ANALISA

Iuran BPJS dan Kenapa Kita Patut Kesal Terhadap Jokowi

0

Ilustrasi oleh KunKun

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 yang dimohonkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) adalah kemenangan besar bagi semua masyarakat Indonesia. Betapa tidak, keputusan pakde Jokowi untuk menggandakan iuran BPJS melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menimbulkan banyak protes karena dianggap memberatkan, lebih-lebih membebankan masyarakat Indonesia di atas dalih jaminan kesehatan nasional.

Sayangnya, suka cita atas putusan MA memang tidak berlangsung lama, kegembiraan kita memang kudu ditunda sob. Apa pasal? Ya, Presiden Jokowi baru saja menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengatur ulang tarif baru iuran BPJS yang sudah ditetapkan dan dibatalkan oleh MA pada perpres sebelumnya. Besaran tarifnya pun tidak jauh beda dengan besaran tarif yang lama.

Di sinilah kita mesti meletakan kesal kepada pakde Jokowi, maaf sekali pakde. Semoga saja kekesalan terhadap Presiden tidak termasuk dalam delik pidana, dan/atau dianggap telah mencemari nama baik Presiden, mengingat akhir-akhir ini, kritik terhadap pemerintah kerap dianggap sebagai penghinaan dan hasutan. Contoh dari sikap rezim yang anti-kritik adalah melihat bagaimana cara Ravio Patra dibungkam dan Farid Gabban disomasi kemudian dilaporkan ke Kepolisian.

Kekesalan pertama, tentu saja Pakde Jokowi bisa dianggap tidak mematuhi Putusan MA yang dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS. Amar putusan MA adalah kenaikan iuran yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) Perpres tersebut sangat bertentangan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menyediakan jaminan kesehatan bagi warga negara memang adalah amanat dari konstitusi, hanya saja pertimbangan pemerintah aka Jokowi menaikkan iuran demi menutupi defisit anggaran bukanlah tindakan yang bisa dibilang masuk akal. Kesalahan manajemen atau tata kelola perlu diperbaiki dari dalam, bukan malah melimpahkan kepada rakyat Indonesia yang mesti bertanggung jawab dengan menaikkan iuran.

Di putusan tersebut, pertimbangan MA atas kesalahan pemerintah begini bunyinya,

“Bahwa berdasarkan fakta yang tak perlu dibuktikan lagi (notoir feiten), ternyata untuk menutupi defisit anggaran BPJS tersebut, pemerintah telah beberapa kali melakukan penyesuaian dan menyuntikkan dana, akan tetapi anggaran BPJS masih saja defisit. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Agung ada akar masalah yang terabaikan dipertimbangkan, yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan. Dengan demikian, menurut Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai.”

Akar masalah BPJS secara keseluruhan adalah borok yang mesti dibenahi oleh pemerintah, sebelum betul-betul menciptakan sistem jaminan kesehatan nasional yang adil dan setara, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia atau barangkali pemerintah aka pakde Jokowi memang tidak memikirkan hak asasi manusia? Kita tentu ingat kampanye pakde untuk menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu, kini semua jauh dari panggang api.

Jika boleh kita asumsi, borok dari tata kelola manajemen BPJS akan jadi mangsa empuk koruptor untuk menjalankan aksinya. Maka jangan salah, harapan untuk menciptakan jaminan kesehatan nasional tidak akan dapat terwujud. Yang kaya tetap koruptor sementara yang miskin dan dirugikan tetaplah kita, rakyat Indonesia.

Kedua, keputusan pakde menaikkan iuran BPJS dengan tiba-tiba tentu tidak dapat diterima. Kita sudah terlampau bersuka pada putusan MA, dan menaruh harap yang tak sedikit untuk pemerintah mematuhinya. Sebagai anggapan bahwa putusan MA tersebut adalah kemenangan kecil atas bagian dari demokrasi Indonesia yang mulai surut, pun susut disusupi agenda-agenda oligarki.

Keputusan ini muncul tiba-tiba tanpa adanya transparansi dan komunikasi yang jelas antara masyarakat dengan pemerintah. Meninggalkan imaji yang segar pada kita, bahwa hal ini sudah bukan lagi bentuk dari demokrasi yang didasar pada teori, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi dari penguasa, oleh penguasa dan untuk penguasa.”

Membangun komunikasi yang setara memang pekerjaan yang sulit akhir-akhir ini. Khususnya jika sifatnya bergerak secara horizontal antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai contoh mulai dari pengesahan UU Minerba dan rencana pengesahan UU Omnibus Law, semua didasarkan pada bentuk komunikasi dan transparansi yang buruk. Bahkan UU Minerba berhasil disahkan tanpa adanya keterbukaan pada publik , yang bikin naskah akademiknya siapa, kita pun tak tahu.

Ketiga, di tengah pagebluk ini, korban paling banyak adalah masyarakat Indonesia yang hidup di tengah ketidakpastian. Keputusan pakde menaikkan iuran justru akan mencederai hati rakyat Indonesia. Banyak pilihan yang mesti dibuat agar sekedar dapat bertahan , baik untuk urusan cari makan atau untuk sekedar bayar tagihan. Tentu saja akan semakin lebih sulit jika tanggungan terhadap keluarga jauh berlipat dan tagihan wajib untuk dibayar lunas. Maka menaikkan iuran BPJS justru menjadi beban atas ekonomi.

Pilihannya bisa jadi beragam, antara memilih kebutuhan ekonomi, atau membayar iuran BPJS yang bisa jadi adalah jumlah yang cukup banyak untuk ukuran masyarakat dengan ekonomi rendah. Bagaimana jika mereka menunggak dan tak sanggup membayar?

Risikonya adalah kepesertaan mereka akan diberhentikan, dan akan dikenai denda sebesar 5 persen dari biaya paket INA-CBGs (Indonesia case base Groups), dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besaran denda paling tinggi Rp 30 juta. Ketentuan ini dengan jelas tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Membayangkannya saja sudah bikin ngilu. Bagaimana negara bisa dengan tega memberlakukan kebijakan di tengah situasi macam ini?

Kita memang memiliki manajemen dan pengelolaan yang buruk dalam menghadapi pagebluk ini, tetapi bukan berarti masyarakat Indonesia yang harus menanggung semuanya. Kata lord Luhut, kebijakan Indonesia berubah-ubah dalam menghadapi COVID-19 karena kita belum ada pengalaman. Ya elah, alasan kayak gini mending ga usah jadi menteri.

Tentu saja semua negara tidak siap dan belum ada pengalaman — bukan alasan masuk akal jika dipikir-pikir. Coba tengok tetangga kita Vietnam. Secara geografis, sebenarnya mereka jauh lebih rentan daripada kita dengan berada satu daratan dengan Cina, negara yang diduga sebagai asal dari penyebaran COVID-19. Tetapi berdasar dari laporan resmi otoritas Vietnam, mereka bahkan berhasil menekan akan penyebaran hingga nol kematian. Prestasi luar biasa dari negara yang juga sama-sama belum ada pengalaman.

KPCDI sendiri memang tengah menyiapkan berkas untuk mengajukan kembali gugatan atas perpres baru tersebut. Hanya saja, kita tidak bisa terus berharap pada pola macam ini terus-menerus, pemerintah salah kita gugat, salah lagi gugat lagi, tapi tak benar-benar memperbaiki kesalahan yang ada. Justru sikap tak patuh Jokowi macam ini dapat menjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum, keberlangsungan demokrasi serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia pada masa mendatang.

Chalid Bin Walid Pelu
Penulis lepas yang sedang memperdalam isu-isu HAM. Sedang aktif di YLBHI-LBH Yogyakarta.

    Omnibus dan Segala Hal yang Tidak Pernah Selesai

    Previous article

    Catatan Heroik Perlawanan Perempuan

    Next article

    You may also like

    More in ANALISA