ANALISAngendas

Geger Pagebluk dan Gagap Rupa Pemegang Kekuasaan

0

Karya @Cannabinoise.151

Merebaknya kasus kesehatan baru ini menyita duka mendalam bagi dunia, termasuk Indonesia. Penyebabnya Novel Coronavirus Disease jenis baru subtipe Covid-19. Korban jiwa akibat penyakit tersebut tidak terbendung, hingga ditetapkan status darurat oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global. Penyakit ini pertama kali menjangkit penduduk Wuhan di China. Penularannya melalui kontak secara langsung oleh penderita, yakni berasal hewan liar (diduga kelelawar dan ular) terduga membawa Coronavirus ke manusia.

Manusia yang tertular menjadi suspect, kemudian menularkan ke manusia lain. Cara kerja Coronavirus begitu cepat, yakni menyerang dan menginfeksi sistem pernafasan manusia, menyebabkan gangguan pneumonia kronis, hingga menimbulkan kematian. Penderita mengalami gejala ringan sampai berat selama 14 hari selama masa inkubasi virus dalam tubuh. Tergantung tingkat kesehatan juga antibodi tubuh.

Selisik Pagebluk di  Indonesia

Selain Covid-19, Indonesia pernah dilanda berberapa pandemi serupa. Rekam sejarah medis mencatat berberapa pandemi, atau dikenal “Pagebluk” oleh orang Jawa, menimbulkan terengutnya banyak nyawa. Kebanyakan, pandemi tersebut tergolong ke dalam wabah penyakit gangguan sistem pernafasan, seperti Flu Spanyol, Flu Burung (H5N1), Flu Babi (H1N1), dan Sindrom Pernafasan Akut (SARS), termasuk jenis subtipe virus influenza bersifat patogen (dapat menular ke manusia).

Flu Spanyol merupakan pagebluk influenza luar biasa di dunia pada satu abad silam, dan terjadi relatif singkat. Pada tahun 1918-1919, tercatat telah merenggut nyawa sekitar 21 juta, atau 2% dari total jumlah populasi manusia. Menurut catatan Pemerintah Hindia Belanda, pagebluk ini terbawa ke Indonesia pada pertengahan tahun 1918, diketahui melalui rutinitas jalur perdagangan laut. Diduga kuat sejumlah penumpang dari Malaysia dan Singapura menjadi agen pertama penyebaran virus ini, saat kapal telah melintasi dan menapaki wilayah Sumatra Utara, Makasar dan Probolinggo. Flu Spanyol begitu mengganas, cepat menular melalui udara. Sebagian besar pandemi ini menyebar di kota-kota besar Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan pulau kecil disekitarnya (Dikutip Revando Lie, Historia.id). Di Surabaya tahun 1918-1919, angka kematian penduduk tertinggi terjadi akibat pagebluk Flu Spanyol, bersamaan penyakit menular lainnya seperti kolera, cacar dan pes (Basundoro 2008, 38).

Pada tahun 2003, Indonesia digemparkan dengan merebaknya flu burung atau Virus Influenza A subtipe H5N1. Penularannya disebabkan transmisi penyakit unggas berpatogen ke manusia. Flu burung menyebabkan penderita mengalami beberapa gangguan, seperti flu berat, komplikasi pneumonia dan radang selaput otak. Data statistik WHO tahun 2003-2009 menunjukan, dari total 468 kasus dengan 282 jumlah kematian di seluruh dunia, tercatat 162 kasus dengan 134 jumlah kematian terjadi di Indonesia. Kejadian ini memvonis Indonesia sebagai negara dengan jumlah kematian tertinggi akibat virus flu burung (WHO H5N1 Human Cumulative Table Archives, 10/12/13). Dilansir di BBC News (18/03/12), sejak tahun 2003 ada 186 kasus penularan flu burung pada masyarakat di Indonesia, hampir 80% merenggut nyawa.

Wabah flu burung belum juga usai, di tahun sama muncul sejenis penyakit influenza misterius dikenal dengan Sindrom Pernafasan Akut atau sering disebut sebagai SARS. Data statistik WHO tanggal 31 Juli 2003 menunjukan, total kasus orang terinfeksi SARS mencapai 8098 orang, 774 di antaranya merenggut nyawa. Seperti dilansir Harian Kompas (06/04/20), pada bulan April 2003, pemerintah Indonesia mengumumkan ada 3 pasien yang diduga terjangkit SARS. Dua di antaranya terduga SARS (WHO Summary of Probable SARS cases with onset of Illness from 1 November 2002 to 31 July 2003).

Wabah Virus influenza subtipe H1N1, atau dikenal flu babi, atau Swine Flu muncul pada tahun 2009 di dataran Meksiko, merebak ke seluruh penjuru dunia dalam kurun tahun 2009-2010. Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC), flu babi menginfeksi sekitar 274.304 dari jumlah populasi dunia dan sekitar 12.468 meninggal duni. Seperti yang dilansir oleh VOI (05/02/20), pada tahun yang sama Indonesia juga terjangkit flu babi. Di dalam kasus flu babi ditemukan sebanyak 812 kasus dan 3 orang meninggal dunia.

 Rakyat Miskin, Si Biang Keladi Pagebluk

Mayoritas yang terinfeksi pagebluk flu Spanyol di Indonesia berasal dari penduduk beretnis Tionghoa dan Bumiputera (Dikutip Revando Lie, Historia.id). Di Surabaya, peristiwa mengerikan ini menimbulkan pemandangan kontras antar kedua etnis. Etnis Belanda, dikenal serba kaya mengisi ruang pemukiman elit, dan etnis Bumiputera yang miskin mayoritas kehidupannya mengisi ruang partikelir. Berdirinya permukiman Bumiputera di atas tanah partikelir, sebagian besar kondisi tanahnya lembab dan becek, rupanya memunculkan stigma dan stereotip buruk dari  etnis Belanda. Orang-orang Belanda beranggapan, penghuni perkampungan di tanah partikelir dituding sebagai biang keladi atas penyebaran berbagai penyakit di Surabaya. (Basundoro 2013, 159-161).

Purnawan Basundoro dalam bukunya berjudul Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an menjelaskan, selama kontras yang terjadi antara orang-orang Belanda dan Bumiputera atas permasalahan kesehatan, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk bertindak. Ironisnya, tindakan tersebut tidak memihak kepada rakyat miskin. Rakyat miskin beserta permukimannya justru dituduh, Pertama sebagai bagian yang merusak tatanan ruang kota. Kedua sebagai sumber penyakit (Basundoro 2013, 309).

Baru-baru ini, pernyataan serupa juga sempat diungakapkan oleh pemerintahan, terkait munculnya persepsi masalah penyebaran pandemi merenggut banyak korban jiwa. Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus Cocid-19 (27/03/20) dalam video konferensi publik yang beredar, ia jelas mengatakan:

“Agar si kaya dan si miskin saling bekerja sama agar tidak menularkan penyakit. Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi kaya agar tidak menularkan penyakitnya, ini menjadi kerja sama yang penting.”

Mirisnya, pemikiran kolonial seakan-akan terulang kembali di masa kini, terlebih dalam menyikapi kasus pandemi yang kini sedang terjadi. Pemahaman sempit terkait kemiskinan sebagai “empunya” sumber penyakit akan terus direduksi, selaras dibalurnya kepentingan si pemangku kebijakan. Kondisi tatanan sosial kini akan semakin terjebak pada lingkaran setan yang tak berujung, di mana kesenjangan semakin diperluas. Stigmasi si kaya akan selalu menjustifikasi si rakyat miskin sebagai biang keladi atas keburukan yang terjadi sebagai suatu pembenaran, yakni ketertutupan atas buruknya tindakan pemerintah dalam menekan tingginya angka korban pandemi. Permasalahan pandemi, terutama kasus persebaran Covid-19 tidak bisa dipandang dalam satu sisi. Melainkan faktor multidimensional yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan tersebut.

Kilas-Balik Pemerintah dan Narasi Buruk Antisipasi Pagebluk

Sikap Asosiasi Dokter Batavia sempat menyepelehkan dan memberikan kesimpulan pagebluk flu Spanyol tidak berbahaya dibanding dengan flu pada umumnya. Sikap tersebut membuat kendornya pengawasan pagebluk flu Spanyol yang membuat geger dunia kala itu. Begitupula Burgerlijken Geneeskundigen Dienst (Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda), bahkan sempat salah kaprah memvonis dalam penanganan serangan flu Spanyol sebagai penyakit kolera. Kefatalan ini diperparah dengan pelonjakan jumlah korban jiwa dan angka kematian kian tinggi. Imbasnya membuat pemerintah Hindia Belanda dan tenaga kesehatan dibuat kalang-kabut menangani pagebluk flu Spanyol. Sarana kesehatan seperti rumah sakitpun dibanjiri pasien. Tidak ada upaya yang jelas dilakukan untuk mencegah penyebaran flu Spanyol (Tirto.Id, 17/03/20).

Surabaya menjadi salah satu kota dengan prosentase kematian tertinggi di Indonesia akibar flu spanyol ini. Berberapa perusahaan di Surabaya terpaksa mengurangi produksi karena sebagian pekerja terjangkit flu Spanyol. Dr.Deggeler saking frustasinya dalam rapat regional di Rembang, menyatakan tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit ini selain amal baik seseorang. Masalah pagebluk flu Spanyol kian diperuncing dengan kenaikan tarif berobat oleh dokter-dokter di Surabaya.(Dikutip: Revando Lie, Historia.id).

Purnawan mengatakan, pemerintah Gemeente Surabaya menerapkan suatu kebijakan, terutama untuk menekan prosentase kematian terbesar di kota akibat terjangkitnya pandemi dan penyakit menular lainnya. Salah satunya melakukan perbaikan kampung dengan proyek Kampongverbetering. Sasaran utama proyek ini adalah permukiman Bumiputera yang selama ini dituduh sebagai biang keladi berbagai penyakit menular di Surabaya. Program yang digalakkan dalam bentuk proyek perbaikan kampung di perkotaan, nyatanya tidak dirancang untuk membebaskan rakyat miskin dari kemisikinan dan kekumuhan. Namun, mempresentasikan ketakutan yang luar biasa orang-orang Belanda dan Eropa di perkotaan, karena ancaman merebaknya berbagai macam penyakit tropis (Basundoro 2013, 42-309).

Seolah tidak belajar dari kasus flu Spanyol seabad yang lalu, Pemerintah seolah-olah mengulang pola peristiwa serupa. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) sempat percaya diri, berulangkali melontarkan pernyataan jika kasus infeksi coronavirus tidak ditemukan, sebelum Indonesia dinyatakan positif terjangkit wabah Covid-19.

Pemerintah saat itu bersikap tak acuh, bahkan sempat berkukuh menantang prediksi Universitas Harvard, perihal masuknya Covid-19 ke Indonesia. Penelitian dari Harvard menuding perkara terkait belum ditemukannya kasus positif Covid-19 di Indonesia, disinyalir sebagai akibat dari belum mampunya institusi terkait dalam mendeteksi keberadaan virus tersebut (Dikutip dari CNN Indonesia, 11/02/20). Bahkan saat itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan menjawab nihilnya kasus Covid-19 ialah berkat kekuatan do’a masyarakat (Dikutip dari Suara.Com, 11/02/20).

Pernyataan sikap pemerintah yang diwakili Kementrian Kesehatan dinilai ganjil, sebab cepatnya penyebaran Covid-19 sudah menjangkit di berberapa negara tetangga. Bahkan, sejak muncul dua kasus positif Covid-19, Menkes juga pernah beranggapan, wabah flu yang biasa terjadi lebih berbahaya daripada wabah pandemi tersebut, senada dengan jawaban Asosiasi Dokter Batavia ketika menyikapi kasus flu Spanyol. Menkes juga meganggap bahwa kepanikan berlebihan masyarakat dalam menyikapi Covid-19, telah memicu kepanikan massal (Dikutip dari Detik.news, 02/03/20).

Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia secara simultan bisa jadi senjata makan tuan Pemerintahan. Menurut Direktur Center Media (LP3ES) Wijayanto, per 1 Januari – 5 April 2020, diketemukan 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan pemerintah soal kasus Covid-19. Pernyataan yang mengentengkan disertai kebijakan yang tidak sesuai, menjadi salah satu penyebab tidak jelasnya penanganan pandemi ini, implikasinya semakin susah mendeteksi secara dini, sehingga penyebarannya semakin meluas. Sebagaimana yang dilansir Tirto.id (31/03/20), wabah Covid-19 per-31 Maret 2020 mencapai 1.528 kasus dengan rincian 136 merenggut nyawa, dan 81 dinyatakan sembuh. Itupun data hasil dari identifikasi orang-orang yang melakukan check-up di rumah sakit, yang tidak?

Membludaknya korban jiwa akibat wabah Covid-19, nyatanya tidak berhasil memukul wajah gagap Pemerintah. Ironisnya, langkah kebijakan yang diambil justru menjadi titik terberat  rakyatnya. Kukuhnya pemerintah tidak melakukan lockdown atau karantina segaimana UU Karantina, disebabkan oleh penilaian pemerintah yang menyatakan kebijakan tersebut tidak efektif. Dampaknya di sisi medis dengan berujung gagalnya penekanan angka penyebaran Covid-19. Ketersediaan akses tes  kesehatan yang masih kurang, berbanding lurus dengan besaran jumlah masyarakat yang dites, hingga persoalan ketertutupan tingkat kebaruan dan keseriusan dalam penyelesaian persoalan, membuat tidak transparansinya jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Perkara ini pun berakibat pada tidak teridentifikasinya orang yang positif, juga memperlambat penanganan dan tingkat kesembuhan penderita. Kepanikan massal atas Covid-19 diperuncing dengan aksi “panic buying” yang dilakukan oleh masyarakat (CNBC Indonesia, 20/03/20). Selain itu muncul keresahan hebat di masyarakat, dengan adanya aksi saling tuduh-menuduh secara horizontal, hingga pegucilan etnis terentu sebagai biang keladi Covid-19, bahkan lebih lanjut terjadi pengusiran hingga penolakan pemakaman. Susahnya akses dalam pemerikasaan  Covid-19 di rumah sakit, membuat masyarakat mengurungkan niatnya untuk memerikaskan gejala secara dini. Miskoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, juga semakin memperumit alur penanganan, hingga berimplikasi pada diskresi pemerintah daerah, dengan menerapkan sistem lockdown atau karantina wilayah sendiri-sendiri, sebab dinilai efektif dalam menghambat sebaran pandemi.

Seruan aksi “diam diri” di rumah ramai dicuitkan pemerintah di media sosial bertagar #DirumahAja atau #SocialDistancing. Tagar ini menjadi simbol dari representasi peralihan pola sistem kerja, semula bergerak di ruang publik, kini bergeser pada ruang privat. Pekerja tidak harus repot-repot pergi ke kantor hanya untuk sekedar bekerja, melainkan kewajiban kerja di kantor dapat dikerjakan di ruang privat. Corak ini merupakan cerminan dari pola kerja industri 4.0. Tetapi kondisi tersebut hanya dirasakan sebagian orang, pekerja di sektor produksi dan sektor informal tidak berlaku demikian, mereka tetap di luar dan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup.

Tidak jelasnya penerapan social distancing atau lebih tepatnya phsycal distancing, hingga persoalan lockdown atau karantina wilayah, seperti adanya tindakan merumahkan pekerja, telah menimbulkan dampak multidimesional, seperti pemutusan hubungan kerja ekonomi sementara, PHK massal pekerja oleh perusahaan tempat mereka bekerja secara sepihak, hingga terhimpitnya masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal. Terutama, meruginya pekerja sektor informal, sehingga mereka lebih sulit memenuhi kebutuhan hidup di tengah kepungan Covid-19. Ketimpangan semakin nyata, jika kita berkaca pada konteks kemakmuran hidup, yang justru dirasakan oleh para pemegang hak istimewa yang santai dan menikmati materinya dengan fasilitas huni yang mewah, makanan higenis dan akses kesehatan utama sekeluarga, tanpa bingung kehabisan rupiah.

Mari Merefleksikan Diri

Persoalan Covid-19 di Indonesia harusnya menjadi tanggung jawab utama Pemerintah, bersama-sama dengan rakyat dalam mengentaskan penyakit Covid-19, daripada mengedepankan ego sektoral elite.Seharusnya pemerintah mendengarkan rakyatnya, dan mulai berkolaborasi sebagaimana di negara-negara di eropa atau seperti di Korea hingga Taiwan. Bukannya di tengah-tengah keterpurukan rakyat yang disebabkan oleh pandemi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah melakukan tindakan yang anti rakyat. Memanfaatkan peluang untuk gelar agenda paripurna yang tidak bersandar dari suara rakyat. Yakni percepatan pembahasan rancangan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja yang justru sangat mengancam nasib para pekerja hingga lingkungan hidup (Dikutip dari CNN Indonesia, 02/04/20).

Pemerintah wajib merancang ulang program sosialnya, seperti pemerataan edukasi dan akses kesehatan masyarakat yang dapat dijangkau semua kalangan. Keterbukaan dan kesigapan dalam hal antisipasi cepat, usaha pemenuhan kebutuhan pokok pada masa krisis bagi yang kurang mampu, ketersediaan akses informasi terbuka terkait penyakit Covid-19, sesungguhnya dapat menjauhkan masyarakat dari kepanikan Covid-19, dan aksi saling tuduh menuduh.

Jangan jadikan Covid-19 sebagai bahan gurauan lagi, mengingat pemerintah kali ini enggan belajar dari peristiwa sebelumnya, seperti merebaknya flu Spanyol yang menewaskan 1.5 juta jiwa, tanpa adanya tindakan yang jelas dari pemerintah kolonial kala itu. Hingga data yang menyebutkan jika Indonesia divonis sebagai negara dengan jumlah kematian tertinggi akibat flu burung. Belum lagi teror kasus dengue atau demam berdarah juga per-April 2020 sebanyak 39.876 jiwa korban, sekitar 258 orag meninggal dunia, juga menjadi sesuatu yang harus diatasi juga ditengah kisruhnya Covid-19 (TribunBatam, 07/04/20). Sudah siapkah pemerintah? Semoga belajar dan kembali ke filosofi dasar republik ini yakni permusyawaratan dan gotong royong.

 

mm
Kolektor Arsip amatiran dan mencintai arsip dengan sepenuh hati.

    Pungguk Merindu Bulan

    Previous article

    Bersolidaritas Menghadapi Pandemi: Secuil Kisah dari Kelompok Rentan

    Next article

    You may also like

    More in ANALISA