ANALISAngendas

Kritik atas Neoliberalisme dan Enam Strategi Pasca-Corona (Bagian Kedua)

0

Ilustrasi diolah dari karya HikingArtist.com

Meretas Jalan Baru

Suara-suara untuk mengoreksi cara dan pendekatan lama dalam pembangunan kian lantang baik sebelum maupun setelah corona. April kemarin, 170 lebih akademisi Negeri Belanda mengusung usulan strategis pembangunan pasca-Corona, yang pada intinya merupakan koreksi terhadap pendekatan neoliberal. Judul usulan mereka: “Manifesto for post-neoliberal development.”

Di luar itu, dalam beberapa tahun terakhir juga berkembang pemikiran baru dalam bidang ekonomi, yakni “blue economy” yang dirumuskan oleh Gunter Pauli, ekonom Belgia. Bertumpu pada alam dan menghormati alam, ekonomi biru juga menjadi koreksi mendasar terhadap neoliberalisme.

Ekonomi biru banyak diilhami oleh pemikiran EF Schumacher, penulis buku “Small is Beautiful” yang terbit pada 1970-an. Pandangan Mahatma Gandhi tentang swadesi (kemandirian), serta pemikiran Bung Hatta tentang koperasi. Bersama The Club of Rome, Schumacher mengkritik pendekatan pertumbuhan ekonomi, yang memicu dehumanisasi dan merusak alam.

Dalam beberapa tahun terakhir juga berkembang pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan. Pada kenyataannya, Indonesia sendiri ikut menandatangani deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 tentang Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Deklarasi itu mencakup 17 sasaran.

Tapi bisa disarikan menjadi tiga sasaran utama, yakni ekonomi, sosial, lingkungan, yang harus dicapai secara seimbang. Manifestasi kongkritnya: mengelola modal alam (natural capital) dengan lebih baik, membangun manusia (invest in people) dan memperkuat sektor ekonomi ramah alam.

Merumuskan Haluan Baru Pembangunan

Saya mencoba merumuskan haluan baru pembangunan dengan menggabungkan sejumlah pikiran di atas.

  1. Dari GDPKe Human Development Index

Belakangan banyak orang memperkenalkan ukuran baru untuk menilai sukses pembangunan, indeks kebahagiaan atau mutu hidup manusia, yang lebih penting dari sekadar statistik ekonomi-makro.  Kita perlu mendesakkan agar Human Development Index (HDI) menjadi tolok ukur utama dalam menakar sukses pembangunan. HDI dikeluarkan United Nations Development Program (UNDP), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak 1980-an.

HDI tak cuma memasukkan komponen GDP perkapita saja. HDI memasukkan pula berbagai komponen sosial: akses terhadap air barsih, angka harapan hidup, indikator pendidikan dan kesehatan, diskriminasi gender. Dengan kata lain, HDI memotret secara lebih komprehensif dan holistik terhadap kinerja pembangunan, dengan manusia sebagai sentralnya. Gagasan di balik indeks ini adalah menekankan bahwa “mutu manusia” lah (potensi dan kemampuannya) yang seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai kinerja pembangunan tiap negara.

Setiap tahun UNDP mengeluarkan laporan tentang perkembangan dan peringkat HDI tiap negara di dunia. Laporan paling mutakhir diterbitkan Desember lalu, dan terlihat kondisi pembangunan manusia kita tak terlalu menggembirakan. Sejak masa Orde Baru hingga kini peringkat kita tak pernah masuk 100 besar, bahkan jauh di bawah Srilanka atau “negara gagal” Venezuela.

  1. Industri Ramah Lingkungan

Kita perlu meninggalkan pembangunan yang berfokus pada agregat pertumbuhan (GDP). Kita harus membuat pembedaan antar sektor, lalu memilih mendorong pertumbuhan sektor-sektor publik yang penting seperti, clean energy, pendidikan, kesehatan dan ekologi. Sebaliknya menghentikan secara radikal tumbuhnya sektor-sektor yang tidak berkelanjutan, sektor-sektor yang cenderung mendorong konsumsi berlebihan (periklanan misalnya) atau berbahaya bagi ekologi seperti pertambangan.

Salah satu kelemahan kita selama ini adalah melihat sumber daya alam terbatas hanya pada minyak-gas dan tambang (emas, nikel, batubara dan pasir) yang alih-alih mensejahterakan justru menimbulkan banyak konflik.  Bahkan hutan hanya kita lihat kayunya, untuk dieksploitasi dengan cara menggundulinya, seperti yang sudah terjadi di Sumatra dan Kalimantan.

Potensi alam kita di luar sektor pertambangan masih sangat luas. Indonesia adalah salah satu megadiversity dunia; negeri dengan keragaman hayati terbesar. Jika Amerika itu super power politik/militer; Indonesia adalah superpower keragaman hayati.

Beberapa tahun lalu, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menerbitkan buku kecil “Sains untuk Biodiversitas Indonesia.” Intinya bagaimana membangun kesejahteraan bangsa lewat keragaman hayati. Hutan kita dihuni oleh ribuan jenis tanaman dan satwa, yang sebagian merupakan sumber ekonomi secara langsung (dalam bentuk pangan).

Hutan dan kebun tak cuma berisi kayu dan tanaman besar. Ada jamur, ganggang dan lumut, yang sebagian merupakan sumber protein potensial. Hutan dan kebun tak hanya berisi satwa besar. Tapi juga serangga dan mikroba. Mereka membantu penyebaran tanaman dan menyuburkan tanah.

Bakteri tak hanya penting dalam industri pengolahan pangan (fermentasi). Riset-riset mikrobiologi mutakhir menunjukkan bahwa bakteri punya peran besar dalam industri hi-tech dalam mengolah limbah logam berat maupun membentuk biomaterial yang penting.

Hutan dan kebun atau taman, di luar itu semua, memiliki peran ekologis yang tak ternilai: sumber air dan udara bersih; pengendali banjir serta longsor; dan sumber energi terbarukan (hidro, biogas dan biomassa). Nikel penting dalam industri baterai mobil listrik. Tapi, kita bahkan punya sumber yang melimpah dari apa yang selama ini kita pandang limbah.

Riset mutakhir menunjukkan limbah sekam padi dan tempurung kelapa bisa diolah menjadi graphene, bahan yang penting dalam bidang elektronika, semikonduktor, serta pembuatan baterai (yang sangat ringan, cepat di-charge, bertahan lama). Dan, itu baru hutan, kita belum bicara laut kita yang luasnya dua per tiga negeri. Intinya, ada banyak potensi bisnis yang ramah alam, yang dengan melestarikannya justru membuat kita makin sejahtera.

  1. Pemerataan, Universal Basic Income dan Koperasi

Kita perlu memindahkan fokus kebijakan dari pertumbuhan ke pemerataan dan redistribusi. Kita perlu memperkenalkan dan menerapkan “universal basic income” yang pada intinya negara memberi tiap warga negara gaji dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, kesehatan).

Di sisi lain, menerapkan kebijakan pajak progresif yang lebih agresif terhadap penghasilan, keuntungan dan kekayaan. Kita perlu mendorong pengurangan jam dan beban kerja seraya memperhatikan pelayanan publik kepada para buruh, memperhatikan kesehatan dan pendidikan mereka untuk mendukung nilai intrinsik mereka sebagai manusia, bukan hanya alat produksi.

Kita perlu mendorong demokratisasi ekonomi. Dalam kaitan ini kita perlu mengoreksi dan merevitalisasi koperasi yang genuine. Bukan seperti koperasi sekarang, yang palsu. Tapi, yang benar-benar menumbuhkan semangat kolektif dan gotong royong, sebuah keharusan pada musim wabah sekarang ini.

Alam mengajari kita untuk berbagi risiko; semua hal terhubung dan tumbuh menuju simbiosis. Ekonomi alami mendorong kerjasama dan kolaborasi, bukan persaingan. Inovasi dan efisiensi menuntut kerjasama banyak pihak. Koperasi tak hanya tentang pengembangan ekonomi, tapi juga penguatan sosial-budaya, serta kepedulian pada lingkungan, untuk maju bersama. Pembangunan tidak dimulai dari benda-benda, tapi dari pendidikan manusia seutuhnya. Kunci pembangunan datang dari pikiran dan kearifan manusia.

  1. Pertanian Berkelanjutan dan Pertanian Keluarga

Kita perlu mendorong tansformasi pertanian dan perikananmenuju pertanian-perikanan berkelanjutan yang peduli pada kelestarian keragaman hayati. Kita perlu memperkuat produksi pangan yang bersifat lokal dan berkelanjutan, serta sistem yang adil dan memakmurkan petani dan nelayan.

Pertanian yang sehat dan makmur akan memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan negeri kita.

Untuk memperkuat pendapatan, petani harus dibina tak hanya dalam budidaya (on-farm) tapi juga dalam industri pengolahan pangan, kosmetik dan obat. Kita perlu mengembangkan agro-industri perdesaan lewat pemberdayaan (pendidikan) petani dan pemanfaatan sains dan teknologi tepat guna, yang terjangkau dan ramah lingkungan.

Mengikuti Schumacher, kita harus  menolak praktek “produksi massal” (mass production) skala besar yang seragam. Sebaliknya mendukung “produksi oleh rakyat” (production by mass) yang menghormati keragaman. Artinya memberdayakan petani/nelayan kecil (family farming), bukan membangun pertanian skala besar seperti Merauke Food Estate yang padat modal, padat pupuk kimia dan cenderung pada monokultur yang mengabaikan keragaman hayati.

  1. GayaHidup Sederhana, Rendah Jejak Karbon

Kita perlu mempromosikan gayahidup yang lebih sederhana, mengurangi drastis konsumsi dan lawatan. Kita perlu berpindah dari gayahidup bermewah-mewah dan mubazir menuju gayahidup simple dan esensial yang berorientasi pada kebutuhan publik dan mengutamakan prinsip berkelanjutan.

Pada intinya, kembali merenenungkan tujuan pembangunan. Tujuan membangun peradaban, menurut Schumacher seraya mengambil ajaran Buddhisme, adalah memurnikan watak manusia, menghormati alam dan menghargai solidaritas sosial. Bukan memperbanyak keinginan lahiriah (multiplication of wants) yang mendorong konsumerisme dan ketamakan.

Mengutip Mahatma Gandhi, yang pikirannya banyak dipinjam oleh Schumacher: “Dunia ini cukup bagi seluruh umat manusia. Tapi tidak untuk ketamakannya.”

Perlahan tapi pasti, ada konsensus yang makin kuat bahwa gayahidup sederhana rendah-emisi-karbon (artinya ramah alam) jauh lebih disarankan serta dipujikan sebagai progresif. Sementara emisi-karbon tinggi menjadi simbol gaya hidup primitif.

  1. Mengurangi Utang, Memupuk Kemandirian

Utang dan investasi mungkin kita butuhkan. Tapi, kita harus melepaskan ketergantungan padanya, melepas pandangan bahwa tanpanya kita tak bisa membangun. Obsesi pada utang dan investasi tak hanya memicu ketergantungan, tapi membuat negara kita terbelunggu dalam merumuskan kebijakan publik demi melindungi mutu sosial warga negara dan kelestarian alam.

Untuk itu, kita harus mendorong pembatalan seluruh utang lama terutama di kalangan buruh dan pemilik usaha kecil. Kita juga harus mencegah penciptaan utang baru dan menuntut penghapusan utang negara-negara berkembang kepada negara kaya maupun lembaga keuangan internasional. Kita perlu percaya diri, dengan kreativitas dan imajinasi yang kita punya, kita bisa membangun dari apa yang kita punya di depan mata, salah satunya lestarinya alam dan keragaman hayati yang selama ini kita sia-siakan.

mm
Jurnalis senior, kini menjadi seorang petani di kampung halamannya dan sedang mengurusi Yayasan Zamrud Khatulistiwa

Kritik atas Neoliberalisme dan Enam Strategi Pasca-Corona (Bagian Pertama)

Previous article

Kenaikan BPJS, Nestapa Rakyat dan Konstitusi yang Dikangkangi

Next article

You may also like

More in ANALISA