ANALISAngendas

Undang-undang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012, Gerbang Menuju Komersialisasi

0
Kredit ilustrasi oleh Bambang Puji T.

Latar Belakang munculnya kebijakan Otonomi Kampus

Pasca disetujuinya perjanjian GATS, terjadi reformasi besar-besaran di sektor pendidikan tinggi, di Indonesia dimulai dari proses pemberian otonomi khusus sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) kepada tujuh institusi pendidikan tinggi negeri di Indonesia.

Tujuh perguruan tinggi yang memperoleh status otonomi tersebut adalah: UI, UGM, IPB, ITB, USU, UPI, dan Unair. Konsep Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara (PP No.61/1999).

Kemudian lahir serangkaian Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum (Statuta) dari PP BHMN pada tahun 2000. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada pasal 53 ayat 1 UU tersebut, diperkenalkanlah ‘Badan Hukum Pendidikan’. Istilah ini didukung dengan lahirnya UU Baru yang melegalkan otonomi tersebut, yaitu UU Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Undang-undang Sisdiknas dan konsep Badan Hukum Pendidikan menuai kritikan dari masyarakat sipil dan mahasiswa. Di tahun 2010, undang-undang tersebut berhasil dicabut karena telah melanggar dasar konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan pembatalan UU BHP menyatakan bahwa UUD 1945 tidak menghendaki adanya otonomi pengelolaan pendidikan.

Pada tahun 2010, pemerintah mengajukan satu UU baru yang menggantikan UU BHP tersebut: UU Pendidikan Tinggi (UUPT). UUPT tersebut mengatur beberapa hal yang telah dibatalkan dari UU sebelumnya. Kendati direspons dengan berbagai penolakan, UU ini disahkan DPR pada tanggal 13 Juli 2012. Penolakan dan Gugatan terhadap UUPT terus dilayangkan oleh masyarakat sipil dan mahasiswa sampai ke tingkat MK.

Ketua Majelis Hakim yang juga menjabat Ketua MK, Hamdan Zoelva, kemudian membacakan putusan: gugatan ini ditolak dan UU 12/2012 dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keputusan ini adalah pukulan berat bagi masyarakat Indonesia yang menuntut keadilan di sektor pendidikan.

UUPT adalah wajah baru UU BHP dengan substansi yang sama, yaitu meliberalisasi pendidikan dan melepaskan tanggung jawab negara. Dengan bahasa hukum yang diskursif, pemerintah mempertegas tanggung jawab negara hanya di tingkat birokrasi dan membantu biaya pendidikan hanya melalui subsidi.

Pemerintah menyerahkan tanggung jawab finansial pendidikan ke masyarakat, mahasiswa dan dunia usaha. Hal ini dapat dilihat secara subtansial pada Pasal 50 UUPT no 12 tahun 2012, yaitu:

(1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.

(2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

(3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:
a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;
b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan
c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

(5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.”

UUPT memberikan otonomi kampus dalam mengatur dan mengelola pendanaan pendidikan tinggi. Birokrat kampus bebas menentukan “tarif pendidikan’ sendiri dengan satuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pemerintah mengklaim bahwa dengan adanya UKT maka masyarakat tidak dibebani penuh biaya gedung dan hanya perlu membayar satuan biaya semester.

Perlu kita teliti, penghitungan yang dilakukan oleh birokrat kampus dan pemerintah adalah mengakumulasi seluruh biaya operasional kuliah dan membaginya per semester. Dapat kita lihat di Permendikbud No. 93 Tahun 2014, masyarakat harus menanggung biaya operasional langsung dan tidak langsung dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam Permendikti nomer 22 tahun 2015, dalam pertimbangan penyusunan peraturan. Tertulis jika peraturan ini mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dapat kita lihat bersama jika konten dalam pasal 88 tersebut ialah bagaimana pemerintah mulai mengalihkan pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa secara langsung.

Pemerintah lalu menjadikan sebuah standart dalam pembiayaan dengan memperhitungkan a).capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. jenis Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. Sehingga akan ada kompetisi antar daerah dan lembaga pendidikan, sebagai contoh nyata implementasi liberalisasi sektor pendidikan.

Implementasi dari UUPT no 12 tahun 2012 yang menggambarkan semakin lepasnya pemerintah dalam tanggung jawab pendidikan, tergambar jelas dalam substansi permendikti nomer 22 tahun 2015, yang berbunyi:

“Pasal 7 (1) UKT yang dibebankan kepada mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin dan berprestasi (bidikmisi) paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester. (2) UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada PTN. Pasal 8 PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma.

Pasal 9 (1) PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT, dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma yang terdiri atas: a. mahasiswa asing; b. mahasiswa kelas internasional; c. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau d. mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri. (2) Jumlah mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan mahasiswa baru.”

Secara garis besar dalam memaknai transisi dari tahun ke tahun terkait perubahan sistem pendidikan nasional, secara tidak langsung menggambarkan bahwa era neoliberalisasi dan kapitalisme memasuki era baru. Kepentingan-kepentingan kapitalisme global juga tercermin dalam UUPT 2012.

Hubungan pendidikan tinggi dan dunia usaha dalam UUPT mempertegas bahwa tujuan pendidikan tinggi saat ini adalah melayani kebutuhan inovasi pengusaha dan mencetak tenaga kerja terdidik sesuai dengan permintaan pasar.

Dunia usaha leluasa berinvestasi di dunia pendidikan untuk mengeksploitasi hasil penelitian-penelitian institusi pendidikan. Lulusan-lulusan terdidik bukan mengabdi untuk kemajuan masyarakat namun diperbudak untuk memenuhi kantong-kantong pemodal.

Dampak Buruk dari Penerapan Otonomi Kampus

Biaya Kuliah Mahal

Otonomi kampus adalah bentuk usaha cuci tangan pemerintah terhadap tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pendidikan gratis dan merata bagi seluruh rakyat. Dari sisi akademik, pemerintah kemudian mencoba mencari alasan pembenaran kebijakan pengurangan subsidi itu.

Sebagaimana sering disuarakan, karena sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga kaya, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus memberi subsidi kepada anak-anak dari orang kaya. Pemberian subsidi pemerintah dianggap salah arah dan sudah sewajarnya bila dihapuskan secara bertahap, sehingga biaya kuliah yang harus ditanggung masyarakat meningkat.

Sebagai contoh, Universitas Airlangga selalu menaikkan biaya perkuliahan tiap tahunnya. Di tahun 2009 terjadi kenaikan SOP/SPP sebesar 80%. Di tahun 2013 dan 2014, Birokrasi Unair menggunakan kebijakan Uang Kuliah Tunggal dengan kisaran 1 juta hingga 15 juta untuk jurusan sosial dan humaniora, sedangkan untuk kedokteran hingga 25 juta per semester. Uang tersebut belum termasuk uang praktek dan sumbangan lainnya.

Kampus menjadi pusat bisnis riset IPTEK

Dengan adanya intervensi pemodal ke dalam kampus, telah menciptakan sebuah bisnis baru, tentang bisnis riset dan pengembangan produk. Pada awalnya, bisnis ini masih dijalankan secara diam-diam melalui institusi penelitian kampus dan fasilitas-fasilitas kampus. Hasil dari riset dan pengembangan produk tersebut kemudian diambil hak patennya untuk diproduksi dan dikomersilkan.

Bagi birokrat kampus, riset IPTEK menjadi lahan bisnis yang dapat memberikan keuntungan finasial atau sumber korupsi untuk kepentingan pribadinya. Saat inipun, tugas perkuliahan maupun tugas akhir mahasiswa S1, sudah banyak yang dipengaruhi oleh kepentingan birokrasi kampus untuk mendukung proyeknya.

Bahkan banyak dosen-dosen yang terlibat proyek penelitian dengan berbagai perusahaan, justru dengan memanfaatkan tenaga “gratis” mahasiswa untuk menyelesaikan proyek pribadinya tersebut.
Pola hibah pendidikan yang menjerat.

Otonomi kampus juga memperkenalkan model perfomance contract untuk pemberian hibah pendidikan, Misalnya, disebuah kampus A pemerintah memberikan sejumlah hibah yang biasanya di ikat oleh sejumlah persyaratan, seperti jumlah kelulusan yang dihasilkan dan kualitas dari kelulusan itu haruslah mencapai standar yang telah ditetapkan Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Jika kualitas yang dihasilkan tidak memenuhi standar, maka akan menjadi evaluasi dalam pemberian hibah selanjutnya dan akan menjadi alasan pengurangan subsidi yang diberikan ke kampus A serta dialihkan ke kampus lainnya.

Dampak adanya hibah pendidikan ini menjadi pemicu persaingan antar kampus untuk sekedar mendapatkan hibah. Akan tetapi dalam persaingan ini, mahasiswa yang dikorbankan menjadi objek kebijakan kampus. Pada akhirnya yang terjadi adalah pemaksaan kepada mahasiswa untuk mengikuti standar baru yang telah ditetapkan oleh birokrasi kampus.

Pemadatan kurikulum

Kondisi diatas kemudian makin mengarahkan kampus hanya menjadi pabrik sarjana dimana mahasiwa yang dididik dalam kampus hanya disiapkan untuk menjadi pekerja didunia industri. Kurikulum dari setiap jurusan semakin dipadatkan dan diselaraskan dengan kebutuhan pasar. Mahasiswa dipaksa lulus secepat – cepatnya, dengan dibebani banyak tugas perkuliahan.

Dan anehnya, disaat terjadi pemadatan kurikulum pendidikan, birokrasi pendidikan malah mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif (bertolak belakang), yaitu adanya Sistem Kredit Prestasi (SKP).

Mengapa kebijakan itu dikatakan kontradiktif ?. Karena setiap mahasiswa diwajibkan untuk ikut kegiatan organisasi intra kampus dan mereka akan memperoleh kredit poin. Poin – poin yang dihasilkan setiap mahasiswa tersebut, kemudian diakumulasi dan di jadikan prasyarat untuk wisuda.

Kebijakan Drop-Out

Dengan logika liberalisme, maka rakyat yang tidak mampu membayar kuliah harus keluar dari ‘pasar’ pendidikan. Bahkan di kampus Universitas Airlangga tercinta ini, Peraturan Rektor Nomor 13/H3/PR/2009 semakin menegaskan komersialisasi pendidikan. Mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah harus bersiap untuk dicabut status kemahasiswaannya, alias Drop Out.

Otonomi kampus juga melahirkan evaluasi akademik yang berujung Drop Out (DO) bagi yang tidak bisa melampaui kurikulum yang telah diterapkan. Kebijakan DO dengan dalih hasil evaluasi studi ini sesungguhnya merupakan siasat dari para birokrat kampus untuk menjaga akreditasinya dimata pemerintah dan investor.

Kontemplasi Atas Sisdiknas

Freire mengemukakan jika, bukanlah pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat dengan cara tertentu tapi yang mana masyarakat, mempunyai struktur sendiri untuk arahan tertentu, menciptakan sebuah sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan nilai yang sesuai pedoman masyarakat.

Ini bukanlah proses mekanik (gerak) yang semestinya. Orang yang berbeda adalah orang yang terpengaruh pada jalan yang berbeda dan tidak semua lapisan masyarakat sama dengan proses tersebut.

Tetapi sistem pendidikan yang ada di dalam struktur masyarakat, akan bertemu dengan hal yang menarik, ketika siapapun yang memegang kekuatan lalu kemudian menemukan makna untuk memelihara kekuatan tersebut pada proses pendidikan.

Kekuatan yang diciptakan oleh sistem pendidikan adalah gambaran yang tidak akan pernah memperbolehkan pendidikan digunakan melawan sistem tersebut dan untuk itu perubahan yang menyeluruh dari sebuah sistem pendidikan tidak akan mengambil suatu tempat, kecuali masyarakat sendiri yang merubahnya.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah cara untuk memahami dunia, lingkungan sekitar dan diri sendiri. Pada dasarnya pendidikan, ialah mendidik, atau memberikan pengetahuan terkait realitas.

Namun seringkali kita menemukan pendidikan bukan lagi mendidik atau memberikan pengetahuan, namun lebih kepada mengarahkan agar sesuai dengan sistem yang telah terbentuk. Baik dalam sebuah domain masyarakat yang berbasis budaya setempat, ataupun hegemoni penguasa.

Sehingga transformasi pendidikan akan mengikuti pola peradaban dan pihak siapa yang berkuasa, namun kita juga harus melihat bahwa persoalan kekuasaan, balik kembali ke demokrasi langsung atau demokrasi cacat ala oligarki politik.

Referensi
Freire, 1975, Education for liberation, hal 16. Dapat di akses di
http://acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/1139/3/FPF_OPF_01_0001.pdf

Prof. Sofian Efendi. Makalah pada Diskusi “GATS: Neo-imprialisme modern dalam Pendidikan” diselenggarakan oleh BEMKM UGM, Yogayakarta, 22 September 2005.

Laporan World Bank, Higher Education Lessons: The Lessons of Experience. 1994

Rio Apinino dan Dicky Dwi Ananta. 2014. “Demokratisasi Kampus: Tawaran Strategis untuk Gerakan Pengawalan Isu Kampus”, Serikat Mahasiswa Progresif. Diakses pada 20 Juli 2016 pada pukul 19:09 http://serikatmahasiswaprogresif.blogspot.com/2014/09/demokratisasi-kampus-tawaran-strategis.html

Dewantara, Ki Hajar. 1962. Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Malaka, Tan. 1951. Madilog: Materialisme. Dialektika dan Logika. Jakarta.

Hadi Supeno, Pendidikan Dalam Belenggu Kekuasaan, Pustaka Paramedia, 1999, hlm 64
Brodjonegoro, Satryo Soemantri. 2012. Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Rencana Strategis 2004-2009. Jakarta: Depdiknas.
Freire, Paulo. 1983. Pendidikan Kaum Tertindas. (Terj. Roem Topatimasang). Jakarta: LP3ES.
Pidarta, Made. 2013. Landasan Kependidikan, Stimulis Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Baunto, L. Assad. 2011. Oxford Studies In Comparative Education; Education in Souheast Asia, “ Education Reform in Indonesia”. Symposium Book: United Kingdom

mm
Tim Gugus Tugas Coklektif.com

RUPA PENDIDIKAN BANGSA: Retorika Komersialisasi, Dinamika Kebijakan Pendidikan Tinggi Pada Era Reformasi

Previous article

Membaca Pendidikan di Era Kolonial

Next article

You may also like

More in ANALISA