MISUH

Kambing Hitam Baru, Dari Dugaan Vandal hingga Peretasan

0

Ilustrasi oleh Senjamelawan

Catatan ini bentuk keresahan kami sebagai insan demokratis di negara ini, fakta yang terpampang jelas-jelas menunjukan beberapa kejadian yang tidak normal. Bagaimana keadilan gagal dijalankan oleh instrumen demokrasi, sebagaimana mandat dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sebuah tindakan-tindakan yang tentu melenceng dan tidak patuh pada UUD RI 1945, di mana hak itu diatur secara jelas dan lugas. Tetapi nilai tersebut tercoreng oleh tindakan sepihak pemegang kuasa, yang seakan-akan ingin mendisplinkan warga negara, memunculkan ketakutan hingga terbentuklah kuasa absolut dalam bingkai disciplinary power.

Jujur saja, catatan ini akan dimulai pada kisaran tanggal 19-21 April kemarin. Tampaknya di tengah pandemi seperti ini, di saat semua orang membatasai aktivitas, merasa ketakutan, jaminan sosial tidak jelas, sehingga memunculkan suara-suara sumbang sebagai jeritan warga negara yang terampas suaranya, laiknya phone sebuah jeritan akan rasa sakit. Normal, kala kontrak sosial yang disepakati dilanggar, suara-suara itu pun muncul.

Bertahap, selama tiga hari di tanggal tersebut, telah terjadi peristiwa tidak demokratis, yakni telah terjadi penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, tentu telah melanggar konstitusi, melanggar apapun yang mereka dengungkan tentang apa itu fundamentalisme Republik Indonesia. Secara sadar, pihak kepolisian sebagai aparatus keamanan negara, salah satu instrumen demokrasi, menangkap dan menahan tiga pemuda bernama berinisial AF, MA dan SR. Mereka dijerat atas dugaan vandalisme dan hasutan, karena mereka mengajak melawan kapitalisme, sehingga meresahkan masyarakat.

Tindakan penahanan ini sangat-sangat tidak mencerminkan apa itu demokrasi dan apa itu hak asasi. Tuduhan yang masih dugaan, tidak pernah terekam secara jelas mereka melakukan hasutan atau vandalisme. Berbeda dengan sebelumnya yang memang tertangkap basah melakukan vandal, tetapi menangkap tanpa proses dan tanpa memenuhi hak itu adalah represifitas, jauh dari instrumen standar operasional penahanan berbasis hak asasi manusia. Komnas HAM sejujurnya telah membangun dan mendistribusikannya ke pihak keamanan negara yang jamak disebut polisi. Namun sangat disayangkan, hal-hal seperti ini berulang dan berulang, seperti siklus yang tak pernah terputus.

Tentunya, sebagai penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan penangkapan dan penahanan yangtidak sesuai aturan yang ada. Pasalnya ketiga pemuda yang ditahan saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Menurut keterangan dari keluarga AF, AM dan SR, ketiga pemuda ini secara cepat ditangkap tanpa surat penahanan yang jelas dan alasan penahanannya pun bias, sebab hanya berbasis tuduhan spekulatif, karena hanya menduga-duga tanpa disertai bukti yang jelas, seperti orang berimajinasi besok mau jadi apa. Jadi betul adanya, imajinasi itu baik, tapi tidak baik jika dijadikan realitas untuk merepresi seseorang, apalagi sebagai instrumen demokrasi dari suatu negara.

Terbaru ialah Ravio Patria seorang peneliti sekaligus aktivis yang sering memberikan diskursus menarik tentang apa itu demokrasi. Ia menceritakan ke SAFEnet bahwa akun whatsappnya telah diretas pada 22 April kemarin. Bahwa berkali-kali ia meneripa verifikasi dari whatsapp, bahkan sempat ditelpon nomor tidak dikenal. Ravio sempat mengumumkan di twitternya, jika ia diretas, agar yang mempunyai kontaknya hendak mengabaikan pesan darinya. Setelah berusaha cukup lama untuk memulihkan akun whatsappnya, ternyata pesan sudah meluas dengan berisi hasutan. Tak berselang lama website buzzerp tersohor Seword, menunggah tulisan provokatif tentang Ravio. Pagi sekitar jam delapan, Ravio ditangkap di depan rumah aman. Tidak hanya Ravio salah seorang penggerak Alainsi Rakyat Menggugat Yogyakarta juga berhasil diretas whatsappnya. Dan, jauh sebelumnya whatsapp Direktur LBH Semarang juga pernah diretas.

Peretasan whatsapp yang berujung pesan provokatif, sehingga berakibat tertangkapnya beberapa orang, menunjukan ada pola baru dalam upaya melakukan upaya kriminalisasi. Selain dihadapkan UU ITE dan hingga pencemaran nama baik, kini seseorang yang vokal harus dihadapkan dengan pasal penghasutan. Karena sifatnya yang lentur, siapapun bisa terjerat. Maka dari itu yang namanya kriminalisasi atau istilah lainnya Strategic Lawsuit Against Public Particiapation itu nyata. Kawan-kawan mungkin pernah baca 1984 Orwell, mungkin kerangka kerjanya seperti itu. Pengawasan, represi, semua digunakan untuk menegaskan kekuasaan dan pendisiplinan, bahkan bisa juga mengalihkan beberapa hal terkait relasi kuasa.

Buntut dari aksi di Jakarta memang meluas, kambing hitam itu bernama anarkis hingga narasi akan membuat kerusuhan di tengah pandemi. Jikalau dahulu kambing hitam adalah komunis dan isis, kini semakin canggih adanya. Mereka berimajinasi tanggal 18 April akan ada kerusuhan besar se- Jawa. Lagi-lagi imajinasi, tentu ini sangat membahayakan bagi demokrasi Indonesia. Sebuah pertanda kultur Orde Baru tidak pernah hilang, ia hanya berganti wujud dan selubung, mungkin benar adanya lelucun Orba 4.0. Anarkis sendiri masih seupil, apalagi kiri juga segelintir, mustahil bisa membuat kerusuhan.

Mengapa? Karena adanya kerusuhan sebagai konsekuensi dari krisisi, kembali ke sejarah. Mengapa 98 mengalami chaos? Jawabannya adalah krisis. Semua orang kelaparan, semua orang mengalami resesi ekonomi, tentu sebagai imbas dari ketimpangan. Semakin tinggi jarak ketimpangan, semakin besar pula potensi rusuh. Lantas?

Tentu inilah tugas negara dan instrumen demokrasinya, jikalau menerapkan secara betul apa itu UUD RI 1945 secara progresif, tidak akan ada yang namanya kerusuhan. Kalau semua sejahtera tidak ada ketimpangan, maka ide-ide anarkis, komunis hinga is-is-is yang ditakuti oleh pemegang kuasa akan musnah. Tapi pra-syaratnya ialah kembali ke demokrasi kerakyatan, sebagaimana telah dilukiskan dalam sila ke-empat yang sosialistik, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Jangan buat Soekarno dan Hatta merintih dalam kuburnya, karena melihat kedunguan ini dilanggengkan terus menerus.

mm
Tim Gugus Tugas Coklektif.com

Antara Wifi dan Warung Kopi: Hilangnya Interaksi Sosial Antar Individu

Previous article

Berulang Tahun di Tengah Pandemi Covid-19

Next article

You may also like

More in MISUH