ANALISAngendas

Kemiripan Jokowi dan Imran Khan Menghadapi Pandemi Covid-19

0

Ilustrasi oleh senjamelawan

Salah satu koran besar berbahasa Inggris di Pakistan, Dawn, belum lama ini mengutip perkataan Perdana Menteri Imran Khan soal pandemi. Bekas nabi kriket itu menggemakan apa yang telah disampaikan Presiden Jokowi, bahwa rakyat perlu hidup berdampingan dengan Covid-19. Lockdown harus disudahi karena banyak orang menganggur dan kesulitan cari makan.

Kita tidak tahu apakah kedua pemimpin dari negara dengan penduduk Muslim paling sesak di bumi, Indonesia dan Pakistan, saling tukar pikiran tentang bagaimana menghadapi Covid-19 dan menyelamatkan rakyat. Kalau ditelusuri, ada kemiripan sikap politik keduanya dalam menghadapi penyebaran virus ini.

Ketika esai pendek ini ditulis (28/05/2020), Indonesia mencatatkan penambahan kasus infeksi baru sebanyak 687 orang dan Pakistan 2,076 orang. Sehari sebelumnya, penambahan kasus infeksi baru di Indonesia adalah sebanyak 686 orang dan Pakistan sebanyak 1.446 orang. Angka-angka ini belum menunjukan bengkoknya kurva infeksi. Penyebaran virus belum bisa dijinakkan. Belum nampak ada cahaya di ujung lorong.

Dalam hal rasio tes per populasi, Pakistan jauh di atas Indonesia. Artinya mereka lebih banyak melakukan tes untuk mencari kasus infeksi. Namun kita patut berburuk sangka, kemungkinan besar angka-angka mengenai kasus Covid-19 yang disuguhkan kedua negara tidak akurat. Secara umum, jumlah populasi kedua negara lebih besar sementara rasio tes per populasi jauh lebih rendah. Negara-negara Eropa yang populasinya kecil dibanding Indonesia dan Pakistan memiliki rasio tes terhadap populasi yang tinggi.

Berbohong dan Enggan Menyelamatkan Rakyat

Kebijakan politik Jokowi dan Imran Khan dalam menangani penyebaran Covid-19 sangat buruk. Keduanya enggan menghadapi penyebaran virus dari problem pokoknya, yaitu kesehatan.

Saat virus diberitakan telah menyebar ke luar Cina dan publik mulai resah, Jokowi tidak serius menyiapkan dan mengkomunikasikan strategi kesehatan apa yang dijalankan. Peneliti dari Harvard University merilis laporan riset pada pertengahan Februari jika Indonesia sebetulnya memiliki kasus infeksi yang berlangsung tanpa deteksi. Riset itu belakangan juga dikuatkan dengan temuan dari epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono.

Yang membuat publik sinting, Jokowi malah menunjukan fokus pada ekonomi dan berencana memberikan miliaran rupiah insentif pada usaha pariwisata, mendorong orang melancong ke berbagai tempat liburan di Indonesia, serta membayar para mamalia seperti influencer dan buzzeRp untuk beriklan tentang “Wonderful Indonesia”.

Pemerintah memang membangun rumah sakit Covid-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet Kemayoran. Namun itu tidak dibarengi dengan kebijakan kesehatan yang integratif. Indonesia kemudian melaporkan kasus infeksi pertama pada 2 Maret. Setelah itu, rakyat disuguhi parade tontonan kebodohan, penghinaan akal sehat dan saling lempar tanggung jawab.

Terawan Agus kebanyakan bertindak sebagai menteri pemasaran ketimbang menteri kesehatan, dengan mengeluarkan pernyataan optimis tanpa dasar dengan maksud membuat masyarakat tidak panik. Sedangkan menteri-menteri lain, Luhut, Tito, Mahfud, Budi Karya, berlomba menjadi menteri kesehatan dengan mengeluarkan komentar asal bunyi atas sebuah masalah yang serius.

Ekonom kawakan Faisal Basri dengan tepat mengkritik strategi pemerintahan Jokowi ini. “Coronavirus dilawan oleh jajaran pemerintah pusat dengan permainan kata-kata. Siasat dan jurus yang luar biasa canggih, sampai-sampai tak ada satu negara pun yang kuasa menirunya,” tulisnya.

Silat lidah pemerintah tidak berhasil menyembunyikan kenyataan buruk yang dihadapi di lapangan. Alat pelindung diri (APD) habis digasak calo. Ikatan Dokter (IDI) pernah mengeluarkan surat pernyataan kepada para pekerja kesehatan untuk tidak menangani pasien jika tidak tersedia APD yang memadai. Alat-alat kesehatan lain seperti ventilator mengalami kekurangan dan tes kit begitu terbatas. Banyak rumah sakit yang menutup layanan berobat non Covid-19.

Perkembangan yang mengkhawatirkan ini mendorong para saintis, pemerintahan lokal bahkan hingga tingkat desa, dan banyak komunitas untuk bersuara. Mereka menganjurkan karantina kesehatan (lockdown) sejak awal, sebagai strategi untuk memperlambat penyebaran virus dan mengurangi beban berat yang ditanggung pekerja kesehatan dan rumah sakit. Pemerintah pusat tidak segera memperhatikan anjuran tersebut. Setelah tarik ulur dan perkelahian antara pusat dan daerah, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diumumkan. Kebijakan ini, cerminan langsung dari kualitas amatirnya pemerintah, banyak dilanggar ketimbang dipatuhi.

Di Pakistan, pada bulan Februari ketika Covid-19 diberitakan sudah menyebar di banyak negara, Menteri Kesehatan Pakistan, Zafar Mirza, memberikan pernyataan sesumbar jika negaranya bebas dari virus corona. Pakistan bahkan tidak menutup perbatasan mereka dengan negara tetangga, Iran, yang saat itu sudah dihantam parah Covid-19. Banyak peziarah yang pulang dari Iran ikut membawa masuk virus tersebut.

Kasus infeksi kemudian pertama kali dilaporkan ada 26 Februari 2020. Respon pemerintahan Imran menunjukan keengganan yang mirip dengan Jokowi. Beberapa otoritas di daerah, misalnya pemerintah Provinsi Sindh, salah satu daerah yang dilanda penyebaran virus sejak awal, malah bertindak lebih cepat. Pemerintah daerah, meskipun dengan kewenangan yang terbatas, bertindak sigap dan membiarkan pemerintah pusat terperosok dalam diskusi berkepanjangan tentang apakah akan dilakukan lockdown atau tidak.

Jurnalis Neha Maqsood menulis di majalah Foreign Policy (11/05/2020) kalau Imran terkesan tidak tertarik mengurus Covid-19 semenjak kasus pertama muncul. Keengganan pemerintah ini dibarengi dengan sikap mengingkari kenyataan. Zafar Mirza yang kebanjiran optimisme dan kepercayaan diri, dengan keliru mengatakan bahwa fasilitas kesehatan siap menangani pasien Covid-19.

Yang terjadi justru rumah sakit kewalahan menerima pasien. Pekerja kesehatan mengeluh karena kekurangan APD dan peralatan medis lain yang sangat dibutuhkan. Abdul Ghaffor Shoro, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pekerja Medis Pakistan mewakili sejawatnya mengancam mogok dan memberikan ultimatum yang keras. Ia menegaskan, “kami tidak ingin menetapkan batas waktu menyerukan pemogokan, tetapi demi Tuhan, para dokter sedang sekarat. Lebih dari 100 dokter telah dites positif Covid-19. Jumlahnya mungkin lebih tinggi karena sebenarnya tes yang dilakukan sedikit.”

Pakistan akhirnya menerapkan lockdown secara nasional. Tapi hal ini dilakukan oleh para jenderal yang masih kuat mencengkram kekuasaan. Mereka melihat keadaan penyebaran virus yang tidak ditangani serius, dan kemudian memutuskan untuk menyalip Imran dan kabinetnya dengan membariskan serdadu ke berbagai daerah untuk memaksakan lockdown. Kebijakan yang diambil tentara ini masih berlangsung, tapi Imran menunjukan keengganan untuk meneruskannya.

Fokus Pada Ekonomi Cukong

Jokowi dan Imran menolak menerapkan lockdown sejak awal karena itu dapat memberatkan ekonomi dan kas negara. Bila hal tersebut dilakukan, maka negara harus mengeluarkan uang untuk membayar kebutuhan dasar rakyat. Saldo dari kas negara yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya akan habis untuk memberikan subsidi yang layak. Lockdown membuat aktivitas ekonomi hanya berjalan minimal dan dan tidak ada akumulasi keuntungan yang dapat dipakai untuk mendanai pertumbuhan ekonomi berikutnya.

Subsidi uang tunai yang dibayarkan pemerintah Indonesia kepada rakyat hanya senilai 600 ribu rupiah selama 3 bulan kepada. Sementara sekitar 1.5 juta rupiah dialokasikan pada biaya pelatihan kerja daring yang sepenuhnya tidak efektif. Pemerintah Pakistan membayarkan subsidi senilai 75 dollar AS atau setara 1.1 juta rupiah selama empat bulan kepada tiap keluarga berpenghasilan rendah. Tentu bisa dibayangkan kecilnya jumlah uang subsidi untuk memenuhi kebutuhan dasar harian.

Fokus pemerintah terhadap masa depan ekonomi selama pandemi adalah bukan ekonomi rakyat, melainkan ekonomi untuk kapital dan pengusaha. Rakyat dibayar subsidi yang kurang dari kebutuhan dasar, sedangkan pengusaha ditopang dengan paket-paket ekonomi yang rawan dikorupsi. Itu mengapa, tanpa perlindungan yang memadai, baik perlindungan ekonomi maupun kesehatan, rakyat lekas didorong untuk kembali bekerja melalui slogan “New Normal” a la Indonesia dan kemungkinan serupa yang akan diikuti Pakistan. Pemerintah kedua negara merasa keberatan untuk terus memberikan subsidi.

Jokowi kerap kali bicara soal bonus demografi, hanya saja itu adalah kalimat statistik ekonomi, bukan hidup mati rakyat. Buatnya investasi dan pembangunan infrastruktur yang dikejar. Kita melihat bagaimana pemerintahan ini mendekat ke Cina untuk dicipratkan proyek infrastruktur triliunan dollar Belt and Road Initiative (BRI). Di dalam proyek ini, ada kerjasama-kerjasama yang mengandung klausul hukum yang rumit dan kelak menjerat leher kita sebagai pembayar pajak.

Buat Imran, urusan ekonomi adalah menggenjot proyek seperti China and Pakistan Economic Corridor (CPEC) dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Imran ingin Pakistan terus berlomba dengan tetangganya, India, dalam segala hal. Dan kucuran investasi yang ditawarkan Cina merupakan kesempatan meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik. Sedangkan masalah akut yang telah lama diderita rakyat seperti buta huruf dan stunting tidak serius diberantas.

Statistik Kematian

Indonesia dan Pakistan adalah dua negara di mana para elit politiknya gemar menyemprotkan agama sebagai parfum di jas (sherwani) dan kemeja yang mereka gunakan. Aspek agama, selain nasionalisme, tak luput dipakai oleh pemimpin dan elit-elitnya untuk mengais dukungan rakyat selama pandemi ini. Kedua hal tersebut digunakan terutama menutup kebijakan salah urus pemerintah, bukan sebagai modal budaya yang kuat untuk serius menghadapi krisis secara bersama.

Kini total keseluruhan infeksi Covid-19 di Pakistan adalah sebanyak 61.227 orang, total yang sembuh mencapai 20.231 orang, kasus aktif mencapai 39.736 orang, dan kematian mencapai 1.260 orang. Sementara Indonesia, total keseluruhan kasus infeksi mencapai 24.538 orang, total yang sembuh mencapai 6.240 orang, kasus aktif mencapai 16.802 orang, dan total kematian mencapai 1.496 orang. Indonesia juga mencatatkan angka kematian pekerja kesehatan yang paling tinggi di dunia.

Tentu saja rakyat Indonesia dan Pakistan tidak ingin beradu menjadi negara Islam terbesar di dunia dengan kasus Covid-19 paling banyak dan angka kematian paling tinggi di dunia. Sudah sangat terlambat, namun pemerintah kedua negara harus menyudahi tindakan mereka yang membuat kematian yang sakral dan berarti bagi keluarga, hanya dicatat sebagai angka statistik semata.

Belajar Pada Siapa?

Dalam sebuah wawancara dengan Najwa Shihab pada 22 April lalu, Jokowi mengatakan tidak ada bukti keberhasilan di negara manapun yang mengatasi penyebaran virus melalui strategi lockdown.

Itu jelas bukan merupakan penyangkalan publik yang pertama kali dilakukan. Penyangkalan bisa dilihat sebagai metode untuk mempertahankan kebijakan yang terbukti keliru di lapangan, yang tetap dijalankan karena ada kepentingan oligarki di dalamnya yang tidak bisa ditawar. Sebagai pengingat, dalam debat Capres 2019 Jokowi berbohong kalau selama 4.5 tahun dia menjadi presiden, tidak pernah terjadi konflik pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur. Dia sengaja melupakan, misalnya, banjir berita terkait pukulan dan tendangan aparat terhadap rakyat di Kulonprogo dan Sukamulya, Majalengka.

Apa yang disangkal biasanya berkembang menjadi fakta-fakta yang kuat dan sulit dibantah. Ketika Jokowi mengingkari suksesnya penanganan Covid-19 melalui lockdown, Aotearoa (Selandia Baru) contoh yang silau. Pemerintah negara tersebut menerapkan kebijakan kesehatan yang keras dan tepat sejak awal. Kini, negara tersebut mulai berangsur membuka diri. Sejak 27 Mei, tercatat tidak ada lagi pasien penderita Covid-19 yang dirawat di rumah sakit.

Jokowi dan Imran perlu mengambil hikmah dari Jacinda Ardern, Perdana Menteri Aotearoa dari Partai Buruh, tentang konsistensi dan empati di tengah krisis. Sebelum menemukan kasus infeksi pertama, kabinet Jacinda sudah melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman seluk beluk Covid-19. Ini terus dilakukan untuk menggeser pemahaman rakyat yang pada awalnya menganggap virus sebagai sesuatu yang biasa, menjadi perkara yang serius.

Sebagian besar warga cukup siap menghadapinya sewaktu kasus infeksi Covid-19 pertama di Aotearoa diumumkan pada 28 Februari 2020. Pada awalnya kepanikan terjadi di beberapa kota, orang-orang menyerbu supermarket untuk memborong makanan dan toilet paper. Hanya saja peristiwa ini tidak berlangsung lama. Kepanikan berangsur surut dan masyarakat mulai mengikuti arahan isolasi mandiri.

Pemerintah terus memberikan informasi tentang apa saja yang perlu dilakukan. Bandara segera ditutup untuk penerbangan internasional, kecuali bagi warga Aotearoa yang ingin kembali ke negaranya. Contact tracing digalakkan dan kemampuan tes ditingkatkan. Memiliki layanan kesehatan yang cukup bagus di dunia, rumah-rumah sakit di Aotearoa meningkatkan fasilitasnya untuk bersiap menghadapi gelombang pasien.

Alert level system diperkenalkan dan diambil secara bertahap. Sistem ini memiliki beberapa level di mana yang paling tinggi adalah level 4, yang itu berarti lockdown total secara nasional. Kala jumlah orang yang terinfeksi mencapai 205 kasus pada 25 Maret, level 4 diumumkan. Lockdown total bertahan selama sebulan lebih.

Kiwi (sebutan untuk warga Aotearoa) yang menjadi korban pandemi dan kebijakan lockdown pemerintah, diperhatikan. Pemerintah membayar tunjangan kepada mereka yang penghasilannya terputus, menggaransi terpenuhinya kebutuhan dasar dan kesehatan di luar Covid-19, memberikan subsidi pada yang upahnya dipotong, memastikan tidak ada PHK buruh, memperingatkan para pemilik kontrakan (landlords) tidak mengusir penyewa dan membekukan kenaikan harga sewa, memberikan informasi yang jujur soal pandemi, dan tampil berbicara untuk membangkitkan semangat warga negara dalam memerangi pandemi secara bersama-sama.

Pada 27 April, pemerintah mulai menurunkan status peringatan ke level 3. Ini diambil ketika mereka melihat kurva infeksi sudah bisa dijinakkan. Sebagian aktivitas di luar rumah telah diperbolehkan. Pada 11 Mei, status peringatan diturunkan ke level 2. Dalam hampir seminggu ini, angka infeksi mereka nyaris nol. Total kasus infeksi Covid-19 di Aotearoa adalah 1.504 orang, jumlah yang meninggal sebanyak 22 orang, dan total kasus aktif sebanyak 8 orang.

Dengan pelonggaran lockdown, Kiwi didorong beraktivitas ke luar rumah dengan tetap menjaga jarak. Tempat wisata dikerubungi turis lokal, public places didatangi muda-mudi dan juga orang tua. Kawasan bisnis mulai menggeliat. Jacinda dikabarkan sedang merancang kebijakan hari kerja selama empat hari dalam seminggu.

Langkah Jacinda dalam menghadapi pandemi ini tentu tidak benar sepenuhnya. Beberapa kritikus mengatakan, pada awalnya pemerintahan Jacinda memainkan kebijakan wait and see, menunggu dan itu membiarkan virus menyebar. Pada bulan Maret, pemerintah dianggap lalai melakukan tes contact tracing sehingga membuat kasus infeksi menanjak. Jacinda juga dianggap menyeleksi beberapa informasi yang disiarkan ke publik, suatu tindakan yang berbahaya bagi keterbukaan informasi.

Secara umum, rakyat Aotearoa patuh dan mendukung langkah-langkah mitigasi yang Jacinda ambil. Sebuah jajak pendapat online yang dilakukan oleh majalah The Spinoff mendapati sebanyak 80 persen responden mendukung apa yang dilakukan Jacinda. Keberhasilan dan pencapaian ini membuatnya banyak dipuji. Majalah The Atlantic menyebutnya sebagai “The Most Effective Leader on the Planet”. Ia dianggap pemimpin paling manjur dalam menangani penyebaran pandemi.

Keberhasilan rakyat dan pemerintah Aotearoa sesungguhnya tidak sukar disaksikan. Informasinya melimpah untuk diingkari. Keberhasilan yang sama, bahkan dikatakan jauh lebih baik, ditorehkan Vietnam. Sebagai negara yang berbatasan dengan Cina, menjadi tuan rumah bagi proyek infrastruktur dan ribuan pekerja Cina itu, Vietnam melakukan tiga langkah mitigasi sejak awal: screening dan tes, lockdown, dan komunikasi yang intens. Salah satu pesan yang disampaikan pemerintah isinya sangat jelas: Covid-19 bukan hanya sebuah flu, tetapi sesuatu yang harus ditanggapi sangat serius. Semua orang  disarankan untuk tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Sampai sejauh, Vietnam memiliki total kasus infeksi sebanyak 327 orang, tidak ada yang meninggal, dan memiliki kasus aktif 49 sebanyak orang. Mereka sudah menyudahi lockdown, orang tua dan anak-anak sudah memadati jalan raya untuk bersekolah dan bekerja. Tindakan pemerintah Vietnam yang sejak awal sigap terhadap penyebaran virus dikatakan membuat mereka bisa terhindar dari jurang resesi ekonomi.

Fakta-fakta keberhasilan Aotearoa dan Vietnam sangat telanjang untuk dipungkiri. Jokowi dan Imran perlu menimbang ulang kebijakan untuk membuka aktivitas ekonomi di tengah angka infeksi yang masih tinggi. Kebijakan seperti itu yang hanya, secara nekat, diputuskan oleh pemimpin yang buruk dan tidak efektif.

mm
Seorang penulis lepas yang meminati isu-isu world politics

Solusi Cepat Pemkot Samarinda Atasi Banjir dengan Renovasi Rumah Panggung: Pemerintah atau Pemborong?

Previous article

LBH Palangka Raya: Percetakan Sawah di Lahan Gambut untuk Siapa?

Next article

You may also like

More in ANALISA