PERS RILIS

Setahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Gagal Lindungi Hak-hak Pekerja

0

Poster Aksi KOBAR Jatim

Surabaya, 1 Mei 2021

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Covid-19 telah menjadi bencana global. Tak satupun negara yang lolos dari wabah ini. Selain ancaman kesehatan, pekerja/buruh juga terancam secara ekonomi. Di sisi lain pemerintah dan pengusaha masih belum cukup serius menanggulangi pandemi Covid-19.

Pada 17 Maret 2020 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. Nampaknya dalam surat edaran tersebut Pemerintah masih menempatkan kepentingan ekonomi dari pada melindungi keselamatan pekerja. Hal ini terlihat dalam ketentuan Poin II angka 4. Bahwa perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja maka besaran dan cara pembayaranya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang merugikan buruh dalam bentuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), beserta aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan analisis yang kami lakukan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru malah memberikan ruang bagi pengusaha untuk melakukan pemotongan upah terhadap pekerja tanpa batasan waktu dan besaran pemotongan. Juga tidak ada kriteria tegas bagi terhadap sektor usaha apa saja. Pengusaha menggunakan dalih penyelamatan ekonomi untuk tidak menaikkan upah dan membiarkan terjadinya kesenjangan upah.

Sementara itu proses penyusunan Omnibus Law cacat prosedur, tidak demokratis, dan banyak mendaur ulang pasal inkonstitusional. Secara substansi, Undang-undang Cipta Kerja mempermudah korporasi meraup keuntungan dengan cara merampas dan menghancurkan ruang hidup rakyat.

Serentetan aturan bermasalah ini tidak dapat dilepas dari kegagalan skema pembangunan nasional yang bergantung pada investasi. Ketika terjadi guncangan pada sistem kapitalisme global seperti hari ini maka rakyat yang dijadikan tumbal dengan dalih penyelamatan ekonomi nasional. Rakyat pun kehilangan kedaulatan atas akses sumber ekonomi yang selama ini sebenarnya menopang perekonomian negara lewat konsumsi rumah tangganya.

Satu Mei merupakan peringatan hari buruh sedunia. Hari ini diperingati buruh sebagai tonggak awal perjuangan buruh dalam menuntut batas 8 jam kerja dalam sehari. Tuntutan ini diajukan karena sebelumnya buruh dipaksa bekerja selama 16 jam sehari. May Day ke-132 kali ini dilaksanakan dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Hal ini tidak menyurutkan niat dari sejumlah perwakilan serikat buruh/serikat pekerja, pemuda dan mahasiswa, petani dan jurnalis yang tergabung di Getol Jatim, untuk menyelenggarakan aksi massa peringatan May Day di Surabaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Getol Jatim mendesak agar Pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

Contact Person

Anthony Matondang (SPBI)
HP. 0899 9017 3746

Irlan (SBK-Kasbi)
HP. 0822 6629 5035

Surat dari Persatuan Pekerja Mogok PT Freeport Indonesia: Mengapa Kami Mogok Kerja!!!

Previous article

Di Kerala, Saat Ini Didominasi oleh Masa Depan

Next article

You may also like

More in PERS RILIS