nganggur

Membaca Pendidikan di Era Kolonial

0

Jalur pendidikan formal kita di Indonesia pada era modern, tidak bisa lepas dari perkembangan sejarah bangsa kita sebelumnya, karena sejarah dan manusia seperti sebuah gerak yang dialektis dan dinamis.

Bagaimana mungkin kita mengenal sebuah bangsa tanpa mengenali sejarahnya terlebih dahulu, terutama dalam sistem pendidikan? Ya, pendidikan memang tidak bisa lepas dari kebijakan kolonial di Hindia-Belanda, salah satunya penerapan Politik Etis 1901 yang terdiri dari: edukasi, transmigrasi, dan irigasi.

Kebijakan ini disahkan dalam parlemen Belanda yang menginginkan “kemajuan” atau “modernisasi” di wilayah kolonial dan mengangkat nilai kemanusiaan. Dalam implementasinya di Hindia-Belanda, kebijakan ini sedikit banyak melahirkan kaum terpelajar atau intelektual yang kemudian menjadi cikal-bakal gerakan pemuda dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia. Meskipun tidak semua hal dari kebijakan politik Belanda ini mempunyai aspek positif terhadap rakyat di wilayah koloni.

Contoh sederhana mulai berdirinya sekolah-sekolah formal yang mempunyai tingkatan mulai dari tingkat rendah hingga perguruan tinggi seperti HIS (Hollandsche Indische School), MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), HBS (Hogere Burger School), AMS (Algemene Middelbare School), hingga NIAS (Nederlandsche Indische Artsen School) maupun THS (Technische Hooge School), dan beberapa sekolah lainnya. Pendidikan tersebut terbagi menjadi jenjang-jenjang yang sangat sistematis dibentuk oleh pemerintah kolonial.

Dampak dari kebijakan kolonial tersebut dalam Politik Etis sebenarnya tidak bisa hanya menskupkan dalam satu konteks saja (baca: edukasi), tapi juga berkaitan dengan program transmigrasi maupun irigasi. Jika dibenturkan dengan kebutuhan pemerintah kolonial dalam memakmurkan eksploitasinya dalam konsep imperialisme-kolonialisme, edukasi lebih didasari oleh kebutuhan akan sumber daya terdidik untuk menjalankan sistem administrasi kolonial (ambtenaar atau pegawai negeri kolonial), tenaga kerja dengan upah murah, dan juga memutus hubungan sosial dari rakyat (baca: meciptakan gaya hidup model barat).

Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk mengubah dari “tidak tahu” menjadi “tahu”, tetapi bisa berdampak politis ketika pendidikan tersebut dibentuk oleh sistem. Contohnya ketika jenjang pendidikan secara selektif dibentuk dengan syarat-syarat gaji bulanan orang tua sang anak, sekolah yang dikelompokkan berdasarkan kelas atau ras, penggunaan sertifikat atau ijazah sebagai pra-syarat untuk mengenyam pendidikan lanjutan dengan “standarisasi” (baca: seleksi kompetensi), dan standarisasi ini tidak hanya berdasarkan oleh kapasitas intelektual saja, tetapi juga kedudukan sosial orang tua.

Secara umum memang pendidikan kolonial sangat diskriminatif, tetapi menelusuri lebih dalam tentang sistem pendidikan kolonial banyak dampak luas yang secara kasat mata mempunyai efek negatif dalam kultur kebudayaan Indonesia. Inilah sebuah bentuk dari pendidikan yang tidak meluas, karena hanya beberapa kelas yang dapat mengenyam pendidikan, terutama baca-tulis.

Jika melihat dari segi praktis, pendidikan kolonial Belanda juga membukakan sekolah kejuruan, teknik, sekolah vak/khusus maupun sekolah kelas dua berorientasi pada lapangan pekerjaan kasar (tenaga kasar) maupun yang berorientasi kepada pegawai rendahan (civil servant). Di sinilah para pekerja upah murah dicetak. Para lulusan sekolah inilah yang dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan SDM kolonial.

Proyeksi imperialisme dan kolonialisme sendiri tidak lepas dari ekonomi-politik seperti kebijakan Cultuur Stelsel (1830–1870), di mana eksploitasi terjadi, dan bagaimana hubungannya dengan tenaga kerja murah? Lahan perkebunan dan pabrik yang didirikan memerlukan tenaga kerja yang terampil, sehingga pengembangan potensi manusia pun diperlukan. Kebijakan dari sistem pendidikan kolonial salah satunya mencakup aspek praktis tersebut.

Kritik terhadap pendidikan kolonial mulai muncul di kalangan golongan terpelajar, seperti Soewardi Soeryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dengan Taman Siswa, Sarekat Islam (Semaoen, Tan Malaka, Alimin) fraksi Semarang dengan SI School, Ahmad Dahlan dengan sekolah Muhammadiyah, dan sebagainya.

Kemunculan sekolah-sekolah yang berada di luar jalur pendidikan formal pemerintah kolonial ini tidaklah tanpa suatu sebab apapun, karena sistem pendidikan kolonial sendiri yang menyelenggarakan pendidikan tidak meluas, tetapi meninggi (untuk kalangan tertentu dengan pra-syarat).

Pendidikan formal pemerintah kolonial secara tidak langsung juga memutus hubungan sosial kaum pribumi yang mengenyam pendidikan barat. Kondisi budaya yang tercipta dalam pendidikan kolonial dengan bentuk pemakaian bahasa Belanda sebagai bahasa utama dalam sekolah, secara tidak langsung mengangkat status sosial.

Selain itu, di dalam lingkungan pendidikan kolonial merubah gaya hidup (life style) kaum pribumi dengan cara yang nyata seperti berpakaian, gaya bahasa, dll. dengan kecenderungan untuk tidak tanggap dengan kondisi sosial. Bahkan Tan Malaka (1951) pernah mengkritik kondisi seperti ini dengan mengatakan:

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.”

Kondisi ini tidak serta merta datang begitu saja, tapi dibentuk oleh kondisi sistem pendidikan kolonial yang melahirkan budaya baru. Meskipun pemakaian bahasa asing bisa digunakan sebagai alat utama untuk menulis koran, membaca dan jalan masuk untuk komunikasi dengan dunia luar (seperti uang logam yang berwajah dua).

Kritik Ki Hajar Dewantara (1962) terhadap sistem pendidikan bahwa pendidikan bercorak Barat melahirkan tiga sifat yakni:

a. Intelektualistis, yakni sifat berfikir semata (tahu hanya untuk mengetahui dan tidak untuk diamalkan).

b. Individualistis, yakni mengagungkan hidup diri dan tidak mementingkan hidup bersama.

c. Materialistis, yakni mengutamakan kenikmatan hidup dan tidak menghargai nilai-nilai kebatinan.

Memang pendidikan yang meninggi dan diskriminatif, terutama jika hanya berorientasi kepada pengembangan intelektualistis hanya akan mengalienasi kaum terpelajar menjadi kelas tertentu yang sangat “spesial”, terutama dalam perspektif rakyat yang tidak mengenyam maupun mendapatkan akses pendidikan.

Namun perlu diingat, orientasi akhir sebagai output dari pendidikan kolonial sebagai tenaga terampil memang diperuntukkan sebagai kebutuhan imperialisme-kolonialisme.

Sumber:

Dewantara, Ki Hajar. 1962. Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Malaka, Tan. 1951. Madilog: Materialisme, Dialog, dan Logika. Jakarta: Penerbit Widjaja

mm
Penikmat kopi pahit dan buku sejarah.

    Undang-undang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012, Gerbang Menuju Komersialisasi

    Previous article

    Dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Perpindahan yang Penuh Nafsu Kekuasaan

    Next article

    You may also like

    More in nganggur