MISUH

Wajah Rezim Jokowi di Balik UU Cipta Kerja

0

Surveillance Regime

Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, yang sedari awal bermasalah ini, memantik kemarahan rakyat dan menyulut gelombang demonstrasi. Proses pengesahan UU ini tidak transparan dan sangat dipaksakan, sebaimana disahkannya revisi UU KPK, UU MK, dan UU Minerba. Terlebih lagi, ketika mereka mampu kejar tayang UU pro investor di tengah pandemi, mereka mengabaikan RUU PKS.

Kondisi ini sangat memuakkan. Rakyat membutuhkan kepastian penanganan wabah, penyelesaian konflik agraria, pemberian jaminan kesehatan universal, pendidikan terjangkau, dan proteksi hak buruh. Alih-alih membuat aturan untuk rakyat, ternyata mereka membuat kitab hukum untuk segelintir elite pengusaha dan investor.

Meski di tengah pandemi, banyak rakyat yang sadar akan dampak negatif dari UU Cipta Kerja. Rakyat mau tidak mau harus turun ke jalan untuk melawan kesewenang-wenangan wakil rakyat, baik pemerintah ataupun DPR. Mulai dari petani, nelayan, buruh hingga pelajar tumpah ruah memenuhi jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka dan melampiaskan kekecewaannya.

Aksi damai #mositidakpercaya dan #menolakomnibuslaw meluap hampir di seluruh daerah di Indonesia, namun banyak diantaranya berujung kerusuhan. Seiring dengan ramainya aksi penolakan terhadap Undang-undang Cita Kerja tersebut, aneka tindakan represi, intimidasi dan penangkapan juga semakin marak dilakukan oleh aparat keamanan negara.

Banyak pelajar SMK dan SMA ditangkap dan dipersekusi, bahkan diancam tercatat dalam SKCK. Selain itu, banyak aksi massa mahasiswa dan buruh ditangkap dan dipukuli karena dianggap memicu kerusuhan. Beberapa relawan medis dan massa aksi pun dipaksa untuk mengakui tindakan kriminal yang tidak dilakukan oleh mereka.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan kerusuhan tersebut. Pertama, kekecewaan yang telah menumpuk berlebihan. Ketika rakyat bersuara menuntut pertanggungjawaban pemimpin mereka namun tidak kunjung mendapatkan kepastian, maka sewajarnya masyarakat meluapkan amarah. Luapan amarah massa aksi tersebut tentu tak sebanding dengan aneka represi, eksploitasi, penggusuran, perusakan ruang hidup yang diterima masyarakat hingga saat ini. Tak sebanding dengan ribuan nyawa, bencana, dan masa depan rakyat.

Kedua, terjadi provokasi oleh oknum. Tentu kita tak melupakan bahwa provokator selalu hadir dalam aksi demonstrasi, baik di dalam internal maupun eksternal massa aksi. Banyak orang memandang bahwa aksi demonstrasi ditunggangi kelompok politik tertentu, namun mereka tidak pernah melihat bahwa banyak provokasi dilakukan oleh aparatus keamanan negara.

Beberapa memakai intelejen untuk mendorong kerusuhan atau melakukan represi terlebih dahulu untuk memancing amarah massa aksi. Ketika kerusuhan tersebut meledak, kita juga dapat melihat media arus utama bekerja membuat framing yang buruk terhadap masa aksi. Mereka membuat framing seolah-olah masa aksi adalah stimulator kerusuhan serta menjadikan aparat keamanan negara sebagai sumber utama infromasi publik dengan mengesampingkan tindakan kekerasan aparat yang disengaja untuk membubarkan protes.

Kedua faktor tersebut merupakan gambaran umum jika kita melihat aksi akhir-akhir ini. Kekecewaan hingga katerlibatan dan tindakan berlebihan aparat keamanan negara menjadi salah satu pemicu mengapa aksi berujung rusuh. Jika aksi berujung kerusuhan, maka aparat keamanan negara memiliki kesempatan untuk menangkap, melakukan kekerasan, hingga mempersekusi massa aksi bahwa mereka melakukan tindakan kriminal. Penangkapan aktivis adalah bentuk penegasan dari kekuasaan otoriter untuk membungkam suara rakyat dan mendisiplinkan rakyat secara paksa agar patuh.

Selanjutnya, aksi-aksi seperti penolakan terhadap UU Cipta Kerja selalu dikaitkan dengan oposisi nir faedah dan dikaitkan dengan pemilihan presiden yang lalu. Mereka yang mengaku menolak UU Cipta Kerja hanya gimmick opera sabun, sebuah dalih untuk menutupi bahwa sejatinya tidak ada oposisi di anatara mereka. Bahkan golongan yang dikaitkan dengan pilpres kemarin pun nyatanya tak bersungguh-sungguh menolak Omnibus Law, kecuali cari muka dan memanfaatkan gerakan.

Selain dikaitkan dengan oposisi insignifikan, aksi-aksi ini pun dikatakan sebagai anti negara. Padahal, pengesahan UU Cipta Kerja ini sudah inkonstitusional serta melanggar prosedur pembentukan undang-undang, lantas siapa yang anti negara?

Buzzer-buzzer digerakkan untuk mendukung pengesahan UU ini, membuat narasi agar apa yang disuarakan rakya melalui aksi adalah hoax. Padahal naskah final UU saja berubah-ubah dan tidak dapat diakses publik, selayaknya janji nawacita yang menguap menjadi pepesan kosong. Bahkan untuk membungkam suara rakyat pemerintah yang dikuasai oligarki ini, melakukan represi dengan mengkambinghitamkan kelompok anarkis, menuduh komunis, dan sebangsanya.

Seiring banyaknya pelajar dan mahasiswa yang kembali dari hiatus pasca reformasi dikorupsi, Pemerintah melalui Mendikbud pun membungkam suara mereka dengan membuat seruan represif anti demokrasi. Diantaranya, menghimbau kampus melarang mahasiswanya aksi, menghimbau sekolah untuk melarang siswanya aksi, hingga ancaman tidak akan diberi SKCK. Bahkan, dosen pun mulai diancam akan diberhentikan jika mendukung aksi, menyuruh mahasiswanya aksi, atau ikut turun aksi.

Semakin hari rezim semakin menunjukan watak otoriternya, menegaskan bahwa tidak ada kata rakyat dibenak mereka, kecuali investasi dan ekonomi. Tentu demi kawan-kawan oligarki mereka. Di bawah rezim yang neoliberal koersif, demokrasi semakin dikebiri.

UU Cipta Kerja adalah produk kerja pemerintah demi melancarkan eksploitasi atas nama investasi, baik dalam negeri maupun global. Mereka semakin menampakkan wajah otoriterisme, kapitalisme, dan neoliberalisme koersif.

Salam Solidaritas!
Lawan!

Catatan Aksi Tolak Omnibus Law Banyuwangi

Previous article

Kronologi Aksi Jember Menggugat Tolak Omnibus Law

Next article

You may also like

More in MISUH