REPORTASE

Kronologi Aksi Jember Menggugat Tolak Omnibus Law

0

Aliansi Jember Menggugat

Aksi tolak Omnibus Law di Kabupaten Jember digelar pada 22 Oktober 2020. Aksi ini sendiri diawal dengan pawai bersama dari kampus UNEJ pada pukul 14.30 WIB. Para massa aksi yang rata-rata diisi oleh mahasiswa akan bergerak ke gedung DPRD sebagai target aksi.

Aksi damai ini secara subtansi mengusung bentuk kecaman terhadap pemerintah yang inkonstitusional. Pemerintah secara sepihak dan diam-diam mengesahkan UU Cipta Kerja yang penuh kontroversi. Kondisi itulah yang memicu gelombang aksi besar, tak terkecuali di Jember. Ada tiga tuntutan yang ingin disampaikan yakni:

1. Menolak dan Mengecam keputusan Pemerintah dan DPR RI dalam mengesahkan Undang – Undang Cipta Kerja karena dinilai jauh dari nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945.

2. MOSI TIDAK PERCAYA kepada Pemerintah dan DPR RI karena kebijakan yang dibuat telah mengkhianati amanat konstitusi dengan hanya
mengakomodir kepentingan kaum pemodal dan meniadakan kepentingan rakyat.

3. Mengecam keras tindakan represif aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa karena menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Selepas pawai dan tiba di DPRD Jember, massa aksi menggelar mimbar bebas yang berisi aneka orasi tentang penolakan Omnibus Law. Mereka bergantian dari satu elemen ke elemen lain hingga pada pukul 16.00 WIB. Awalnya kondusif, namun situasi mulai memanas kala mahasiswa Polije ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalih pihak polisi selalu mengamankan, padahal apa yang dilakukan oleh polisi adalah sabotase dan bagian dari pelanggara UUD RI pasal 28. Selain itu memanasnya massa aksi juga dipicu tiba-tiba mokom disiram air hingga mengenai sound, akibatnya suara berdengung dan rusak.

Mengapa melanggar? Sebab polisi melakukan sweeping atau penyisiran terhadap massa aksi, tentu ini melanggar hak warga negara. Tapi di satu sisi polisi melakukan hal tersebut dengan alasan melakukan pengamanan. Tentu itu juga bagian dari tugas mereka dalam pengamanan aksi, sebagai tindakan preventif. Tetapi yang ditentang adalah tindakan yang dilakukan di luar prosedur dan cenderung intimidatif.

Situasi memanas memang dipicu oleh ditangkapnya mahasiswa Polije yang aksi, karena dituduh membawa batu saat aksi. Tanpa peringatan sebelumnya, pihak polisi lalu menahannya. Seharusnya memang dilakukan langkah persuasif, seperti memperingatkan dan merampas batu tersebut.

Tindakan tersebut memicu amarah massa aksi, mereka bergerak bersolidaritas. Namun, amarah tersebut juga disambut dengan amarah, sehingga timbulah gesekan dan memicu kerusuhan. Pada pukul 16.30 WIB massa aksi menarik kawat berduri. Pada pukul 17.00 WIB, massa di luar kendali dan cenderung brutal, keamanan pun semakin memperketat penjagaan, diikarenakan massa aksi mulai melakukan pelemparan batu dan membakar sampah di depan gedung DPRD. Koordinator aksi pun mencoba menenangkan massa aksi, tapi situasi benar-benar tidak terkendali.

Waktu menunjukan semakin petang, tepat pada pukul 18.00 WIB, massa aksi lambat laun membubarkan diri, namun sebagian masih bertahan dengan berbagai kegiatan salah satunya sholat maghrib berjama’ah dan lain sebagainya.

Situasi kemudian semakin memanas pada pukul 19.00 WIB, dari arah jauh mulai berdatangan orang – orang berbadan kekar dengan jumlah lebih banyak dari massa aksi. Tetapi massa aksi tetap bertahan. Awal mulanya massa aksi masih santai dan tetap melakukan orasi politik secara bergantian.

Situasi kembali memanas pada pukul 19.20 WIB, saat orang-prang berbadan kekar tersebut mulai mengusir massa aksi. Mereka melalukan intimidasi dengan nada-mada seperti mengusir binatang. Orang-orang tersebut mulai mendorong massa aksi, agar membubarkan dini. Tetapi massa aksi tetap bertahan dari situasi ini.

Di lain tempat massa aksi yang bertahan di Jalan Sumatra, pada pukul 20.00 WIB, mereka melihat bahwa ada kurang lebih sekitar 100 orang bermotor menuju DPRD Jember. Mereka menuju ke arah massa aksi dan bermaksud membubarkan. Atas pertimbanhan keselamatan massa aksi memilih mundur dan mengarah.

Di lain sisi pihak kepolisian ternyata telah menahan enam orang massa aksi. Tim kuasa hukum pun mencoba melobi agar membebaskan ke enam orang tersebut, sebab mereka dianggap tidak bersalah, jikalau bersalah sifatnya hanya teguran dan pembinaan bukan ditahan. Setelah bernegoisasi alot dan ada tekanan dari massa aksi, ke enam orang tersebut akhirnya dibebaskan.

Sementara itu, adanya orang berbadan kekar dan ormas yang menyerang massa aksi, seharusnya juga menjadi pertimbangan polisi untuk mencegah gesekan. Dan, jika ada tindak kekerasan kepada massa aksi, maka polisi juga harus mengamankan orang yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi. Unsur keberimbangan di sini tidak terlindat.

Buntut dari aksi yang panas, selain dipicu oleh kekecewaan dan kekesalan terhadap pemerintah, tetapi juga dipicu oleh adanya sikap polisi hingga beberapa massa aksi yang tidak patuh terhadap kesepakatan aksi damai, juga dipicu oleh adanya ormas dan orang-orang tidak dikenal. Akibatnya sekitar lima orang yang diduga memicu kerusuhan ditangkap oleh polisi pada hari sabtu dan minggu ini.

Yang disayangkan dari penahanan ini adalah langsung dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan kuasa hukum. Lalu, pihak keamanan juga tidak melakukan tindakan serupa pada pihak ormas atau orang-orang yang menyerang massa aksi.

Selain itu, pada intinya aliansi menginginkan keterbukaan dan penerapan sesuai prosedur terkait massa aksi yang ditangkap, serta pihak polisi memberikan hak mereka agar dapat didampingi oleh kuasa hukum. Selain bermuatan untuk memberikan shock therapy pada massa aksi, tindakan tersebut menyalahi aturan. Meski mereka salah, tetapi juga berhak mendapatkan akses hukum yang adil dan manusiawi.

Potensi penangkap juga akan lebih meluas. Tentu hal ini akan memicu pemberangusan hak berdemokrasi, di mana orang yang tidak salah akan tersangkut dan dikambinghitamkan. Dan, selanjutnya memang pihak polisi harus melakukan langkah preventif persuasif daripada intimidatif serta represif, dan tidak mencari-cari kesalahan untuk menahan hak bersuara dan berpendapat mengenai penolakan atas adanya UU Cipta Kerja Ombibus Law.

 

Wajah Rezim Jokowi di Balik UU Cipta Kerja

Previous article

Perluas Solidaritas dan Semangat Perlawanan Melawan Rezim Otoriter “Cilaka”

Next article

You may also like

More in REPORTASE