ngendas

Kami Akan Tetap Ada dan Berlipat Ganda untuk Merebut Kembali Tanah Kami di Pakel, Banyuwangi

0

Rukun Tani Pakel di lahan reklaiming, Dok: WALHI JATIM

Perjuangan kaum tani terpanjang yang pernah ada di pulau Jawa ini hingga hari ini masih berjalan. Dimulai pada tahun pada tahun 1925, kurang lebihsekitar 2956 orang warga yang diwakili oleh tujuh orang, yakni Doelgani, Karso, Senen, Ngalimun, Martosengari, Radjie Samsi, dan Etek, mengajukan permohonan pembukaan hutan Sengkan Kandang dan Keseran, yang terletak di Pakel, Licin, Banyuwangi kepada pemerintah kolonial Belanda. Empat tahun kemudian, tanggal 11 Januari 1929, permohonan Doelgani dkk tersebut dikabulkan. Doelgani dkk diberikan hak membuka lahan kawasan hutan seluas 4000 Bahu (3000 hektar) oleh Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi Suryo.

Pasca perjuangan panjang di mana kaum tani mendapatkan hak atas tanahnya, serta mulai memanfaatkan dan mengelolanya. Tiba-tiba meletus geger 65 yang tentu berimbas pada kaum tani Pakel, mereka pun turut dianggap komunis, sehingga harus meninggalkan tanah yang mereka garap. Babak baru dimulai pada 13 Desember 1985, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan HGU PT Bumi Sari di atas tanah tersebut. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri, Nomor SK.35/HGU/DA/85, dengan penjelasan bahwa PT Bumi Sari berhak memiliki luas 11.898.100 meter persegi atau 1189,81 hektar. SK tersebut terbagi dalam 2 Sertifikat, yakni Sertifikat HGU Nomor 1 Kluncing, seluas 1.902.600 meter persegi dan Sertifikat HGU Nomor 8 Songgon, seluas 9.995.500 meter persegi. Kedua HGU tersebut berakhir pada 31 Desember 2009.

Dalam praktiknya, PT Bumi Sari juga mengklaim mengantongi ijin pengelolaan kawasan hingga Desa Pakel. Dari sinilah konflik agraria di Pakel terus semakin kompleks. Dalam penelusuran WALHI Jatim, ditemukan bahwa HGU PT Bumi Sari hanya terletak di desa Bayu, Kecamatan Songgon, dengan luas 1189, 81 Ha. Tahun 1993, segelintir warga Pakel berusaha untuk menduduki lahan kembali. Namun otoritarianisme Orde Baru membuat mereka tidak berjuang dalam nafas panjang. Tahun 1999, pasca 1 tahun Soeharto lengser, warga Pakel kembali menduduki lahan. Namun pada tanggal 17 Agustus 1999, buntut dari tindakan tersebut warga ditangkap, dipenjara, dan mengalami tindak kekerasan fisik.

Fakta lainnya adalah, lahan hutan yang semula hanya diklaim milik Bumi Sari, kini juga diklaim milik Perhutani. Di tengah situasi tersebut, warga mengaku Perhutani melakukan pecah belah kekuatan warga, dengan membentuk LMDH. Tahun 2001, seluruh rumah dan tanaman warga di atas lahan tersebut dibakar dan dibabat oleh Perhutani. Peristiwa ini selain mengakibatkan kerugian material, juga telah menyebabkan sebagian besar pemuda baik laki-laki maupun perempuan putus sekolah.

Tanah Dirampas, Kami Dikriminalisasi

Selasa, 20 April 2021, 3 orang warga Pakel, Licin, Banyuwangi mendapatkan sepucuk surat pahit yang tak terduga dari Polres Banyuwangi. Surat itu menetapkan 2 orang diantaranya yakni Sagidin dan Muhadin menjadi tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana UU nomor 39/2014 tentang Perkebunan. Mereka dijerat dengan pasal 55 dan 107 UU 39/2014 karena dianggap telah melakukan tindakan “menduduki, menguasai lahan perkebunan tanpa ijin dengan mendirikan pondok bambu beratap asbes”, dengan pelapor Djohan Soegondo yang diketahui sebagai pemilik PT Bumi Sari.

Sebagaimana diketahui, dari sejak 24 September 2020, bertepatan dengan Hari Tani Nasional, warga Pakel telah memutuskan untuk melakukan aksi pendudukan lahan di atas tanah leluhur mereka seluas 271,6 hektar yang selama ini dirampas oleh PT Bumi Sari. Aksi itu terus berlangsung hingga kini (April 2021) dan melibatkan sedikitnya 800 Kepala Keluarga (KK).

Kini di atas lahan perjuangan itu, 7 posko perjuangan dan 1 musholah telah terbangun. Di tempat itulah, warga Pakel, baik laki-laki ataupun perempuan menggelar kegiatan istiqosah, pengajian, dan diskusi perjuangannya secara rutin. Tiap malam, warga Pakel juga tidur di posko tersebut secara bergantian.

Empat bulan terakhir (Desember 2020-April 2021), warga Pakel mulai menanam secara berkelompok di lahan perjuangan. Sebagian besar dari anggota perjuangan ini adalah masyarakat Pakel yang tidak memiliki lahan sama sekali, berprofesi sebagai buruh tani dan penyewa lahan skala kecil. Namun, segala usaha perjuangan yang telah dilakukan itu kini berbuah teror. Tanaman yang siap dipanen dan pondok-pondok yang dibangun dengan susah payah dan bermandikan keringat itu mulai dirusak dan dibabat oleh sekelompok orang.

Jauh sebelum peristiwa kriminalisasi ini terjadi, warga Pakel sebenarnya telah mengalami berbagai rentetan kriminalisasi dan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan negara karena terus berjuang menuntut hak atas tanah mereka. Misalnya, pada tahun 1999 dan 2001, saat melakukan aksi pendudukan lahan di lokasi serupa, mereka juga ditangkap, dipenjara, dan mengalami berbagai tindakan kekerasan fisik. Bahkan, sebagian besar kaum laki-laki dewasa juga terpaksa meninggalkan Desa Pakel untuk menghindari penangkapan dan kejaran aparat keamanan.

Begitu juga pada tahun 2018, pasca BPN Banyuwangi mengeluarkan surat dengan nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang isinya menegaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari.Merespon pernyataan BPN tersebut, warga Pakel melakukan aksi penanaman kembali di lahan tersebut dengan ribuan batang pohon pisang pada akhir Desember 2018. Kini dalam perjalanannya, sesuai surat dari BPN Banyuwangi, Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, ditegaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari. Mendapatkan pernyataan tersebut, warga menganggap peluang kemenangan untuk mendapatkan tanah mereka kembali telah di depan mata.

Di akhir 2018, warga melakukan penanaman kembali di lahan tersebut dengan ribuan batang pohon pisang. Januari 2019, warga Pakel dilaporkan oleh Djohan Sugondo, pemilik PT Bumi Sari, dengan tuduhan telah menduduki lahan PT Bumi Sari. Akibatnya warga Pakel dianggap melanggar Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pada Januari 2019, warga Pakel dilaporkan oleh Djohan Sugondo (pemilik PT Bumi Sari), dengan tuduhan telah menduduki lahan PT Bumi Sari. Akibatnya, warga Pakel dianggap melanggar Pasal 107 huruf a UU 39/2014, dan 26 warga kembali dipanggil oleh pihak kepolisian. 1 orang diantaranya bahkan ditetapkan sebagai tersangka, namun diputuskan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Patut ditambahkan, merujuk SK Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 13 Desember 1985, nomor SK.35/HGU/DA/85, disebutkan bahwa PT Bumi Sari hanya mengantongi HGU dengan luas 1189,81 hektar, yang terbagi dalam 2 Sertifikat, yakni: sertifikat HGU Nomor 1 Kluncing, seluas 1.902.600 meter persegi dan Sertifikat HGU nomor 8 Songgon, seluas 9.995.500 meter persegi. 2 sertifikat tersebut kembali menegaskan bahwa Desa Pakel bukanlah termasuk dalam kawasan HGU PT Bumi Sari.

Pada tahun 2015, melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi, nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, juga dinyatakan bahwa tidak terdapat HGU PT Bumi Sari di Desa Pakel, Licin, Banyuwangi. Namun, dalam praktiknya, PT Bumi Sari mengklaim mengantongi HGU hingga Desa Pakel sampai saat ini.

Solidaritas Adalah Kunci

Setelah reklaiming untuk menunjukan jika petani Pakel berhak atas tanah yang telah diperjuangkan selama ratusan tahun, tapi hingga detik ini tidak ada perhatian dari pemangku kebijakan. Bahkan semakin menunjukan watas sesungguhnya dari rezim yang hanya melayani kepentingan modal. Di mana mereka yang tengah mencoba merebut haknya kembali, malahan selalu diintimidasi, teror dan kriminalisasi.

Solidaritas adalah kunci untuk mendukung reklaiming yang kami lakukan, pun juga mereka yang tengah mengalami persoalan yang sama dengan kami. Meluaskan dan melipatgandakan solidaritas antar sesama rakyat yang terampas haknya. Khususnya pada gerakan progresif dan gerakan tani yang mengalami persoalan serupa. Jika kaum tani yang tengah terombang-ambing oleh ketidakpastian pemerintah dengan retorika Reforma Agraria palsunya, dapat menghimpun kekuatan bersama untuk mendorong reforma agraria dari bawah dan mengabolisi seluruh ide, praktik dan operator kapitalisme yang rakus akan tanah.

Petisi memang bukan yang utama, tetapi adalah sebuah respons cepat dalam menghimpun solidaritas, serta menunjukan bahwa perjuangan dalam mendapatkan hak atas tanah dan kelola lokal tidak berhenti di Pakel, Banyuwangi saja. Tetapi juga meluas lintas wilayah, di mana mereka mungkin juga mengalami persoalan serupa. Dengan dukungan yang semakin meluas, jaringan yang semakin terjahit, akan menguatkan perjuangan kami petani Pakel, juga akan semakin menyulut semangat perjuangan serupa. Jangan berhenti sampai di kalian, luaskan, sebarkan dan mari mengeratkan tangan!!! Bahwa perjuangan merebut kembali hak atas tanah belum berakhir!!! Cita-cita UUPA dan Reforma Agaria Sejati masih belum tercapai!!! Mari wujudkan!!!

Ayo tanda tangani petisi ini, “Dukung Warga Pakel Merebut Kembali Hak atas Tanahnya.” Semoga kita akan dipertemukan secepatnya untuk bersama-sama menegaskan reforma agraria dari bawah!!!

Hidup Kaum Tani!!

Warga Wadas Mempertahankan Ruang Hidupnya Dari Kerakusan Rezim Neoliberal

Previous article

Sosialisasi yang Kerap Manipulatif, Kini Justru Represif!

Next article

You may also like

More in ngendas