nganggur

Kepada Rakyat, Aturan yang Diubah Itu untuk Rakyat (Elite)

0
foto dari instagram.com/_lajurkiri

Entah apa yang sedang menggelayuti pikiran mereka, kala melihat aneka masalah bertubi-tubi menghantam. Mereka entah kenapa kok setiap hari memperbarui berandanya terkait aksi-aksi sosial, tak luput juga kecaman kepada mereka yang dianggap mewakili rakyat ‘elite.’

Di luar sana banyak yang heran sembari tersenyum melihat mereka, seakan-akan tindakan kawan-kawan yang aksi itu keliru besar. Argumen para penjulid itu pun selalu begini, “negeri sudah merdeka kok dibilang belum merdeka.”

Bagaimana lagi, memang sih merdeka, tapi dibajak sama wakil rakyat dan elitnya. Walau mereka mengklaim sudah mengantar keadilan menuju gerbangnya, tapi hingga kini tak jelas rimbanya. Adanya janji dan janji terus, kayak kamu kepada calonmu.

Kepada para kalian penjulid, sesungguhnya yang tak paham persoalan itu siapa, aneka aturan cacat yang dibuat itu menguntungkan siapa? Yang jelas dan gamblang, aneka kebijakan itu ya hanya untuk mereka sendiri dan oligark.

Begini ya, tatkala para wakil rakyat itu sudah mulai bekerja untuk rakyat “elite.” Aneka kerja-kerja legislatif pun digenjot, seperti memproduksi Undang-undang hingga revisi Undang-undang. Ini sebuah kemajuan yang sangat signifikan. Khususnya untuk mengekomodir kepentingannya.

Setelah cukup lama mereka terlelap dalam gelimangan kerja-kerja elektoral. Ada yang berjuang untuk memenangkan partainya agar tidak tergusur dari pemilu lima tahu mendatang, ada yang mati-matian demi dirinya sendiri, ada pula yang berapi-api memenangkan idolanya untuk bertahta di istana Bogor.

Kala fase itu telah usai, mereka pun kembali ke rutinitas semula, bekerja keras memikirkan rakyat agar hidupnya semakin teratur. Siang malam stafnya bekerja tiada henti, mereka mengetik setiap kata yang muncul dari wakil rakyat.

Sementara yang lain sedang sibuk menyusun aneka draf Undang-undang yang telah lama beristirahat. Toh ini saatnya berbakti kepada rakyat, agar tak dihujat makan gaji buta, paling tidak meninggalkan kesan yang berarti sebelum mengucapkan selamat tinggal.

Walau ada beberapa yang masih tinggal kelas, mereka yang memilih bertahan nampaknya sedang ingin memperdalam ilmunya. Ilmu itu penting terutama untuk kemaslahatan rakyat, dengan mereka bertahan maka benefit untuk rakyat semakin besar. Toh, aneka produk yang telah mereka buat kan juga untuk rakyat.

Misal produk Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan yang oleh pemerintah diusulkan menjadi sebuah rumus sakti anti kemiskinan. Karena akan semakin banyak orang kaya karena revisi ini, rakyat yang awalnya kaya akan semakin kaya.

Lalu ada juga Rancangan Undang-undang Pertanahan yang niatnya mulia sekali, agar kelak rakyat bisa menikmati akses atas tanah. Tentu ini menguntungkan rakyat yang sudah punya tanah banyak, sehingga pembangunan, perkebunan dan aneka usaha mereka bisa lancar tanpa ada gangguan.

Ada juga Undang-undang Air, ini penting karena aturan yang lama telah dibatalkan. Rakyat Danone, Coca Cola yang tidak bisa hidup tanpa air mau dikemanakan, bisa kosong kantong mereka kalau UU ini tidak disahkan. Lalu, masih banyak lagi aturan-aturan yang dikhususkan untuk rakyat yang memang istimewa.

Agar aturan tersebut semakin mantab, tak luput revisi di sektor yang bikin rakyat sengsara harus diutak-atik, seperti revisi UU KPK. Lembaga ini sudah tidak kredibel, banyak menyengsarakan rakyat yang baru saja ingin hidup enak.

Tentu harus diketati, kalau sampai dibubarkan nanti tidak adil, maka itulah pentingnya peran mereka direduksi. Agar sinkron dengan UU yang lain, namanya juga demi rakyat apapun dilakukan.

Orang yang nyinyir itu tak punya keprihatinan, korupsi itu hak asasi kok. Asal tidak mencoba referendum saja kayak di Papua, kalau itu bukan hak asasi, karena rakyat itu pasti suka emas bukan memisahkan diri.

Pasti banyak orang yang mengira jika berbicara soal referendum itu moralnya aneh, sudah disusupi PKI dan aneka kawannya. Mencoba hidup bebas dengan kumpul kebo, itu menyalahi norma. Mending dilegalkan, lalu menegaskan poligami itu lebih bermoral dan berbudaya.

Kalau mau lebih berbudaya ya jangan menghujat pemerintah, presiden dan aneka wakilnya, karena itu tidak bermoral. Karena mengumbar aib orang itu dosa, maka haram hukumnya bicara keburukan -keburukan wakilnya.

Lantas, setelah suka mengkritik. Maka banyak yang bilang. Jangan kritik saja, makanya kasih solusi dong, walau akhirnya menguap tak jelas kala forum selesai.

Pemerintah itu idealnya mewakili rakyat, legislatif juga, jadi jangan disalahkan atau diprasangkai buruk. Maka demi rakyat agar hidupnya teratur, berbudaya dan bermoral, RUU KUHP disiapkan. Biar teratur dan berbudaya. RUU PKS ditunda karena liberal, susah menemukan dalam budaya luhur patriakis Indonesia.

Jelas, aturan itu memusingkan, lebih rumit dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar sesuai dengan kaidah penataran P4, para wakil rakyat baik dari legislatif, maupun mandatoris seperti eksekutif mulai kompak, mereka yang tampak tak akur karena pemilu pun mendadak mesra. Semua demi elite!!! Aduh rakyat!!!

Mungkin ini yang dinamakan perdamain, toleransi dan pluralisme. Tanpa memandang apapun partainya, kepentingannya, namun tetap satu juga demi aturan untuk rakyat. Itulah sejatinya nilai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu untuk kekayaan duniawi, agar bisa tetap menikmati indahnya berbagi kekuasaan.

Semua itu demi rakyat, jangan kalian pikir untuk golongan mereka. Sudahlah cukup duduk manis saja, kalau melawan jangan berpanas- panasan di jalan nanti sakit. BPJS semakin mahal, nanti tidak bisa dirawat dengan baik kalau tidak bisa bayar. Cukup duduk saja di rumah, minimal di medsos asal berbudaya, tidak menghujat pemerintah.

Kalau mau informasi biar tidak hoax, mending ikuti kanal pemerintah jangan lupa like dan subscribe. Sudah jangan banyak gaya, pemerintah ini demi rakyat. Kalian ini kok sukanya tidak mempercayai orang. Sudah-sudah cukup, tak usah berdebat namanya saja wakil rakyat dan pemerintah Negara Kesatuan Republik Investor.

 

mm
Tim Gugus Tugas Coklektif.com

RUPA PENDIDIKAN BANGSA: Retorika Komersialisasi, Dinamika Kebijakan Pendidikan Tinggi Pada Era Reformasi

Next article

You may also like

More in nganggur