PERS RILISREPORTASE

Upaya Pembungkaman dan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup di Kaltim dengan Modus Swab Test Covid-19

0

31 Juli 2020 di Samarinda telah ada upaya kriminalisasi serta pembungkaman pejuang pembela HAM dan Lingkungan Hidup. Tindakan tersebut kembali dilakukan oleh sejumlah orang yang mengaku dari gugus tugas Covid-19 Kota Samarinda. Indikasi pembungkaman ini diawali pada tanggal 29 Juli 2020 dengan mekanisme swab test acak tanpa diawali dengan tracing cluster dari suspect yang telah positif. Dengan dalih sampel acak (random sampling), oknum petugas kesehatan ini bersikeras agar pihak kantor menjalani proses uji tes tersebut.

Sebagai warga negara yang baik tentu kita mendukung upaya bersama memutus rantai penyebaran virus corona di Kalimantan Timur. Namun upaya baik ini ternyata dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan menunggangi situasi pandemi guna menjerumuskan 3 (tiga) aktivis pembela HAM dan Lingkungan Hidup, pada swab test terindikasi abal-abal, karena hasilnya prematur serta terburu-buru, tidak sesuai kaidah yang lazim.

Fakta lainnya, swab test yang dijalankan hasilnya tidak jelas, di mana oknum petugas yang mengaku dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda hanya menyampaikan secara lisan tanpa dibuktikan secara tertulis. Lazimnya dalam dokumen hasil tes, biasanya berisi antara lain, informasi apakah positif atau negatif, menyebutkan asal laboratorium dan nama serta tanda tangan pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil laboratorium tersebut. Selain itu, dalam penjemputan yang dilakukan secara paksa, dilakukan dengan cara melawan hukum, seperti tidak membuka rahasia rekam medik kepada orang yang dituduh positif, khususnya kepada aktivis yang dianggap positif Covid -19.

Oknum Petugas Kesehatan Kota Samarinda dalam menjalankan aksinya, ketika mengambil sampel pada tanggal 29 Juli 2020 secara nyata mengabaikan sejumlah protokol Kesehatan yang telah diatur dalam sejumlah peraturan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan berikut aturan turunannya. Begitu pula pada saat melakukan penyemprotan disinfektan dan puncaknya ketika melakukan penjemputan secara paksa tidak dilengkapi dengan APD lengkap berdasarkan standar protokol penanganan suspek Covid-19.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, terdapat banyak kejanggalan yang terang benderang. Beberapa kejanggalan tersebut di antaranya adalah, seluruh petugas baik yang beroperasi pada tanggal 29 – 31 Juli 2020 tidak berkenan untuk memperkenalkan identitas pribadi, jabatan, serta instansi asal mereka yang lazimnya tertera pada kartu tanda pengenal.

Hal lainnya, saat pengambilan sampel pada tanggal 29 Juli 2020, para petugas tidak bersedia didokumentasikan dengan alasan tidak mengenakan APD lengkap. Dari fakta tersebut berarti mereka telah melakukan kesalahan dalam prosedur pengambilan sampel, serta yang paling fatal yaitu para petugas membuang limbah medis secara serampangan di tempat sampah kantor Pokja 30.

Dalam rilis ini, WALHI Kalimantan Timur beserta LBH Samarinda hendak menekankan suatu hal yang menjadi fakta tak terbantahkan, seperti terjadi di RSUD I.A. MOEIS Samarinda pasca penjemputan secara paksa terhadap tiga orang dari kantor WALHI Kalimantan Timur. Sebelum memasuki ruangan isolasi, terlebih dahulu meminta ruang perawatan terpisah dari pasien Covid-19 lainnya dan bersedia membayar biaya perawatan secara mandiri serta menolak biaya perawatan yang berasal dari Pemerintah.

Selain itu tiga orang dari kantor WALHI tersebut meminta hasil swab test yang dijanjikan akan diberikan sesampainya di RSUD. I.A.MOEIS, namun pihak RSUD tidak mengetahui mengenai hasil swab test tiga orang yang diduga positif Covid-19, dan akhirnya pihak BPBD serta satpol PP yang melakukan penjemputan berlalu begitu saja, sehingga membiarkan tiga orang tersebut luntang-lantung di halaman parkir rumah sakit.

Pertanyaan Kritis

Bagi kami upaya-upaya ini mendekati suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai operasi hitam aparatur keamanan dan intelejen, dengan cara menunggangi serta memanfaatkan pemeriksaan Kesehatan melalui swab test Covid-19, guna merampas data-data pribadi maupun kelompok secara melanggar hukum terhadap para aktivis pejuang HAM dan Lingkungan Hidup.

Membuat kami bertanya, apakah memang ada kerjasama Kementerian Kesehatan/Satgas Covid-19 dengan Intelejen/reskrim/polisi untuk melakukan pelecehan terhadap hak-hak warga negara dan rakyat sipil seperti yang terjadi saat ini, pada rabu 29-30 Juli 2020?

Perampasan data pribadi dan kelompok melalui operasi hitam intelejen dengan modus pemeriksaan swab test Covid-19 ini, patut disimpulkan sebagai cara kotor persekongkolan antara pemerintah dan aparat keamanan mulai dari intelejen/reskrim/polisi dengan berbagai cara menggunakan manipulasi penyamaran melalui satgas covid-19.

Patut diketahui bahwa hal tersebut merupakan sebuah taktik yang bermuara untuk melemahkan, membuyarkan konsentrasi konsolidasi gerakan sipil dan mahasiswa sekialigus untuk membungkam gerakan pro demokrasi Yang diketahui saat ini sedang menguat untuk menghadang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena RUU tersebut benar-benar menyesengsarakan rakyat dan melipatgandakan kerusakan lingkungan hidup. Karenanya pembungkaman terhadap penolakan terhadap UU Minerba hingga gangguan atas penegakan demokrasi di indonesia yang saat ini dijerat oleh oligarki politik.

Pernyataan Sikap dan Tuntutan

Rilis ini kami tujukan bukan hanya kepada kawan jurnalis dan institusi media, namun lebih luas lagi kami tujukan juga untuk perwakilan badan Kesehatan dunia (WHO) di Indonesia yang berkantor di Jakarta, agar menyorot skandal memalukan ini. Karena skandal ini dilakukan oleh seluruh jejaring operasi intelejen yang memata-matai warga negaranya sendiri, hingga memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk ditunggangi. Menggunakan pandemi sebagai dalih operasi hitam, berarti menyalahgunakan kewenangan dan melanggar hukum serta hak asasi manusia.

Melalui rilis ini juga kami mendesak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Rumah Sakit Rujukan untuk Covid-19, ikatan perawat, Gubernur Kalimantan Timur dan Walikota Samarinda untuk segera melakukan investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh para pengurus negara mulai level terkecil RT, kecamatan, hingga level kota dan provinsi, termasuk pada oknum-oknum yang terlibat dalam dinas kesehatan, badan penanggunalangan bencana daerah termasuk satgas Covid-19 abal-abal, yang kami duga telah dimanfaatkan untuk operasi hitam kepolisian dan intelejen.

Mendesak tanggung jawab Kapolda Kaltim dan Kapolres Samarinda untuk membuka kepada publik, soal keterlibatan anggota dan satuan intelejen yang telah memanipulasi dan membuat operasi hitam dengan modus swab test Covid-19, sebagai pintu dan alat operasi intelejen dalam memata-matai, mengkriminalisasi, melecehkan hak-hak warga negara, membungkam, merampas data pribadi dan kelompok para pejuang HAM dan Lingkungan Hidup.

Rilis ini kami sampaikan juga kepada Kapolri, Propam dan Provost untuk melakukan langkah investigasi internal kepolisian dan kami tembuskan pula pada Komnasham dan Ombudsman Republik Indonesia untuk memastikan operasi ini mendapatkan perhatian dan pemeriksaan secara sungguh-sungguh, termasuk ditembuskan pada Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo untuk bertanggungjawab atas pelecehan serius terhadap hak warga negaranya yang dijamin perlindungannya oleh Konstitusi Indonesia.

Rilis ini sendiri merupakan peringatan, bentuk tanda bahaya bagi demokrasi Indonesia yang menghadapi titik nadir, karena secara keji dan memalukan melakukan tindakan ini. Bagi seluruh warga negara Indonesia di manapun berada, jangan pernah mau untuk dipaksa dan dilecehkan hak-hak warga negaranya, karena dalam kasus ini diduga keras, ada upaya yang dimulai dengan tidak transparan, abal-abal dan menggunakan paksaan dalam pengambilan swab test hanyalah kedok untuk operasi gelap di luar hukum atau operasi kejahatan bagi warga negaranya sendiri.

Walhi Kalimantan Timur
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Timur

    Idul Adha Bukan Sekedar Ritual Sakral

    Previous article

    Beginilah Cara Mereka Menangani Covid-19 di Wilayah Zapatista

    Next article

    You may also like

    More in PERS RILIS