalimantan Tengah dengan kebakaran hutannya, Riau dengan pembangunan DAM Koto Panjang dan Jawa Timur dengan kasus Lumpur Lapindo. Secara sederhana telah menunjukan bagaimana ekosida terjadi. Karena tindakan korporasi serta lalainya negara telah menyebabkan bencan non alam terjadi. Mengakibatkan kedamaian dan ketenangan manusia terusik, serta kualitas hidupnya semakin menurun. Contoh kebakaran hutan yang membuat semakin menurunnya jumlah hutan tropis, mengusir masyarakat adat dan mengakibatkan gangguan kesehatan. Walhi pun sempat memenangkan gugatan atas kebakaran hutan pada 2019. Tetapi hingga kini putusan tersebut tak kunjung dieksekusi.

Tidak hanya itu saja, pada periode 2006 saat Lapindo mengeksploitasi wilayah pada penduduk. Mereka melakukan kesalahan fatal hingga mengakibatkan meluapnya lumpur bercampur minyak bumi. Peristiwa yang disebut lumpur Lapindo telah mengeksklusi hingga 90.000 penduduk dan menenggelamkan hampir 19 desa di tiga kecamatan, baik di dalam peta terdampak maupun di luar. Sampai saat ini mereka masih terancam sebab lumpur belum berhenti, banyak di antaranya juga mengalami gangguan kesehatan, terancam kehilanggan akses air bersih dan mengalami dampak psikologis akibat bencana korporasi. Tetapi Lapindo Brantas yang dimiliki oleh Bakrie yang bekerja sama dengan Medco serta perusahaan asing Australia, tidak pernah terjerat hukum yang berat. Mereka masih bias melenggang kangkung tanpa dosa.

Ekosida di Benak Anak Muda

Sumber: https://www.stopecocide.earth/

Begitulah potret ekosida sebagai pelanggaran HAM yang coba diungkapkan oleh Walhi. Mulai bergairahnya gerakan anak muda yang mulai peka terhadap isu lingkungan, hal ini ditandai dengan masifnya gerakan climate strike, mulai bergeliatnya komunitas yang mempromosikan zero waste dan banyak juga yang berkampanye hentikan deforestasi di Indonesia. Memunculkan sebuah harpan baru tentang perjuangan menyelamatkan bumi yang sudah remuk redam dieksploitasi tanpa henti.

Guna meluaskan perspektif HAM dan lingkungan hidup, khususnya terkait ekosida dan bentuk kejahatan korporasi. Walhi secara nasional melakukan survei untuk mengetahui persepsi publik terkait apa itu ekosida. Dalam survey yang data sampelnya mencapai 1000 responden dengan kriteria subjek yakni, berusia 16 sampai 25 tahun. Dengan wilayah survei mencakup tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Papua dan Papua Barat. Pengumpulan data sampling dengan non-probabilitas memakai pendekatan quota sampling, karena memilih secara spesifik kriteria responden, yakni umur.

Survei ini menggunakan pendekatan skala likert dengan isi survei yang meliputi beberapa indikator. Jika diidentifikasikan dimensi berdasarkan buku catatan dari National Research Council (1999) dengan judul Global Environmental Change: Research Pathways for the Next Decade  pada bab ke tujuh, yang membahas tentang Human Dimensions of Global Environmental Change. Pada halaman 337 yakni, konsumsi, institusi dan pengambilan keputusan. Dari kerangka tersebut pendekatan survei ini memiliki relevansi, Salah satu yang ditekankan adalah bagaimana responden sadar akan isu lingkungan, perilakunya, tindakannya serta pengetahuannya. Penjabaran lengkapnya lebih dapat dilihat di peluncuran riset Walhi pada 22 Desember 2020.

Hasil riset ini secara ringkas menekankan bahwa kesadaran anak muda akan situasi lingkungan benar-benar tinggi. Pada aspek perilaku yang erat dengan dimensi konsumsi, sekitar 73,4% responden menjawab sering menjaga lingkungan, diperkuat dengan aspek kerelawanan yakni membantu sesama manusia kala terjadi bencana, hampir 97% menjawab pernah membantu dan bersedia menjadi relawan. Secara gerakan kala terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh korporasi, ada 84,9% responden menjawab akan memboikot produk bersangkutan. Dalam dimensi institusi ada sekitar 71% yang menegaskan bahwa kerusakan lingkungan turut dipengaruhi oleh pemerintah, indikatornya adalah kemudahan dalam memberikan izin. Sementara dalam konteks kebijakan hampir mayoritas responden sepakat jika kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran HAM dan bagian dari ekosida, kurang lebih 90,4% menjawabnya demikian.

Dengan temuan ini paling tidak menunjukan bahwa anak muda memiliki tingkat literasi lingkungan yang baik, mereka mampu memahami apa itu kerusakan lingkungan, kebijakan dan pelanggaran HAM. Tentu ini merupakan sebuah preseden baik ke depan, dalam upaya mendorong perubahan kebijakan lingkungan yang masih belum berpihak pada kerangka besar “ekologis.” Paling tidak upaya mendorong ekosida sebagai pelanggaran HAM berat ke hukum internasional dan nasional, menjadi cukup penting dilakukan, karena berkenaan dengan generasi yang akan dating.

Walhi telah melakukan upaya yang cukup signifikan dengan melakukan perluasan pengetahuan, seperti membuat riset terpadu hingga meluncurkan buku. Aksi ke publik dan pemerintah, baik dalam bentuk kampanye kreatif, diskusi ataupun turun jalan. Terakhir ialah melakukan penjajakan ke anak muda, melalui survei Walhi paling tidak menjawab tentang kesadaran anak muda akan lingkungannya cukup tinggi.

Belajar Perjuangan Reforma Agraria dari Pak Gunawan Wiradi

Previous article

Bolivia Merebut Kembali Demokrasi

Next article

You may also like

More in REPORTASE