ANALISA

Perluas Solidaritas dan Semangat Perlawanan Melawan Rezim Otoriter “Cilaka”

0

Authoritarianism

Kemenangan rakyat dalam melawan otoritersme dan anomali dari representasi mereka yang menduduki kursi pemerintahan, tak sedikit yang mebuahkan hasil. Meski hanya sebatas capaian kecil, tetapi niat dan usaha tak akan menghianati hasil. Karena demokrasi sejatinya merupakan kontrol sebuah komunitas atau dalam hal ini negara oleh individu-individu yang berada di dalamnya. Jika merujuk pada term klasik, maka makna demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat, ‘vox populi vox dei’ suara rakyat adalah suara tuhan.

Gelombang protes yang meluas di Indonesia memasuki tahun kedua, selekas aksi bertajuk Reformasi Dikorupsi, kini aksi serupa yakni Tolak Omnibus Law dan Mosi Tidak Percaya menggema di seluruh pelosok negeri. Aksi-aksi tersebut sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan serta ketidaksepakatan rakyat atas pengambilan keputusan hingga pembuatan kebijakan yang hanya memfasilitasi elite. Hal ini tergambar dari aneka aturan yang disahkan lebih berprinsip pada pembangunanisme elitis, daripada pembangunan yang inklusif, di mana partisipasi rakyat menjadi yang utama, berproyeksi keberlanjutan, seperti mulai memikirkan krisis lingkungan hidup hingga mengutamakan prinsip untuk generasi yang akan datang.

Pembangunanisme elitis ini merupakan hasil dari skema kapitalisme dalam melakukan intervensi terhadap kerangka politik dan ekonomi dalam suatu negeri. Di mana prinsip pasar ditekankan sebagai yang utama, di mana intervensi negara sangat lemah dalam menentukan sebuah arah ekonomi. Melalui skema neoliberalisme, Indonesia dipaksa untuk membuat serangkaian kebijakan yang memudahkan investasi, pengerukan sumber daya alam sebagai bahan mentah industri, upah murah dan negara target pasar. Bahkan neoliberalisme yang merupakan sebuah konsep di mana kesejahteraan dapat dicapai dengan kebebasan berusaha pada individu, penekanannya pada sebuah kerangka kebijakan dengan menekankan pada kuatnya kepemilikan pribadi, pasar bebas dan perdagangan bebas (Harvey, 2005:2).

Tetapi kebijakan neoliberal seringkali kontradiktif dengan prinsipnya “freedom,” sebab untuk menuju kebijakan tersebut harus memastikan negara membuat kebijakan yang mengarah pada prinsip tersebut. Tak jarang keberadaan ide neoliberalisme sebagai penyokong kapitalisme yang tengah sekarat berangkat dari otoriterisme.

Menurut (Bruff & Cemal, 2019: 7) bahwa neoliberalisme semakin memiliki kecenderungan bergantung pada negara, seperti pada aparatus legal negala, administratif dan koersif untuk melindungi diri mereka dari konstelasi sosial politik, yang secara pola memiliki kecenderungan otoriter. Kondisi ini dapat dilihat dari proyek rekonstruksi kapitalisme melalui kebijakan neoliberal yang trajektorinya bergantung pada kebijakan negara. Salah satunya dapat dilihat dari menguatnya otoriterisme dan pasar bebas di negara selatan, khususnya asia tenggara yang mana Indonesia berada di dalamnya.

Kebijakan pengesahan aneka UU seperti Minerba hingga Cipta Kerja sejatinya merupakan sebuah deregulasi untuk memudahkan aneka eksploitasi. Hal ini dapat dilihat dari cara pembuatannya yang tidak bertumpu pada partisipasi, tertutup dan anti kritik. Bahkan negara menggunakan aneka cara agar aturan ini disahkan, sampai menggunakan dalih pandemi. Selain itu negara juga berubah menjadi otoriter, hal ini dapat dilihat dari cara mereka dalam menanggapi aneka gelombang protes. Represif, kriminalisasi hingga menggunakan buzzer untuk melawan rakyatnya sendiri.

Hampir 2000 lebih massa aksi yang ditahan oleh aparatur represif negara dalam serangkaian protes terhadap disahkannya UU Cipta Kerja. Negara pun melakukan aneka pembenaran dengan mencari kambing hitam, seperti penggunaan frasa aksi ditunggangi, adanya anarko dan islam fundamentalis. Sehingga ciri-ciri tersebut semakin menegaskan watak neoliberalisme otoriter cocok untuk disematkan pada rezim Jokowi.

Kembali ke kalimat pembuka tentang kemenangan rakyat, pada minggu ini kita disuguhkan kemenangan rakyat Chile dalam referendum untuk menarik draft kontitusi neoliberal rezim diktator Pinochet yang memicu mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, tingginya biaya hidup rakyat sampai pada tingginya bunga pinjaman rakyat.

Kondisi tersebut memicu serangkaian aksi panjang di Chile, tentu kita masih ingat gelombang protes tersebut sempat melumpuhkan Kota Santiago dan wacana penurunan Pinera dalam kelompok kanan tengah. Pinera pun tak berkutik guna menyelamatkan kekuasaanya ia terpaksa memfasilitasi keinginan rakyat Chile dengan menarik konstitusi lama dan membuat konstitusi baru. Namun perjuangan rakyat Chile masih memasuki gerbang awal, mereka harus berjibaku melawan watak oportunis rezim kanan tengah yang demi kekuasaan dapat berwujud seolah-olah pro rakyat.

Di region lain, kemenangan kecil gerakan rakyat juga menggema di seluruh penjuru La Paz, ibukota Bolivia. Pasca kudeta merangkat konservatif kanan dengan disokong oleh Amerika Serikat, Bolivia sempat kolaps dengan pertarungan antara massa pendukung MAS (Movimiento al Socialismo–Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) dan Morales melawan militer yang menyokong kudeta kelompok kanan. Dampaknya Morales dan Linera harus mundur dari tampuk kekuasaan, dan secara mengejutkan Anez yang merupakan presiden kedua senat Bolivia mengambil posisi presiden Bolivia.

Aneka represi dan intimidasi kepada pendukung Morales meluas hingga ke seluruh Bolivia, bahkan kondisi tersebut sampai memaksa Morales menjadi eksil. Tapi keteguhan MAS dalam berjuang melawan kudeta kelompok kanan membuahkan hasil, pada pemilihan presiden Bolivia kemarin Luis Acre menang mutlak atas kelompok konservatif kanan. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa MAS tidak berdiam diri, kaum adat, tani dan buruh yang menjadi elemen penting di dalamnya tetap berjuang. Kemenangan Acre sendiri merupakan letupan kecil perjuangan panjang rakyat Bolivia.

Dari dua contoh tersebut, penting kiranya barisan perjuangan Indonesia belajar dari militansi gerakan di Latin khususnya Chile dan Bolivia. Meski tidak sempurna, tetapi militansi mereka dalam berjuang patut dijadikan semangat dalam memperjuangkan kekuasaan rakyat. Aksi-aksi kecil berkelanjutan, merebut simpati rakyat yang apolitis, menjadi tugas penting dalam perjuangan rakyat Indonesia kali ini. Memperluas solidaritas, pendidikan politik dan semangat juang menjadi salah satu tujuan dari gerakan kali ini.

Nafas panjang melawan rezim neoliberal otoriter harus tetap dijaga, karena musuh kita bukan sekedar Cipta Kerja tetapi birokratisme oligarkis yang menggurita. Tidak ada sebuah perubahan jika rakyat sendiri yang tidak merubahnya. Tesis berjuang dari dalam sudah gagal, bergantung pada borjuasi nasional sudah tidak relevan. Maka kekuatan rakyat sendiri lah yang kini harus jadi tumpuan, belajar dari semangat perjuangan rakyat di Chile dan Bolivia.

Referensi

Harvery, D. (2005). A brief history of neoliberalism.

Bruff, I., & Tansel, C. B. (2019). Authoritarian neoliberalism: Trajectories of knowledge production and praxis. Globalizations16(3), 233-244.

 

 

Kronologi Aksi Jember Menggugat Tolak Omnibus Law

Previous article

Mari Jaga Nyala Api Perlawanan untuk Menyuarakan Mosi Tidak Percaya dan Tolak Omnibus Law

Next article

You may also like

More in ANALISA