ANALISAREPORTASE

Pangkalan Truk Banyu Putih Dihilangkan, Rakyat Kecil Tereksklusi (Bagian 2)

0

Aliansi Batang Bergerak

Kondisi Ekonomi Warga Terdampak Pada Masa Pra-Covid-19 Dan Masa Covid-19

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih satu tahun ini berdampak pada berbagai perubahan radikal dalam berbagai dimensi kehidupan. Terlebih resesi ekonomi dan pembatasan sosial berskala besar tentulah amat terasa bagi kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah. Covid-19 memberikan pukulan keras bagi masyarakat yang bergelut dengan usaha kecil menengah.

Data di Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang survey kinerja UMKM di masa Pandemi Covid-19, mengatakan bahwa selama pandemi 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha mikro.

Berdasar data tersebut, boleh disimpulkan bahwa para pelaku amat kecil (ultra-mikro), kecil dan menengah merupakan kalangan masyarakat rentan. Inilah yang mungkin menjadi salah satu alasan adanya bantuan sosial untuk pelaku UMKM.

Hanya saja, karena bantuan sosial tunia hanya berbentuk uang, tentu saja bantuan tersebut tak akan banyak membantu pemulihan ekonomi, jika Pandemi COVID-19 tetap berlangsung. Maka dari itu, segala bentuk dan upaya pemerintah—baik pusat maupun daerah—harus difokuskan pada penanggulangan COVID-19.

Sayangnya, semangat pemerintah pusat dalam Refocusing anggaran, seringkali gagal diterjemahkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Batang, di masa krisis pandemi saat ini justru memproyeksikan untuk merealisasikan program kebijakan pembangunan Islamic Centre.

Anggaran sejumlah 37 Miliar dari APBD bakal digunakan itu tentunya tidak bisa dikatakan sedikit. Selain itu, lokasi pembangunan tersebut ada di Pangkalan Truk Banyuputih yang notabene merupakan ruang hidup yang pada akan aktifitas ekonomi ultra-mikro masyarakat. Setidaknya ada lebih dari 100 pelaku usaha di kawasan tersebut, baik yang menetap maupun tidak.

Secara historis, mulanya para pelaku usaha tersebut—umumnya adalah warung makan dan kopi—berjualan di pinggiran jalan, kemudian Pemerintah Kabupaten Batang menertibkan mereka dengan relokasi ke Pangkalan Truk Banyuputih, yang baru dibangun pada tahun 1976. Bermula dari itu, kawasan Pangkalan Truk Banyuputih menjadi tempat yang hidup dengan perekonomian yang terus tumbuh.

Ragam profesi masyarakat Pangkalan Truk Banyuputih juga cukup variatif. Tidak hanya terdapat warung makan dan warung kopi, dalam perkembangannya muncul pula para pelaku jasa pijat-urut, loundry,tambal ban dan bengkel, ojek, usaha karaoke dan sebagainya. Belum lagi sirkulasin ekonomi yang hadir dari lalu lalang pengemudi truk muatan skala besar, yang pastinya memberikan kontribusi besar bagi pemerintah daerah.

COVID-19 dan dibangunnya Tol Trans Jawa yang melintasi kawasan Kabupaten Batang berdampak besar bagi kondisi perekonomian masyarakat Pangkalan Truk Banyuputih. Kemudian, alasan itu pula yang mendasari Kebijakan Alih Fungsi Pangkalan Truk menjadi Islamic Centre.

Selain itu, status kepemilikan tanah, yang mana milik Pemkab, menjadi hambatan terbesar bagi warga untuk benar-benar bertahan. Hanya saja, meskipun status kepemilikan tanah dan berbagai alasan lain harusnya tidak pula dapat mendasari tindakan dari Pemkab yang hendak mengusur secara paksa, tanpa adanya konpensasi dan atau ganti atas kerugian—baik materil maupun imateril—yang memadai

. Tiap penyewa tanah hanya dipatok sebesar Rp. 3.000.000.00.-, tanpa perhitungan hak atas property pribadi apalagi hak mendapatkan hunian. Tidak hanya itu, dalam perencanaan perumusan kebijakan tersebut, calon masyarakat terdampak tidak pula sedikit pun dilibatkan. Pemkab melakukan sosialisasi kebijakan alih fungsi tersebut kepadan masyarakat, sebagai sebuah produk yang final, beserta dana kerohiman yang sudah dipatok besarannya tanpa adanya dialog sebelumnya.

Pemerintah harusnya memikirkan nasib warga terdampak, apalagi fakta menunjukan bahwa mereka terkategori sebagai masyarakat rentan di masa krisis COVID-19 ini. Terlebih, kehilangan atas tempat tinggal dan akses hiduupnya di masa krisis seperti sekarang ini  memiliki konsekuensi yang tidak sederhana.

Berdasarkan data dibawah, dapat disimpulkan bahwa pendapatan warga terdampak—yang mayoritas adalah pelaku usaha kecil—pada masa sebelum adanya COVID-19 cukup stabil dan sejahtera. Namun, setelah adanya pandemi, warga terdampak mengalami krisis dan terpaksa menggunakan simpanannya dan berhutang. Padahal, setelah dibangunnya Tol Trans Jawa, pendapatan warga pangkalan juga relatif turun.

Oleh sebab itu, rencana penggusuran nantinya tidak hanya akan kembali menurunkan  pendapatan masyarakat terdampak, tapi juga secara signifikan mengubah keadaan ekonomi warga secara radikal dan berpotensi besar terlunta-lunta. Untuk itu harusnya Pemerintah Kabupaten menimbang keadaan ekonomi masyarakat sebelum mengeksekusi kebijakan dengan pula memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia. Bukan justru sewenang-wenang memutuskan dengan dalih prosedural kebijakan publik.

Aliansi Batang Bergerak
Aliansi demokratis rakyat Batang

    Bagi Perempuan di Pusaran Konflik, Setiap Hari Adalah Perlawanan

    Previous article

    Bencana Ekologis

    Next article

    You may also like

    More in ANALISA