ANALISAngendas

Pandemi COVID-19 yang Tak Kunjung Usai: Distopia Corona Virus Diseases 19

0

Ilustrasicok: SegosambelXBantengKetulub

Pada Maret 2020 di Indonesia sempat digegerkan dengan hadirnya suatu wabah virus yang penularannya berasal dari hewan atau yang dikenal dengan sebutan zoonosis bernama Covid-19 yang berasal dari Wuhan China. Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan sebuah pasar ikan di Wuhan.(Rothan HA: 2020).

Dengan cepat penyakit ini menyebar di berbagai wilayah hingga menjadi suatu wabah global atau pandemi. Konsekuensi dari wabah ini ialah adanya perubahan sosial di masyarakat, di mana kepanikan mulai menjalar dan aktivitas masyarakat di Indonesia berkurang serta berbagai himbauan atau langkah preventif dilakukan oleh pemerintah guna menangani kasus ini, seperti himbauan jaga jarak, himbauan untuk bekerja dirumah hingga karantina wilayah meski terlambat.

Pada awalnya pemerintah sendiri seakan-akan meremehkan wabah ini dan lebih bersikap anti-sains dan cenderung membercandakan wabah ini, tentunya hal ini berimplikasi pada gagapnya pemerintah menangani wabah ini dikemudian hari. Guyonan semacam yang diutarakan Presiden Jokowi dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan lelucon bahwa Covid-19 tidak tahan cuaca panas.

Ma’ruf Amin menyampaikan Indonesia terlindung dari Covid-19 karena rajin membaca doa qunut. Menko Perekonomian Airlangga dan Menkopolhukam Mahfud MD melemparkan gurauan izin investasi berbelit-belit. Bahkan Menhub Budi pun bergurau masyarakat Indonesia kebal COVID-19 karena rajin makan nasi kucing. Bahkan pengkerdilan Menkes Terawan terhadap penelitian Havard mengenai virus ini, sungguh ironi ketika angka positif Covid-19 di Indonesia melambung tinggi.

Karantina wilayah semacam kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) digaungkan pemerintah guna mengantisipasi pembludakan angka positif Covid-19 di Indonesia yang hadir akibat blunder pemerintah di awal datangnya virus ini. Kebijakan lockdown dan isolasi diri secara efektif menghambat penyebaran virus corona (Ghosal, Bhattacharyya, dan Majumder, 2020), akan tetapi proses pemenuhan kebutuhan akan terhambat.

Karantina wilayah yang terlambat ini-pun juga menghadirkan berbagai problematika, UU Karantina Wilayah yang seharusnya menjamin masyarakat selama karantina wiayah tidak dilaksanakan dengan semestinya, seperti bagaimana kebutuhan pokok masyarakat mulai terancam yang didalam undang-undang tersebut dijamin oleh negara akan tetapi dalam praktiknya nihil.

Pada situasi krisis, kajian kekuasaan dalam pembuatan kebijakan biasanya terpolarisasi pada dua arus, yaitu yang menyetujui adanya sentralisasi kekuasaan dan yang bersikukuh pada kombinasi antara demokrasi dan desentralisasi. (Zizek: 2020) Ketidakpastian ini sangat nyata, terutama pada pekerja yang perusahaannya akan melakukan pemangkasan pegawai, mereka terancam akan dipecat.

Selain itu di sektor swasta, angka pemasukan menurun drastis dan banyak usaha kecil terancam bangkrut bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan pekerjaan yang sifatnya daring, belum lagi mereka para pekerja informal yang menggantungkan ekonomi di jalanan serta para petani yang harus menggarap sawahnya dan pekerjaan-pekerjaan informal lain.

Psikologis massa yang sifatnya panik di masyarakat menjadikan kekacauan yang carut marut ini tak kunjung usai. Pembelajaran daring juga menjadi salah satu perubahan sosial di masyarakat kita sekarang ini, kita tahu setelah kampanye WFH Work From Home atau bekerja dirumah, muncul bebarengan juga kebijakan bagi pendidikan di Indonesia untuk melakukan kegiatannya di rumah.

Kebijakan ini tentunya memiliki problematikanya sendiri, perubahan skema pendidikan daring yang mengakibatkan para siswa hingga mahasiswa harus memiliki infrastruktur pembelajaran seperti gadget, laptop dsb. Dengan isi kuota internet yang juga tidak murah membuat para orang tua yang juga secara ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan juga kalang kabut dalam memikirkan hal ini.

Covid-19 muncul ketika dunia tengah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam hal teknologi informasi. Situasi ini menuntut kemampuan komunikasi publik pemerintah suatu negara di tengah masyarakat yang semakin terbuka dan terpapar dengan kemajuan teknologi informasi (Mas’udi dan Winanti, 2020). Pemerintah juga menggunakan kanal-kanal media sosial seperti Facebook, Line, dan YouTube untuk menyampaikan informasi maupun kebijakan terkini kepada masyarakat (Broga, 2020). Akan tetapi di lapangan ditemui berbagai disinformasi atau ketimpangan informasi yang mempengaruhi psikologis masyarakat.

Belum lagi kita ingat beberapa saat lalu pengambilan kebijakan yang pro-kontra di tengah masyarakat yang menyebabkan berbagai unjuk rasa di Indonesia sehingga juga berpengaruh signifikan terhadap resiko penularan wabah ini. Perubahan sosial di masyarakat yang sifatnya sebagai langkah preventif menangani wabah ini justru tidak menemui langkah yang progresif, di mana kekacauan ekonomis menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan normal baru atau adaptasi kebiasaan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kampanye 3M menjadi sesuatu yang biasa didengar masyarakat sekarang ini, dari keharusan rajin mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga jarak merupakan suatu himbauan yang wajar di masyarakat sekarang ini, mulai dari aktivitas biasa masyarkarat seperti beribadah, pergi bekerja, pergi ke pasar dll.

Ketidakpastian sampai kapan pandemi ini berakir menyebabkan pemerintah menggaungkan kebijakan semi permanen bernama normal baru guna mensiasati keberlangsungan sosial dan ekonomi. Terminologi new normal atau normal baru sekaligus merujuk ke kebijakan hibrida yang diambil pemerintah guna mengompromikan dua rezim pengaturan mobilitas manusia (warga) yang saling berkompetisi.

Pertama, rezim yang menekankan pada pengendalian atau pembatasan mobilitas/pergerakan/perpindahan ruang geografis manusia. Kedua, rezim yang menekankan pada kebebasan atau kemerdekaan mobilitas warga atau orang. (Cornelis Lay, 2020). Lalu sampai kapan pertarungan antara kesehatan dan ekonomi menemukan sintesanya?

Referensi

Broga, D. (2020). How Taiwan used tech to fight COVID-19. Link Web: https://www.techuk.org/insights/news/38 |item/17187-how-taiwan-used-tech-to-fight-covid-19 diakses pada: 3-01-2021

Ghosal, S., Bhattacharyya, R., & Majumder, M. 2020. “Impact of complete lockdown on total infection and death rates: A hierarchical cluster analysis”. Diabetes & metabolic syndrome, 14(4), 707–711. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.026

Lay Cornelis, 2020, New Normal: Pergeseran Relasi Kekuasaan, Konsolidasi Kelas, dan Kesenjangan, Dalam: Pandemi COVID-19, Dalam New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19, Gajah Mada University Press

Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. J Autoimmun. 2020; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433

Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winanti, 2020, Meneropong Tata Kelola Pasca Covid-19, Dalam: Kajian Awal Tata Kelola Penangan Covid-19 di Indonesia: Universitas Gadjah Mada

Zizek, Slavoj. 2020. Pandemic! COVID-19 Shakes of the World. New York: Or Books.

 

Muhammad Andy Dava
Sekretaris Jendral LAMRI Surabaya dan Pegiat Lingkaran Solidaritas

    Bintang Merah Menyala dan Meredup Menjadi Keniscayaan Pembebasan

    Previous article

    Pandemi COVID-19 yang Tak Kunjung Usai: Melihatnya dalam Perspektif Sosial-Ekologis

    Next article

    You may also like

    More in ANALISA