MISUHngendas

Solusi Cepat Pemkot Samarinda Atasi Banjir dengan Renovasi Rumah Panggung: Pemerintah atau Pemborong?

0

Ilustrasi oleh Senjamelawan

Cobaan rutin tahunan kembali muncul sehari sebelum lebaran (23/5), menambahi beban pandemi yang sudah dipikul oleh masyarakat kota Samarinda selama beberapa bulan ini. Musibah banjir kali ini menenggelamkan setidaknya 10 kelurahan dan empat kecamatan.

Berdasarkan data BPBD Samarinda, sebanyak 47.281 jiwa menjadi korban terdampak banjir. Bahkan 4 jiwa sudah melayang; 2 orang tersengat listrik, satu orang tenggelam, dan satu lagi sakit dan kesulitan berobat karena banjir.

Bukannya berempati dan berpikir holistik, sebagaimana pemerintahan beradab di negara-negara lain, Pemkot Samarinda malah menjadi malas berpikir dengan meloncat terburu-buru pada kesimpulan instan. Pemkot absen mengevaluasi tata ruang kota dan izin-izin tambang  yang memusnahkan lingkungan, mereka justru menyodorkan solusi kosong: renovasi rumah.

Dari instagram @pemkot.samarinda terdapat sebuah siaran pers dan unggahan tentang rumah panggung di Jalan Pemuda III. Unggahan tersebut mengajak masyarakat merenovasi rumah beton, yang dibangun dengan susah payah, entah dengan berhutang atau kredit, ke rumah panggung. Rumah panggung dianggap sebagai solusi yang pas untuk ditancapkan pada daerah banjir.

Alih-alih mendapat koor setuju, siaran pers ini membuat marah warga Samarinda dan saya sendiri, sebagai korban banjir. Saya dan banyak orang terpaksa mengungsi di malam lebaran.

Gelombang marah sepertinya membuat nyali pemerintah ciut. Sejak sore (29/5), unggahan tersebut dari instagram tersebut sudah diturunkan. Kepala Diskominfo Samarinda mengatakan bahwa unggahan tersebut hanya keisengan dari staffnya dan diunggah pada akun yang salah. Klarifikasi seperti ini hanya menambah deret sikap pecundang Pemkot Samarinda, yang tidak pernah bisa mengatasi banjir semenjak 20 tahun lalu.

Ada empat (4) alasan yang membuat saya naik pitam.

Pertama, narasi yang dibangun oleh siaran pers ini sengaja untuk memindahkan tanggung jawab pencegahan dan pengendalian banjir, yang harusnya menjadi milik negara, sepenuhnya ke warga pundak warga Samarinda.

Bagaimana tidak? Kita diajak untuk menengok rumah panggung bahari yang indah tetapi dibutakan atas lubang tambang yang tidak direklamasi dan alih fungsi lahan yang massif. Akibatnya, tidak ada lagi ruang di Samarinda yang bisa menyerap air.

Pemkot yang digaji besar dengan pajak dan memiliki seperangkat otoritas harusnya menjadi aktor utama dalam menaggulangi permasalahan banjir. Mereka diberi kewenangan dan punya akses terhadap beragam jenis sumber daya. Sehingga solusi yang ditawarkan harusnya bersifat struktural dan berdasarkan riset ilmiah. Lagipula jika Pemkot Samarinda menganjurkan untuk merenovasi rumah, apakah disertai dengan alokasi anggaran untuk renovasi rumah warga? Tentu tidak.

Akibat disuruh renovasi rumah secara mandiri, saya jadi harus mengubur dalam-dalam mimpi bahwa pemerintah akan memenuhi hak atas perumahan yang layak bagi setiap warga.

Kedua, kalau boleh berburuk sangka, pemerintah sudah kehabisan akal dan membuat mereka pesimis mengatasi bencana tahunan ini.

20 tahun adalah waktu yang lama bagi warga untuk bebas dari predikat korban tahunan. Tapi 20 tahun juga jadi waktu yang sebentar dan tidak pernah cukup buat pemerintah membereskan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele ini. Proyek drainase Semani (Jalan Sentosa, Remaja, Ahmad Yani) yang menelan biaya 96 miliar rupiah rupanya tidak berpengaruh. Justru kalau banjir, tiga daerah inilah yang menjadi daerah terparah direndam banjir.

Suudzon saya semakin dikuatkan Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim yang mengatakan bahwa dana APBD untuk penanggulangan banjir tidaklah cukup. Salah satu pekerjaan penting, yaitu normalisasi Sungai Karang Mumus yang digadang-gadang bisa mengurangi sampai 40% masalah banjir, butuh bantuan pemerintah pusat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kalau pemerintah pusat tidak bisa membantu menganggarkan, apakah kita harus bersiap menjadi korban banjir lagi dalam waktu dekat?

Ketiga, foto rumah panggung yang diposting di instagram @pemkot.samarinda sebetulnya menipu. Sang juru kamera mengambil gambar sewaktu banjir berangsur sudah agak surut. Padahal banjir di Jalan Pemuda II sampai Pemuda III itu sempat mencapai dada dewasa. Keluarga saya tinggal di Jalan Pemuda II dan kami menyaksikannya.

Lagipula, mohon maaf berandai-andai, jika Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim ingin beramal dengan membiayai renovasi rumah warga yang menjadi korban banjir, lantas apakah akses atas jalanan itu aman dari banjir?

Memangnya warga Samarinda ini tidak butuh pergi ke pasar untuk berdagang dan berbelanja, pergi ke kantor dan sekolah, gitu? Jangan sampai kalau jalan masih terendam, pemerintah memberikan solusi untuk membangun jalan layang dan mengganti transportasi dengan mobil terbang seperti di film-film barat! Hadeh~

Yang terakhir, kepandiran pemerintah yang mengecilkan bahaya. Warga Samarinda sudah hapal betul, hanya butuh 2 (dua) jam hujan deras tumpah untuk membuat banjir. Sepanjang tahun 2020 saja, sudah 2 (dua) kali banjir merendam sebagian pusat kota.

Saya akan menyisipkan sediki pengalaman dan pengamatan pribadi. Saya adalah salah satu korban langganan. Orang-orang sering menganggap tempat tinggal saya di Jalan Pemuda II sebagai daerah yang rutin banjir. Banyak dari mereka, terutama teman-teman, merasa“biasa saja” kalau sudah mendengar daerah saya banjir.

Karena seringnya mendengar respon angin lalu ini saya jadi bertanya-tanya.

Masa iya orang tua saya sengaja membangun rumah di daerah rawan banjir?

Lewat pembicaraan bersama orang tua di kamar penginapan 5×4 saat mengungsi, ini kesekian kalinya saya mendapati jawaban bahwa dua puluh lima tahun yang lalu, tepatnya 1995, permukaan tanah di kawasan Pemuda masih terbilang tinggi. Waktu itu orang tua saya sudah punya cukup insting kalau-kalau akan datang banjir kemudian hari. Mereka sengaja membangun rumah dengan pondasi yang cukup tinggi 130 cm.

Pernyataan ini pun sebenarnya berkorespondensi dengan ingatan masa lalu saya. Dahulu ketika banjir selalu datang, rumah saya hampir tidak pernah dikunjungi air. Kecuali pada banjir-banjir besar dengan siklus 10 tahunan (1998, 2008 dan 2017). Kalaupun air benar-benar masuk ke dalam, rumah saya biasanya menjadi pilihan terakhir ketika rumah-rumah di dalam maupun luar komplek sudah mencapai sepinggang orang dewasa.

Tiga tahun belakangan ini situasi menjadi parah. Air yang masuk ke rumah bisa mencapai dada. Banjir acap kali bertamu, kadang mendadak, tanpa permisi dan seenaknya.

Sejak tahun 2017, banjir benar-benar seperti menjadi sahabat orang tua saya. Maklum saya tidak tinggal di Samarinda dan hanya sesekali pulang ketika waktu libur.

Sialnya, tahun ini, dua kali saya pulang saya mengalami banjir dan mengungsi.

Kerugian dari menjadi korban langganan ini sudah tidak terhitung. Mulai dari perabot yang rusak, koleksi buku, komik dan majalah yang hancur, baju-baju yang terendam, makanan di kulkas yang busuk karena listrik padam, sampai harus buang air besar di plastik karena toilet sudah dipenuhi air. Belum lagi soal tembok-tembok yang dipenuhi dengan bekas noda air banjir.

Pada tahun 2019, orang tua saya pun membangun dapur dan toilet baru dengan fondasi yang lebih tinggi, dan membeli perabot jati baru mengganti perabot yang sudah lama rusak. Konon katanya kayu jati akan lebih kuat menghadapi rendaman air.

Sayangnya pembangunan dapur yang lebih tinggi ± 70 cm itu juga hanya membantu sedikit dan tidak berdampak signifikan. Pada banjir bulan Januari 2020, dan kemudian banjir di tengah pandemi ini, anak tangga dapur direndam air. Kabar yang lebih buruk, karena lama terendam air, lemari dan tolet-tolet baru sudah dilumuri bercak putih jamur.

Dari pengalaman pribadi saya ini saya ingin memperingatkan bahwa siapapun perlu waspada terhadap banjir. Meninggikan bangunan rumah untuk melepaskan diri dari jeratan banjir itu sia-sia. Kalaupun kita beramai-ramai mengikuti ajakan Pemkot untuk membangun rumah model panggung, apakah Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda sejumlah Rp 3.112.156 itu cukup untuk dipakai membangun rumah? Apalagi merenovasi rumah. Menawarkan rumah panggung sebagai solusi itu bukanlah level pemerintah, ia lebih pantas ditawarkan oleh pemborong bangunan.

Satu lagi, bagi warga Samarinda. Jangan pernah merasa aman dari terjangan banjir. Tidak ada kawasan pemukiman yang aman di atas alam yang sudah rusak. Walaupun rumahmu berlokasi di bukit Alaya, kamu tetap harus melewati Jalan Sentosa dan Sempaja yang tergenang banjir untuk bisa beraktivitas.

mm
Warga negara Bikini Bottom yang sering menjadi korban karena pemimpinnya hobi bercanda

    Ketika Kritik Dibalas Gugatan Hukum

    Previous article

    Kemiripan Jokowi dan Imran Khan Menghadapi Pandemi Covid-19

    Next article

    You may also like

    More in MISUH