MISUH

Surat dari Persatuan Pekerja Mogok PT Freeport Indonesia: Mengapa Kami Mogok Kerja!!!

0

Sumber: Jakartapost


Diawali dari kebijakan efisiensi yang ditempuh PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait ketidakpastian investasi dan perpanjangan Kontrak Karya dari pemerintah yang sedang dirundingkan dengan Pemerintah RI berlarut-larut, manajemen PTFI mulai menerapkan efisiensi biaya. Belakangan ini telah terjadi perubahan gaya kepemimpinan di PT FI khususnya di divisi HRD di mana selama ini hubungan Industrial antara PTFI dengan derikat pekerja telah berjalan dengan baik melalui forum komite (forum yang dibentuk pada perundingan PKB ke-19 tahun 2015) namun telah berubah dengan keengganan manajemen untuk melanjutkan forum dan lebih memilih berjalan sendiri, nyatanya mereka lebih banyak mendengarkan kelompok hubungan non industrial yang disebut stakeholder di perusahaan. Stakeholder sebenarnya adalah sebagian atau semua pihak yang ikut merasakan manfaat dari bisnis pertambangan yang dilakukan oleh PTFI.

Banyak contoh yang dapat menggambarkan kejadian, ketika isu-isu terkait ketenagakerjaan dibahas secara tuntas dengan PUK SPSI (misalnya di forum panitia) di mana masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik ketika terjadi keresahan di lapangan, misalnya program perusahaan untuk memindahkan pekerja dari Grasberg ke departemen lain karena pertambangan. Keterbukaan sudah selesai, awalnya ini mendapat penolakan dari pekerja hingga terjadi pemogokan di Grasberg karena implementasi teknis yang tidak tepat dari manajemen yang memaksa pekerja untuk melakukannya, tetapi karena telah dilakukan diskusi dengan PUK SPSI sebelumnya dalam forum komite, PUK SPSI turun tangan untuk memberikan pemahaman kepada pekerja agar pekerja dapat kembali bekerja dan akhirnya menerima program tersebut.

Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan yang dilakukan manajemen saat mengurangi tenaga kerja terkait efisiensi ketika perusahaan belum mendapat izin ekspor dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kali ini perusahaan menegaskan tidak ingin melakukan diskusi dan/atau negosiasi yang mendalam sesuai dengan amanat SE 907 / MEN PHI / X / 2004 atau UU 13 Tahun 2003.

Terkait penerapan efisiensi, manajemen PTFI setiap minggunya mengundang PUK SPKEP SPSI PTFI untuk mendengarkan update kondisi perusahaan dan langkah-langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan. PUK SPKEP SPSI PTFI hadir sebanyak 4 kali, namun intinya mereka hanya mendengarkan update dan tidak bersedia membahas nasib pekerja yang akan diajak berkonsultasi.

Manajemen PTFI lalu memperkenalkan program Furlough di mana perseroan mengumumkan nama-nama pekerja yang akan dikembalikan ke area penerimaan. Pekerja hanya diberi kesempatan selama 2 hari untuk mengambil barang pribadi dan kembali ke area penerima. Sehari-hari manajemen telah mengirimkan amplop ke pekerja secara acak baik melalui departemen atau barak. Ratusan pekerja dikirimi amplop yang berisi pemberitahuan tentang program cuti dan diwajibkan untuk mematuhi tanpa kesempatan untuk membela diri.

Kala PUK SPSI mempertanyakan dasar kebijakan PHK, pihak perusahaan menjawab bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi hak perusahaan dan bukan masalah hubungan industrial sehingga tidak perlu dirundingkan dengan PUK SPSI. Mengenai waktu yang diberikan perusahaan kepada pekerja untuk menjalani program pemecatan, pihak perusahaan menjawab bahwa tidak ada batasan waktu dan tidak ada jaminan bagi pekerja untuk kembali bekerja, bahkan jika pekerja yang sudah dipulangkan maka mereka akan ditawari paket perpisahan bernama paket pemisahan sukarela, lalu perusahaan terus mendesak pekerja yang di-PHK untuk mengambil paket tersebut. Dalam menentukan pekerja yang akan dipulangkan, manajemen sangat tertutup tentang kriteria yang digunakan. Dalam berbagai kesempatan secara berulang-ulang, manajemen kembali mengatakan hal tersebut.

Hal tersebut dikatakan sebagai hak perusahaan sehingga banyak pekerja yang masih muda dan produktif menjadi korban program tersebut. Dalam berbagai kesempatan, manajemen menyampaikan bahwa jika ada efisiensi maka perusahaan tentunya akan memilih pekerja yang baik dan produktif untuk tetap bekerja agar dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan, sehingga terkesan seperti balas dendam kepada karyawan yang vokal. Tentu saja menyasar fungsionaris SPSI, yaitu komisaris SPSI yang dianggap kritis terhadap kebijakan perusahaan dan dianggap sebagai provokator.

Akhirnya para pekerja mulai khawatir dengan kebijakan tersebut, sehingga mengganggu ketenangan pekerja yang tengah bekerja di tempat kerja. Hal tersebut terjadi karena pekerja mulai merasa takut akan diberikan amplop pemberitahuan cuti setiap saat. Tindakan manajemen ini ditanggapi oleh pekerja dengan melakukan aksi mogok, namun manajemen menganggap aksi mogok tersebut ilegal dan menganggap kami mengundurkan diri. Mogok bukan tujuan utama kami sebagai pekerja, tetapi hanya sebagai sebuah jalan karena tidak ada penyelesaian yang adil dari pihak perusahaan. Kami tidak ada niat sedikitpun untuk mundur, kami tetap ingin bekerja dan kembali bekerja di PT Freeport Indonesia.

Sosialisasi yang Kerap Manipulatif, Kini Justru Represif!

Previous article

Setahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Gagal Lindungi Hak-hak Pekerja

Next article

You may also like

More in MISUH