MISUH

Hidup Berdampingan dengan Limbah di Kota Delta

0

Ilustrasi oleh Dustafikra

Semenjak saya berkenalan dengan istri saya 7 tahun yang lalu, saya sering pergi ke Sidoarjo. Selama 45 menit perjalanan deretan tembok-tembok pabrik di kanan dan kiri jalan terlihat begitu kokoh. Kebetulan rumah istri saya ini dikelilingi oleh beberapa pabrik sehingga wilayahnya begitu padat dan dipenuhi dengan kos-kosan.

Namun, hal yang mengusik saya baru saya rasakan ketika saya dan istri saya memutuskan untuk pergi ke Sidoarjo ‘Kota’ (daerah sekitar pusat pemerintahan), tepatnya di Alun-Alun Kota Sidoarjo.

Ada dua jalur yang bisa saya tempuh untuk pergi ke Sidoarjo “Kota” dari rumah istri saya, bisa melewati jalan layang (lewat atas) atau memilih melintas dari bawah menyeberang jalur kereta api.

Di awal-awal berpacaran, saya suka sekali melintas dari bawah menyeberang jalur kereta api. Di jalur ini banyak sekali orang berjualan di bahu-bahu jalanan sehingga saya merasa tertarik untuk mencoba salah satunya.

Di jalur bawah ini juga terdapat “komplek” sekolah, berjejer mulai dari SMKN 1 Buduran, SMKN 2 Buduran, SMKN 3 Buduran (Perkapalan), SMAN 1 Sidoarjo, MAN Sidoarjo. Serta terdapat sebuah stadion sepakbola bernama Jenggolo di ujung persimpangan jalan.

Di kawasan inilah saya berkali-kali mencium bau busuk. Bau busuk tersebut berasal dari sungai yang berada di dekat komplek sekolah tersebut.

Kata istri saya, yang dulu mengenyam pendidikan di MAN Sidoarjo, bau busuk itu sudah ada sejak lama. Bahkan, dulu sempat ada demo warga sebagai bentuk protes atas bau tersebut.

Bau itu akan semakin menyelinap dan menusuk pada malam hari. Apabila terjadi hujan sebelumnya, saya harus siap-siap menahan mual karena baunya semakin menyengat.

Tidak lain dan tidak bukan, bau busuk ini tentu saja merupakan bau dari limbah yang dibuang ke sungai oleh sebuah pabrik. Namun pabrik apa? Saya selalu bertanya-tanya, penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Menelusuri Pencemaran Limbah di Sidoarjo

Dari penelusuran pribadi, saya menemukan dokumen-dokumen yang cukup menarik dan membuka wawasan saya tentang pengelolaan limbah yang menjadi persoalan krusial di Sidoarjo.

Melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2016, Bupati mencoba mengatur tentang tata kelola limbah yang dihasilkan oleh industri. Peraturan ini melingkupi perizinan pengelolaan limbah (aktivitas penyimpanan dan pengumpulan), pembinaan, dan pengawasan.

Jauh sebelum Perbup ini keluar, sejarah panjang kasus polusi dan sumber polutan menjadi kajian yang cukup menarik untuk melihat bagaimana pengelolaan limbah di Sidoarjo.

Sebagai mana yang termuat dalam jurnal Lembaran Sejarah berjudul Doom to Disaster? Industrial Pollution in Sidoarjo 1975–2006 yang disusun oleh Ronal Ridho’I, sejak 1970-an polusi industri di Sidoarjo masih berlangsung hingga sekarang.

Dari jurnal tersebut, terdapat nama PT. Sekar Laut yang berdiri sejak tahun 1976 dan berlokasi di seberang “komplek” sekolahan yang saya paparkan di awal tadi. Jenis polusi dan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sekar Laut meliputi:

  • Polusi air dan udara
  • Limbah cair berbau busuk
  • Pabrik membuang cairan limbah ke sungai Kemambang dan drainase di Desa Pucang
  • Pabrik tidak punya sistem pembuangan limbah
  • Tidak ada cairan pemeriksaan limbah di laboratorium

Data yang dipaparkan oleh Ronal melengkapi dan membuktikan hipotesis saya bahwa polusi pencemaran pada air sungai Kemambang tidak hanya melalui air sungai namun juga melalui udara.

Di samping itu, pada tahun 2017 ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Anak Sidoarjo Setia (Ganass) melakukan aksi protes atas pencemaran limbah yang dibuang ke sungai Kemambang, oleh PT. Sekar Laut. Aksi yang berlangsung di depan Pendopo Wibawa Delta Sidoarjo, Jalan Cokronegoro, ini juga memprotes bau kurang sedap di lokasi tersebut.

Mereka berjalan bersama kurang lebih sejauh 1,5 km menuju pabrik PT. Sekar Laut di Jalan Jenggolo. Mereka juga menutup saluran dengan semen menggunakan satu unit truk molen. Beberapa warga yang melakukan aksi juga sempat ditangkap.

Menurut penuturan warga Desa Kemiri yang juga menjadi koordinator aksi Chamim Putra Ghafoer, bau ini sudah berlangsung puluhan tahun. Mereka khawatir bisa mengganggu kesehatan anak-anaknya.

Namun, pernyataan ini dibantah oleh Wiliam Cung yang menjabat sebagai General Manager PT. Sekar Laut pada saat itu. Berdasarkan penuturannya, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terkait baku mutu air limbah yang dibuang ke sungai. Jika ada masyarakat yang menganggap ada pencemaran limbah, itu pernyataan yang tidak benar.

Tidak hanya terjadi di sungai Kemambang

Pada 20 Januari 2020 pencemaran juga terjadi di sepanjang sungai Desa Sumput Sidoarjo, permukaan sungai dipenuhi oleh busa. Pengambilan sampel air pun dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, Sigit Setyawan.

Penelusuran pun dilakukan muali dari DAM (bendungan) Desa Sumput hingga DAM Dasa Karya Desa Jimbaran Wonoayu, Sidoarjo. Terdapat beberapa industri di sepanjang sungai tersebut.

Pemerintah memberikan ultimatum bila terbukti adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah. Pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sangsi bagi industrinya.

Belum lagi dampak akibat bencana lumpur lapindo yang disebabkan oleh PT. Lapindo Brantas. Dalam jurnal Pembangungan Wilayah dan Kota dengan judul The Impact of Secondary Hazards Risk In Surrounding Mud Disaster Area to The Environment, setidaknya ada beberapa desa yang mendapatkan bahaya sekunder luapan lumpur lapindo.

Desa Glagaharum, Mindi, dan Ketapang mengalami dampak yang cukup signifikan. Perubahan warna, bau, dan rasa air terjadi di sana, bahkan air sumur pun tidak bisa digunakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sana sebagai kebutuhan air bersih.

Sedangkan di Desa Gempolsari dan Pejarakan, dampak terhadap lingkungan pemukiman tidak begitu signifikan dibandingkan tiga desa di atas. Namun, dampak terhadap perekonomian warga begitu terasa.

Karena mayoritas sektor mata pencaharian lama warga terdiri dari buruh, petani, dan petambak, mereka tertimpa dampak tidak langsung. Pertama, hilangnya beberapa pabrik dan industri di daerah tersebut. Kedua, perubahan kualitas air sawah dan tambak yang mempengaruhi hasil produksi mereka. Kondisi inilah yang memaksa mereka untuk mencari mata pencaharian baru.

Padahal dalam dokumen Perbup Nomor 14 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Sidoarjo pada pasal 11, Bupati bisa dengan memberikan sangsi pencabutan izin bila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam izin.

Belum lagi kebijakan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk kontrol pemerintah dan masyarakat terhadap aktivitas industri, di mana ada beberapa kelompok perusahaan. Penjabarannya sebagai berikut:

  • Emas, perusahaan yang mempunyai potensi pencemaran tetapi sudah berhasil menangani limbahnya sampai pada tingkat ‘pembuangan nol’ dan patut dijadikan contoh bagi perusahaan lainnya.
  • Hijau, perusahaan yang sudah dapat mengelola limbahnya lebih dari minimum ambang batas berdasarkan peraturan yang ada.
  • Biru, perusahaan yang sudah cukup memenuhi persyaratan pembuangan limbah.
  • Merah, perusahaan yang sudah berusaha mengolah limbahnya, tetapi belum berhasil memenuhi persyaratan pembuangan limbah.
  • Hitam, perusahaan yang tidak mengolah limbahnya dan menimbulkan pencemaran.

Jika peraturan ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka kejadian-kejadian pencemaran limbah tidak akan terulang di kemudian hari.

Namun, macetnya penegakan hukum ini bisa jadi diakibatkan oleh hubungan politik-ekonomi antara industrialis, pemerintah daerah, dan pusat, sehingga penyelesaian kasus pencemaran limbah di Sidoarjo tidak jelas dan terkatung-katung hingga saat ini. Hubungan tersebut juga memungkinkan terjadinya kesepakatan di bawah meja antara industri dan pemerintah agar mereka terhindar dari sangsi penegakan hukum.

Disadari atau tidak, selama ini masyarakat Sidoarjo dipaksa untuk menikmati udara kotor, berdebu, dan busuk akibat sisa hasil produksi pabrik, merasakan kebisingan mesin-mesin industri, dan — yang paling parah — menggunakan air sungai yang mengandung zat berbahaya bagi kehidupan mereka sehari-hari.

Sidoarjo sendiri secara geografis terletak di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Mas dan Kali Porong. Dengan kondisi ini Sidoarjo mendapatkan julukan Kota Delta, di mana sumber kehidupannya disokong oleh aliran sungai.

Jika sungai yang menjadi identitas Sidoarjo tidak dijaga dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Maka usul saya, jangan lagi Sidoarjo menggunakan istilah Kota Delta sebagai identitasnya.

mm
Currently learning website coding, design, and writing.

Darurat Covid-19, Bekukan Seluruh Aktivitas Tambang

Previous article

Melangkah Menebus Dosa

Next article

You may also like

More in MISUH