MISUHRENUNGAN

Ketika Kritik Dibalas Gugatan Hukum

0

#KamibersamaFaridGaban

Pada 27 Mei 2020, Muannas Alaidid melaporan Farid Gaban ke pihak kepolisian atas dugaan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan penghinaan terhadap penguasa melalui media sosial dengan tanda bukti lapor nomor: TBL/3.001/V/YAN 2.5./2020/SPKT PMJ. Cuitan Farid Gaban yang dipermasalahkan terkait kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan toko online Blibli.

Berawal dari sebuah cuitan pada 21 Mei 2020, Farid mengkritik kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Blibli. Dua hari kemudian, Farid Gaban mendapatkan surat somasi dari Muannas Alaidid untuk mencabut cuitan tersebut.

Dalam tulisan di laman Facebook, Farid menyatakan tidak akan mencabut cuitan tersebut. Farid juga menjelaskan bahwa seharusnya Kementerian Koperasi dan UKM membangun toko online milik pemerintah untuk memayungi UKM daripada membangun kerja sama dengan toko online swasta.

Uniknya, Teten Masduki justru menanggapi dengan mengajak ngobrol dan menjelaskan ke Farid Gaban secara personal. Kepada media pun, Teten Masduki tidak mempermasalahkan cuitan dan menjelaskan perbedaan pendapat diantara keduanya.

Lho, terus yang melaporkan mewakili siapa dong?

Meskipun Pak Teten Masduki tidak mempermasalahkan cuitan tersebut, Muannas tetap saja melaporkan ke kepolisian. “Saya gak akan cabut. Teten aja akui, kok, cuitannya memang tidak akurat. Beda tipis, kan, dengan tuduhan berita bohong, hasutan. Tinggal buktikan saja menurut hukum,” kata Muannas kepada CNN.

Partai politik yang menaungi Muannas menyatakan tidak ada sangkut paut dengan somasi terhadap Farid Gaban. Mereka berdalih menghormati pandangan dan langkah kader sepanjang tidak menggunakan atribut partai dan masih sesuai koridor hukum.

Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya. Bagaimana mungkin partai sebagai bagian dari demokrasi membiarkan pembungkaman kritik? Serta, mengapa partai tidak melindungi rakyat dari cengkeraman kadernya sendiri?

Padahal, apa yang dilakukan oleh Farid Gaban adalah wujud kritik kepada pemerintah sebagai bagian dari demokrasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah terutama menyangkut perekonomian warga seharusnya difasilitasi dengan dialog dan perdebatan publik.

Toh, ga ada ruginya dialog dan perdebatan publik. Justru dengan berdebat, kita sama-sama tahu pandangan masing-masing pihak. Mana yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan mana yang tidak.

Dalam negara yang mendukung demokrasi, gugatan hukum terhadap kritik kebijakan sama saja dengan mengkerdilkan kebebasan berpendapat. Tindakan-tindakan pembungkaman kritik yang semakin subur menunjukkan bahwa relasi pemerintah dengan rakyatnya dalam kondisi yang tidak sehat. Rakyat dipaksa untuk diam dan berbaris menuruti semua tindak-tanduk penguasa.

Perlu diketahui, sebagai kelas pekerja kita belum memiliki kendaraan untuk mengkritik pemerintah secara langsung, kuat, dan efektif. Yang bertugas mewakili rakyat justru berkelindan dengan pengusaha dan oligarki.

Jadi, sangat wajar jika kritik disampaikan melalui media digital dan memancing perdebatan publik. Jika masih saja ada pihak yang membungkam, maka tak ada salahnya kita simpulkan sendiri ‘kepada siapa mereka mengabdi.’

Saling Jaga dan Jangan Berhenti Mengkritik.

Kritik berujung gugatan akan menjadi hal yang umum kita temui di negeri ini. Siapapun bisa menjadi agen pembungkam kritik, tidak melulu dari pihak pemerintah dan militer.

Sepanjang tahun ini kita sudah melihat betapa banyak kasus penangkapan dan pembungkaman kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh penguasa. Alat yang digunakan pun beragam. Mulai dari kriminalisasi melalui peretasan gawai, represi militer, teror buzzeRP dengan isu (usang) PKI, bahkan gugatan hukum oleh sesama warga sipil.

Terlebih lagi sekarang banyak kebijakan dan undang-undang yang merugikan rakyat justru sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Diantaranya RUU Cipta Kerja, RUU KUHP dan yang baru saja disahkan UU Minerba.

Belum lagi arah kebijakan pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19. Alih-alih melindungi rakyatnya dari ancaman virus, pemerintah justru mengajak rakyatnya untuk berdampingan dengan COVID-19 sebagai kezaliman kelaziman baru.

Tentu hal-hal di atas sudah selayaknya kita kritik dan perdebatkan. Banyak kanal media yang dapat kita gunakan selama pandemi ini berlangsung dan tidak dapat turun ke jalan. Diantaranya diskusi melalui konferensi virtual dan grup pesan daring, melakukan penelitian independen dan kolektif, serta menyebarluaskan kritik melalui media sosial.

Selain itu, rakyat harus harus siap untuk saling jaga dan bersolidaritas, terutama mereka yang direpresi oleh penguasa. Dukungan langsung melalui bantuan hukum dan bantuan material serta dukungan tidak langsung melalui sosial media sangat berarti di situasi saat ini.

Apabila semakin banyak teror dan tekanan dari penguasa akibat kritik-kritik tersebut, maka semakin nyata negeri ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.  Oleh karenanya, rakyat harus saling jaga dan jangan berhenti mengkritik.

Sikap Farid Gaban yang kukuh tidak mencabut cuitan dan tetap mengkritik kebijakan pemerintah perlu kita diteladani. Sekalipun ancaman dan teror terhadap Farid adalah penjara.

Bukankah diam adalah bentuk pengkhianatan?

 

 

14 Tahun Bencana Industri Lapindo, Terusir Dari Kampungnya dan Dirampas Hak-haknya

Previous article

Solusi Cepat Pemkot Samarinda Atasi Banjir dengan Renovasi Rumah Panggung: Pemerintah atau Pemborong?

Next article

You may also like

More in MISUH