REPORTASE

Menyelamatkan Kampung di Tengah Rezim Ekstraktif: Potret Perjuangan Desa Alas Buluh, Wongsorejo, Banyuwangi

0

Dokumentasi FORMALIN

Pada 22 Oktober 2013 PT Rolas Nusantara Tambang (PT RNT) berdiri. PT RNT ini berkedudukan di Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. RNT merupakan anak perusahaaan dari PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) dan PT Rolas Nusantara Mandiri (RNM). RNT direncanakan melakukan proses sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan batuan yang meliputi: penyeledikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca-tambang. RNT didirikan dengan modal sebesar Rp 80 Milyar. Modal tersebut dengan komposisi 30 persen bersumber dari PTPN XII dan RNM, sementara 70 persen-nya berasal dari kredit perbankan.

Dua bulan berselang, terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham PT RNT. Saham PT RNT dimiliki oleh PTPN XII sebesar 95 persen, sisanya 5 persen dimiliki PT RNM.  Perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT RNT Nomor: 01/RNT/RUPS/XII/2013 tentang Perubahan Kepemilikan Saham serta penambahan Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha PT RNT.

PT RNT mulai melakukan operasi penambangan galian C di Afdeling Sidomulyo, Kebun Pasewaran, PTPN XII 29 Agustus 2014. Afdeling Sidomulyo secara administratif terletak di Dusun Sidomulyo, Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Operasi ini dilakukan PT RNT setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menerbitkan surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No. 545/03/KEP/429-207/2014. IUP tersebut terbit tanpa didahului dengan konsultasi publik.

Bara Perlawanan Masyarakat

Bertempat di Mushola Barokah (dekat rumah Pak Ndu) warga Sidomulyo melakukan musyawarah pada 17 Oktober 2014 terkait keberadaan tambang galian C milik PT RNT. Secara mufakat, musyawarah ini menghasilkan kesepakatan bahwa masyarakat Sidomulyo tidak setuju dengan kegiatan penambangan galian C yang dilakukan PT RNT.

11 hari berselang masyarakat melakukan musyawarah yang membahas kondisi lingkungan hidup Dusun Sidomulyo, Desa Alasbuluh. Musyawarah ini dilakukan di Dusun Krajan II, diikuti kurang lebih 48 orang, beberapa di antaranya adalah: Ahmad Taufik (anggota DPRD Banyuwangi), Abu Soleh Said (Kades Alasbuluh), Sujiono (Kadus), Sugianto (anggota BPD Alasbuluh).

Bertempat di Kantor Desa Alasbuluh sekitar tanggal 7 November 2014  dilakukan musyawarah antara warga Dusun Sidomulyo dengan PTPN XII Afdeling Sidomulyo. Dalam musyawarah yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

  1. Truk besar pengangkut hasil panen tidak boleh masuk jalan Dusun Sidomulyo
  2. Truk kecil (truk engkel) boleh masuk jalan Sidomulyo dengan syarat menggunakan tutup terpal
  3. Diadakan penyiraman jalan Dusun Sidomulyo secara rutin oleh PTPN XII Afdeling Sidomulyo
  4. Jalan yang rusak akan diperbaiki oleh PTPN XII Afdeling Sidomulyo
  5. Pada saat warga hendak mengangkut hasil panennya dan sapi, maka pihak PTPN XII Afdeling Sidomulyo akan membuka portal jalan barat.
  6. Warga diperbolehkan mengambil rumput yang ada di wilayah PTPN XII Afdeling Sidomulyo tanpa harus diadakan pemetaan dan pemetakan lahan rumput
  7. Warga diperbolehkan menggembala sapi di wilayah PTPN XII Afdeling Sidomulyo, dengan syarat sapi tersebut diikat, tidak diikat dengan liar.

Kesepakatan tersebut di atas dituangkan dalam naskah Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Alasbuluh Abu Soleh Said.

Kebulatan Tekad Menyelamatkan Kampung

Dokumentasi ForBanyuwangi

Karena 7 butir kesepakatan Musyawarah 7 November 2014 belum juga terrealisasi, maka Abdullah (warga Sidomulyo dan pelaku Musyawarah 7 November 2014) mengirim surat untuk menagih realisasi kesepakatan Musyawarah 7 November 2014. Oleh Abdullah, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Alasbuluh dan Kepala PTPN XII Afdeling Sidomulyo dengan tembusan kepada BPD Alasbulu, Kapolsek Wongsorejo, Danramil Wongsorejo, dan Camat Wongsorejo. Ternyata surat dari Abdullah ini tidak mendapatkan respon dari Kepala Desa Alasbuluh dan Kepala PTPN XII Afdeling Sidomulyo.

Karena suratnya yang bertanggal 11 Mei 2015 tak mendapatkan respon dari Kepala Desa Alasbuluh dan Kepala PTPN XII Afdeling Sidomulyo, maka Abdullah (warga Sidomulyo dan pelaku Musyawarah 7 November 2014) mengirim surat untuk menagih realisasi kesepakatan Musyawarah 7 November 2014. Seperti surat sebelumnya, Abdullah membuat tembusan surat tersebut kepada BPD Alasbulu, Kapolsek Wongsorejo, Danramil Wongsorejo, dan Camat Wongsorejo.

Di dalam suratnya, Abdullah menjelaskan bahwa jalan Dusun Sidomulyo yang telah rusak semakin parah tingkat kerusakannya karena dilalui oleh dump truk yang bermuatan material galian C. Abdullah juga menjelaskan, bahwa hingga Agustus 2015 warga belum diperbolehkan mengambil rumput di wilayah PTPN XII Afdeling Sidomulyo. Menurutnya, rumput telah dipetak-petak dan dijual ke warga luar Sidomulyo.

Dijelaskan pula oleh Abdullah, warga yang bertempat tinggal di ruas jalan utama Dusun Sidomulyo mulai terganggu jam istirahatnya lantaran hilir-mudiknya dump truk pengangkut material galian C. selain itu, aktivitas dump truk ini juga mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dua sekolahan, yakni Raudhatul Athfal (RA) Miftahul Ulum dan Madrasah Ibtida’iyah (MI) Nurul Islam.

Pada 27 Desember 2014 atas musyawarah dengan masyarat. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Wongsorejo secara bulat menerbitkan surat rekomendasi nomor 009/MWC/A.I/L.33.01/XII/14. Dalam surat tersebut Pengurus MWC NU Kecamatan Wongsorejo merekomendasikan:

  1. Adanya tinjau ulang terkait surat ijin Galian C
  2. Adanya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Galian C, khususnya masyarakat Alasbuluh dan sekitarnya
  3. Adanya tinjau ulang dampak positif dan negatif rencana industrialisasi yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi, sementara di Bajulmati telah dibangun Waduk sehingga lebih layak Kecamatan Wongsorejo dijadikan daerah agraris.

Surat rekomendasi Pengurus MWC Wongsorejo tersebut ditandatangani oleh KH. Drs. Ali Hasan Kafrawi (Rois), H. Saifur Rozi Sholeh (Katib), A. Holili, SPd (Ketua), dan Nasruddin, Sag.

Bencana Datang Karena Tambang

Di penghujung bulan Desember Banyuwangi diguyur hujan selama 11 jam. Akibat curah hujan yang tinggi dan adanya perubahan kenampakan lingkungan mengakibatkan terjadinya banjir besar. Menurut Pengurus Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Alas Buluh (Formalin) Ahmad Sayuti, sebelum tahun 2014 Desa Alasbuluh tak pernah mengalami banjir besar. Desa Alasbuluh mengalami banjir besar sejak tahun 2014, ketika tambang galian C PT RNT mulai beroperasi.

Banjir besar di bulan Desember 2017 ini telah menyebabkan ladang seluas 10 hektar terendam air setinggi 30 cm. Banjir ini telah menyebabkan putusnya dua jembatan yang ada di Dusun Umbulsari, Desa Alasbuluh. Putusnya dua jembatan tersebut menyebabkan terganggunya akses dan mobilitas sekitar 400 Kepala keluarga (KK).

Sebagai akumulasi kekecewaan dan bentuk keinginan untuk menyelamatkan kampungnya. Pada 2 Juni 2018 masyarakat melakukan penghadangan terhadap truk pengangkut material galian C. Berdasarkan penuturan Abdullah (warga Sidomulyo, Desa Alasbuluh) yang merupakan pelaku aksi penghadangan, aksi tersebut disaksikan Kanit Binmas Polsek Wongsorejo Aiptu Imam Supii.

Sebagai respons atas kondisi kampunya yang dihajar banjir sejak adanya penambangan. Pada 9 Juli 2018 ratusan warga melakukan unjuk rasa dan melakukan jalan kaki bersama-sama dari Kantor Desa Alasbuluh menuju Kantor Desa Wongsorejo, hingga berakhir di Kantor Camat Wongsorejo. Empat organisasi yang berada di lingkup Kecamatan Wongsorejo menjadi peserta unjuk rasa ini. Empat organisasi tersebut adalah Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB), Organisasi Petani Perempuan Wongsorejo Banyuwangi (OP2WB), Gerakan Pemuda Pecinta Alam Wongsorejo (Gempa), dan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Alas Buluh (Formalin).

Aksi tersebut merupakan bentuk keresahan mereka, terlebih untuk menyuarakan penolakan warga atas rencana pembangunan Kawasan Industri Wongsorejo (KIW) dan ekspansi tambang galian C, serta menyikapi acara pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) yang berlangsung di Hotel Ilira, Banyuwangi.

Perjalanan Terjal Perjuangan

Kepolisian Resort (Polres) Banyuwangi membuat Surat Panggilan nomor S.PGL./432/VII/2018/SATRESKRIM. Surat tersebut bertujuan untuk meminta keterangan dari Abdullah (warga Dusun Krajan 2 RT 10/RW 1 Desa Alasbuluh) sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaiman dimaksud dalam pasal 406 KUHP (atas nama pelapor: Reni Sandra Octaviani). Kepada Tim Media ForBanyuwangi, Abdullah menyatakan, surat panggilan tersebut ada hubungannya dengan aksi warga menghadang truk pengangkut material galian C pada tanggal 2 Juni 2018.

Pada 6 Agustus 2018, Pemerintah Desa Alasbuluh menerbitkan surat nomor 005/53/429.504.2003/2018 dengan perihal Mediasi Masyarakat Sidomulyo. Dalam surat tersebut tertulis “Acara: Musyawarah terkait tambang dengan PT Rolas Nusantara Tambang (RNT).” Atas nama Sekretaris Desa Alasbuluh, surat ini ditandatangani oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Alasbuluh Mathuri.

Bertempat di Kantor Desa Alasbuluh berlangsung mediasi tertanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana yang dimaksud oleh surat Pemerintah Desa Alasbuluh nomor 005/53/429.504.2003/2018. Walaupun acara ini bertujuan untuk memediasi warga dengan PT RNT, namun kenyataanya pihak PT RNT justru tidak hadir. Acara ini tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran PT RNT. Hadir dalam acara ini Solihin (Sekretaris Camat Wongsorejo), Aiptu Imam Supii (Kanit Binmas Polsek Wongsorejo), Putu (Babinsa Alasbuluh), Suud (Kaur Pemerintahan Desa Alasbuluh), dan Mathuri (Kasi Kesejahteraan Desa Alasbuluh).

Dalam acara ini, Wakil Ketua BPD Alasbuluh H. Sugianto menyatakan penolakannya terhadap keberadaan tambang galian C milik PT RNT. Penolakannya ini didasarkan keinginannya beserta keluarga untuk bisa menghirup udara bersih. Sugianto menyatakan, penolakannya terhadap keberadaan tambang galian C di PTPN XII Afdeling Sidomulyo juga didasarkan keinginannya untuk hidup tenang dan tentram. Menurutnya, keberadaan tambang galian C di PTPN XII Afdeling Sidomulyo telah memunculkan ketegangan antar-warga.

Tegangnya hubungan antar-warga ini juga dikuatkan oleh Abdullah (warga Sidomulyo RT 10/ RW 1). Di dalam forum, Abdullah menyampaikan bahwa sebelum hadirnya tambang milik PT RNT, hubungan antar-warga baik-baik saja. Namun situasi berubah sejak hadirnya tambang galian C PT RNT. Menurut Abdullah, semenjak adanya tambang galian C, suasana antar-warga jadi tegang. Muncul pula suasana saling fitnah dan saling ancam. Abdullah menceritakan, dirinya pernah dapat ancaman lewat telepon selular gara-gara aktivitasnya yang gencar menolak tambang galian C.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini berubah menjadi sedikit tegang pada pukul 10.35 WIB. Hal ini dipicu oleh usulan voting yang digulirkan oleh Achmad Syaifullah, M.Pdi (yang akrab dipanggil Ustad Syaiful). Ustad Syaiful berpendapat, voting mesti ditempuh apabila musyawarah tak melahirkan titik temu. Usulan voting untuk penentuan terus-tidaknya operasi tambang galian C PT RNT ini menurut Abdullah tidak tepat, karena urusan keselamatan dan kemaslahatan warga tidak bisa di-voting. Usulan voting ini juga menyebabkan Ketua Formalin Fathan Thamrin melakukan aksi walk out (keluar).

Saat dijumpai di luar forum, kepada Tim Media ForBanyuwangi, Fathan menyatakan, bahwa dirinya menduga ada desain agar acara mediasi ini berujung dengan voting. Fathan juga menilai, acara mediasi ini cacat secara hukum karena yang menandatangani surat undangan mediasi bukan Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa, ataupun Sekretaris Desa. Fathan juga menduga, sebelum acara berlangsung sudah ada penggiringan opini agar warga menyetujui diteruskannya tambang galian C PT RNT.

Melihat gelagat akan diteruskannya voting, kelompok warga yang menolak tambang galian C PT RNT akhirnya bersama-sama melakukan walk out. Sumiati (45 th), warga Sidomulyo RT 10/ RW 1 yang siang itu juga melakukan walk out, menyatakan gagal panen adalah alasannya untuk menolak tambang galian C PT RNT. Saat ditemui Tim Media ForBanyuwangi di luar forum, ibu 2 anak ini menceritakan, banjir yang disebabkan kegiatan penambangan galian C telah membuatnya mengalami dua kali gagal panen secara berturut-turut sejak tahun 2017.

Kriminalisasi Menyambut Penjaga Lingkungan Hidup

Setelah di tahun 2018 Abdullah dipanggil kepolisian sebagai saksi untuk dimintai keterangan atas laporan pengrusakan. Ancaman dari tambang tak main-main, selama periode 2020 upaya kriminalisasi semakin kencang, di mana Abdulla dan dua rekannya ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menghalangi, merintangi, usaha tambang yang sudah mendapatkan izin. Mereka pun kini sedang menghadapi persidangan atas usahanya melindungi kampung halamannya dari kerusakan lingkungan hidup.

Tim media Forbanyuwangi mendapatkan kabar, jika kemarin pada 11 Januari 2021 bertempat di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Banyuwangi. Tiga warga Desa Alasbuluh (Kec. Wongsorejo, Banyuwangi) H. Achmad Busiin, H. Sugianto, dan Abdullah menjalani agenda sidang pembacaan eksepsi (nota keberatan). Trio pejuang lingkungan mereka didakwa melanggar aturan yang berlandaskan pasal 162 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), didakwa merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

Cerita tentang bagaimana muasal ketiga pejuang lingkungan Alasbuluh ini harus duduk di depan majelis hakim yang diketuai Agus Pancara, SH, M.Hum, bermula dari peristiwa penghadangan truk pengangkut galian C yang dilakukan oleh warga Desa Alasbuluh pada tanggal 2 Juni 2018.

Sebagaimana peribahasa “jika ada asap, tentulah ada api.” Jika ada aksi, tentulah ada pemicu atau penyebab aksi. Maka, sebagai sebuah aksi, penghadangan yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2018 tersebut, tentu tidak begitu saja lahir. Tentulah ada penyebabnya. Penghadangan truk pada Juni 2018 tersebut merupakan akumulasi keresahan warga atas dampak yang mereka terima semenjak PT Rolas Nusantara Tambang (PT RNT) melakukan operasi penambangan galian C pada Agustus 2014.

Tak ingin berdiam diri atas dampak lingkungan yang terus menerus mereka tanggung, akhirnya pada 2 Juni 2018, warga menghadang truk pengangkut material galian C. Sayangnya, upaya yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan ini justru berbuah pelaporan. Dengan menggunakan pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, H. Achmad Busiin, H. Sugianto, dan Abdullah dilaporkan melakukan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

Keinginan untuk menyelamatkan lingkungan yang melatar belakangi terjadinya aksi penghadangan truk tersebut, menjadi point penting dalam eksepsi yang dibacakan oleh tim penasihat hukum yang berasal dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LPBH PCNU) Banyuwangi,

Para terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan ini adalah warga masyarakat yang mencintai lingkungannya. Para terdakwa menolak jika jalan depan rumah para terdakwa dilalui truk tambang. Penolakan tersebut bukan tanpa dasar atau semaunya sendiri. Tetapi karena mereka mencintai lingkungannya. Mereka sadar, apabila terus menerus dilakukan penambangan di bagian hulu, maka akan berakibat fatal pada bagian hilir. Para Terdakwa telah melakukan penolakan sejak awal adanya pertambangan di Afdeling Sidomulyo, Jl Afdeling Sidomulyo Dusun Krajan II Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi,” begitu kata Hendra Prastowo, SH, C.P.L (anggota tim penasihat hukum) ketika membacakan eksepsi.

Selain menekankan aspek kepedulian lingkungan, dalam eksepsinya, tim penasihat hukum juga menyatakan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor Reg. Perkara: PDM-339/M.5. 21/Eku.2/10/2020 harus batal demi hukum, karena surat dakwaan tersebut tidak disusun, tidak dibuat dan atau tidak diuraikan secara jelas.

Saat dijumpai seusai sidang, penasihat hukum terdakwa yang juga Ketua LPBH PCNU Banyuwangi, Ahmad Rifa’i, SH, CLA, menyatakan, “Dakwaan JPU itu harus batal demi hukum, karena memang dakwaannya tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. JPU tidak menguraikan secara cermat peran masing-masing terdakwa. Termasuk pula tentang apa dan bagaimana perbuataan terdakwa juga tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap oleh JPU.”

Kriminalisasi Sebagai Watak Rezim Ekstraktif

Kondisi ini semakin menunjukan wajah bagaimana hak-hak rakyat masih dikebiri, apalagi berbicara penerapan dari pasal 28 H ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945 tentang untuk hidup dilingkungan yang baik dan sehat, serta dipertegas dalam pasal 9 UU 39 Tahun 1999 yang merupakan pengejahwantahan dari deklarasi universal HAM dan UUD NRI 1945. Selain itu kriminalisasi ini semakin menunjukan watak negara melalui aparatusnya yang lebih membela kepentingan modal daripada lingkungan hidup dan rakyatnya. Padahal mandat konstitusi mengamanahkan pemerintah sebagai perwakilan rakyat beserta alat-alatnya untuk menjunjung tinggi, menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Secara praktik memang tidak begitu, kungkungan kuasa oligarki tidak pernah hilang meski sudah berhasil mengamputasi kekuasaan Suharto. Tetapi sisa-sisa Orde Baru yang rata-rata adalah pemain besar industri ekstraktif dan berkuasa atas keamanan, menghilang sementara dan kini muncul menjelma penguasa. Munculnya UU Minerba hingga Cipta Kerja, maraknya aneka kriminalisasi hingga adanya Perpres tentang ekstrimisme yang menyasar pelindungan modal dalam kaitannya dengan infrastruktur.

Hal tersebut menunjukan bahwa republik ini sedang sakit, mungkin ketiga pejuang ini hanyalah contoh dari ketimpangan dan ketidakadilan, masih ada rakyat lain di luar sana yang juga tengah berjibaku melindungi kampungnya, mereka juga harus menghadapi pahitnya dianggap teroris modal, sehingga muncul kondisi mereka harus direpresi dan dikriminalisasi.

Castree (2010) dalam penelitiannya mengatakan, akibat dari banyaknya perlawanan sosial terhadap kebijakan liberal baru yang eksploitatif. Telah menghasilkan berbagai kombinasi yakni paksaan (coercion), persetujuan, kontestasi, dan kompromi yang menggambarkan evolusi spatio-temporal proyek neoliberal di berbagai bagian dunia. Secara tidak langsung menggambarkan transformasi neoliberalisme yang akan sesuai dengan rezim apapun, selama tidak bertabrakan dengan agenda akumulasinya. Seperti halnya term rezim neoliberal koersif yang sesuai dengan konteks situasi Indonesia.

Jika ditarik pada konteks terkini, peristiwa tersebut merupakan gambaran umum bahwa demokrasi sedang mengalami penurunan. Munculnya otoriterisme semakin menegaskan rezim neoliberal koersif yang semakin beringas merampas hak rakyat, menghancurkan lingkungan demi sirkulasi modal. Serta menunjukan wujud bahwa ketimpangan dan ketidakadilan adalah bentuk dari kuasa negara yang hanya dikuasai segelintir elite yakni oligarki.

 

ForBanyuwangi
ForBanyuwangi atau Forum Rakyat Banyuwangi merupakan komunitas di Banyuwangi yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup, agraria dan persoalan rakyat lainnya. Komunitas ini menegaskan dirinya sebagai non-partisan dan tidak berafiliasi dengan partai politik atau politik praktis di Banyuwangi

    Pentingnya Pemikiran Freire di Afrika Selatan (Bagian 2)

    Previous article

    After Life: Keterusterangan Emosional dan Humor yang Menyembuhkan

    Next article

    You may also like

    More in REPORTASE