ANALISAngendas

Kritik atas Neoliberalisme dan Enam Strategi Pasca-Corona (Bagian Pertama)

0

Ilustrasi diolah dari karya HikingArtist.com

Krisis yang Tertunda

Bahkan sebelum wabah corona merebak, sudah banyak sinyalemen yang meramalkan dunia akan menghadapi krisis ekonomi-keuangan besar yang merupakan siklus 10-tahunan.Krisis sebelumnya terjadi pada 1988 (Black Monday), 1998 (Krisis Asia) dan 2008 (Krisis Mortgage).

Semua krisis itu memperluas pengangguran dan kemiskinan, yang pada gilirannya membawa dampak multi-dimensi: sosial, budaya, pangan, kesehatan dan keamanan.

Memang tidak terjadi krisis besar pada 2018. Namun sejumlah pengamat menyatakan krisis akan datang juga, meski terlambat, yakni pada tahun 2020-2021 ini. Corona, yang kini datang tiba-tiba, tak hanya mempercepat realisasi krisis tadi, tapi juga memicu dampak yang jauh lebih luas dan mendalam.

Keluasan dan kedalaman krisis ini bahkan belum sepenuhnya bisa kita takar. Yang pasti, lebih dahsyat dari Krisis 1998 dan Krisis 2008. IMF sendiri menyebut ancaman krisis ekonomi kali ini yang terburuk sejak “Great Depression” pada 1930-an. Ketika dunia dilanda problem kronis pengangguran, kemiskinan dan kelaparan.

Corona: Tragedi dan Berkah

Wabah Corona memaksa kita untuk tinggal di rumah dan menghentikan mobilitas. Juga memaksa kita lebih peduli pada hal-hal dasar dalam hidup, seperti cuci tangan demi kebersihan, tentang kesehatan dan ketercukupan pangan.

Corona juga memaksa orang merenungkan hal yang lebih mendasar tentang aspek hakiki dari agama, tentang spiritualitas; ketika orang justru dilarang pergi ke masjid atau gereja; ketika ibadah haji/umroh atau misa Paskah ditiadakan.

Di sisi lain, wabah corona sebaliknya membawa berkah bagi alam: berkurangnya polusi dan pencemaran, turunnya emisi karbon, pulihnya kembali lapisan ozon, serta kemunculan kembali satwa-satwa liar di sungai, kebun dan laut, ketika manusia mengurung diri dalam rumah.

Di samping membawa tragedi, setiap krisis memberi kita peluang untuk introspeksi dan koreksi. Makin besar krisis, makin mendasar koreksi yang harus dilakukan.

Sudah seharusnya, krisis kali ini juga memicu renungan jauh lebih mendalam tentang sistem ekonomi dan arah kebijakan pembangunan. Tidak hanya di tingkat daerah dan negara, tapi juga di tingkat global.

Kegagalan kita merumuskan arah pembangunan dan kebijakan baru pasca-corona, tak hanya akan memperparah risiko krisis di masa mendatang, tapi juga kemampuan dan daya tahan kita dalam menghadapi krisis dunia yang kian serius.

Reaksi Jumud Pemerintah

Tapi, sepertinya pemerintah kita belum akan beruabah. Terobsesi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi sejak periode pertama, Pemerintahan Jokowi cenderung menanggapi wabah corona dari pertimbangan ekonomi ketimbang perspektif kesehatan masyarakat.

Bulan kemarin pemerintah menerbitkan “Pandemic Bond” dengan motif utama membiayai stimulus dunia usaha agar ekonomi cepat pulih dari perlambatan dan kemunduran (“Recovery Bond”).

Jangan terkecoh oleh istilah teknis keuangan. Bond adalah obligasi atau surat utang. Kasarnya pemerintah berutang, lalu uangnya dibagi-bagikan kepada pengusaha lewat perbankan, yang totalnya diperkirakan mencapai Rp 400-600 trilyun.

Ini mengingatkan kita pada “Skandal Bail-out Bank Century” pada Krisis 2008 dan “Skandal BLBI” pada Krisis 1998. Menyusul Krisis 1998, atas saran IMF dan Bank Dunia, pemerintah menerbitkan obligasi rekap (sekali lagi utang).

Utang dipakai untuk menyuntik bank-bank sakit, baik milik pemerintah maupun milik para konglomerat raksasa seperti Lippo, BCA dan Sinar Mas. Obligasi rekap berjasa memulihkan ekonomi, tapi juga di sisi lain memicu ketimpangan.

Pada akhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono indeks gini Indonesia mencapai nilai tertinggi, artinya ketimpangan ekonomi terburuk, sepanjang sejarah negeri ini. Alih-alih mengoreksi penguasaan ekonomi oleh segelintir orang di era Orde Baru, obligasi rekap justru memulihkan dan memperkuat konsentrasi.

Obligasi rekap berjasa memulihkan ekonomi konglomerat. Mereka yang nyaris bangkrut pada awal reformasi, kini kembali menjadi raksasa yang makin digdaya dan makin menggurita.

Rakyat Mensubsidi Konglomerat

Audit BPK pada tahun 2000 menunjukkan 95% dana obligasi rekap diselewengkan dari tujuan awal menyelamatkan bank.  Hanya 5% yang dipakai secara tepat, sementara selebihnya dipakai untuk ekspansi bisnis para konglomerat serta gaji besar direksi dan komisaris bank-bank negara.

Ketika pemerintah berutang, siapa yang membayar? Siapa lagi kalau bukan publik atau warga negara, alias kita semua.

Total obligasi rekap yang diterbitkan pemerintah kala itu senilai Rp 430 triliun. Tapi, pemerintah harus membayar bunga sebesar Rp 600 triliun. Keseluruhan menjadi Rp 1.000 triliun lebih. Dan pemerintah masih harus membayar iu sampai sekarang, 20 tahun kemudian. Obligasi rekap sering disebut “rekayasa keuangan” yang cuma ada di atas kertas. Tapi, dampaknya sangat nyata bagi masyarakat.

Setiap tahun pemerintah harus menyisihkan ratusan triliun dari APBN untuk membayar utang itu, antara lain dengan menyunat subsidi rakyat dan anggaran sosial yang vital seperti kesehatan.

Buruknya sistem jaminan dan layanan kesehatan jelas memperlemah kapasitas negeri kita untuk menghadapi wabah seperti Corona. Bahkan di masa normal, kita masih kedodoran menangani penyakit “tradisional” seperti TBC, malaria dan demam berdarah.

Cerita Kolosal Pengkhianatan

BLBI dan obligasi rekap adalah cerita tentang pesta-pora para elit di atas beban rakyat kebanyakan. Sebuah cerita kolosal mencederai rasa keadilan, yang terlalu busuk dan memalukan bahkan untuk dijadikan pelajaran di sekolah-sekolah ekonomi.

Ironisnya, kebijakan elitis itu bahkan diulangi, meski dalam skala jauh lebih kecil, ketika terjadi lagi krisis pada 2008. Yakni ketika uang negara/publik dipakai untuk mensubsidi pemilik Bank Century. Dan sepertinya masih sedang diulangi lagi sekarang di tengah wabah Corona, ketika pemerintah menerbitkan “Pandemic Bond.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, mengatakan penyaluran kali ini akan prudent, tepat sasaran dan sesuai aturan. Tapi, jika benar begitu, mengapa Presiden Jokowi harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mendukung tanpa syarat kebijakan pemulihan ekonomi akibat Corona?

Salah satu isi terpenting Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah membebaskan para pelaksana dan pembuat kebijakan dari kemungkinan tuntutan hukum. Itu seperti memberi blanko kosong kepada aparat pemerintah untuk kemungkinan menyalahgunakan dalih “memulihkan ekonomi” demi kepentingan pribadi, kelompok maupun kepentingan para kroni politisi.

Dua Teori Sarat Mitos

Indonesia tidak sendirian, baik sekarang maupun di masa lalu. Menyusul krisis 2008, Pemerintah Amerika juga memakai dana publik untuk mensubsidi lembaga-lembaga keuangan, di samping membebaskan pajak perusahaan-perusahaan besar. Pada dasarnya menyelamatkan para konglomerat dan Wall Street.

Tidak hanya elitis, kebijakan itu juga sebenarnya mengkhianati konsep dasar kapitalisme sendiri yang tidak membenarkan negara campur-tangan dalam urusan swasta (privat).

Campur-tangan negara dijustifikasi lewat teori “too big to fail”, bahwa perusahaan swasta tertentu, khususnya perbankan, begitu besar dan saling terkait sedemiian rupa sehingga jika mereka ambruk akan menyeret runtuh ekonomi negara. Itu sebabnya, pemerintah harus membantu dan menyelamatkan mereka.

Kebijakan itu juga sering diperkuat oleh argumen teori “trickle down effect,” jargon ekonomi sejak 1970-an, yang percaya bahwa jika kita membantu yang besar-besar, bantuan itu pada akhirnya akan menetes ke yang kecil-kecil, yang akhirnya menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa kajian mutakhir mengungkapkan bahwa “trickle down effect” cuma mitos ekonomi, sementara dampak negatifnya tak bisa diabaikan.

Dua teori itu bertanggungjawab atas munculnya anggapan semu bahwa kelangsungan hidup para konglomerat identik dengan kepentingan negara, yang pada kenyataannya cuma menjustifikasi kolusi antara politisi dan penguasaha kroni.

Kebijakan tadi juga jelas memicu moral hazard karena memanjakan para bankir serta pemilik bank. Di sisi lain kuat mencerminkan bias-keuangan seraya mengabaikan problem riil kemiskinan dan ketimpangan.

Di Amerika sepuluh tahun setelah bail-out, Presiden Barack Obama menyatakan bahwa negerinya menghadapi problem ketimpangan dan kemiskinan yang makin kronis, di tengah buruknya sistem kesehatan akibat komersialisasi industri asuransi, farmasi dan rumah sakit swasta.

Fakta bahwa kini Amerika menderita kematian terbanyak akibat wabah corona benar-benar membuktikan kekhawatiran Obama beberapa tahun lalu. Dibumbui oleh konflik politik, Corona seperti tengah menghancurkan berkeping-keping “The American Dream” yang pernah menjadi sumber kecemburuan orang seisi planet.

Neoliberalisme: Liberalisasi Ekonomi Tanpa Demokrasi

Meski berakar pada Deklarasi Kemerdekaan dua setengah abad lalu, “The American Dream” mengalami promosi besar pada era Presiden Ronald Reagan (1981 hingga 1989) di bawah bendera baru neoliberalisme.

Cita-cita ideal demokrasi, kemakmuran, kebebasan dan persamaan hak di Amerika, setidaknya secara retoris, dikaitkan secara langsung dengan kebijakan liberal pasar bebas dan perdagangan bebas.

Bersama Margaret Thatcher dari Inggris, Reagan bahkan membawa neoliberalisme menjadi kebijakan global dan sekaligus senjata melawan komunisme (Blok Soviet) di era Perang Dingin.

Liberalisasi ekonomi dipromosikan senafas dan selaras dengan demokrasi (sebagai lawan dari otoritarianisme komunis). Padahal tidak. Reagan menempatkan liberalisasi ekonomi (bukan kebebasan politik) sebagai ukuran terpenting dari sukses sebuah kebijakan.

Tak heran jika Amerika dan Inggris tanpa malu-malu memuluskan liberalisasi ekonomi meski dengan cara mendukung diktator-diktator anti-komunis seperti Augusto Pinochet di Chile, Soeharto di Indonesia dan Ferdinand Marcos di Filipina.

“Neoliberalisme” menjadi istilah populer pada 1980-an untuk menjelaskan liberalisasi ekonomi Chile di bawah Jenderal Pinochet. Kita tahu, didukung Amerika, Pinochet melakukan kudeta militer terhadap Presiden Salvador Allende, yang berhaluan sosialis, pada 1973.

Tapi, Indonesia lah sebenarnya kelinci percobaan pertama “neoliberalisme.” Kisah naiknya Jenderal Soeharto setelah menyingkirkan Soekarno, menjadi inspirasi bagi kudeta di Chile. “Operasi Jakarta” adalah nama sandi operasi kudeta terhadap Allende.

Setelah Soekarno tumbang, Orde Baru memulai liberalisasi ekonomi dengan antara lain membuka lebar investasi asing, khususnya dari Amerika dan Jepang. Pada 1974, demonstrasi besar sempat marak menentang investasi asing.

Namun perlawanan seperti itu surut bersama konsolidasi kekuasaan Soeharto, yang menguat antara lain berkat dukungan Reagan dan Thatcher. Thatcher, yang berkunjung ke Indonesia pada 1985, mengklaim bahwa ekonomi pasar (kapitalisme) adalah satu-satunya sistem yang bisa diandalkan; tak perlu perdebatan lagi.

Thatcher punya slogan terkenal: TINA (“there is no alternative“), tak ada alternatif di luar kapitalisme. Tiga tahun kemudian, Pemerintahan Soeharto membuat langkah besar lain dalam bidang ekonomi, yakni menerbitkan Paket Oktober (1988), yang pada intinya melakukan liberalisasi sektor keuangan (kemudahan mendirikan bank). Jalan neoliberalisme makin lempang.

Pandangan Hegemonik yang Membelenggu

Tapi sukses penyebaran neoliberalisme baik di Indonesia maupun belahan lain dunia, tak lepas dari peran penting dua lembaga keuangan dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Dengan kekuatan kapital sangat besar, World Bank dan IMF mendiktekan neoliberalisme ke seluruh dunia.

Mereka menerapkan syarat ketat kepada negara-negara penerima bantuan. Syarat itu meliputi kebijakan privatisasi dan deregulasi; kepatuhan kepada skema perdagangan bebas dunia; serta mengurangi subsidi dan porsi anggaran negara untuk publik demi meningkatkan peran sektor swasta.

Resep liberalisasi itu sering disebut pula sebagai Washington Consensus, tak lain karena kesepakatan antara World Bank, IMF dan Pemerintah Amerika Serikat yang semuanya bermarkas di Washington DC. Berkat mereka, pandangan Reagan-Thatcher menjadi wacana dominan tak hanya di sekolah-sekolah ekonomi tapi juga dalam kebijakan publik seluruh dunia, hingga bertahun-tahun kemudian, setelah keduanya meninggal.

Di Indonesia, bahkan sentimen anti-IMF yang marak pada era Presiden Megawati Soekarnoputri tidak mampu menginspirasi arah baru kebijakan ekonomi.  Jalan lempang neoliberal terus bertahan, bahkan cenderung menguat, pada era-SBY. Dan tetap lestari pada era-Jokowi.

Pada periode pertamanya, Pemerintahan Jokowi telah menerbitkan 16 paket degulasi yang secara umum mengarah pada liberalisasi ekonomi. Tapi, tak puas dengan itu, pada periode kedua Presiden Jokowi mendesakkan liberalisasi lebih jauh dengan menerbitkan Omnibus Law, menyederhanakan 70 lebih undang-undang menjadi satu undang-undang payung (deregulasi) demi memikat investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Pembahasan Omnibus Law di tengah wabah corona sekarang ini menunjukkan betapa Pemerintahan ini benar-benar terobesesi pada liberalisasi ekonomi. Pemerintah mengabaikan fakta bahwa mantra neoliberalisme ala Washington Consensus telah banyak dikritik sejak 1990-an.

Menelanjangi Borok

Wabah Corona menelanjangi borok-borok neoliberalisme di atas, sekaligus menunjukkan kelemahan sosial mendasar kita menghadapi krisis: di satu sisi memperlemah kapasitas negara dalam melindungi warganya. Di sisi lain lunturnya solidaritas sosial akibat individualisme, khususnya di kota-kota.

Pandemi itu seperti portal atau gerbang, yang membatasi satu dunia lama dengan dunia baru,” kata Arundhati Roy.

Di tengah wabah, yang membuat hidup kita tak normal, sebagian besar kita cenderung merindukan kenormalan segera pulih kembali.  Tapi, normalisasi adalah istilah problematik.

Merindukan suasana normal seperti masa lalu justru sangat mungkin menjadi reaksi terburuk kita dalam menghadapi Corona. Kita perlu keluar dari kenormalan masa lalu itu dan mulai meretas jalan menuju dunia baru untuk mengoreksi yang lama.

Kita perlu mempertanyakan filosofi, prinsip-prinsip dan ukuran-ukuran lama? Apa sih yang disebut kemajuan? Apa tujuan hakiki dari pembangunan

Layakkah kita mengejar pertumbuhan ekonomi, apalagi jika hasilnya adalah konsumerisme, perluasan ketamakan yang pada gilirannya merusak alam tempat kita hidup?

mm
Jurnalis senior, kini menjadi seorang petani di kampung halamannya dan sedang mengurusi Yayasan Zamrud Khatulistiwa

Melangkah Menebus Dosa

Previous article

Kritik atas Neoliberalisme dan Enam Strategi Pasca-Corona (Bagian Kedua)

Next article

You may also like

More in ANALISA