Uncategorized

“Etalase” Kapitalis di Balik Istana

0

Ilustrasi oleh AnonyMOUSE

Di masa penjajahan, kala Soekarno memimpin bangsa Indonesia merebut kemerdekaan sempat Ia katakan, bahwa hanya 10 orang pemuda yang dibutuhkanNya untuk mengguncang dunia. Lantas ungkapan Bung Karno menuai kenyataan disaat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan di tahun 1945. Fakta membuktikan, jika inisiator dari gerakan menuju proklamsi  kemerdekaan didominasi oleh para pemuda di zaman itu. Hal demikian berlanjut  hingga 1998, manakala rezim otoriter di era orde baru yang dipimpin (diktator) Soeharto berhasil diruntuhkan berkat suara dan gerakan dari para pemuda, para aktivis mahasiswa se-Indonesia.

Seiring dekade berganti, generasi muda selalu memiliki peran strategis dan multisektor dengan keahlian yang berbeda, akan tetapi, bentuk perhatian dan dedikasi terdahap Indonesia tak pernah mendua. Generasi milenial menyebutnya “anti PHP (Pemberi Harapan Palsu)”. Meski publik mengetahui, kebiasaan PHP cenderung dari para politisi (generasi tua) dengan mengumbar 1001 janji tanpa ada satu pun yang terealisasi. Lantas, bagaimana bilah PHP ini merujuk kepada generasi muda zaman ini yang telah “terperangkap” dalam ruang pemangku kebijakan, yang notabene mereka dibawah kendali penguasa dengan sistem oligarki.

Sebagaimana yang dialami oleh para staf khusus (stafsus) milenial bentukan Presiden Jokowi di periode ke-2. Kini tersisa lima 5 dari 7 stafsus milenial, dikarenakan dua diantaranya (Belva dan Andi Taufan) melakukan “kecerobohan” sehingga telah mengundurkan diri. Apakah mereka yang tersisa akan tetap setia menjadi “teman curhat” disaat Pak Jokowi lagi galau? Tanpa ada unek-unek? Ataukah, lambat laun akan mengikuti jejak sahabat mereka?

Embrio KKN

Staf Khusus Presiden mendapat sorotan publik. Tingkahnya disinyalir membawa konflik kepentingan dan dianggap mempermalukan lingkaran Istana. Guspardi Gaus (Anggota Komisi II DPR mengatakan, tingkah dua staf khusus presiden sudah tak terpuji lagi. Semestinya mereka sebagai pembantu itu harus memberi masukan kepada presiden dalam mengambil setiap kebijakan. Bukan malah mencari celah untuk kepentingan pribadi (JawaPos.com, 17/04/2020).

Hal tersebut berangkat dari kegaduhan yang ditimbulkan oleh (mantan) stafsus milenial presiden Joko Widodo. Mereka adalah Belva Devara dan Andi Taufan. Belva Devara (CEO Ruang Guru) dinilai memiliki konflik kepentingan karena platform digital miliknya menjadi bagian dari pelatihan online Kartu Prakerja.

Perlu diketahui, negara menganggarkan 5,6 triliun dari total 20 triliun untuk kebutuhan pelatihan daring. Setiap pendaftar yang lolos seleksi pra kerja akan mendapatkan insentif 1 juta rupiah melalui e-wallet untuk belanja pelatihan. Di media sosial sempat beredar data pengguna program pelatihan yang ditengarai berasal dari Kemenko Perekonomian. Dari total 456.265 penerima Prakerja gelombang I dan II, sebanyak 231.975 peserta telah membeli pelatihan daring. Total nilai transaksinya mencapai Rp 120 miliar dengan harga rata-rata per transaksi Rp 520 ribu.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan data itu menunjukkan Ruangguru paling diuntungkan dengan adanya program Kartu Prakerja. Dia menghitung, dengan asumsi 20 persen komisi dari Rp 5,6 triliun, maka ada Rp 1,12 triliun yang akan masuk ke provider. Jika dari Rp 1,21 triliun sebanyak 68,9 persennya masuk ke Ruangguru, maka di akhir pelaksanaan program Prakerja keuntungan mereka bisa mencapai Rp 771 miliar. “Dari awal sudah bisa ditebak ada yang ganjil dalam proses kerja sama platform Kartu Prakerja,” kata Bhima kepada Tempo.

            Sedangkan, Andi Taufan Garuda Putra (CEO PT Amartha Mikro Fintek) melakukan blunder dengan konteks serupa (vested interest), walau akhirnya aksi tersebut terbongkar dan menuai kontroversi. Kecerobohan yang dilakukan oleh Andi disaat Ia menuliskan surat yang ditujukan kepada para camat se-Indonesia. Surat tersebut nyatanya berkop sekretariat kabinet. Isinya, adalah meminta kerja sama anatara perusahaannya dengan Relawan Desa Lawan Covid-19 dibawah naungan Kemendes-PDT. Kejadian tersebut bisa dikatakan “konyol”. Mengapa surat tersebut tidak dirujuk langsung melalui perusahaan miliknya dan gunakan kop perusahaan? Apakah ada sesuatu yang menukik nurani pria lulusan Universitas Harvard itu, sehingga jalan pintas digunakan? Apalagi saat itu Andi berstasus sebagai stafsus presiden, tentu ada prosedurnya. Karena yang dilakukan oleh Andi menunjukan kekacauan administrasi dalam Istana Kepresidenan.

Publik berterima kasih atas langkah yang ditempuh oleh Andi dan Belva, yakni mengundurkan diri sebagai stafsus presiden. Namun apakah tak ada sanksi yang diberi alih-alih pengunduran diri? Karena perbuatan tersebut telah mencederai institusi negara. Mereka telah melanggar good governance. Apalagi perbuatan dari kedua mantan stafsus itu bisa merujuk pada “indikasi maladministrasi”  dengan menyalahi prosedur birokrasi. Inilah yang mesti ditelaah.

Semoga masyakat tidak megeneralisasi kelakuan mereka dengan para stafus milenial yang tersisa. Dan tentu ini sangat memalukan, jika lembaga negara menjadi tempat generasi milenial belajar tentang kebijakan koruptif. Bagaiamana jadinya, bila lembaga negara dicap sebagai laboratorium yang memproduksi embrio Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) bagi generasi yang akan datang.

Etalase Istana

Presiden Jokowi menunjuk staf milenial bukan tanpa alasan, mereka punya rekam jejak sukses pada sektor kewirausahaan (entrepreunership) dengan usia yang terbilang sangat muda. Tentu kita mengakui prestasi mereka. Namun, belum tentu prestasi mereka mampu menjawab dan menjamin keperluan Pak Jokowi, dengan merujuk pada basic ilmu mereka saja — bisnis. Pengalaman berkecimpung di lingkup pemerintahan ataupun sebagai dosen pun belum terafiliasi. Namun ketika mereka terlibat dalam proyek pemerintahan terlepas ikut serta atau tidak dalam pengambilan kebijakan, dengan sendirinya mereka ikut terlibat dalam konflik kepentingan.

Disamping itu juga, para stafsus tersebut tampak seperti etalase yang berjejer menghiasi tembok istana. Aktivitas atau agenda kerja mereka pun sudah ditentukan oleh presiden. Tugas tersebut hanya membantu merumuskan konsep kartu prakerja dan penanaman ideologi Pancasila. Menurut Aminuddin Ma’aruf, salah seorang Staf Khusus Milenial, kewenangan staf khusus ini sekadar memberi masukan atau gagasan inovatif dalam mendukung program-program pemerintah. Lebih lanjut, kata Aminudin, staf khusus ini tidak akan ikut mengeksekusi program tersebut.

Tanpa wewenang khusus untuk mengambil keputusan, penunjukkan tujuh staf khusus milenial tersebut terlihat sebagai upaya pencitraan Jokowi agar terlihat dekat dengan kaum milenial. Sekalipun banyak gagasan yang dibisikkan ke telinga presiden, gagasan tersebut akan berakhir sebagai angin lalu saja.

Perlu diketahui, staf khusus milenial dibayar 51 juta per bulan sudah termasuk gaji,  tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 144/2015 tentang besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten.

Untuk mendayagunakan anggaran negara dimasa krisis seperti sekarang, daripada membayar staf milenial khusus (yang jelas-jelas sudah memimpin start-up), bukankah lebih baik untuk membayar tenaga ahli dan medis untuk menanggulangi pandemi? Sebagaimana  pernyataan Andre Rosiade, anggota DPR; “Alangkah tepatnya saran kepada Presiden stafsus milenial ini dibubarkan saja lalu gaji gaji mereka, anggaran yang dipersiapkan untuk staf khusus milenial ini di geser dan dipakai untuk pengananan Covid-19,”

Pendapat yang sama juga disampaikan Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara) ketika memberi tanggapan kepada media Kumparan, “Saran saya sebenarnya adalah ya, Pak Jokowi bubarkan saja staf khusus itu, enggak usah malu.” Lebih lanjut, Refly menjelaskan, “kita ini bahayanya adalah mengangkat orang yang dewasa di satu sisi, dia pandai karena pendidikannya bagus kemudian dia juga intepreneur, tapi dia belum dewasa dalam bertata negara.”

Staf khusus melenial presiden seharusnya menjadi contoh baik dan cahaya moral bagi banyak orang, khususnya generasi milenial saat ini.

Yang kita harapkan adalah relawan yang bahu membahu melawan corona, bukan markona (Makelar Kasus Corona).

mm
Mahasiswa Peternakan, Undana & Aktivis PMKRI Cabang Kupang.

    Hambatan Sekolah dari Rumah dan Pentingnya Literasi Bagi Anak

    Previous article

    Curahan Hati: Pendidikan yang Ruwet Selama Pandemi COVID-19

    Next article

    You may also like