PERS RILISREPORTASE

GETOL JATIM Menuntut Pemerintah Membatalkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law

0

Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) menyampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja pada 13 Juli 2020. (dokumentasi GETOL)

Saat siang yang terik di tengah Kota Surabaya, sekitar kurang lebih 70 orang (perwakilan 34 organisasi) mulai memadati Taman Apsari yang berhadap-hadapan langsung dengan Gedung Negara Grahadi. Orang-orang dari lintas elemen organisasi, baik dari serikat buruh, NGO dan elemen lainnya yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur, melakukan pemanasan aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menurut kajian secara mendalam dari gerakan ini akan menimbulkan kekacauan dan pengurangan hingga pemberangusan hak-hak rakyat.

Meski pemerintah pusat yakni eksekutif dan legislatif yaitu DPR RI menganggap RUU yang ditentang ini akan memperbaiki perekonomian Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan perbaikan berangsur (recovery) akibat krisis saat pandemi. Menurut mereka, Omnibus Law akan menarik investasi besar dan kondisi tersebut akan menaikkan perekonomian, dari pendapatan domestik bruto hingga rata-rata serapan tenaga kerja diyakini akan meningkat pesat.

Jokowi pada 28/01/20 sebagaimana diwartakan detikfinance, mengatakan bahwa ia berharap jika ada Omnibus Law maka Indonesia bisa mengambil keputusan yang cepat dan daya saing akan meningkat.

“Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja akan disampaikan. Omnibus law memang belum operate di Indonesia, tapi sudah diterapkan di berbagai negara lain. Harapannya hukum kita jauh lebih sederhana, fleksibel, dan siap berkompetisi,” kelakarnya dalam detikfinance

Hal ini juga diiyakan oleh berbagai kalangan, baik dari level masyarakat sipil hingga akademisi. Seperti ungkapan dari Lukman Hakim dari Universitas 11 Maret, ia mengatakan bahwa RUU ini sangat dibutuhkan untuk menyederhanakan regulasi dan tentunya dapat menarik investor, sebagaimana dalam warta Republika tertanggal 01/07/2020.

Saat ini, siapapun rezimnya atau pemimpinnya pasti harus dan memerlukan penyederhanaan Undang-Undang serta aturan yang ada. Omnibus Law seperti dalam RUU Cipta Kerja ini sangat diperlukan untuk menarik kembali investor,” cetusnya dalam warta Republika

RUU ini memang memiliki relasi yang kuat dengan simplifikasi regulasi, sebab ada faktor yang diambil yakni menciptakan UU yang mengatur seluruh hal, memangkas aturan yang berbelit dan adanya sentralisasi kekuasaan. Tentu kondisi ini merupakan bagian dari deregulasi, seperti yang sayup-sayup tren pada periode 1999 pasca Orde Baru tumbang, sebagai resep mujarab investasi yang dianjurkan oleh IMF dan World Bank.

GETOL JATIM Tegas Menolak RUU Cipta Kerja

Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur menyampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. (Dokumentasi GETOL)

Di tengah-tengah gelombang hantaman Covid-19 yang tak kunjung mereda, DPR RI dan Pemerintah Pusat yang dikomandoi Jokowi tetap saja membahas RUU Cipta Kerja, sebelumnya secara mengejutkan mereka mengesahkan UU Minerba dan masih basah di dalam ingatan RUU PKS ditarik dari Prolegnas.

Hingga adanya kebijakan New (AB) Normal, eksekutif dan legislatif belum melakukan apapun, selain kebijakan yang sifatnya pemanis bibir, merah merona tapi tujuannya tak lain untuk menutupi pecahnya bibir akibat kekurangan vitamin. Kebijakan mereka pun konyol, yang terbaru adalah kalung anti korona dari kementrian pertanian yang sangat anti sains. Belum lagi tidak sinkron pernyataan satu dengan yang lainnya dan masih banyak lagi problem lain.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan pembahasan RUU Cipta Kerja, tentu hal tersebut membuat geram berbagai elemen rakyat. Tertanggal 16 Juli ini akan ada aksi besar berbagai elemen rakyat yang menolak RUU Cipta Kerja. Beberapa serikat yang awalnya bergabung dalam pembahasan RUU ini akhirnya keluar dan kembali menolak adanya aturan ini. Sehingga gelombang perlawanan akan semakin masif.

Di Surabaya sendiri selepas PSBB Surabaya Raya telah resmi berakhir pada 8 Juni 2020. Ada sisa-sisa kepedihan, di mana efek dari pandemi telah membawa beberapa perubahan besar pada berbagai lapisan rakyat. Salah satunya  bagi mereka yang terkena PHK, dirumahkan tanpa adanya kejelasan hingga upah, THR tidak dibayarkan, bahkan pemutusan BPJS sepihak oleh perusahaan dengan dalih perusahaan terdampak karena Covid-19.

Tidak hanya para pekerja yang mengalami dampak dari pandemi ini, tapi dampak dahsyatnya juga dirasakan oleh petani menengah-kecil, buruh tani dan pelaku UMKM yang nilai jual produksinya terus mengalami penurunan.

Semakin lama pandemi ini berlangsung, semakin kompleks pula masalah yang dihadapi oleh rakyat, salah satunya hak untuk mendapatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang terpapar dan masyarakat luas terdampak harus membayar biaya aneka tes yang mahal.

Bayangkan untuk Rapid Test saja setiap orang harus mengeluarkan biaya sebesar 300-400 ribu, belum lagi PCR-SWAB yang menghabiskan dana hingga satu juta rupiah ke atas. Hal inilah yang dirasakan rakyat, kala pandemi berlangsung, di mana sistem kesehatan nasional sangat kacau dan komersil.

Pada pertemuan terpisah saat konferensi persi di depan Gedung Negara Grahadi, perwakilan elemen GETOL JATIM dari LBH Surabaya, Habibus Salihin mengungkapkan, jika dalam kondisi yang serba terbatas di masa pandemi Covid-19, maka peran pemerintah dan DPR dalam mengawasi dan mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat saat ini sangat dibutuhkan.

“Namun hal tersebut diabaikan oleh DPR RI yang mana fungsinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka pun kini telah bertransformasi menjadi Dewan Perwakilan Oligarki, kala lebih mengutamakan kepentingan segelintir elite pemodal yang rakus.” Terang Habibus

Habibus Menambahkan, jika hal tersebut dapat dilihat dari sepak terjang mereka selama ini, di mana lebih mengutamakan membahas dan mengesahkan RUU yang tidak ada hubungannya dengan masalah pandemi Covid-19, daripada keselamatan dan kesejahteraan rakyat kecil.

“Meski mendapat penolakan dari berbagai elemen rakyat, tetapi DPR RI dan pemerintah seakan telah tertutup mata dan telinganya, karena mereka tetap saja melenggang menggelar rapat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.” Tambah Habibus

RUU Cipta Kerja Adalah Cipta Masalah

Menurut GETOL JATIM setelah melalui pembahasan ketat sejak aksi pertama di Bunderan Waru beberapa bulan silam. Sebenarnya konsep Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU CIKER), sejatinya merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan investasi dari pemodal rakus (kapitalisme global/investasi asing) dengan cara-cara yang sama seperti pada masa kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19.

Seperti yang diungkapkan oleh Danis dari GETOL JATIM perwakilan SP DANAMON, bahwa adanya Omnibus Law ini akan mengulangi watak kolonial, di mana tanpa belas kasihan mendapatkan keuntungan untuk golongan mereka dengan memeras tenaga kerja tanpa perlindungan dan memberikan upah murah. Bahkan dengan banyaknya pekerja yang di-PHK maupun dirumahkan tanpa ada kejelasan upah akan menjadi dampak lebih buruk jika RUU Cipta kerja disahkan.

“Hal tersebut menjadi jelas bahwa dengan banyaknya PHK di masa pandemi Covid-19, telah mengiring para pekerja akan adanya penghilangan status pekerja tetap, sehingga statusnya akan menjadi pekerja kontrak atau pekerja tidak tetap, karena adanya sistem fleksibilitas tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan hilangnya upah minimum bagi pekerja karena sistem fleksibilitas tenaga kerja, serta akan hadirnya sistem pengupahan berbasis jam kerja yang cenderung eksploitatif.” Cetus Danis saat konferensi pers.

Tidak hanya itu, RUU Cipta Kerja ini  juga akan menghilangkan hak-hak pekerja perempuan terutama untuk cuti haid, waktu istirahat untuk ibadah, dihilangkannya cuti melahirkan, sehingga meskipun ada larangan pemutusan hubungan kerja terkait hal tersebut, namun banyak peluang yang bisa digunakan pengusaha untuk bertindak tidak adil seperti pemotongan upah.

GETOL JATIM, juga menyatakan bahwa tidak hanya itu, di dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU CIKER) juga akan mengembalikan politik agraria nasional ke zaman kolonial dengan semangat mempermudah pembukaan lahan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pemodal, dan sudah barang tentu UUPA 60 dan reforma agraria hanya akan jadi pajangan saja, sebab akan ditinggalkan dan tidak akan dijalankan.

Sementara itu, Hisyam Ulum dari GETOL JATIM perwakilan WALHI JATIM, mengatakan jima Omnibus Law Cipta Kerja akan menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup, ada dua hal utama yang menjadi pokok masalah dalam RUU Ciker ini.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja ini, ada tendensi untuk mereduksi norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU Cipta Kerja. Dihapusnya unsur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dikhawatirkan mengaburkan pengoperasian ketentuan ini. Belum lagi pada ketentuan Pasal 49 pada UU Kehutanan diubah total, tidak ada kewajiban tanggung jawab korporasi pada khususnya terhadap kebakaran di areal konsesi.

Pada RUU Ciker sendiri diubah hanya sekadar bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Secara umum, seluruh kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

“Tentu ini adalah hal yang paling tidak masuk akal, terkait adanya ruang partisipasi publik yang dihapus. Partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU PPLH 32/2009 untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah juga dihapus.” Tegas Hisyam

GETOL JATIM meyakini, jika RUU ini disahkan, akan banyak ruang hidup rakyat yang dirampas. Belum ada RUU Cikar saja sepanjang kawasan pesisir Selatan Jawa sudah diobral, padahal wilayah itu merupakan kawasan esensial dan sebagai wilayah yang rentan dilanda bencana.

Mulai dari potensi gempa hingga tsunami, tetapi itulah yang terjadi di Tumpang Pitu Banyuwangi hingga Trenggalek yang akan di keruk dan diekploitasi gunungnya untuk diambil mineral berupa emas, sehingga keselamatan rakyat dipertaruhkan dan kerugian negara ditaksir akan semakin tinggi, sehingga beban rakyat pun akan semakin berat.

Omnibus Law ini pantas disebut sebagai RUU Pengundang Bencana, karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan oligarki, yang tujuannya hanyalah akumulasi keuntungan. Sama sekali tidak menaruh adanya ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Poin Tuntutan Aksi GETOL JATIM

GETOL Jawa Timur menyatakan RUU Cipta Kerja mengulangi watak kolonial yang memeras tenaga kerja tanpa perlindungan dan tanpa upah layak. (dokumentasi GETOL)

Gerakan Tolak Omnibus Law Jawa Timur menyatakan sikap pada 13/07/20 agar pemerintah berpihak pada rakyat dan memenuhi tuntutan sebagai berikut:

  1. Dengan tegas menolak semua kluster Omnibus Law yang merugikan rakyat dan menuntut DPR RI menghentikan pembahasannya.
  2. Menuntut tanggung jawab Negara atas PHK yang terjadi selama masa Pandemi ini.
  3. Menuntut tanggung jawab Negara atas banyaknya buruh yang dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji, tidak mendapat THR serta pemutusan BPJS ketenagakerjaan sepihak oleh perusahaan selama masa pandemi.
  4. Menuntut digratiskannya aneka test Covid-19 salah satunya Rapid Test dan biaya perawatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang terdampak.
  5. Penuhi hak-hak tenaga kesehatan, upah dan tunjangan sesuai ketentuan Undang-undang.
  6. Wujudkan sistem kesehatan nasional yang berbasis rakyat, gratis dan bermutu.
  7. Wujudkan pendidikan bervisi kerakyatan, ilmiah demokratis dan gratis.
  8. Batalkan UU Minerba yang akan menghancurkan kehidupan rakyat
  9. Wujudkan Reforma Agraria sejati dan selesaikan konflik agraria

 

*Catatan Kaki, berikut elemen yang tergabung dalam GETOL JATIM:

  1. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
  2. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
  3. Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI)
  4. Konfederasi Serikat Nasional (KSN)
  5. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
  6. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP KSPI)
  7. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP SPSI)
  8. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FARKES Ref KSPI)
  9. Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Multi Industri (FSP PPMI KSPI)
  10. Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI KASBI)
  11. Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (FSBK KASBI)
  12.  Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Federasi KontraS)
  13.  Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI)
  14. Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI KPBI)
  15. Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (KP SPBI)
  16. Federasi Serikat Buruh Readymix Dan Konstrusi (FSBRK KASBI)
  17. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  18. Wadah Asah Solidaritas (WADAS)
  19. Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (JARKOM SP Perbankan)
  20. Serikat Pekerja Danamon (SP Danamon)
  21. Serikat Pekerja Perjuangan Bank Maybank Indonesia (SPPBMI)
  22. Serikat Pekerja Bank Shinhan Indonesia (SPBSI)
  23. Persatuan Pekerja Korban Freeport Indonesia (P2KFI)
  24. Aliansi Badan Ekskutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
  25. Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga (BEM FISIP Unair)
  26. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Airlangga
  27. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
  28. Front Mahasiswa Nasional (FMN)
  29. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Koodinasi Region Jawa Timur
  30. Kader Hijau Muhammadiyah (KHM)
  31. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
  32. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)
  33. Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI)
  34. BARA API
mm
Tim Gugus Tugas Coklektif.com

Revolusi Amerika yang Belum Selesai

Previous article

Sebuah Refleksi: Cerita Perjalanan Mengorganisir Komunitas (Seri Kedua)

Next article

You may also like

More in PERS RILIS