ANALISAngendas

Tentang Gerakan Sosial Kita

0

Dokumentasi Getol Jatim/kawan tiexo

Gerakan perlawanan masyarakat sipil terhadap oligarki di negeri ini, terutama dalam dekade 3 tahun terakhir ini, ditandai dengan perlawanan masyarakat pekerja, buruh, tani, nelayan, warga miskin kota, masyarakat adat, para akademisi, para seniman, dan elemen-elemen masyarakat lain, termasuk melalui demonstrasi massal di berbagai kota.

Secara khusus terhadap beberapa produk legislasi yang nampak jelas dibuat secara terencana, pragmatis, namun justru karena itu serba buru-buru, diam-diam, sangat minim partisipasi publik, bahkan terkesan memaksakan dan ugal-ugalan: UU KPK, UU Minerba, UU agraria dan UU masyarakat adat, dan terakhir yang sedang masif yaitu perlawanan rakyat hampir di sebagian besar kota di tanah air terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Dapat dikatakan hampir semua norma dan nilai yang lahir, tumbuh dan berkembang dari realitas kehidupan kewargaan masyarakat tanah air ini sendiri, justru malah secara sistematik terencana dipatahkan, dipupuskan dan dihancurkan serta dikunci oleh sistem oligarkis, yang de facto berupa kerjasama birokrasi pemerintah, DPR-MPR RI, kekuasaan bisnis ekonomi, isntitusi-institusi agama, dlsb.

Harus kita akui, bagaimanapun juga, gerakan sosial kewargaan masyarakat sipil kita sejauh ini, masih dalam tataran terbatas pada perjuangan aspek hukum, reformasi hukum semata dalam kehidupan masyarakat-negara kita, tanpa menyentuh struktur institusi sistem pemerintahan/negara.

Dapat dikatakan gerakan sosial kita sejauh ini seakan hanya menginginkan perubahan “di dalam”, ketimbang perubahan sistem kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Sudah saatnya kini kita mencanangkan secara bersama-sama, gerakan sosial yang lebih mendalam dan menyeluruh, yang menyentuh struktur institusi sistem pemerintahan dan organisasi sosial kita.

Karena yang jadi sasaran strategis gerakan sosial kita yang seharusnya adalah sistem nilai dalam struktur institusi negara untuk kembali pada jiwa Pancasila, terutama “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, maka yang ingin kita hasilkan adalah gerakan perubahan ini adalah transformasi sosial kemasyarakatan secara luas, ketimbang sekadar perubahan “di dalam” masyrakat itu semata.

Contoh gerakan sosial “dari akar” (“radikal”) ini adalah gerakan pembebasan Satyagraha Mahatma Gandhi melalui “ahimsa” (gerakan aktif tanpa kekerasan) dan “tapasya” (pengorbanan), gerakan perjuangan hak-hak sipil di AS, gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan.

Dalam menghadapi kasus negeri ini kita akhir-akhir ini yang cenderung menjadi neo-orba, neo-kapitalistik ini, agenda-agenda perubahan kita harus meliputi hampir semua aspek inti struktur sosial, yaitu politik, ekonomi, hukum, kultural dan keamanan. Ya karena tujuan gerakan sosial masyarakat kita itu berupa utopia sosial, mencapai “masyarakat alternatif baru” berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

Maka sekali lagi gerakan sosial kewargaan masyarakat sipil ini bukan sekedar berorientasi pada “norma”, melainkan juga lebih pada “nilai”.

Gerakan yang berorientasi pada “norma” adalah tindakan mobilisasi atas nama keyakinan umum atau ideologi bersama, yang mengimpikan penataan ulang norma-norma itu sendiri.

Gerakan yang berorientasi pada nilai adalah tindakan kolektif yang dimobilisasi atas nama keyakinan umum yang menginginkan penataan ulang nilai.

Menurut Neil Smelser J. (Theory of Collective Behavior, Free Press, Glencoe, Ill., 1962.), nilai menyediakan pedoman fundamental untuk bertindak. Nilai menetapkan dan mengatur tujuan upaya manusia, misalnya keadilan, demokrasi, dan kemerdekaan. Norma adalah alat untuk memilih cara yang tepat dalam mengejar tujuan akhir misalnya disiplin, kesopanan, belajar dan bekerja bersama. Norma lebih khusus daripada tujuan umum, karena secara khusus, menetapkan prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan bila nilai hendak diwujudkan.

Bagaimanakah wujud nyata gerakan perlawanan kita?

Pembangkangan Sipil

Istilah “civil disobedience” atau “pembangkangan sipil” sudah lama dipopulerkan oleh Henry David Thoreau ketika memprotes perbudakan dan menolak Perang Amerika-Meksiko pada tahun 1846-1848.

Pembangkangan sipil merupakan satu bentuk protes warga negara terhadap pemerintahnya, secara sengaja warga melanggar hukum atau aturan dan menolak perintah. Namun memang bukan hukum yang berat.

Pembangkangan yang paling lunak seperti menolak membayar pajak. Pajak adalah penghasilan terbesar di APBN sampai 75%. Jika semua rakyat tidak membayar pajak maka rezim akan kehilangan dana dalam berkuasa. Sedangkan pembangkangan yang keras dilakukan dengan mogok kerja, memboikot program-program pemerintah dan lainnya.

Pembangkangan sipil Ini bentuk perlawanan aktif tanpa kekerasan (active non-violence), warga menerima konsekuensi untuk ditahan ketika melanggar hukum tertentu dan tidak melawan ketika ditangkap. Kalau pembangkangan dilakukan secara luas oleh rakyat, penguasa dihadapkan pada pilihan menuruti keinginan rakyat atau memenjarakan sebanyak mungkin rakyatnya sendiri.

Di sisi pemerintah pasti akan selalu mengatakan bahwa pembangkangan adalah pelanggaran hukum. Pernyataan ini memang tidak perlu diambil pusing karena pembangkangan pasti merugikan rezim. Pada aksi atau demo sudah umum jika para peserta memenuhi jalan dan trotoar lalu menyebabkan macet. Ini memang jelas-jelas pelanggaran hukum.

Akan tetapi banyak ahli hukum menyatakan pelanggaran ini bisa diabaikan, jika demo berlangsung tanpa kekerasan, damai dan tujuannya memperjuangkan keadilan. Bahkan ahli berpendapat harus ada justifikasi atas pembangkangan sipil untuk mendahulukan penegakan keadilan dari pada mematuhi hukum teknis seperti aturan lalu lintas atau keramaian.

Aksi pembangkangan sipil pernah beberapa kali dilakukan di dunia dan berhasil. Perjuangan Mahatma Gandhi dengan prinsip Satyagraha (memegang teguh kebenaran) dan Ahimsa (perlawanan tanpa kekerasan) sangat dipengaruhi gagasan “Civil Disobedience.” Gandhi akhirnya bisa memerdekakan negerinya.

Gandhi melakukan gerakan puasa dan boikot ekonomi. Protes paling keras dari Gandhi diarahkan pada pengaturan pajak yang diberlakukan Inggris di India. Pemerintah Kolonial Inggris menyerah dan gagal meraup cukup uang dari pajak. Perlawanan besar seperti ini juga muncul pada gerakan sipil di Amerika yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. dan gerakan Nelson Mandela atas politik aparteid di Afrika Selatan.

Gerakan pembangkangan sipil harus dilakukan oleh rakyat Indonesia tentunya dengan gerakan aktif tanpa kekerasan. Gerakan ini akan menjadi senjata paling ampuh untuk melawan otoriterisme kekuasaan. Sehingga penguasa tidak seenaknya berkuasa dan menindas rakyat secara pragmatis sekedar berdasarkan perhitungan untung-rugi kuantifikasi material.

Mulai Dari Komunitas-komunitas Basis Akar Rumput

Gerakan sosial perlawanan tanpa kekerasan kita pada oligarki harus mulai dengan inisiasi menfasilitasi pembentukan pengorganisasian dan penyadaran kominitas-komunitas basis akar rumput, buruh, petani, masyarakat adat, warga urban, para akademisi, seniman-budayawan, kelompok-kelompok sipil profesional, dlsb.

“Komunitas Basis” adalah perikatan warga masyarakat, entah buruh, petani, masyarakat, adat, nelayan, kaum miskin kota, pekerja profesional dan akademisi, atas dasar kesamaan visi dan tujuan bersama, berorientasi pada kebutuhan material dan kepentingan komunitasnya, bersekutu dan saling bekerja sama dalam gerakan solidaritas kemanusiaan.

Bersama-sama memperjuangkan hak dan kewajibannya, bersama-sama menentang upah yang tidak adil, penguasaan tanah semena-mena, perusakan sanitasi, dan ekologi, penindasan oleh pihak aparat keamanan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Gerakan Komunitas Basis Kewargaan ini senantiasa berprisip pada otonomi, subsidiaritas dan solidaritas kemanusiaan.

Kelompok-kelompok kecil “komunitas basis” ini menginspirasi orang lebih banyak lagi untuk berpikir tentang nilai-nilai kemanusiaan: kebenaran, keadilan dan perdamaian, untuk merangsang keterlibatan mereka dalam gerakan untuk perubahan sosial yang lebih luas.

Dinamika Spiral Kegiatan Belajar Bersama

Pilihan kegiatannya strategisnya yang bergerak secara spiral, antara lain:

(1). Keterlibatan dalam Pengalaman Nyata. Melakukan percakapan menyeluruh dengan praktek pengalaman hidup nyata, dengan ilmu pengetahuan, dengan prinsip-prinsip kehidupan, dengan kontroversi, dengan penderitaan, dengan pengalaman tata-bangkit (survival system), dalam berjuang bersama. Praktek saling melibatkan diri dalam gerakan solidaritas kemanusiaan nyata, saling membantu dalam bidang usaha ekonomi, (menyelenggarakan koperasi bersama, UKM), kegiatan lingkungan hidup (bertani termasuk urban farming).

(2). Analisis Sosial: Keprihatinan Bersama. Mengumpulkan fakta dan data dari pengalaman keterlibatan nyata. Mempelajari, mendiskusikan, merefleksikan bersama, menganalisis pengalaman keterlibatan bersama, menyimpulkan keprihatinan bersama. Mempelajari atau mendalami kembali prinsip HAM, Pancasila, UUD 1945, UU, Peraturan Daerah, Kesepakatan Bersama, dlsb.

(3). Ekspresi Bersama. Komunitas melakukan penyimpulan dan menyekspresikan kesimpulan itu dalam wujud penulisan di media, presentasi, pameran, demonstrasi, dlsb.

(4). Perencanaan Bersama. Kesimpulan yang sudah diekspresikan itu, ditinjau/diuji kembali, dengan terang ilmu-ilmu pengetahuan: sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, kebudayaan, dlsb. Disenggarakan pemetaan masalah, analisis SWOT, dlsb. Dari situlah kemudian kita membangun perencanaan baru, strategi keterlibatan baru.

Begitu selanjutnya kita mempraktekkan perencanaan bersama itu melalui keterlibatan nyata lagi (kembali ke nomer 1, dan seterusnya, bergerak secara spiral).

Menantang Spiral Kekerasan

Komunitas Basis menentang spiral kekerasan, yang dimulai dengan kekerasan. Pertama, kekerasan dalam wujud pelembagaan penindasan struktural yang dipegang oleh mereka yang berkuasa/oligarki.

Memang biasanya bentuk penindasan semacam ini akan melahirkan kemarahan moral (moral autrage) pihak warga yang tertindas, yang kemudian dapat meledak menjadi kekerasan, keputusasaan atau pemberontakan. Inilah kekerasan kedua.

Kekerasan yang datang dari kaum tertindas seringkali justru jadi alasan bagi penguasa untuk terlibat dalam penindasan, melakukan penindasan, atas nama hukum dan ketertiban umum. Inilah kekerasan ketiga.

Realitas pahitnya adalah bahwa spiral kekerasan tampaknya tak kan terhindarkan karena masing-masing pihak memprovokasi kekerasan pihak lain dan menggunakan kekerasan pihak lain untuk membenarkan kekerasannya sendiri.

Oleh sebab itu, gerakan sosial kita, gerakan perlawanan kaum muda, harus benar-benar mampu keluar dari jebakan spiral kekerasan melalui praktik gerakan atif tanpa kekerasan.

Ya gerakan sosial kita mesti memperjuangkan transformasi sosial yang radikal namun secara damai, gerakan aktif tanpa kekerasan.Tanpa keadilan dan cinta yang sejati, kedamaian itu hanya akan menjadi ilusi besar.

Sosialisme kita harus senantiasa menghormati manusia dan alam lingkungan hidup sekitarnya. Gerakan perjuangan kita harus senantiasa kembali pada marwah “Kemanusiaan yang adil dan beradab.”

Menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law,” Menyelamatkan Indonesia Dari Kehancuran

Previous article

Catatan Aksi Tolak Omnibus Law Banyuwangi

Next article

You may also like

More in ANALISA