MISUHnganggur

Kenaikan BPJS, Nestapa Rakyat dan Konstitusi yang Dikangkangi

0

Ilustrasi diolah oleh Senjamelawan dari Medcom.id

Kabar buruk kembali menghampiri rakyat Indonesia, sebab tarif BPJS yang semula dibatalkan oleh Mahkamah Agung, ternyata tidak pernah turun dan tetap naik. Kondisi seperti ini menjadikan rakyat Indonesia pada umumnya, khususnya kelompok ekonomi lemah semakin terkena imbasnya.

Belum lagi masalah lain yang menghampiri adalah banyaknya usaha kecil yang mati, pekerja ojek online yang semakin sepi dan tentu banyak buruh yang dirumahkan dan di-PHK. Menurut APINDO tercatat ada sekitar 7 juta buruh yang dirumahkan dan di-PHK, mayoritas berada di sektor tekstil. Banyak juga di antara buruh tersebut yang tidak mendapatkan pesangon untuk yang di-PHK dan tanpa upah penuh untuk yang dirumahkan.

Kondisi ini semakin memperburuk kondisi rakyat, di tengah ancaman wabah Covid-19, ternyata mereka kelompok rentan juga terancam pada penghidupannya. Apalagi solusi yang ditawarkan hanya pra-kerja, ibarat air mineral gelas yang hanya menghilangkan haus beberapa menit saja, selebihnya tetap haus dan kering kerontang tenggorokan.

Mereka kelompok rentan juga menghadapi situasi yang tidak jelas, di saat ada himbauan untuk tidak mudik, di luar perdebatan apa bedanya mudik dan pulang kampung yang tidak berfaedah. Tetapi akibat wabah ini mereka harus kehilangan pekerjaan, artinya tidak ada jaminan untuk hidup. Maka jangan hanya menyalahkan mereka yang mudik, kalau tidak ada jaminan sosial dan kesehatan.

Situasi ini semakin miris, kala pemerintah kembali menaikkan BPJS, tentu akan banyak yang terimbas, bagaimana membayar iuran yang besar, jika untuk kehidupan sehari-hari saja terancam. Apalagi di tengah wabah, banyak pengusaha yang main-main sama PHK dan merumahkan buruh. Petani yang dimainkan oleh tengkulak dan tanahnya terancam digusur untuk industri dan proyek pemerintah.

Maka dengan munculnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan sangat menggemparkan publik. Secara yuridis perpres ini sangat berpotensi sekali untuk digugat kembali (uji materiil), karena pada dasarnya perpres ini tidak jauh berbeda dengan perpres sebelumnya yang sudah ditolak oleh Mahkamah Agung, hanya saja ada perbedaan sedikit pada kenaikan tarifnya.

Di tengah wabah Covid-19 seperti saat ini, seharusnya pemerintah lebih fokus pada aturan atau penyelesaian penanganan wabah Covid-19. Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak rasional yang menambah beban rakyat. Minimal dengan jelas menerapkan UU Karantina Kesehatan secara penuh, sebagai mandat konstitusi pasal 28H yang menyatakan, jika: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selain itu putusan soal BPJS sangat kontraproduktif dengan pasal 28H itu sendiri, di mana pelayanan kesehatan ini dapat dimaknai Indonesia sebagai negara harus memenuhi layanan kesehatan sebagai hak dasar. Artinya pemerintah harus menjamin akses kesehatan yang adil dan ditanggung oleh negara. Melalui sistem kesehatan nasional yang tidak komersil.

Soal putusan Mahkamah Agung yang telah membuat kaidah hukum terkait melarang pemerintah untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan adalah telah bersifat final dan mengikat, sifat putusan itu adalah “ergo omnes” yang mengikat lembaga negara lain, termasuk lembaga kepresidenan. Dan seharusnya tidak ada penafsiran lain terkait putusan mahkamah agung tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Agung 7P/HUM/2020 terdapat kaidah hukum yang dinyatakan hakim agung bahwa kebijakan menaikan iuran BPJS melanggar hukum sebab tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai dari segi yuridis, sosiologis dan filosofis. Presiden mempunyai kewenangan konstitusional mengatur urusan pemerintahan. Sedangkan putusan Mahkamah Agung adalah putusan konstitusional. Sehingga menjadi kewajiban konstitusional presiden agar berpedoman dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Di saat perekonomian yang sedang lesu seperti saat ini, seharusnya pemerintah memberikan sebuah kebijakan yang berpijak pada kepentingan rakyatnya. Dan, sepertinya aturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dikaji ulang kembali, karena sampai saat ini kebijakan tersebut dirasa tidak efektif dengan jumlah positif Covid-19 yang semakin meningkat. Buatlah kebijakan atau aturan yang tepat, bersandar pada konstitusi dan UU Karantina Kesehatan, sebab PSBB secara kaidah jauh dari aturan baku tersebut.

Selain itu, jangan hanya membuat kebijakan yang bisa membuat imun tubuh ini semakin menurun, khususnya psikis. Di mana imun tubuh erat kaitannya dengan stress, apa tidak stress rakyat melihat pemerintah terkesan abai pada kesehatan dan ketahanan ekonomi rakyatnya. Apa tidak capek rakyat melihat drama upaya penolakan pemerintah pada wabah pada awal-awal muncul. Silahkan ditafsirkan sendiri secara objektif.

Kepanikan ini janganlah berlanjut, hentikan semua pembahasan aturan yang memang dirasa memberatkan rakyat. Seperti Undang-undang Omnibus Law atau cipta kerja, Undang-undang Minerba dan program pelatihan kartu pra-kerja yang kajiannya belum matang dan tendensius menguntungkan selegelitir orang saja.

Dan yang terbaru ialah pengesahan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI pada 12 Mei kemarin. Sangat miris, apalagi cara-caranya secara konstitusional tidak sah, sebab bertolak belakang dengan UUD RI 1945, soal apa itu partisipasi rakyat dan mengutamakan rakyat.

mm
Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Kritik atas Neoliberalisme dan Enam Strategi Pasca-Corona (Bagian Kedua)

Previous article

Hambatan Sekolah dari Rumah dan Pentingnya Literasi Bagi Anak

Next article

You may also like

More in MISUH