ANALISAngendas

RUPA PENDIDIKAN BANGSA: Retorika Komersialisasi, Dinamika Kebijakan Pendidikan Tinggi Pada Era Reformasi

0

Kredit ilustrasi oleh Duta Fikra

Membayangkan Pendidikan

Mahalnya pendidikan tinggi tidak bisa dilepaskan dari perubahan demi perubahan orientasi pendidikan. Pergeseran orientasi juga tidak bisa dilepaskan dari transisi kekuasaan, dari era Soeharto hingga menunju era reformasi. Semua hal tersebut memiliki korelasi satu sama lainnya, saling mempengaruhi hingga membuat semacam transformasi orientasi. Salah satu yang dapat kita kritisi ialah dinamika regulasi pendidikan tinggi, yang senantiasa bergerak menuju liberalisasi (mengarah pada privatisasi, kepentingan investasi). Sehingga implementasi dari pendidikan tinggi sekarang, tidak hanya sebagai wahana belajar, namun sebagai fashion style (Prestis, kebanggan semu warisan hegemoni kultural Orba), hingga menjadi alat untuk memanipulasi keadilan dengan memihak pada mereka yang melakukan investasi (CSR, dll).

Sangat disayangkan, jika perubahan implementasi pendidikan menjadi sebuah hal yang destruktif. Melihat bahwa apa yang telah dihasilkan telah nyata dalam sebuah komunitas masyarakat, tidak ada riset yang mendukung masyarakat, kebanyakan hanya program-program pragmatis pesanan birokrat dan korporat. Hal tersebut menjadi bukti nyata yang jikalau dikaji melalui sebuah studi fenomenologi, hingga menggunakan waktu pengkajian longitudinal (jangka panjang). Secara asumtif, maka hasilnya terlihat sekarang, dimana tidak ada hasil signifikan yang dihasilkan institusi pendidikan.

Di lihat dari segi keberpihakan, banyaknya permasalahan yang dihasilkan hingga masih rendahnya tingkat literasi. Misalnya masih gagal pahamnya mahasiswa terkait krisis ekologi, persoalan literasi terkait marxisme, liberalism, kapitalisme dll, hingga keimbisilan mereka dalam memaknai peristiwa 65 yang ahistoris dan apolitis.
Namun semua benang merah yang terangkai hingga menjadi rumit seperti sekarang ini, bukan tanpa sebuah sebab. Karena ada gerak mekanik regulasi, yang menjadi dasar dari sebuah kebijakan pemerintah.

Produk dari citra pemimpin yang berkuasa, Soekarno dengan semangat gotong royong pendidikannya, Soeharto dengan semangat pembangunan dan otoriterismenya. Begitu juga era reformasi, yang diklaim sebagai era demokrasi, era keterbukaan, juga akan menghasilkan citra yang berbeda. Sebuah citra yang cenderung bias, mengikuti alur pasar bebas.

Transformasi Regulasi: Era Transisi Demokrasi

Berawal dari General Agreement on Tariffs and Trade/GATT 1948, kapital global membuat skema-skema panjang untuk memuluskan langkahnya. Indonesia menjadi anggota GATT pada tahun 1950 yang merupakan periode awal demokrasi liberal. Saat itu Indonesia dipimpin oleh Natsir sebagai perdana menteri, sebelum memasuki periode-periode kacau. Tahun 1994 ketika Indonesia meratifikasi Agreement Establising the World Trade Organization, yang kemudian dikonversi menjadi UU No. 7 tahun 1994.

Sekaligus menjadi legalitas Indonesia menjadi anggota WTO di tahun 1995, secara tidak langsung pemerintah harus tunduk dan menerima program WTO, General Agreement on Trade and Service (GATS). Secara implisit Indonesia telah sepakat dengan skema yang ditetapkan capital finance global, merujuk pada organisasi yang berkepentingan yaitu IMF dan WTO. Semacam okupasi halus dari perselingkuhan birokrasi dengan kapital besar, dengan tujuan memuluskan agenda demi agenda ekonomi (investasi), melalui regulasi-regulasi terkait yang disesuaikan dengan kepentingan mereka.

Pasca terjatuhnya Soeharto yang jumawa, akibat gelombang protes nan heroik dari seluruh elemen masyarakat dan juga atas tekanan kaum oportunis munafik. Karena ketidaksiapan dalam menghadapi kejatuhan Soeharto, akhirnya tampuk kekuasaan tak pernah lepas dari corak orba. Buktinya ialah masih dipertahankannya perjanjian yang merugikan, bahkan parahnya semakin memuluskan jalan para pemodal besar.

Di Era Habibie Sebagai Pemangku Presiden

Pasca Soeharto demisioner. Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (PP No.61/1999) pada bulan Juni 1999. Menandai Reformasi pendidikan tinggi di Indonesia telah dimulai. UI, UGM, IPB, ITB, USU, UPI, dan Unair, ramai-ramai merubah jubah mereka. Kampus negeri elite tersebut merupakan institusi atau lembaga Negara, yang dipersiapkan untuk mandiri. Bertransformasi dari Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (Nalle, 2011).

Era transisi telah usai, tampuk kekuasaan beralih ke Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur akrabnya pada 20 Oktober 1999. Pergantian rezim juga tidak mempengaruhi regulasi sebelumnya, malahan muncul regulasi baru untuk menguatkan yang sebelumnya. PP No. 61 tahun 1999 yang ada sebelum Gus Dur, menjadi dasar beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum (Statuta) dari PP BHMN tersebut pada tahun 2000. Sepeti PP No. 152, 153, 154 dan 155 yang melegitimasi secara legal jika Universitas Indonesia, IPB, UGM dan ITB sebagai kampus mandiri berjubah BHMN (Nalle, 2011).

Pada era Gus Dur tidak terlalu ada kebijakan baru, rata-rata regulasi dihasilkan merupakan kepanjangan tangan dari regulasi lama.
Gus Dur sejatinya memimpin 5 tahun, namun karena konflik elite beliau harus rela dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada 2001 Megawati dari Moncong Putih menggantikan Gus Dur sebagai presiden, untuk masa bakti 2001 sampai 2004. Secara emosional Megawati selalu mengusung jargon kerakyatan “wong cilik”, membawa-bawa sosok Soekarno sebagai simbol populisme, bentuk pencitraan politik.

Sayangnya dalam implementasi sangat jauh dari harapan, tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya, sebut Golkar. Parahnya kebijakan mereka malahan menjadi corong pendidikan yang semakin tidak berpihak pada rakyat miskin. Pada konteks pendidikan tinggi, era Megawati berhasil menghasilkan peraturan baru dalam bentuk Keputusan Dirjen Dikti Kemendiknas No. 28/DIKTI/Kep/2002 tentang program reguler dan non-reguler.

Kemudian terbit Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomer 20 Tahun 2003, sebagai payung hukum peraturan pendidikan dibawahnya. Isi dalam salah satu pasalnya, jika kita teliti pada pasal 53 poin 1, menjelaskan terkait makna dari Badan Hukum Pendidikan yang sangat sarat kepentingan pemodal. Tentunya UU Sisdiknas ini, menjadi gerbang liberalisasi sektor pendidikan tinggi yang hasilnya kita nikmati sekarang.

Era Demokrasi Liberal

Presiden Produk Pilihan Langsung Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal SBY, berhasil menggebuk Megawati dalam kontes pemilu presiden langsung pada tahun 2004. Pada era kepemimpinan SBY, kebijakan pendidikan semakin mengarah pada konsepsi pasar bebas. Ratifikasi GATT yang bertransformasi menjadi GATS (General Agreement on Trade and Service), disepakati pada era SBY. Pada tahun 2005 di Hongkong, delegasi Indonesia menyetujui GATS sebagai sebuah program kerja bersama.

Menurut Prof. Sofian Efendi (2005) dari UGM, mengatakan jika inti dari GATS ada 2 yaitu, sektor primer dan sekunder. Sektor primer mencakup industri ekstraktif dalam hal ini tambang dan pertanian. Sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan layanan umum. Sektor tersier mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services).
Maka tidak mengherankan jika ada 12 sektor jasa yang akan diliberalisasikan, seperti jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa keuangan (perbankan, asuransi, dll), jasa wisata dan perjalanan, jasa kesehatan sosial, jasa budaya, jasa olahraga, jasa distribusi, jasa bisnis (jasa profesional dan jasa komputer), jasa transportasi dan jasa konstruksi.

Semua sektor tersebut merupakan hal yang vital bagi masyarakat, mengingat sangat erat dengan kebutuhan primer. Salah satu kebijakan SBY yang fenomenal ialah menghasilkan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), untuk mendukung wajib belajar 9 tahun bahkan 12 tahun. Namun sistem BOS, sebenarnya hanya permainan alokasi budget. Seolah-olah membantu, namun sebenarnya merupan program transisi pembiayaan.

Terbukti dengan mulai disunatnya anggaran pendidikan perlahan, terutama sektor pendidikan tinggi. Menurut berita dari kompas (2009) anggaran pendidikan tahun 2010 ditargetkan senilai Rp 195,636 triliun, sedangkan di tahun 2009 sebesar Rp 207,413 triliun atau turun sekitar Rp 11,7 triliun.
Beberapa aturan terkait pendidikan tinggi dikeluarkan, seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang status BLU (Badan Layanan Umum) yang setingkat dibawah BHMN. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2005, terkait subsidi silang antara institusi dengan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008, tentang pendanaan, sebagai wujud implementasi peraturan No. 2 Tahun 2005.

Pasca diratifikasinya GATS, pemerintah mulai menyususn paying hukum baru untuk pendidikan tinggi. Pada tahun 2009, Rancangan UU-BHP dikeluarkan pihak pemerintah. Sebagai tindak lanjut atas perjanjian tersebut, hal ini juga ada implikasinya dengan penurunan anggaran di tahun 2009/2010. Munculnya UU-BHP bukan sebuah kebetulan, namun merupakan rancangan yang ada kaitannya dengan PP 61/1999 dan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003. Celakanya pada tahun 2009 UU-BHP digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah era SBY tidak terima, mereka langsung gerak cepat dengan menyusun peraturan baru. Langkah selanjutnya mereka melakukan beberapa perubahan, dengan memperbaiki beberapa hal yang sangat redaksional, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Inti dari revisi tersebut sebenarnya mempunyai makna sama tidak berbeda dengan sebelumnya. Kita sekarang mengenalnya dengan UU Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012, atau yang lebih dikenal dengan UU DIKTI. Dasar hukum tersebut menjadi lahirnya beberapa aturan yang menyiksa rakyat kecil, seperti pemberlakuan UKT.

Membahas soal UKT, maka kita tidak bisa berpaling dari terbitnya Surat Edaran Dikti Nomor 488 E/T/2012 dan surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97 E/KU/2013 yang keduanya mengatur tentang pelaksanaan sistem UKT untuk PTN dan penghapusan uang pangkal bagi mahasiswa baru tahun akademik 2013/2014 (Daya Sudrajat, 2015). Edaran tersebut dipertegas dalam Permendikbud Nomer 55 Tahun 2013, terkait Biaya Kuliah Tunggal (BKT).

Dalam konteks ini UKT merupakan subsisdi silang, si kaya mengasihi si miskin, namun faktanya tidak begitu. Karena keuangan tidak lagi dibantu pemerintah, otomatis institusi akan mengambil uang dari kelas menengah saja. Jika kita jeli UKT merupakan bentuk baru diskriminasi, sekaligus semakin memperlebas jarak kelas sosial. Bukan hanya masalah UKT, persoalan kurikulum juga semakin ketat. Dengan diterbitkannya Permendikbud No. 49 Tahun 2014, tentang standarisasi pendidikan. Semakin meneguhkan cengkraman pendidikan sebagai jasa, karena pembakuan ini menjadikan sistem semakin kaku. Misalnya masa studi dikerucutkan dari 8 tahun menjadi 4-5 tahun untuk S1.

Secara tidak langsung juga melupakan bahwa pendidikan bukan persoalan kuantitaif, namun kualitatif. Kembali pada manusia, karena pengetahuan tidak bisa distandarkan secara kaku. Harus melihat kebutuhan, serta pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

SBY yang bijaksana akhirnya turun tahta. Munculah sosok Joko Widodo sang rockstar. Pemimpin fenomenal ibara the rising star, yang cukup menarik perhatian banyak masyarakat atas keberhasilannya memenangi pemilu 2014. Oktober 2014, Jokowi dilantik sebagai presiden, yang senantiasa dikaitkan dengan kemenangan rakyat. Pada era Jokowi, perubahan tidak serta merta terjadi, bahkan hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan SBY.

Melalui kebijakan-kebijakan yang tidak bersahabat, seperti semakin mengerucutkan persoalan UKT sebagai solusi pembiayaan. Mengacu pada Permen No. 22 Tahun 2015, tentang pembiayaan uang kuliah tunggal. Dalam Permen tersebut mengatur terkait teknis pembiayaan UKT, mulai dari kelas, kuota, hingga besaran maksimal beasiswa bidik misi. Diperbarui lagi dalam Permen No. 39 Tahun 2016, menjelaskan lebih detail persoalan pembiayaan dalam UKT. Persoalan selanjutnya ialah standarisasi kampus, dalam Permen No. 32 Tahun 2015, dijelaskan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada konteks ini aturan tersebut hanya melancarkan “marketing” pendidikan dan persaingan usaha jasa antar universitas.

Penerapan mutu tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, hanya berstandart pada persoalan teknis sebagaimana standarisasi perusahaan. Bahkan yang terbaru terkait riset, juga sarat dengan kepentingan pasar. Karena semakin gencarnya publikasi riset korelasional dengan persoalan persaingan antar universitas, dalam tujuan menggaet calon pelanggannya.

Memaknai Pendidikan Secara Objektif

Aturan-aturan tersebut merupakan satu kesatuan proses yang panjang, berkorelasi satu sama lainnya. Memiliki tendensi keberpihakan kepada pemangku kekuasaan. Freire mengemukakan jika, bukanlah pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat dengan cara tertentu tapi yang mana masyarakat, mempunyai struktur sendiri untuk arahan tertentu, menciptakan sebuah sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan nilai yang sesuai pedoman masyarakat.

Ini bukanlah proses mekanik (gerak) yang semestinya. Orang yang berbeda adalah orang yang terpengaruh pada jalan yang berbeda dan tidak semua lapisan masyarakat sama dengan proses tersebut. Tetapi sistem pendidikan yang ada di dalam struktur masyarakat, akan bertemu dengan hal yang menarik, ketika siapapun yang memegang kekuatan lalu kemudian menemukan makna untuk memelihara kekuatan tersebut pada proses pendidikan.

Kekuatan yang diciptakan oleh sistem pendidikan adalah gambaran yang tidak akan pernah memperbolehkan pendidikan digunakan melawan sistem tersebut dan untuk itu perubahan yang menyeluruh dari sebuah sistem pendidikan tidak akan mengambil suatu tempat, kecuali masyarakat sendiri yang merubahnya.
Pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah cara untuk memahami dunia, lingkungan sekitar dan diri sendiri. Pada dasarnya pendidikan, ialah mendidik, atau memberikan pengetahuan terkait realitas.

Namun seringkali kita menemukan pendidikan bukan lagi mendidik atau memberikan pengetahuan, namun lebih kepada mengarahkan agar sesuai dengan sistem yang telah terbentuk. Baik dalam sebuah domain masyarakat yang berbasis budaya setempat, ataupun hegemoni penguasa.

Sehingga transformasi pendidikan akan mengikuti pola peradaban dan pihak siapa yang berkuasa, namun kita juga harus melihat bahwa persoalan kekuasaan, balik kembali ke demokrasi langsung atau demokrasi cacat ala oligarki politik.

Refrensi

Daya Sudrajat. (2015). Mahalnya Pendidikan Tinggi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Neoliberalisme, Studi Kasus Universitas Indonesia.
Dapat diakses di: https://indoprogress.com/2015/03/mahalnya-biaya-kuliah-sebagai-konsekuensi-kebijakan-neoliberalisme-studi-kasus-universitas-indonesia/#_ftn2

Freire, 1975, Education for liberation, hal 16. Dapat di akses di http://acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/1139/3/FPF_OPF_01_0001.pdf

Prof.Sofian Efendi. Makalah pada Diskusi “GATS: Neo-imprialisme modern dalam Pendidikan” diselenggarakan oleh BEMKM UGM, Yogayakarta, 22 September 2005.

UU Bhp. Jurnal Mahkamah Konstitusi.Bisa diakses di http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/181

Williamson Nale. (2011) Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan dalam Uu Sisdiknas dan

 

mm
Tim Gugus Tugas Coklektif.com

Kepada Rakyat, Aturan yang Diubah Itu untuk Rakyat (Elite)

Previous article

Undang-undang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012, Gerbang Menuju Komersialisasi

Next article

You may also like

More in ANALISA