ngendasPERS RILISREPORTASE

LBH Palangka Raya: Percetakan Sawah di Lahan Gambut untuk Siapa?

0

Penelusuran sejarah tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pertama kali tercatat pada tahun 1982 (Walhi, 1983; Wirawan, 1984; Brookfield & Bryon, 1993).  Pada narasi sejarah juga menjabarkan tentang kebakaran hutan hebat terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 1997, di mana sebelumnya pada tahun 1995 proyek ambisius Pengembangan Lahan Gambut (PLG) untuk pertanian dilakukan oleh rezim Orde Baru sebagai implementasi program Revolusi Hijau.

Dalam kurun waktu tersebut pembukaan lahan gambut tercatat ada satu juta hektar, yang dilegitimasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) 82/1995 dan di ubah menjadi Keppres 74/1998.

Saat era Reformasi Presiden Habibie mencabut Keppres 82/1995, lalu mengantinya dengan Keppres 80/1999. Guna melaksanakan Keppres 80/1999 tersebut, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI Selaku Ketua Harian Dewan Pengembangan KTI Nomor : SK/004/KH.DP-KTI/IX/2002 Tentang Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Tim Ad Hoc Penyelesaian bekas Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah menyebutkan, PLG telah menjadi faktor dominan yang menyebabkan kebakaran di lahan gambut.

Saluran Primer Induk (SPI) yang dibangun sepanjang 187 km inilah sumber dari persoalan utama  terjadinya percepatan proses kebakaran gambut di kawasan bekas PLG. Berdasarkan interpretasi dari citra satelit yang dibuat oleh Proyek STRAPEAT yang bekerjasama dengan BPPT, UNPAR, UGM, UNSRI dan Uni Eropa, membuktikan bahwa pada kawasan pembuatan kanal-kanal bekas PLG, merupakan penyebab dominan dari terjadinya kebakara, kondisi tersebut akibat oleh berkurangnya kandungan air di lahan gambut, ” sebut Tim LBH Palangka Raya

Setelah fase transisi, memasuki era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam kontek gambut, munculah Instruksi Presiden (Inpres) 2/2017 tentang percepatan rehabilitasi kawasan gambut Kalimantan Tengah, sebagai tindak lanjut dari Keppres 80/1999.

Tercatat pada tahun 2008 Menteri Kehutanan saat itu menerbitkan surat Keputusan Menteri No: P.55/Menhut-II/2008, sebagai acuan penyusunan rencana aksi di lapangan oleh Pokja Rehabilitasi dan Konservasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP–42/M.EKON/08/2007, serangkaian instruksi dan keputusan tersebut merupakan instrumen dasar dalam perencanaan operasional, hingga pembiayaan bagi para pemangku dan pelaksana kegiatan di lapangan.

Berdasarkan Inpres 2/2007 secara teknis telah mengalokasikan 17.500 hektar lahan untuk perkebunan. Namun, perizinan yang diterbitkan hingga pada bulan Maret 2008 oleh pemerintah kabupaten, sebagian besar ternyata untuk kelapa sawit yang luasannya mencapai 391.048 hektar . Dari lahan ini, sekitar 119.564 hektar berada di lahan gambut dengan kedalaman kurang lebih tiga meter. Beberapa usulan dari berbagai elemen masyarakat sipil, menyarankan agar izin perkebunan di lahan gambut dengan kedalaman tiga meter tersebut dicabut. Hingga saat ini tidak ada realisasinya.

Di era Presiden SBY sebenarnya juga telah menerbitkan dua Instruksi Presiden mengenai Moratorium Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, lewat Inpres 10/2011 dan Inpres  6 /2013.

Era Jokowi dan SBY Sama Saja

Tidak jauh berbeda dengan pendahulunya Presiden Jokowi merbitkan Inpres No.8 tahun 2015, yanbg secara watak tetap tidak melihat bagaimana situasi lahan gambut dan kondisi lingkungan hidup. Karena seperti diketahui, pada era Jokowi mengenai adanya kebakaran hutan dan lahan, dia sebelumnya berkomitmen untuk menyelesaikn persoalan tersebut.

Salah satunya dengan menerbitkan Perpres 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Sebagimana dalam situs resmi Prisiden, di mana komitmen ini berbunyi:

Meskipun tidak secara spesifik berbicara tentang lahan gambut, namun dalam visi-misi Nawacita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berkomitmen untuk memastikan “Negara hadir” dalam berbagai persoalan bangsa. Terkait dengan penegakan hukum, dalam poin keempat Nawacita, juga telah ditegaskan bahwa “Kami (Jokowi-JK) akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.” Disusul kemudian dengan penjelasan tentang komitmen untuk “penegakan hukum lingkungan” dalam poin yang sama,” terang Tim LBH Palangka Raya

Pada tahun 2016 Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia berkerjasama untuk membuat program pencetakan 17.000 hektar lahan sawah baru di Kalimantan Tengah. Menurut rencananya lahan tersebut akan tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencetakan sawah baru di sembilan kabuPaten di antaranya meliputi, Barito Utara 1.500 hektar; Barito Selatan 2.000 hektar; Barito Timur 1.500 hektar; Kapuas 1.000 hektar; Pulang Pisau 4.235 hektar; Katingan 5.000 hektar; Gunung Mas 1.200 hektar; Kotawaringin Timur 200 hektar dan; Seruyan 575 hektar. Selanjutnya proyek ini seakan-akan terhenti, tidak jelas arah kelanjutannya.

Sawah Baru di Kalimantan Tengah

Pada tahun 2020, Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian menyampaikan rencana untuk mecetak sawah di Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari pembahasan, tentang antisipasi kebutuhan bahan pokok. Isu tersebut tidak jauh dari kepanikan pemerintah saat diterjang pandemi COVID-19, di mana isu ketahanan pangan menjadi pembahasan serius.

Perlu diketahui, isu ketahanan pangan menjadi tema utama di dalam rapat terbatas Presiden Jokowi dengan jajaran kabinetnya. Salah satu yang tercetus dalam rapat tersebut ialah, saat Menteri Pertanian menyatakan siap menangani pengembangan lahan sawa pada area rawa gambut di Kalimantan Tengah seluas 164 ribu hektar.

Perlu diketahui sebelum istilah kebutuhan bahan pokok khusus di masa pandemi COVID-19 muncul, Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELDALITBANG), menyebutkan jika di tahun 2028 telah merencanakan tentang food estate, khususnya dalam pengembangan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAPPEDALITBANG dalam kontek pertanian akan membuka areal persawahan di tiga Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya. Kabupaten Gunung Mas , Kapuas, Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya akan dibuka areal sawah dengan model sawah irigasi dengan luasan 306.209 hektar, lalu model sawah pasang surut di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas seluas 56.319 hektar dan areal sawah dengan model lebak di Kaupaten Kapuas dan Pulang Pisau seluas 81.977 hektar.

BAPPELDALITBANG dalam praktiknya bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Palangka Raya, salah satunya untuk melakukan penelitian tentang pengembangan program food estate. Namun sayangnya hasil kajian yang berjudul Kajian Anlisis Teknik dan Sosial Ekonomi Program Food Estate di Kalimantan Tengah,” ini tidak membahas aspek lingkungan hidup, sehingga potensi kerusakan lahan lahan gambut hingga dampaknya tidak dibahas secara gamblang dan terkesan diabaikan. Sebab lonversi lahan gambut menjadi areal sawah menyebabkan yang kerusakan gambut sangat mungkin terjadi, ini melihat gagalnya proyek Revolusi Hijau Orba dan dampaknya kemudian,” Jelas Tim LBH Palangka Raya

Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemerintah tidak belajar dari sejarah, di mana ada kegagalan dalam mencetak sawah di lahan gambut yang berakibat pada kebakaran hutan, sampai pada kerusakan lingkungan yang cukup masif.

Kini situasi tidak berubah, yang mana faktor sejarah tentang kegagalan proyek sawah, sehingga mengakibatkan kerusakan pada lahan gambut, tidak benar-benar menjadi pertimbangan dalam penentuan suatu kebijakan. Di satu sisi ternyata situasi pangan merupakan akumulasi dari kacaunya kebijakan pangan dan tata ruang selama ini.

Belajar dari kegagalandan kerusakan lingkungan akibat proyek pengembangan gambut (PLG) satu juta hektar pada masa Orde Barunya Suharto, kita patut mempertanyakan pembukaan lahan gambut untuk areal persawahan untuk siapa?” Tegas Tim LBH Palangka Raya

Kemiripan Jokowi dan Imran Khan Menghadapi Pandemi Covid-19

Previous article

Surat Gunarti Kepada Indocement: Kendeng Lestari untuk Anak Cucu

Next article

You may also like

More in ngendas