RENUNGAN

Sebuah Refleksi: Cerita Perjalanan Mengorganisir Komunitas (Seri Kedua)

0

Saat belajar bersama komunitas (doc: mei)

Tahun kedua

Tahun pertama masa penjajakan dengan aktivitas pengorganisiran saya lalui dengan baik.  Memasuki tahun kedua saya menjalankan tugas sebagai pengorganisir amatiran, saya diberikan 2 paket hadiah tahun baru yakni mengorganisir perempuan petani di sebuah kampung yang terletak di Kecamatan B, Kabupaten Seluma dan perempuan petani di sebuah kampung yang terletak di Kecamatan X,  Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Berbeda dengan situasi di Kecamatan A saat pertama kali saya belajar mengorganisir, di Kecamatan B saya datang dalam situasi yang santai, seolah sedang liburan ke wilayah pedesaan. Tidak ada aksi – aksi massa. Namun saya menemukan hal menarik yakni medan yang saya tempuh ke Kecamatan B ini landscapenya curam, di sisi kiri dan kanan sepanjang jalan yang kami lalui adalah perbukitan. Mengharuskan saya dibonceng oleh pengendara handal – anak kampung situ misalnya.

Selama satu minggu penuh saya memulai pendekatan dengan para perempuan petani di kampung ini. Saya ditemani dengan salah satu pengorganisir di lembaga kami yang lebih dulu mengorganisir perempuan petani di kampung ini di hari pertama saya. Kami pergi ke rumah pejabat kampung setempat untuk memperkenalkan diri saya sekaligus menyampaikan tujuan kedatangan kami.

Di hari berikutnya saya diajak menghadiri pernikahan warga setempat. Pada malam hari sebelum pesta pernikahan, seluruh warga kampung mengadakan pesta kecil – kecilan. Pada hari pelaksanaan pesta pernikahan disajikan tari adat Suku Serawai, Tabuhan Rebana, dan persembahan Rejung saat prosesi arak pengantin ke panggung berlangsung.

Hari – hari berikutnya saya sudah dengan percaya dirinya memulai pendekatan dengan perempuan petani yang lain tanpa ditemani staf lembaga kami. Saya ikuti kegiatan mereka mulai dari pagi hingga ke pagi hari lagi. Saya turut ke pekan (pasar mingguan), ke sawah dan kebun. Kebetulan saat saya datang kemari sedang musim panen padi dan kopi.

Saya pergi ke sawah melihat mereka bergotong royong memanen padi di sawah milik petani B. Ada yang menampih padi, ada yang menggilingnya ke mesin, ada yang memasukkan hasilnya ke karung. Selain melihat panen, saya juga ikut mencari “begheku” (bahasa suku di Kecamatan B yang bermakna keong sawah) dan juga tebu telur yang akan dimasak untuk lauk makan.

Di kebun, saya belajar memetik biji kopi sambil mendengarkan cerita – cerita mereka. Tanpa malu – malu mereka berbagi tentang persoalan dapur bahkan kisah cinta masa muda. Saya turut senyum tipis – tipis. Di sela – sela obrolan itu salah seorang dari mereka menunjukkan ke saya lokasi pertambangan yang berada di antara hutan lindung dan daerah perkampungan mereka.

Dari cerita – cerita itu, saya mencoba memeriksa kembali ingatan dari catatan dan bahan bacaan tentang kampung ini. Kampung di Kecamatan B ini telah ada sejak pra kemerdekaan Repulik Indonesia. Sudah diakui keberadaannya oleh Negara, sudah terbentuk wilayah administrasinya.

Namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga setempat, kampung ini dimasukkan dalam wilayah HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan ditunjuk sebagai kawasan lindung pada tahun 1980-an. Tidak hanya sampai disitu, di tahun 1990-an, kampung ini beserta 9 kampung lainnya dimasukkan ke dalam Izin Usaha Pertambangan Batubara.

Warga sama sekali tidak mengetahui ini sampai muncul kejadian sekira 2007 atau 2008-an. Mereka didatangi oleh pihak pemerintahan kabupaten menyampaikan maksud untuk membeli lahan – lahan kebun di sekitaran wilayah Karst untuk memuluskan rencana pembangunan penambangan batu kapur, bagian dari usulan proyek strategis nasional kala itu. Telah terjadi transaksi ganti rugi lahan terhadap sebagian warga. Syukurnya, proyek ini terhenti karena Bupati Seluma tertangkap dan dipenjarakan karena sebuah kasus.

Belajar dari kejadian itu, sebagian warga yang kritis mulai menelusuri tentang peraturan – peraturan pemerintah dan juga situasi di kampung. Mereka pun tahu status kampung dan adanya ancaman operasi pertambangan lainnya. Sekira tahun 2011 atau 2012-an terjadi proses politik di kampung.

Pejabat pemerintah kampung setempat yang baru terpilih mulai menjalankan tugasnya. Keberpihakan para pejabat kampung ini sangat jelas kepada warga dan lingkungan. Untuk mempelajari lebih lanjut, mereka datang ke lembaga kami. Dari sana ketahuan bahwa kampung halaman mereka seluruhnya tumpang tindih dengan konsesi izin pertambangan batu bara dan pertambangan emas.

Situasi di Kecamatan B sejujurnya sangat rumit. Di satu sisi kampung mereka dimasukkan sebagai kawasan hutan Negara, di sisi lain dimasukkan juga dalam konsesi pertambangan, belum lagi pernah terjadi transaksi pengganti rugian lahan untuk penambangan batu kapur. Memang konfliknya belum muncul di permukaan seperti yang dialami kelompok petani di Kecamatan A. Tapi tidak menutup kemungkinan sewaktu – waktu potensi konflik disini akan muncul di permukaan.

Kekhawatiran pejabat pemerintah ini disambut pula dengan lembaga kami yang akhirnya memutuskan untuk menemani mereka mulai memetakan wilayah kampung, lahan produktif milik warga, wilayah jelajah Harimau Sumatera, serta wilayah esensial lainnya. Kecamatan B ini adalah zona penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang merupakan rangkaian Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera.

Sesuai tugas masing – masing di lembaga, saya fokus pada pendampingan terhadap kelompok perempuan petani yang peduli dengan lingkungan. Kelompok ini baru terbentuk awal tahun 2018. Beberapa agenda sudah dilakukan bersama kelompok ini oleh staf lembaga kami. Saya memfollow up kerja – kerja yang sudah dilakukan. Hasilnya, kami menyusun beberapa agenda tindak lanjut selama 6 bulan ke depan.

Agenda pertama kami yakni mempelajari teknik pengelolaan kopi pasca panen. Mulai dari teknik penjemuran hingga penyajian kopi dalam bentuk Green Bean. Bulan berikutnya kami mengadakan pertemuan kembali. Kali ini kami mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara serta peraturan – peraturan mengenai kehutanan dan pertambangan.

Sesungguhnya saya merasa berat hati melihat mereka harus belajar dengan materi – materi berat tersebut apalagi fasilitator menggunakan bahasa – bahasa yang awam sulit mengerti. Saya menyiasatinya dengan bahasa sederhana ketika menyampaikan kesimpulan di akhir kelas belajar kami.

Di bulan yang sama, kami bertemu lagi untuk menonton bersama. Saya memutarkan film dokumenter berdurasi pendek di balai desa yakni Samin Vs Semen. Mereka tak hentinya bergumam dan mengomel ketika melihat para perempuan Kendeng dalam film tersebut dihadang serta digendongi oleh petugas kepolisian saat sedang melakukan aksi demonstrasi menolak pabrik semen. Di sela – sela itu mereka juga sangat fokus ketika tokoh perempuan Kendeng memperlihatkan rutinitas sehari – hari di peternakan dan saat menceritakan pengalaman mereka menolak aktivitas pabrik semen.

Kemudian kami menyusun rencana keberangkatan ke Semarang, sesuai dengan agenda yang telah disusun bersama. Keputusan memilih Semarang sebagai wilayah belajar kelompok perempuan ini termotivasi dari sejarah panjang perlawanan mereka terhadap upaya pendirian pabrik Semen di Pegunungan Kendeng. Dari diskusi panjang kami, ada 4 orang yang akan berangkat belajar bersama komunitas di Pegunungan Kendeng. Terdiri dari perwakilan kelompok perempuan Kecamatan X dan pejabat kampung.

Bulan berikutnya rencana pun ditunaikan. Saya ikut serta belajar bersama kelompok perempuan dari Kecamatan B ke Pati dan Rembang, dua wilayah yang komunitasnya menolak pendirian pabrik semen. Selama 4 hari disana, setidaknya kami mendapat pengalaman belajar yang sungguh berharga. Terutama bagi Kelompok Perempuan di Kecamatan B. Mereka mulai menyadari bahwa penting untuk mulai mengorganisir warga kampung lainnya untuk menolak segala bentuk eksploitasi pertambangan.

Kesadaran ini muncul bukan hanya pengaruh dari pertukaran pengalaman satu sama lain, tetapi memang sudah ada bibitnya sejak mereka mengetahui ada ancaman pertambangan di kampung. Sehingga hikmah dari kepergian ke Semarang ini adalah menambah keberanian serta rasa percaya diri mereka mengajak warga lainnya mempertahankan kampung halaman mereka.

Sepulang dari Kendeng, langkah pertama yang dilakukan kelompok perempuan ini membagikan pengalaman belajar mereka kepada anggota yang lain di kampung. Pun perwakilan pejabat kampung yang ikut belajar, mereka turut memfasilitasi setiap pertemuan kelompok perempuan ini. Bahkan pejabat kampung mengajak warga lain untuk ikut serta membahas rencana penyusunan peraturan kampung yang dapat menjaga wilayah mereka dari ancaman pertambangan.

Sebagai informasi, persoalan penunjukkan kawasan hutan terhadap kampung di Kecamatan X ini sebelumnya sudah diurus oleh pejabat kampung ini dan usaha mereka diakomodir oleh program Perhutanan Sosial dari Pemerintah pusat. Sehingga peraturan kampung yang akan dibuat tersebut dapat memperkuat kedaulatan warga atas ruang hidup dan ruang kelola mereka.

Agenda selanjutnya adalah membuat demplot pembibitan Aren dan pupuk organik. Pembibitan ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan Aren sebagai tanaman obat – obatan bagi sistem reproduksi kesehatan perempuan dan tambahan panganan seperti sagu yang dihasilkan dari batang, buahnya yang biasa disebut kolang kaling, juga getah aren yang bisa menjadi gula.

Tidak hanya anggota kelompok perempuan saja yang membuat demplot ini, karang taruna dan pejabat kampung turut bergotong royong membantu mereka. Usai membuat demplot, mereka juga praktik membuat pupuk organik dari proses pembusukan dedaunan kering dan kotoran hewan. Jika berhasil nantinya akan di uji coba pada tanaman sayur di sela – sela kebun kopi mereka.

Pada bulan keenam, agenda terakhir kami yakni mempelajari bagaimana cara mengembangkan ekowisata di Kecamatan X. Terdapat beberapa air terjun dan karst yang sangat indah di kampung tersebut yang potensial untuk dijadikan tempat wisata.

Sebenarnya kami juga sudah merencanakan untuk jajak pendapat dengan pemerintah Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu untuk membicarakan perlindungan sumber daya kampung di Kecamatan X berbasis kearifan lokal, namun niatan ini diurungkan mengingat persiapan yang belum matang.

Tahun ketiga

Saat pertemuan kampung (doc Mei)

Sudah saya singgung sebelumnya bahwa tahun ini saya mendapat 2 paket hadiah tahun baru. Hadiah pengorganisiran lainnya yakni mengorganisir perempuan petani kampung di Kecamatan X Kabupaten Kaur. Hampir mirip dengan situasi di Kecamatan B, Kabupaten Seluma. Saya harus dibonceng oleh warga setempat untuk ke kampung.

Medan yang kami tempuh sangat lah memicu adrenalin karena sangat curam dan bertanah liat sehingga akan sulit dijangkau dengan kendaraan standar. Harus lah menggunakan transportasi seperti motor modifikasi untuk ke kebun atau pun mobil offroad.

Selain itu, warga kampung di Kecamatan X ini juga telah ada sejak zaman pra kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan kampung mereka adalah kampung tua yang menyimpan banyak sejarah mengenai Marga Sambat di Kaur. Kampung ini juga merupakan zona penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Rangkaian Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera.

Disayangkan sekali, akhir tahun 1980 wilayah kampung ditunjuk sebagai Hutan Produksi Terbatas oleh Negara. Padahal dekat dengan perkampungan tersebut terdapat wilayah jelajah harimau sumatera dan wilayah konservasi Gajah Sumatera.

Tidak lama setelah itu, perusahaan kayu yang telah mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola HPT tersebut mulai beroperasi. Mereka tidak hanya membabat habis wilayah yang tercantum dalam perjanjian izin tetapi juga merambah hingga ke Hutan Lindung dan merusak wilayah jelajah Harimau dan Gajah Sumatera.

Warga juga dikhawatirkan dengan status kampung yang tidak diakui lagi oleh Negara secara hukum akibat dari penunjukkan kawasan HPT. Pada awal tahun 2000 an, warga juga mendapati kenyataan bahwa kampung mereka diklaim sebagai lokasi pemukiman angkatan laut setempat.

Padahal setelah diperiksa di surat keterangan, bukan kampung tersebut tetapi kampung lainnya lah yang menjadi lokasi sebenarnya. Namun pihak angkatan laut tersebut bersikukuh, bahkan sempat memaksa beberapa warga lainnya untuk menandatangani persetujuan keberadaan perumahan tersebut.

Memang konflik antara warga kampung dan angkatan laut setempat belum muncul di permukaan. Begitu pula dengan ketidak pastian hukum mengenai status kampung. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan suatu hari konflik ini pecah.

Apalagi tindakan oknum angkatan laut tersebut sudah berulang kali menemui warga dan beberapa pejabat kampung untuk mendukung keabsahan surat keterangan yang mereka miliki. Kekhwatiran warga ini menghantarkan mereka untuk meminta lembaga kami untuk membantu pemecahan persoalan yang mereka hadapi.

Lagi, tugas saya tetap fokus mengorganisir kelompok perempuan kampung. Sama seperti di Kecamatan B Kabupaten Seluma, pun saya di Kecamatan X Kabupaten Kaur melanjutkan pekerjaan staf lain di lembaga kami. Mereka telah mengadakan beberapa kali pelatihan. Saya hanya perlu memfollow up hasil kerja tersebut dan menyusun rencana tindak lanjut bersama perempuan petani tersebut.

Langkah pertama yang saya ambil adalah pendekatan kepada para perempuan petani tersebut. Saya live in di beberapa rumah untuk mengetahui rutinitas yang mereka jalani sehari – hari. Saya juga memastikan waktu luang yang mereka miliki yakni pada hari apa saja dan jam berapa saja.

Saya juga berkonsultasi dengan tokoh masyarakat dan isteri kepala kampung untuk mengadakan pertemuan khusus bersama para perempuan ini. Syukurnya, saya juga disambut dengan baik oleh mereka. Sehingga ketika ada usulan mengadakan pertemuan, semua saling berbagi informasi dengan tetangga terdekatnya.

Pertemuan pertama kami, saya mencoba menggali pengalaman hidup mereka selama ini. Kemudian dari situ saya dapat memetakan kebutuhan belajar mereka. Sebagai informasi, di kampung telah terbentuk Tim X sebagai wadah perjuangan agenda utama mereka yakni meminta pengakuan negara secara hukum atas status kampung.

Tim X sudah mengusulkan kampung di Kecamatan X ini agar diakomodir dalam program Reforma Agraria. Keterlibatan para perempuan petani ini pun sangat diperlukan untuk memperkuat perjuangan bersama.

Agenda – agenda yang kami sepakati untuk 6 bulan kedepan adalah belajar mengelola kopi pasca panen, belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan peraturan tentang kehutanan, pelatihan kepemimpinan perempuan, pembentukan kelompok perempuan petani dan memperkuat keorganisasian dari unit usaha kopi di kampung tersebut.

Saya melihat para perempuan tersebut sangat bersemangat ketika belajar bagaimana tata cara mengelola kopi pasca panen. Mereka sangat aktif bertanya pada fasilitator. Jelas sekali mereka bersemangat, sebab mereka semua adalah petani kopi.

Pada agenda belajar di bulan berikutnya, di hari yang telah disepakati hujan diiringi angin deras menerpa kampung. Untungnya seluruh peserta belajar sudah ada di ruangan kelas. Pemandangannya sangat menarik. Mengingatkan saya dengan situasi belajar di Kecamatan A, Kabupaten Seluma. Mereka sambil menyusui dan mengeloni anaknya bisa begitu fokus memerhatikan setiap informasi yang disampaikan oleh fasilitator.

Pada pertemuan berikutnya, kami belajar mengenai hak dan kewajiban warga yang tinggal dalam kawasan hutan. Kami juga mempejari aturan – aturan tentang kehutanan dari beberapa literatur yang telah saya persiapkan dengan bahasa yang lebih sederhana.

Lalu saya mulai mencari tahu apakah para perempuan disini juga mengetahui persoalan yang dihadapi di kampung. Hanya sebagian yang mampu menjelaskan. Setelah itu fasilitator mulai memberikan pemahaman mengenai peran perempuan dalam usaha penyelamatan ruang hidup dan ruang kelola mereka.

Kali ketiga pertemuan, kami mulai membentuk kelompok belajar bersama perempuan petani kampung di Kecamatan X, Kabupaten Kaur. Saya membantu menyusun struktur hingga membuat aturan bersama dalam kelompok.

Agenda terakhir pada bulan keenam, kami kembali mengadakan pertemuan bersama kelompok usaha yang telah dirintis di kampung tersebut bersama dengan staf lembaga kami sejak awal tahun 2018.

Pertama, tujuan pertemuan yakni mengevaluasi unit usaha yang telah berjalan selama hampir 6 bulan. Kedua, tujuan selanjutnya untuk mempertegas komitmen anggota kelompok usaha, dan terakhir sosialisasi cara mengurus izin produk industri rumah tangga. Sehingga dengan lisensi tersebut dapat memperluas jangkauan kelompok untuk memasarkan produk kopinya.

Sekian untuk pembahasan singkat saya mengenai konflik yang terjadi antara kelompok petani dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Selanjutnya kita sampai pada bagian inti tulisan saya ini, dimana saya akan mengupas, mengintrospeksi cara pengorganisiran yang selama 3 tahun ini berjalan.

Jujur saja, kalimat pertama yang ingin saya tegaskan disini bahwa pengorganisiran saya tidak berhasil dan kelompok perempuan petani mengalami kemerosotan atau bisa dibilang tidak progress. Saya merasa gagal dan malu akan kegagalan tersebut karena background pendidikan saya adalah sarjana kesejahteraan sosial. Lantas apa yang salah?

Tulisan ini sebelumnya ada di akar.or.id

Meike Inda Erlina
Pegiat Akar Foundation Bengkulu

    GETOL JATIM Menuntut Pemerintah Membatalkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law

    Previous article

    Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual: Tegakkan Hukum untuk Korban

    Next article

    You may also like

    More in RENUNGAN