REPORTASEUncategorized

Pangkalan Truk Banyu Putih Dihilangkan, Rakyat Kecil Tereksklusi (Bagian 1)

0

Pada edisi kali ini kami akan melakukan publikasi ulang atas kajian yang dilakukan oleh kawan-kawan Aliansi Batang Bergerak. Tulisan pertama ini akan dimulai dengan menjabarkan perihal kronologi dari keberadaan pangkalan truk Banyu Putih yang berlokasi di Batang, Jawa Tengah. Berikut adalah serangkaian untaian dari teman-teman Batang Bergerak.

Pangkalan Truk Banyuputih, terletak di Dusun Patemanan RT03/03, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Sejarahnya bermula pada tahun 1975 saat itu Pemerintah Kabupaten Batang membeli lahan Yasan milik warga seluas 1,8 hektar di wilayah Banyuputih, Batang. Pembelian lahan tersebut diperuntukkan untuk mendirikan pangkalan truk di pinggir jalan pantura. Sebelumnya, tanah yasan tersebut merupakan kawasan hutan dan perkebunan yang dimiliki oleh warga setempat. Kemudian pada tahun 1976 mulai dibangun pangkalan truk yang selesai dan diresmikan oleh Bupati Soejitno pada tahun 1977.

Di tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 1978 dilakukan pengembangan di Pangkalan Truk Petamanan Banyuputih. Pengembangan tersebut yakni dengan membagi kawasan di belakang pangkalan menjadi kavling-kavling atau petak–petak yang diatasnya kemudian didirikan warung kopi sebagai tempat berdagang warga setempat sekaligus tempat beristirahat para supir truk lintas kota atau provinsi yang melintas.

Terdapat 102 bangunan dikawasan Pangkalan Truk Banyuputih yang terdiri dari 82 rumah warga sedangkan sisanya merupakan kios milik Dinas Perhubungan yang disewakan untuk berdagang. Pengembangan tersebut selesai pada tahun 1980 yang kemudian pada tahun tersebut merupakan awal pangkalan bisa beroperasi secara optimal.

Antusias untuk memanfaatkan pangkalan tersebut cukup tinggi sehingga banyak kendaraan yang ingin berhenti dipangkalan namun pangkalan sudah tidak mampu menampung lebih banyak kendaraan lagi. Maka pada tahun 1980 tersebut mulai dibangun pangkalan truk baru yakni di Penundan untuk menampung kelebihan truk-truk yang sudah tidak bisa berhenti di Pangkalan Truk Petamanan Banyuputih.

Jalannya mobilitas kendaraan di Pangkalan Truk Petamanan Banyuputih berjalan dengan lancar dan warga merasakan manfaatnya dengan hadirnya pangkalan tersebut. Hingga pada tahun 2017 muncul wacana alih fungsi lahan Pangkalan Truk Petamanan Banyuputih untuk dijadikan Kantor Polsek Banyuputih, Koramil Banyuputih, dan Rumah Sakit. Sedangkan di Pangkalan Truk Penundan rencananya akan dibangun Islamic Center.

Rencana alih fungsi tersebut tidak terealisasi dan hingga pada Maret 2020 muncul wacana alih fungsi kembali. Yakni di Pangkalan Truk Petamanan Banyuputih akan di alih fungsikan menjadi Islamic Center. Rencana tersebut ditandai dengan adanya sosialisasi dari Dinas Sosial Kabupaten Batang pada 16 Maret 2020. Sosialisasi tersebut dilakukan di Balai Desa Banyuputih, yang menyatakan bahwa rencana alih fungsi lahan Pangkalan Truk Petamanan Banyuputih menjadi Islamic Center sudah final, dan warga Petamanan diharuskan untuk segera meninggalkan rumah yang ditinggalinya.

Di kawasan RT 03 RW 03 Petamanan terdapat 82 bangunan yang digunakan untuk usaha rumahan. Terdiri dari 3 bangunan untuk warung sembako, 7 bangunan digunakan untuk warung makan dan kopi, serta 72 bangunan digunakan untuk wisma penginapan yang menyediakan karaoke dan kopi. Sejumlah 82 bangunan tersebut merupakan bangunan yang dibuat oleh warga diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Batang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dengan sistem sewa.

Dengan sistem sewa tersebut, maka warga berkewajiban untuk membayar pajak bulanan sebesar Rp 80.000,00 dan pajak tahunan berkisar Rp 65.000,00 hingga Rp 100.000,00 . warga yang memiliki bangunan diatas lahan milik pemerintah tersebut diperbolehkan untuk menyewakan dan menjual bangunan miliknya. Harga perbangunan apabila dijual berkisar pada Rp 20.000.000,00 sampai dengan Rp 60.000.000,00.

Selain itu ada 82 bangunan tersebut, dikawasan pangkalan juga terdapat 20 bangunan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Batang yang disewakan berupa kios dan digunakan untuk berjualan, 2 bangunan MCK umum, serta terdapat 1 bangunan yang digunakan untuk kantor. Bagi warga yang menyewa bangunan milik Dinas Perhubungan berkewajiban membayar pajak bulanan sebesar Rp 100.000,00 .

Bangunan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan sudah mulai dibongkar secara manual oleh pemborong dengan dalih penggusuran bangunan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan. Setidaknya 140 (seratus empat puluh) orang yang  diantaranya terdapat anak-anak umur 0-6 (berjumlah 6 orang anak), umur 6-18 tahun (berjumlah 10 orang anak) yang mana mereka masih menempuh pendidikan di SD, SMP, SMA dan 1 orang di perguruan tinggi akan terdampak penggusuran akibat pembangunan Islamic Center di RT 03 RW 03 Petamanan, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang tersebut.

Sejumlah 67 warga mempunyai bangunan di luar komplek dan 15 warga masih belum punya bangunan di luar komplek. Maka ketika bangunan warga di gusur, akan ada sejumlah warga yang tidak memiliki tempat tinggal.

Situasi terancam tergusur seperti sekarang ini juga menyebabkan penghasilan warga menurun drastis karena pengunjung wisma dan warung kopi sekarang menurun drastis. Dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)  per/bulan menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d. Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan.

Pada tanggal 7 September 2020 telah dilakukan audiensi warga terdampak dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Batang bersama Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Batang guna membahas nasib warga korban penggusuran. Pada tanggal 20 Oktober 2020 warga RT 03 RW 03 Petamanan,  Banyuputih yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (KEMAS) “Seduluran” juga telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang yang berisi permohonan agar Pangkalan Truk Petamanan Banyuputih tidak digusur.

Pada tanggal 4 November tahun kemarin, warga RT 03 RW 03 Petamanan, Banyuputih yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (KEMAS) “Seduluran” berangkat menemui Bupati Batang untuk audiensi, namun Bupati Batang tidak hadir dan diwakili oleh Wakil Bupati. Sehingga pada 13 November 2020 LSM Mitra Masyarakat mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah yang isinya memohon kebijakan dan kebijaksanaan Gubernur Jawa Tengah untuk memindahkan lokasi rencana pembangunan Islamic Center Batang yang akan berdampak pada penggusuran Pangkalan Truk Banyuputih Kabupaten Batang.

FKKBIH telah mengeluarkan rekomendasi tempat yang lebih strategis sebagai alternatif pembangunan Islamic Center yakni di Kalisalak dan Tumbreb Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Pada 17 November 2020 kembali dilakukan audiensi, kali ini antara warga bersama Ketua Komisi B beserta anggota DPRD Kabupaten Batang di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Batang membahas hal yang sama. Pada tanggal 12 s.d. 16 Desember 2020 kawasan Pangkalan Truk Banyuputih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP.

Pada 17 Desember 2020 merupakan batas akhir pengosongan lahan, namun tidak berhasil karena saat itu warga menghadang guna mempertahankan haknya. Esoknya Dinas Sosial Kabupaten Batang bersama Pemerintah Desa Banyuputih, Batang mengirimkan surat undangan kepada warga dalam rangka penyerahan BANSOS bagi masyarakat terdampak. Sayangnya tidak ada penjelasan dari Dinas Sosial Kabupaten Batang mengenai “masyarakat terdampak” yang dimaksud. Apakah masyrakat yang terdampak akibat pandemi Covid- 19 atau terdampak penggusuran.

Pada 22 Desember 2020 terjadi penyerahan BANSOS dari Dinas Sosial Kabupaten Batang terhadap “warga terdampak” senilai Rp. 3.000.000,00- di Balai Desa Banyuputih. sayangnya warga penerima BANSOS tersebut ada beberapa dari warga yang tidak terdampak penggusuran, bahkan mayoritas warga RT 03 RW 03 Petamanan, Banyuputih tidak mengambil bantuan tersebut. Akan tetapi Dinas Sosial Kabupaten Batang justru mengkonfirmasi bahwa BANSOS diberikan untuk warga yang terdampak penggusuran.

Pada tanggal 27 Desember 2020 warga masyrakat Desa Banyuputih menandatangani surat pernytaan bersama yang isinya bahwa warga masyrakat Desa Banyuputih menyutujui pembangunan Islamic Center namun tidak setuju akan penggusuran kawasan Pangkalan Truk Banyuputih dengan alasan bahwa Islamic Center dapat dibangun di tempat lain, alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih akan berdampak pada penghidupan warga setempat yang sudah lama mencari penghidupan di pangkalan truk tersebut.

Dua hari kemudian sejumlah tokoh agama dan ormas dari NU, Muhammadiyah, LDII, Rifaiyah, Pemuda Pancasila, dan lain-lain mendatangi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dan aparat keamanan (Polisi, TNI, Satpol PP) beserta alat berat yang mengeruk tanah dipintu masuk pangkalan sehingga tidak bisa dilalui lagi. Pada hari yang sama juga terjadi penangkapan terhadap tiga orang warga yakni Parwito, Untung, dan Yuliono yang dianggap menghalang-halangi eksekusi penggusuran dan melanggar protokol kesehatan. tiga orang tersebut kemudian dilepaskan dengan syarat membuat surat pernyataan yang pada intinya tidak akan terlibat  dalam proses penghalangan penggusuran.

Pada tanggal 4 Januari 2021 warga Petamanan datang menemui Bupati Batang dan meminta dilakukannya audiensi kembali untuk membahas kejelasan nasib warga yang terdampak penggusuran. Akan tetapi Audensi tersebut tidak terlaksana karena dihalang-halangi oleh aparat (Polisi, Satpol PP, Kesbangpol). Empat hari kemudian warga Petamanan kembali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Batang. Surat Permohonan tersebut di terima dan disepakati oleh Bupati Batang. Audiensi dijadwalkan akan dilakukan pada 11 Januari 2021.

Pada tanggal 11 Januari 2021, perwakilan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Seduluran (KEMAS) menemui Bupati Batang untuk melakukan Audiensi untuk membahas  kebijakan terkait pembangunan Islamic Center di Pangkalan Truk Patemanan, Banyuputih yang berakibat pada terampasnya ruang hidup warga yang sudah puluhan tahun bermukim disana. Audiensi dibuka dan dimulai oleh Bupati Batang yang menyampaikan bahwasannya pembangunan Islamic Center berangkat dari aspirasi organisasi masyarakat islam yang membutuhkan ruang bersama bahkan sudah menjadi RPJMP dan janji politiknya kepada warga Batang. Hal tersebut didukung oleh narasinya bahwa pangkalan sudah tidak produktif pasca adanya Tol Trans Jawa.

Perwakilan warga menyampaikan sebenarnya mereka tidak menolak adanya pembangunan Islamic Center. Hanya saja sangat disayangkan jika pembangunan tersebut dilakukan di Pangkalan Truk yang masih aktif beroprasi dimana pangkalan tersebut merupakan ruang hidup bagi mereka. Padahal ada tempat lain yang strategis seperti Kalisalak, Kec. Batang dan Tumreb, Kec. Bandar.

Rekomendasi tempat tersebut bukan tanpa sebab. Tak berpenghuni, menghemat anggaran karena tidak perlu adanya ganti rugi, serta tidak berpotensi melanggar HAM menjadi alasan logis yang dapat dipertimbangkan. Jika pemerintah tetap melakukan pembangunan di Pangkalan Truk Patemanan, Banyuputih maka sama saja pemerintah melakukan perampasan ruang hidup bahkan berpotensi melanggar HAM. Ditambah kondisi Pandemi seperti ini, seharusnya pemerintah hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan warganya. Bukan malah menambah beban atau kesulitan bagi warganya.

Perwakilan Mahasiswa yang juga ikut membersamai menyampaikan penegasan soal status Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan HAM untuk warga negaranya. Kesewenang wenangan merupakan tindakan yang berkebalkan dengan hal tersebut. Seharusnya, seluruh kebijakan hingga tindakan Pemerintah harus berorientasi padan pemenuhan HAM warga negaranya. Perampasan ruang hidup merupakan salah satu pelanggaran HAM.

Sedari awal proses berjalannya rencana pembangunan memang tidak transparan dan nihil partisipasi publik. Warga terdampak sama sekali tidak pernh diajak berdialog untuk mencapai kata mufakat, padahal kebijakan tersebut akan berdampak bagi keidupan dan masa depan mereka. Adapun beberapa kali warga diundang, tapi bupati hanya menyampaikan bahwa keputusan sudah final dan warga harus menyesuaikan.

Hingga kini warga masih sulit mendapa informasi publik yang seharusnya  disediakan oleh pemerintah. Diakhir audiensi warga dan mahasiswa mendesak agar bupati melakukan peninjauan kembali terhada Keputusan Bupati. Perwakilan juga memberikan Legal Opinion ( LO) sebagai bahan untuk melakukan peninjauan kembali. Warga masih konsisten dan terus berjuang mempertahankan ruang hidupnya.

 

Aliansi Batang Bergerak
Aliansi demokratis rakyat Batang

    Kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak Modang Long Wai

    Previous article

    Membaca Feminist Manifesto dalam Keseharian

    Next article

    You may also like

    More in REPORTASE