nganggur

Marsinah dan Pandemi

0

Ilustrasi oleh Sigitahmad

Tepat pada kemarin (10/4), Marsinah berusia 51 tahun. Dia adalah seorang buruh perempuan pemberani asal Nganjuk yang bekerja di pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS) di Porong Sidoarjo. Namun sayang, Marsinah meninggal di usia 24 tahun sebagai aktivis dan pejuang buruh, kematiannya meninggalkan sejarah getir bagi kaum pekerja. Pada 8 Mei 1993, jasadnya ditemukan tak bernyawa di sebuah desa di Nganjuk. Hingga saat ini, pihak-pihak yang patut dihukum atas peristiwa itu masih belum ditemukan.

Marsinah adalah Pahlawan bagi kelas pekerja. Sebelum ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, Marsinah aktif dalam pengorganisiran buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh. Dia menggalang pemogokan untuk menuntut perusahaan memenuhi hak buruh dan mematuhi UMR yang sudah ditetapkan. Dia berani membela kawan-kawannya yang diancam dan ditekan oleh aparat. Padahal situasi perburuhan saat itu dalam genggaman kekuasaan otoriter dan militeristik Orde Baru.

Marsinah adalah simbol perjuangan dan solidaritas kaum pekerja, apa yang dilakukan sebelum kematiannya masih sangat relevan dengan kondisi hari ini. Kegigihan, keberanian, dan solidaritasnya sesama buruh untuk mendapatkan keadilan layak wajib diteladani. Apalagi, kondisi perburuhan Indonesia sekarang masih jauh dari keberpihakan pada kaum pekerja. Lihat saja kondisi buruh saat pandemi COVID-19. Kelas pekerja menjadi pihak yang paling rentan. Mereka dikorbankan untuk menyelamatkan kekayaan pemilik modal.

Covid-19 mulai mewabah di Indonesia sejak awal Maret lalu. Sampai tulisan ini diterbitkan pemerintah belum mampu menuntaskan Covid-19. Masyarakat pun dihantui ketakutan akan penyebaran virus dan dampaknya terhadap perekonomian yang lesu. Pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing hingga physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi pandemi ini.

Bahkan, pemerintah menghembuskan wacana darurat sipil jika kondisi dimungkinkan, yang tidak relevan dan tidak kontekstual diterapkan dalam situasi pandemi ini. Padahal Indonesia sudah memiliki Undang-undang tentang Kekarantinaan No. 06 tahun 2008 yang diteken Presiden Jokowi sendiri, namun justru mewacanakan darurat sipil yang berlandasan hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Pandemi ini adalah ancaman mengerikan bagi kaum pekerja. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan  pemerintah itu tidak dibarengi jaring pengaman ekonomi secara komprehensif kepada kaum pekerja. Akibatnya, kebijakan yang diterapkan menjadi kontra dengan gagasan preventif yang ada, jika kita melihat kebijakan pembatasan fisik skala nasional untuk memutus rantai penyebaran virus. Tetapi perusahaan-perusahaan di bidang manufaktur dan jasa tetap beroperasi, khususnya untuk perusahaan yang tidak bisa mempekerjakan buruhnya dengan sistem Work From Home (WFH).

Seperti buruh produksi di pabrik-pabrik manufaktur, hotel, restoran dan sejenisnya, tetap saja mereka mempekerjakan buruhnya. Dalam realitasnya, mereka bekerja secara berdekatan bahkan mereka yang bekerja di hotel bisa berdekatan dengan orang yang sama sekali tidak mereka kenal. Sehingga informasi tentang bagaimana kondisi kesehatan tamunya mereka tidak tahu menahu. Ini juga berlaku bagi para pekerja informal seperti, pedagang kecil, mereka terpaksa tetap berdagang dalam kondisi sepi pembeli, sebab memang berdagang menjadi satu-satunya tumpuan bertahan hidup sehari-hari. Dan semua itu tidak ada yang tidak ditanggung pemerintah.

Kondisi pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap roda perekomonian menjadi dalih perusahaan-perusahaan untuk memutus hubungan kerja dan merumahkan pekerja secara sepihak tanpa gaji. Mereka beralasan tidak mampu lagi memberi upah buruh, namun tidak diiringi keterbukaan keuangan perusahaan. Pertanyaannya apakah setiap yang dikerjakan buruh setiap harinya tidak menghasilkan timbunan kekayaan pemilik perusahaan? Juga, Apakah negara patut lepas tangan? Hanya memperingatkan perusahaan dengan himbauan-himbauan saja? Juga para pekerja informal yang terdampak secara ekonomi.

Di titik inilah, kita perlu merefleksikan kembali sosok Marsinah. Sudahkah kita bersatu dan berjuang bersama memerdekakan buruh yang didzolimi oleh pemilik modal? Kita harus kembali mengikhtiari sosok perempuan yang gigih memperjuangkan hak kaum pekerja. Sosok yang dengan berani menunjukkan solidaritas sesama kaum pekerja karena kesejahteraan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Berjuang membebaskan buruh dari rasa takut, termasuk bebas dari rasa takut paparan virus, bebas dari rasa takut akan kelaparan. Berjuang mensejahterkan buruh karena kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara.

Marsinah adalah simbol perjuangan kaum pekerja.

Marsinah adalah simbol solidaritas kaum pekerja.

Marsinah adalah Pejuang kaum pekerja.

Marsinah adalah denyut nadi bagi kaum pekerja yang sadar.

Marsinah adalah nyala api buruh yang lapar.

Marsinah ada disetiap peluh yang keluar dari tubuh kelas pekerja.

Marsinah adalah bom waktu bagi kekuasaan.

 

Ingat, tanpa buruh dan kaum pekerja tidak akan ada gedung-gedung

Tanpa buruh dan kaum pekerja tidak akan ada makanan,

Tanpa buruh dan kaum pekerja tidak akan ada kosmetik,

Tanpa buruh dan kaum pekerja tidak akan ada kendaraan,

Tanpa buruh dan kaum pekerja tidak akan ada gawai,

Tanpa buruh dan kaum pekerja tidak akan ada pakaian,

Tanpa buruh dan kaum pekerja bumi hanyalah rimba, dan

Tanpa buruh dan tanpa kaum pekerja tidak ada kopi dan kretek.

 

Selamat hari lahir kawan Marsinah. Ayo kita berjuang bersama dan bersolidaritas di kala pandemi melanda!!!

 

mm
Penulis merupakan Pedagang Kaki Lima di sebuah sentra PKL, menyukai kajian sosial dan politik dan aktif juga di Aliansi Literasi Surabaya. Dapat dihubungi di instagram @fridoyoga

    Marsinah Pejuang Buruh yang Dibunuh Rezim Otoriter Orde Baru

    Previous article

    Pungguk Merindu Bulan

    Next article

    You may also like

    More in nganggur