MISUHnganggur

Menyoal Impor Beras dan Kepercayaan Atas Bulog

0

Source: Flickr

Surat Kabar Kompas, (3/5/2021) berjudul: Tahun Ini Pemerintah Putuskan Impor Beras 1 Juta Ton, Untuk Apa? memberitakan rencana pemerintah pusat melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton.

Mendengar pemberitaan tersebut, cukup banyak tanggapan dari masing-masing orang yang jelas beragam. Namun, hampir dipastikan sebagian besar masyarakat Indonesia terkesan cuek atau menganggap impor beras merupakan hal yang wajar.

Tapi, tidak bagi orang-orang yang sadar dan mengetahui bagaimana kondisi petani sekaligus pertanian saat ini. Satu kata yang cocok untuk diungkapkan, geram!

Ada banyak faktor membuat orang-orang yang paham kondisi petani dan pertanian di Indonesia geram. Salah satunya, rutinitas tahap panen di Indonesia. Pertengahan bulan Maret hingga awal April, biasanya petani padi sudah mencapai tahap musim panen. Pertanyaannya, mengapa pemerintah harus impor? Bagaimana dengan hasil panen petani yang menghasilkan padi?

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas dalam Kompas, (6/3/2021) berjudul: “Tahun 2021 ini tidak perlu impor beras karena stok memadai dan produksi naik dengan tegas menolak impor beras. Penolakan tersebut digaungkan karena baginya impor beras hanya untuk memenuhi stok Bulog saja.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada Januari-April 2021, potensi luas panen Januari-April 2021 sekitar 4,86 juta ha. Meningkat 26,53 persen dari luas panen Januari-April 2020. Sementara, produksi beras akan mencapai 14,54 juta ton, meningkat 26,84 persen dibandingkan produksi beras di Januari-April 2020.

Salah satu gagalnya kedaulatan pangan di Indonesia karena ketidakmampuan negara menjamin dan melaksanakan kedaulatan pangan bagi rakyat. Kebijakan yang salah kaprah juga serampangan seringkali tidak memihak pada rakyat kecil. Implikasinya adalah, banyak pihak dirugikan atas hal ini, termasuk para petani sehingga membuat nasib mereka terkatung-katung karena permainan pasar.

Padahal, dalam UU No. 7 Tahun 1996 pasal 46 poin (d) menyebutkan bahwa “Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan”.

Akan tetapi, kenyataannya tidak seperti itu. Kebijakan pro terhadap bisnis dan kontra produktif terhadap gagasan kedaulatan pangan itu sendiri.

Di satu sisi, berbicara mengenai peranan Bulog, seharusnya lembaga pemerintah dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus menampung hasil panen para petani dan membeli dengan harga apik. Namun, kenyataannya, peran Bulog tidaklah demikian sehingga petani urung percaya. Akibatnya, petani dengan terpaksa, menjual hasil panennya kepada para tengkulak. Petani menerima hasil penjualannya secara langsung. Meskipun, dengan harga yang tidak pasti.

Belum lagi rekam jejak Bulog di tanah air pernah mendapat catatan hitam. Tahun 2016, kasus korupsi beras untuk masyarakat miskin mencatut Hardiyanto dari Bulog Sub divre XII Madura. Dia turut menjadi salah satu rentetan kasus korupsi pangan yang cukup masif. Hal ini dikarenakan Bulog sebagai aktor tidak memiliki pengawasan yang ketat. Padahal pengawasan itu sendiri sangat dibutuhkan mengingat dari kasus-kasus sebelumnya. (Kusumah, 2019)  mengatakan, ketika aktor-aktor politik ikut serta dalam kebijakan tersebut, maka ini bukan lagi kepentingan ekonomi akan tetapi juga menjadi kepentingan politik. Sedangkan (Isnaini, Kurniawan, & Noufal, 2017) menekankan, alih-alih melakukan fungsi sosialnya, mereka justru terjebak dalam missing institution, yakni terdapat “konflik kepentingan antara misi sosial dan bisnis”

Kondisi ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat khususnya petani akan keberhasilan impor beras utamanya Bulog sebagai aktor penyuplai pangan, benar-benar diragukan.

Upaya Berdaulat Atas Ketahanan Pangan

Apakah bangsa kita akan benar-benar berdaulat meskipun tanpa impor beras? Tentu ini menjadi refleksi bagi kita semua yang menginginkan kedaulatan pangan. Impian untuk menjadi bangsa yang berdaulat atas pangan itu memang ada, akan tetapi jeratan dan gurita kapitalisme dalam melakukan penetrasi terhadap pertanian telah mencapai ceruknya. Sehingga usaha untuk benar-benar berdaulat sangat sulit diterapkan.

Susan George, How the Other Half Die, dan D.H Penny, Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar (1990) mengatakan, “sistem pasar tidak mampu menjamin seluruh kebutuhan pangan bagi umat manusia, termasuk Indonesia. Justru, keberadaan pasar menciptakan ketidakadilan dan berujung pada kelaparan” (Wahono, 2011). Maka dari itu, impor apapun termasuk beras merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk efisiensi pasar, karena harga impor dapat ditekan lebih murah daripada swasembada pangan lokal.

Jika menilik lagi sejarah secara singkat, kebijakan negara ketika krisis 1997 secara resmi kembali menjalin kerjasama dengan IMF. Hal itu terjadi karena Indonesia termasuk sebagai negara dengan hutang terbesar ke-5 di dunia dan belum lagi akan ada kejutan lagi pada faktor eksternal. Faktor internal juga mempengaruhi yang menimbulkan banyak faktor korupsi, Kolusi, dan elit pengusa pemburu rente dalam sekup praktik sentralisme kekuasaan (Khudori, 2004).

Dampaknya adalah Indonesia terjerat ke dalam berbagi perjanjian, salah satunya dalam bidang pangan. Perjanjian tersebut tertera dalam Letter of Intent IMF (1997-2000) yang direspon oleh kebijakan pemerintah. Beberapa diantara seluruh perjanjian tersebut yaitu (1) Kepres No. 19/1998 yang berisi “Tugas pengendalian harga oleh Bulog hanya untuk beras” (2) SK Menperindag No. 439 tentang Bea Masuk (1998) yang berisi “impor beras dibebaskan, dengan bea masuk nol (0) persen (Khudori, 2004). Kedua peraturan tersebut merupakan bukti konkrit bahwa Indonesia sulit untuk lepas dalam jeratan gurita kapitalisme pangan.

Jika kedaulatan pangan benar-benar ingin dilakukan, maka diperlukan langkah-langkah yang terorganisir dari masyarakat petani. Prof. Sajogyo mengidentifikasi jenis-jenis kelembagaan menjadi empat, antar lain; 1). Mengatur pola penguasaan tanah, 2). Penyedia modal usaha berasal dari kredit bank atau dari arisan/koperasi, 3). Mampu menyampaikan pengetahuan baru baik bagi usahawan di desa maupun buruh tani (penyuluhan, sosialisasi, pembelajaran aras lokal), 4) input baru, seperti irigasi, produk industri berupa pupuk, juga input jasa berupa pengolahan hasil pemasaran (Luthfi & SAINS, 2011). Jenis kelembagaan tersebut merupakan kelembagaan yang dilakukan secara kolektif, bagaimana perputaran usaha benar-benar dilakukan atas semangat gotong royong.

Daftar Pustaka

Isnaini, Kurniawan, & Noufal. (2017). Petaka Poitik Pangan Indonesia : Konfigurasi Kebijakan Pangan yang Tak Memihak Rakyat. Malang: Intrans Publishing.

Khudori. (2004). Neoliberalisme Menumpas Petani. Yogyakarta: Resist Book.

Kusumah, F. P. (2019). Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-1019. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 137-162.

Luthfi, N. A., & SAINS, T. (2011). Lumbung Paceklik Budaya Tani yang Lestari: Pelajaran Dari Klaten. In F. Wahono, D. Astuti, & S. Carebesth, Ekonomi Politik Pangan (pp. 311-354). Jakarta: Bina Desa dan Cindebooks.

Wahono, F. (2011). Runtuhnya Kedaulatan Pangan, Lunturnya Budaya Tani, dan Rapuhnya Ketahanan Bangsa. In F. Wahono, D. Astuti, & S. Carbesth, Ekonomi Politik Pangan (pp. 1-18). Jakarta: Bina Desa dan Cindebooks.

 

 

 

 

 

 

mm
Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya Malang, PMII Rayon Pancasila Universitas Brawijaya

    Codot, Corona dan Normal Baru

    Previous article

    You may also like

    More in MISUH