ANALISAngendas

Teruntuk Pelajar SMA dan SMK: Bersatulah!  

0

I’m not a test score! (ilustrasi oleh coklektif)

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 pukul 14.02 secara kilat dan penuh kontroversi menuai protes yang kemudian berbuntut unjuk rasa di beberapa kota, Indonesia.

Tercatat, 18 provinsi menggelar unjuk rasa yang dipelopori buruh, mahasiswa dan pelajar SMA/SMK. Mereka tumplek blek turun ke jalan menyerukan tuntutan, cabut omnibus law karena menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja.

Hanya saja, aksi yang digelar pada 6-8 Oktober 2020 di berbagai kota itu berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa dan pelajar ditangkap bahkan mendapat tindakan represif dari aparat keamanan. Tak luput beberapa jurnalis dan paramedis yang bertugas di lapangan, turut menjadi korban kekerasan dari pihak keamanan.

Pasca kejadian, banyak tanggapan di media sosial bernada negatif ditujukan kepada aksi massa. Stigma negatif dilontarkan dari kalangan pemerintah, massa pro pemerintah, dan masyarakat kelas menengah yang cenderung pasif. Mereka yang anti dengan aksi massa kurang lebih akan mencurigai aksi massa. Alih-alih dengan mengatakan bagaimana aksi massa yang benar harus dilakukan, yakni tanpa kekerasan dan santun.

Pertanyaannya apakah mereka paham bagaimana duduk perkaranya sehingga terjadi unjuk rasa dan kericuhan? Dalam konteks aksi massa seperti tolak omnibus law, semua elemen gerakan sipil tergabung dalam satu barisan. Dengan massa yang begitu banyak, tidak menutup kemungkinan hadirnya oknum-oknum selundupan dengan motif merusak citra aksi massa itu sendiri.

Dari hasil pengamatan, aksi yang terjadi di sekitaran Gedung Grahadi Surabaya (6/10) menunjukkan ada oknum yang sengaja dilibatkan untuk memicu kerusuhan. Mereka adalah segelintir remaja. Remaja-remaja ini entah sengaja atau tidak sedari awal sudah melempari batu batako pada aksi massa dan polisi.

Saya sempat mencegah agar tidak melempar sembarangan. Tapi tetap saja tak terkontrol. Mereka tetap melempar batako ke segala penjuru hingga akhirnya kerusuhan pecah. Tidak luput kawan-kawan saya terkena lemparan-lemparan batako.

Saya melihat mereka bukan dari kalangan buruh, mahasiswa, organisasi atau lembaga, bahkan dari pelajar SMA/SMK. Tidak jelas dari mana, mewakili siapa atau dari organisasi mana. Jelasnya, mereka berhasil menjadikan pelajar SMA/SMK khususnya ketika aksi massa Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) sebagai kambing hitam kericuhan.

Jika menengok kebelakang pada aksi massa menolak UU KPK, demoralisasi yang dialami pelajar SMA/SMK juga terjadi dalam aksi massa menolak omnibus law. Mereka ditangkapi dengan tuduhan dalang kerusuhan, ditunggangi, tidak tahu apa-apa dan sekedar ikut-ikutan. Kabar terakhir, pihak kepolisian tidak menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi pelajar yang terlibat dalam aksi tolak omnibus law.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengkritik rencana polisi yang hendak mempersulit penerbitan SKCK bagi pelajar yang mengikuti unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, polisi tidak seharusnya mencatatkan pelajar yang diamanankan tersebut sebagai pelaku tindak pidana.

“Seharusnya polisi tidak boleh mencatatkan identitas mereka sebagai pelaku tindak pidana, sehingga akan bermasalah mendapatkan SKCK, kata Retno melalui keterangan resminya pada Rabu, (14/10/2020).

Melihat kondisi demikian, perlu dilakukan advokasi hukum, moral dan dukungan teori bagi pelajar SMA/SMK agar mendapat perlindungan dan pembelaan diri sesuai hak-hak dan harkat martabatnya sebagai manusia.

Mengenal Omnibus Law

Adik-adik sekalian, penolakan terhadap UU Cipta Kerja atau omnibus law itu sudah dilakukan selama 4 bulan jalan jika dihitung mundur dari waktu pengesahannya tanggal 5 oktober 2020. Kakak-kakak dari pemerhati HAM, serikat buruh, mahasiswa dan aktivis menjadi motor penggerak aksi massa. Pada aksi massa terakhir yang berskala nasional, massa bertambah dari adik-adik sekalian.

Secara sederhana, omnibus law adalah suatu cara untuk merangkum, menyederhanakan atau memangkas beberapa Undang-undang dan menyatukannya ke dalam satu Undang-undang payung. Beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada sudah menerapkannya sejak abab-19. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara hanya Vietnam dan Filipina.

Di Filipina, mirip dengan di Indonesia, dikenal dengan The Omnibus Investments Code of 1987 (Peraturan Omnibus tentang Investasi Tahun 1987). Tujuannya menciptakan iklim investasi yang ramah diikuti dengan penciptaan lapangan kerja. Memang terdengar klise, sangat normatif, tapi juga manipulatif.

Ada alasan yang cukup logis mengapa sepatutnya kita menolak omnibus law atau UU Cipta Kerja. Pertama, sejak awal UU Cipta Kerja dirumuskan, tidak ada keterlibatan dari masyarakat secara intensif. Minim bahkan tidak ada partisipasi pemangku kepentingan kecuali pengusaha dan politisi.

Justru muncul Satuan tugas (Satgas) dan panitia kerja (Panja) omnibus law yang merupakan orang-orang tertentu yang dipilih oleh pemerintah dan DPR. Mereka sekumpulan pejabat sekaligus pebisnis yang menyiratkan UU Cipta Kerja karena ada begitu banyak kepentingan.

Faktor kedua alasan hukum. Dalam UU No. 12/2011 pasal 1 dinyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan atau penetapan, dan pengundangan. Semua tahapan itu tidak boleh dilangkahi dan prinsip keterbukaan harus dijadikan keutamaan sesuai dengan pasal 5.

Namun faktanya tidak demikian. Semua tahapan itu diterabas dalam waktu 100 hari. Padahal logikanya, omnibus law tidak mungkin dibahas dalam waktu sesingkat itu sebab kompleksnya UU dan pasal yang akan dicantumkan. Di sisi lain, dalam pasal 1 juga dinyatakan bahwa perumusan Undang-undang baru harus disertai dengan naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Naskah akademik adalah hasil penelitian, pengkajian hukum, dan hasil penelitian lainnya mengenai masalah dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Brengseknya, kita tidak pernah tahu bagaimana wujud naskah akademik omnibus law.

Berdasarkan kedua alasan tersebut, saya kira adik-adik SMK dan SMA cukup mempunyai alasan moril dan logis untuk tetap menyuarakan penolakan terhadap omnibus law atau UU Cipta Kerja.

 

Tetap Militan

Apakah kita sepenuhnya paham tentang isi omnibus law? Tentu tidak. Pemahaman kita tetap tidak akan sepadan dengan pemahaman dari seorang ahli hukum tata negara. Tapi bukan berarti hak kebebasan berpendapat kita hilang. Jika kebebasan berpendapat harus disyaratkan oleh pengetahuan yang mendalam akan suatu ilmu, apa jadinya hak-hak buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota dan masyarakat adat? Apa mereka baru bisa membela diri dan mendapatkan haknya ketika pengetahuan mereka cukup? Apa mereka harus paham ribuan pasal dulu?

Ada kecenderungan belakangan ini bahwa adik-adik SMK/SMA menjadi obyek bagi pemerintahan Joko Widodo dan pendukungnya untuk di demoralisasi di ranah publik—yang secara tidak langsung dapat mendemoralisasi aksi massa itu sendiri.

Padahal dalam Konvensi Hak Anak pasal 12 dinyatakan bahwa tiap anak berhak mengemukakan pendapat, didengar, dan dipertimbangkan saat mengambil keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya atau kehidupan anak lain. Pasal 13, 14 juga dinyatakan serupa. Tiap anak berhak mengemukakan pandangannya, menerima dan menyampaikan informasi. Berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Sepanjang hal-hal itu tidak menghalangi hak orang lain. Serta pasal 19, dinyatakan anak juga berhak atas pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.

Sejatinya UU No 35/2014 juga telah menjamin hal yang sama. Anak juga berhak untuk menyatakan pendapat dan mendapat perlindungan dari kekerasan secara fisik maupun psikis. Mereka juga terjamin haknya untuk berorganisasi dan berkumpul sesuai dengan keyakinannya.

Melihat kesepakatan hukum tersebut, dijaminkan bahwa pelajar SMK SMA tetap legal mengikuti aksi massa tolak omnibus law meskipun kadar pengetahuan mereka tidak sebanding dengan ahli hukum tata negara.

Ke depan, langkah taktis apa yang bisa dilakukan bagi adik-adik SMK/SMA?

Jika di aksi massa berikutnya pelajar SMA/SMK tetap konsisten turun ke jalan, bergabunglah dalam barisan dengan kakak-kakak aktivis, mahasiswa, atau buruh. Dengan begitu potensi adanya oknum selundupan yang sengaja memprovokasi kericuhan bisa diminimalisir dan kita bisa saling jaga.

Terlebih pelajar dapat mengenal, mempelajari, dan mendiskusikan tetek bengek tentang ilmu sosial dan politik dengan kakak-kakak aktivis, mahasiswa, atau buruh. Wabil khsusus tentang UU Cipta Kerja.

Mudah-mudahan setelah adanya tulisan semacam pemflet ini pelajar SMK SMA lebih yakin untuk melakukan protes-protes jalanan, berpikir kritis, melawan pembodohan yang dibuat-buat dan membongkar ilusi-ilusi yang mengkaburkan fakta sebenarnya.

Sumber:

https://www.kompas.tv/article/115965/kpai-kritik-polisi-yang-berencana-tak-terbitkan-skck-bagi-pelajar-ikut-demonstrasi-ini-alasannya

https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak

https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak

Festival Rakyat: Senja di Ujung Petaka UU Cipta Kerja, Merawat dan Memperluas Perlawanan

Previous article

Dermawan nan Gunawan: Bagaimana LSM Melayani Kapitalisme dan Imperialisme

Next article

You may also like

More in ANALISA