REPORTASE

May Day 2020 di Tengah Pandemi, Buruh Tetap Melawan

0

Ilustrasi oleh cannabinoise.151

Hari buruh 2020 yang bertepatan dengan meluasnya pandemi Covid-19, menjadi cerita muram tersendiri bagi buruh. Hampir selama fase pandemi ini, sekiar dua juta lebih buruh mengalami nasib buruk. Banyak di antara mereka di-PHK dan dirumahkan, baik tanpa pesangon maupun tanpa upah. Nasib mereka dipertaruhkan, keberlangsungan hidup mereka terancam. Namun begitu tak menghentikan nafsu pemerintah untuk mempercepat pengesahan RUU Cipta Kerja, tidak ada rasa simpati sedikitpun. Selain itu tidak jelasnya jaminan sosial dan sistem kesehatan nasional, semakin memperburuk nasib para buruh dan segenap rakyat lainnya.

Kondisi ini seperti yang dialami oleh buruh yang tergabung dalam FBLP-KPBI (Federasi Buruh Lintas Pabrik- Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia). Jumisih selaku pimpinan FBLP mengatakan bahwa kurang lebih 800 buruh dirumahkan tanpaupah, tercatat 400 buruh anggota FBLP mengalami masalah yang serius, di mana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Sejalan dengan FBLP, anggota KPBI lainnya yakni FBTPI (Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia) juga mengalami nasib serupa, banyak anggota buruhnya yang dirumahkan, baik dengan upah penuh maupun upah separuh. Tetapi, situasi tersebut tak menjamin keberlangsungan hidup, sebab tidak jelasnya kebijakan pemerintah membuat mereka was-was.

Hal ini disampaikan oleh Salman selaku ketua umum SBAI (Serikat Buruh Aneka Industri) FBTPI, ia menjelaskan selama adanya pandemi ini banyak buruh yang masih bekerja penuh. Tidak ada kebijakan yang jelas tentang nasib mereka, baik protokol kesehatan hingga wacana meliburkan mereka. Kondisi ini menurut Salman sangat rentan dengan kondisi kesehatan buruh, terlebih resiko terpapar pandemi ini menjadi besar.

Dalam hal ini pemerintah tidak tegas dalam mengeluarkan aturan-aturan terkait penutupan pabrik atau menghentikan produksi sementara. Tetapi pemerintah tidak pernah menegaskan terkait hak- buruhnya. Kemudian masih ada juga kawan-kawan buruh yang memang bekerja 24 jam penuh, ini yang terjadi di sektor pelabuhan, seperti kurangnya perhatian dari pemerintah terkait K3. Padahal kawan-kawan buruh bekerja di tengah situasi pandemi ini, yang tentunya sangat rentan terpapar virus.” Ujar Salman dalam pesannya.

Tidak hanya dari FBLP dan FBTPI yang tergabung dalam KPBI, konfederasi lainnya yakni KASBI juga mengalami situasi yang mengkhawatirkan. Nining Elitos selaku ketua umum KASBI, mengatakan selama pandemi ini sudah 30 ribu lebih anggotanya dirumahkan dan di-PHK. Mereka tidak mendapatkan upah layak dan harus bertarung dengan pandemi tanpa kepastian hidup. Menurut Nining, banyak buruh yang masih bekerja tanpa protokol kesehatan hingga fasilitas kesehatan yang baik.

Kondisi ini rentan terhadap kesehatan buruh yang masih bekerja, seharusnya mereka sudah diliburkan dengan jaminan penuh. Ia menambahkan, selama pandemi ini banyak buruh yang di-PHK dengan dalih pengusaha merugi. Tentu, menurutnya ini hanya akal-akalan pengusaha yang memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mengurangi buruh yang selama ini sudah mereka lakukan dengan tujuan efisiensi. Tetapi mirisnya mereka juga akan merekrut buruh dengan skema outsourcing ke depannya, sebagai wujud nyata dari fleksibilitas tenaga kerja. Namun sayangnya, pemerintah lebih mengutamakan pembahasan Omnibus Law untuk investasi daripada rakyat, khususnya nasib buruh.

Peringatan May Day 2020

Jika sebelumnya banyak yang turun ke jalan, pagi tadi tidak terdengar kabar tentang adanya aksi buruh. Sejumlah kota besar tampak lengang, tak tampak barisan buruh dengan aneka spanduk, poster dan bendera. Tak terdengar juga suara orasi yang menggelegar atau lagu-lagu perjuangan yang lantang dinyanyikan. Banyak serikat buruh yang pada akhirnya memilih aksi-aksi selain turun ke jalan, seperti KPBI yang menyiarkan secara live orasi dari ketua umumnya Ilhamsyah dalam peringatan hari buruh kali ini. Lalu ada SP Danamon yang memilih aksi dengan membuat flyer dan poster untuk mengabarkan peringatan hari buruh. Sejalan dengan itu KASBI juga menyiarkan pers rilisnya ke media massa dan jaringan taktisnya sebagai bentuk lain dari peringatan hari buruh.

Salman dari FBTPI-KPBI menjelaskan, bahwa selama pandemi Covid-19 ini serikatnya menginstruksikan untuk aksi selain turun ke jalan. Karena resiko yang cukup besar kala turun ke jalan selama adanya pandemi ini. Ia menambahkan bahwa tidak turun ke jalan bukan berarti suara-suara buruh akan tereduksi, justru tidak akan pernah berubah dalam menyuarakan hak-hak buruh. Aksi yang akan dilakukan buruh dalam bentuk lain, seperti membentangkan spanduk, memasang poster dan menyebarkan kampanye tentang hak-hak buruh melalui media sosial.

Di samping tetap menyuarakan perlawan, FBTPI secara serentak juga kita melakukan nonton live streaming di Facebook terkait pernyataan sikap KPBI. Kita melakukan bakti sosial terhadap masyarakat, khususnya anggota kita yang terdampak Covid-19 ini.” Tambah Salman.

Tidak berbeda jauh dengan Salman, Dannis selaku Sekjend SP Danamon juga mengatakan, bahwa selama peringatan hari buruh ini serikatnya lebih banyak melakukan aksi simbolik. Seperti membentangkan spanduk tentang hari buruh, membuat poster untuk disebarkan di media sosial. Aksi ini dipilih untuk mengurangsi resiko tertularnya buruh selama adanya pandemi ini.

Pekerja di Bank Danamon banyak yang telah melakukan rapid test dan sedang menunggu hasil. Tahun ini melakukan peringatan dengan cara menyampaikan sejarah May Day dan perjuangan buruh dari tahun ke tahun melalui 17 Whatsapp Group yang diikuti oleh anggota Serikat Pekerja Danamon di seluruh Indonesia. Pemahaman sejarah perjuangan buruh penting diketahui terutama di sektor perbankan.” Cetus Dannis dalam pesannya.

Tetap Tegas Menolak Omnibus Law

Peringatan hari buruh tidak hanya bicara terkait romantisme May Day sebagai sebuah perayaan, namun mereka lebih membahas substansi terhadap kondisi buruh terkini, khususnya ancaman RUU Cipta Kerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nining Elitos, di mana RUU Cipta Kerja ini menjadi momok bagi buruh dan juga bagi keseluruhan rakyat Indonesia. Karena RUU ini lebih mengutamakan pemodal dan investasi daripada hak-hak buruh dan rakyat.

Omnibus Law ini mencabut hak dasar rakyat. Rakyat yang seharusnya dijamin perlindungannya, dijamin kesejahteraannya, dijamin persoalan penegakan hukumnya, justru dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, menghilangkan esensi itu semua, pemerintah harus fokus terhadap COVID-19, di mana saat ini dimanfaatkan penguasaha melakukan PHK, tidak membayar buruh ketika dirumahkan, belum pemotongan hak buruh lain.” Tandas Nining Elitos dalam wawancara di JPPN.com 1/05/20.

Senada dengan Nining, Salam mengungkapkan bahwa sikapnya sangat angat jelas dalam hal penolakan Omnibus Law. FBTPI-KPBI secara tegas menolak dan meminta pemerintah dan DPR membatalkan Omnibus Law.Menurutnya buruh tidak hanya menghendaki penundaan dan bukan hanya pada klaster tenaga kerja saja. Karena menurutnya dampak dari Omnibus Law ini akan dirasakan rakyat Indonesia yang lainnya, seperti petani, nelayan dan juga akan berdampak pada lingkungan.

Karena dalam Omnibus Law ini yang diekploitasi bukan hanya tenaga buruhnya, tetapi sumber daya alam pun akan semakin leluasa untuk diekploitasi. Karnea sejatinya Omnibus Law hanya memikirkan kepentingan pemilik modal dan mengesampingkan hak-hak rakyat pada umumnya. Sehingga kami dari FBTPI tetap berupaya untuk membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini.” Kata Salman dengan tegas.

Dannis dari SP Danamon juga menambahkan, bahwa mereka tetap menyoroti formulasi upah minimum yang tidak menggunakan kebutuhan hidup layak. Selain itu banyaknya PHK buruh yang terjadi akhir-akhir ini, baik karena efisiensi atau fleksibilitas tenaga kerja terus terjadinya PHK, salah satunya dengan wacana digitalisasi yang butuh modal banyak, sehingga mengorbankan buruh kala akan beralih ke hal tersebut. SP Danamon juga menyoroti bahwa Omnibus Law ini merugikan buruh, selain akan adanya outsourcing dan upah murah, juga akan melegalkan praktik perampasan hak buruh, khusunya partisipasi buruh dalam menentukan haknya,

Omnibus Law yang berprinsip pada ‘eazy hiring eazy firing’ jelas menunjukkan neoliberalisasi, karena akan terjadi pengurangan hak-hak dasar buruh. Semangat meningkatkan iklim investasi dan perluasan lapangan kerja belum diimbangi upaya peningkatan kesejahteraan buruh. PP 78/2015 saja tidak terbukti meningkatkan investasi. Belum lagi ancaman kerusakan sumber daya alam.” Tambah Dannis

Kondisi di atas menunjukan bahwa pemerintah tidak terlalu peduli dengan nasib buruh dan rakyat Indonesia. Karena dimasa-masa pandemi seperti ini saja, mereka tetap membahasnya tanpa peduli terhadap nasib rakyatnya. Seharusnya pemerintah fokus membenahi negara, kembali ke prinsip UUD RI 1945 yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan, mengedepankan keadilan dan kedaulatan rakyat di atas kepentingan segelintir orang. Pandemi ini seharusnya menjadi refleksi penting, khususnya kekacauan selama pandemi, baik masalah jaminan sosial, sistem kesehatan nasional hingga perkara ketahanan pangan.

mm
Tim Gugus Tugas Coklektif.com

Gelas Retak Berkeping-Keping

Previous article

Apa itu Pendidikan Sebagai Komoditas

Next article

You may also like

More in REPORTASE