PERS RILIS

Menolak RUU Cipta Kerja “Omnibus Law,” Menyelamatkan Indonesia Dari Kehancuran

0

Belakangan kita tahu suara pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law semakin kencang. Meski sudah diprotes berkali-kali, diingatkan berkali-kali dan diancam berkali-kali oleh rakyat, para anggota dewan di Senayan sana yang berkolaborasi dengan eksekutif tetap ngotot ingin mengesahkan undang-undang bermasalah tersebut.

Pembahasan RUU yang terburu-buru hingga melupakan substansi pokok, bahwa adanya UU itu harus memenuhi asas partisipasi dan kondisi faktual rakyat.  Serta sebelumnya tidak ada kajian mendalam, mengapa memilih model penyatuan aturan yang sebenarnya tidak terlalu sinkron, kecuali aturan yang ditumpuk seolah-olah berkaitan. Padahal yang dibutuhkan adalah mendengarkan suara rakyat, evaluasi aturan yang ada dan sinkronisasi dengan aturan lainnya.

Karena problem di Indonesia yang merugikan rakyat adalah birokrasi yang berbelit, serta tidak sinkron. Selain itu problem utama mengapa tata aturan di Indonesia tidak pro keadilan adalah sang empunya aturan bukan menyuarakan suara mayoritas tapi hanya segelintir elite penguasa (Oligarki).

Mengenai substansi, RUU ini banyak merugikan rakyat, salah satunya kluster tenaga kerja yang menyali revisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, di mana buruh semakin dilemahkan posisinya, baik dalam upah, suara dan hak-haknya. Posisi kluster ini menempatkan penguasaha di atas buruh, sehingga tidak ada prinsip egaliter atau dalam bahasa lain setara. Ini terbukti dari mengenai upah di mana penentuannya bukan lagi bersandar pada KHL tetapi inflasi dan ditentukan oleh pusat, secara tidak langsung menggambarkan bahwa prinsip egaliter di dewan upah diimpotenkan, peran buruh dikikis habis.

Belum kita berbicara soal PKWT definisinya yang dilerluas, kontraknya yang diperpanjang, tentu akan menyuburkan sistem outsourcing dan memberikan celah praktik pembungkaman bersuara, dalam kasus ini union busting, sebab yang melawan akan dipecat. Dan masih banyak aturan bermasalah yang lainnya, salah satunya ialah “penghapusan” malu-malu cuti haid bagi buruh perempuan.

Kluster lingkungan, ada upaya pelemahan pada UU No 32 PPLH 2009, di mana spirit perlindungan dan pencegahan akan dihilangkan demi investasi. Dalam konteks korupsi, kluster ini akan rawan, sebab pelanggaran akan ditekankan pada aspek administratif level rendah, bukan kombinasi hukuman yang membuat jera. Seperti administratif maksimal, pidana dan perdata. Tentu dalam penegakkan hukum yang masih kacau, penerapan aturan tersebut akan membebaskan perusak lingkungan dari apa yang telah ia rusak.

Kluster ini akan melemahkan gerakan demokratis, karena soal aturan terkait siapa yang dapat menggugat (legal standing), ketika ada pencemaran lingkungan harus warga yang terdampak dan di wilayah terjadinya eksploitasi. Sementara kita tahu bahwa dampak pencemaran itu bukan hanya di wilayah itu saja, tapi juga bisa mengenai wilayah lainnya. Jika ini diterapkan maka suara rakyat yang melawan pencemaran lingkungan akan dibungkam.

Kluster Pertanahan, bagaimana bagian ini akan menghilangkan peran UU No 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria, yang mana di dalamnya mencakup reforma agraria dan keadilan pada rakyat. Seperti, perluasan definisi pengadaan tanah untuk kepentingan negara yang mana mencakup ruang investasi ekstraktif, tentu ini mengancam hutan rakyat dan tanah produktif rakyat, ke depan akan mengancam kedaulatan pangan.

Aturan ini dasarnya tidak menciptakan pekerjaan, malahan akan membentuk pengangguran atau cadangan pekerja. Selain itu kluster ini akan semakin meningkatkan konflik berdarah, di mana ada klausul HGU dapat diperpanjang sampai 90 tahun lamanya. Padahal banyak HGU ternyata mencaplok tanah rakyat, seperti pada beberapa wilayah.

Tidak hanya itu juga, secara aturan RUU ini akan mengancam demokrasi, khususnya suara rakyat, di mana segala aturan akan dibuat terpusat. Tentu ini menunjukan gejala otoriterisme rezim yang difasilitasi pemerintah pusat dan DPR RI. Bukannya refleksi demokrasi partisipatif apa, evaluasi otonomi daerah, malah membuat aturan berprinsip leviathan. Artinya, RUU Cipta Kerja mengebiri demokrasi, mengangkangi konstitusi dan tidak menghargai suara rakyat. Bentuk pelanggaran konstitusional berat!!!!

Maka dari itu penting untum menyerukan dan menuntut pemerintah agar bertaubat, kembali pada rakyat, Undang-undang Dasar RI 1945 dan demokrasi partisipatif. Artinya mendengarkan suara-suara rakyat, bukan pengusaha

Pemerintah harus memakai otaknya kembali, minimal mau melihat dan memikirkan mengenai kerusakan lingkungan yang ada. Dengan tidur bersama petani di dekat tambang, bersama rakyat di dekat limbah B3 atau tidur bersama buruh agar merasakan apa itu Indonesia serta problemnya.

Penting kiranya pemerintah segera mencabut dan membatalkan RUU Cipta Kerja semua kluster, sebab tidak dikehendaki rakyat. Dan, itu juga berlaku untuk aneka UU lain yang juga menindas rakyat.

Terakhir, kepada pemerintah bertarunglah secara elegan, bukan kriminalisasi, represi dan intimidasi. Argumen dibalas argumen!!! bukan jeruji besi.

Peringatan Hari Tani Surabaya, Dari Omnibus Law, Reforma Agraria dan Abainya Pemerintah

Previous article

Tentang Gerakan Sosial Kita

Next article

You may also like

More in PERS RILIS