PERS RILIS

Mari Jaga Nyala Api Perlawanan untuk Menyuarakan Mosi Tidak Percaya dan Tolak Omnibus Law

0

Dokumentasi GETOL JATIMXKOBAR

Selasa, 27/10/20 Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur kembali menggelar aksi “Tolak Omnibus Law.” Sikap Getol masih sama yakni menyatakan “Mosi Tidak Percaya” kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Karena Getol menganggap bahwa UU Cipta Kerja sedianya sudah cacat dari awal atau inkonstitusional sebab bertentangan dengan UUD RI 45 dan juga aturan perundang-undangan yang sah. Selain itu UU ini sendiri tidak lebih dari kepanjangan tangan dari elite partai dan pengusaha nakal yang ingin menegaskan kekuasaan dan memaksimalkan keuntungan mereka, melalui serangkaian eksploitasi terhadap sumber daya alam dan manusia.

Bagi Getol Jatim sendiri UU ini secara watak sudah cacat, dalam perjalanannya pembahasan hingga pengesahan UU ini dipenuhi intrik dan kamuflase, di mana pemerintah secara sembunyi-sembunyi dalam membahasnya hingga pada proses pengesahannya. Lalu, rakyat pun dipenuhi tanda tanya besar, kala draft RUU Cipta Kerja mengalami perubahan yang tidak normal selama empat kali. Kondisi ini membingungkan rakyat yang sedari awal berusaha mengkaji dan melihat isi UU ini, apalagi kala kajian sudah matang, tiba-tiba pemerintah mendengungkan bahwa apa yang disampaikan oleh rakyat terkait UU Cipta Kerja adalah hoax. Padahal sedari awal sudah tidak ada transparansi dan penuh anomali, lantas yang sebenarnya menutupi informasi hingga membuat narasi hoax siapa? Kalau bukan yang mengatakan sendiri, yakni pemerintah.

Watak otoriter rezim Jokowi-Amin semakin menjadi-jadi, kala banyak gerakan rakyat di berbagai penjuru Indonesia melakukan aksi. Mereka melalui aparatus keamanan represifnya banyak melakukan intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi pada rakyat sendiri yang mencoba menyuarakan pendapatnya. Di Jawa Timur sendiri terdapat beberapa catatan terkait tindakan represif ini, catatan Kontras Surabaya menyebutkan jika hampir 500 lebih orang ditangkap dan ditahan selama melakukan aksi, tersebar di Surabaya, Malang, Jember dan Banyuwangi. Beberapa orang bahkan dijadikan tersangka sebagai konsekuensi atas aksi yang dijalankan. Parahnya salah satu koordinator aksi Getol bernama Safikudin dari KASBI dipanggil Polda Jatim sebagai saksi atas tuduhan hasutan dan menyebabkan kekacauan publik.

Upaya-upaya tersebut menjadi lazim di rezim Jokowi-Amin, di mana rakyat yang bersuara untuk menolak UU Cipta Kerja yang inkonstitusional harus mengalami aneka represi hingga kriminalisasi. Watak otoriter rezim menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar melenceng dari semangat reformasi pasca tumbangnya rezim otoriter Suharto. Kebebasan berpendapat dan bersuara kini mulai dibungkam lagi oleh mereka yang berkuasa, melalui instrumen negara yang seharusnya melindungi dan menjamin rakyatnya dalam bersuara. Dalam konteks ini pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin telah melakukan pelanggaran HAM berat dan sebagai wujud pembangkangan dari konstitusi.

Apa yang Akan Kita Lakukan?

Bebalnya rezim Jokowi-Amin bersama kroni-kroni oligarkisnya, tampak saat pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 5/10/20, hal tersebut menjadi stimulus yang direspons dengan amarah oleh rakyat yang sudah muak. Letupan-letupan aksi tersebar dari Sumatra hingga Maluku, namun suara-suara rakyat masih dianggap angin lalu. Bahkan aksi damai yang sedianya dilakukan mendapat berbagai gangguan, mulai dari upaya framing aksi ditunggangi, aksi rusuh, munculnya aneka intimidasi hingga ancaman kriminalisasi.

Selanjutnya di Jember koordinator aksi Aliansi Jember Menggugat yang juga kader Front Nahdliyin bernama Mahmuda juga dipanggil sebagai saksi atas aksi tolak Omnibus Law di Jember pada 22/10/20 dan yang terakhir koordinator BEM se Kalsel dijadikan tersangka atas aksi tolak Omnibus Law di Kalimantan Selatan, masih banyak catatan serupa dan kemungkinan akan meluas. Kondisi tersebut semakin menunjukkan watak represif negara melalui alat keamanannya, sehingga patut diduga negara telah melakukan pelanggaran HAM kepada warganya.

Beberapa orang khususnya pemerintah meminta yang menolak UU Cipta Kerja untuk melakukan Hak uji materi atau Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak sepakat dengan aturan tersebut. Namun, menurut pandangan dari Getol Jatim, bahwa uji materi ke MK bukanlah pilihan perlawanan dan bukan satu-satunya langkah konstitusional. Dalam pengalaman rakyat, proses hukum sering menjadi tempat di mana keadilan dipermainkan. Untuk konteks Omnibus Law, secara prediktif JR merupakan jebakan untuk mengulur waktu demi membuka karpet merah investasi. Karena dengan begitu banyaknya pasal di dalamnya akan membuat persidangan berjalan selama bertahun-tahun, sementara ketentuan dalam Omnibus Law yang merampas kehidupan rakyat terus berjalan.

Selain itu, Getol Jatim juga berpandangan jika UU Cipta Kerja adalah produk politik, tentu ketika kita bicara aspek legal, tidak mungkin tiba-tiba aturan itu muncul, lalu kala muncul itu adalah kepanjangan tangan dari suara tuhan yang absolut. Tentu dalam pembuatannya tidaklah objektif, karena munculnya pasal-per pasal di dalamnya merupakan buah pikiran manusia yang berada dalam suatu partai politik dan memiliki afiliasi dengan aneka kepentigan. Sehingga hukum yang dibuat selalu memiliki sebuah “ontologis” atau mengapa hal itu muncul? Apa yang melatarbelakanginya? Siapa yang membuatnya? Juga setiap produk hukum tak bisa lepas dari struktur sosial yang eksis pada saat itu.

Maka dari itu, kala pemerintah mengarahkan ke JR, sebenarnya mereka ketakutan akan kekuatan protes rakyat. Karena mereka berusaha untuk mengarahkan mekanisme demokratis ke mekanisme legal kompromis yang terkadang menjadi bumerang. Getol Jatim berpandangan bahwa UU Cipta Kerja dapat dibatalkan pemberlakuannya melalui sikap politik dan tekanan politik, yakni melalui protes rakyat atau demonstrasi dan itu adalah langkah konstitusional.

Dalam sejarahnya ada UU No 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang disahkan tetapi tidak pernah diberlakukan karena aksi penolakan masyarakat. Revisi UU MK yang dilakukan tepat sebulan sebelum pengesahan UU Cipta Kerja juga kami pandang sebagai proses yang sarat akan kepentingan politik. Pada tanggal 28 Januari 2020 Presiden bahkan datang langsung ke MK dalam suatu acara dan meminta dukungan MK perihal Omnibus Law. Hal ini seakan mengingatkan kita bahwa Hakim MK juga memiliki bias atau konflik kepentingan, sebab 3 Hakim MK diajukan oleh Presiden dan 3 Hakim MK lainnya diajukan oleh DPR RI.

Perluas Perkawanan dan Jangan Padamkan Nyala Perlawanan

Mosi tidak percaya, atau sebuah ungkapan pendelegitimasian pemerintah, merupakan sebuah implikasi panjang dari adanya ketidakpuasan serta ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Tidak ada lagi yang namanya lobi-lobi, tertawa-tawa ketemu Gubernur, Bupati bahkan Menteri sekalipun. Karena semuanya merupakan satu bagian utuh dari simbol jaring laba-laba oligarki, secara politis usaha itu sia-sia dan tak berguna. Sebab orang-orang itu hanyalah kaki-kaki kekuasaan yang dipilih untuk memantabkan sebuah rezim agar sejalan dengan kepentingan suatu rezim berkuasa.

Justru yang dibutuhkan sekarang adalah tetap militan dalam perjuangan, memperluas perkawanan, memperluas solidaritas dan memperkuat jaringan aksi. Di mana tidak hanya di Surabaya saja, tetapi di Jawa Timur sendiri letupan amarah itu ada di Malang, Jember, Banyuwangi dan daerah lainnya. Tugas pentingya adalah bagaimana letupan-letupan di daerah tetap dijaga semangatnya untuk tetap melakukan aksi, saling mengabarkan dan saling membantu sama lainnya.

Selain itu, aksi yang terbaik adalah aksi damai. Di mana kita memakai prinsip non-violence untuk menunjukkan pada kawan-kawan kita yang belum bersuara, bahwa kita mencintai kedamaian dan membenci kekerasan, sebagaimana kini yang dicontohkan rezim. Melawan rezim represif memang banyak cara, tetapi cara non-violence paling tidak akan menunjukkan watak sesungguhnya rezim. Khususnya saat mereka menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Jangan berhenti sampai di sini, tetap aksi di manapun kalian berada. Karena kita harus tetap bersuara dan melawan ketidakadilan ini. Kami akan tetap menjaga nyala api ini, guna bersuara untuk menolak adanya Omnibus Law dan menyerukan penyelamatan demokrasi Indonesia yang kini dibajak oligarki. Jaga diri kalian, jangan tumbang dan mari tetap saling jaga. Panjang umur perlawanan, panjang umur semangat dan hal-hal baik.

 

 

Komite Aksi Bersama Rakyat (KOBAR)
Follow akun IG dan Twitter kami di @kobar_jatim dan jangan lupa follow juga @rumahperjuanganrakyat

    Perluas Solidaritas dan Semangat Perlawanan Melawan Rezim Otoriter “Cilaka”

    Previous article

    Mengurai Benang Kusut Aksi #MosiTidakPercaya di Banyuwangi

    Next article

    You may also like

    More in PERS RILIS