ANALISA

Dinasti Politik di Indonesia dan Filipina

0

Sorurce: https://positivelypassive.wordpress.com/2015/03/12/political-dynasties-the-families-are-here-to-stay/

Pada sesi ini gugus tugas redaksi Coklektif.com akan mencoba membagikan tulisan-tulisan berkaitan dengan dinasti politik, sebagai sebuah pengetahuan, bahwa demokrasi kita tengah terancam oleh gerak politik patrimonialisme yang tentu secara materil berhubungan erat dengan oligarki

Indonesia dan Filipina, merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, keduanya tengah menghadapi ancaman yang signifikan terhadap semangat sistem politik mereka, yakni kebangkitan dinasti politik.

Di kedua negara tersebut, dinasti bertahan karena keluarga menggunakan jaringan patronase, kekayaa, dan- dalam beberapa kasus, (menggunakan) kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan.

Sejak era pemerintahan kolonial Amerika (1899–1946), dinasti politik telah mengakar dalam politik Filipina, dan politisi dinasti kembali ke jalur kampanye untuk melindungi wilayah atau untuk merebut kembali posisi lama, dalam jajak pendapat jangka menengah mendatang.

Empat belas kandidat untuk senat tahun ini memiliki silsilah politik yang sempurna , beberapa dari mereka adalah kerabat dari para pemimpin tertimggi negara saat ini. Masalahnya adalah endemik (hanya terjadi) di Filipina, sekitar 70 persen anggota Kongres Filipina berasal dari dinasti politik.

Meskipun dinasti politik belum lazim di Indonesia, munculnya dinasti politik dalam beberapa pemilihan daerah (PILKADA) dapat menjadi ‘normal baru,’ mengancam negara demokrasi yang masih muda.

Sejak diperkenalkannya pemilihan langsung kepala daerah (PILKADA) pada 2005, banyak keluarga politik telah berusaha membangun dinasti politik di level regional, seperti Ratu Atut Choisyiah di Banten, Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, dan Sjachroedin di Lampung. Beberapa dari mereka memiliki garis keturunan politik yang meluas ke rezim Orde Baru (1966-1998), meskipun kebijakan sentralisasi Suharto mencegah transfer kekuasaan langsung antar anggota keluarga.

Jadi mengapa dinasti bertahan di Indonesia dan Filipina? Faktor kuncinya adalah kelemahan sistem partai politik. Dinasti politik adalah blok bangunan politik di Filipina. Partai-partai politik besar seperti LIberal Party yang tengah berkuasa, United National Alliance dan Nacionalista Party hanya ada melalui aliansi yang dibangun di antara keluarga-keluarga politik yang kuat.

Para pemimpin partai dan kandidat untuk jabatan publik direkrut bukan melalui proses seleksi yang kaku di dalam partai politik, melainkan melalui jaringan kekerabatan tradisional. Demikian pula, di Indonesia, keluarga politik dapat dengan mudah menangkap organisasi struktural dari cabang partai politik di wilayah tersebut atau menggunakan politik uang untuk mendapatkan dukungan partai. Tidak mengherankan jika kerabat pejabat lokal yang berkuasa terpilih sebagai kandidat partai politik meskipun memiliki rekam jejak yang patut dipertanyakan.

Tetapi patronase tidak sepenuhnya menjelaskan masalah. Di Filipina, klan politik bahkan menggunakan tentara swasta (bayaran) untuk mengintimidasi atau melumpuhkan rivalnya (persaingan antar dinasti). Masih ada setidaknya 85 kelompok bersenjata swasta di seluruh negeri (Filipina). Meskipun penggunaan pasukan keamanan swasta di Indonesia tidak seluas di Filipina, di beberapa daerah seperti Banten, pihak-pihak telah menggunakan jawara (ahli seni bela diri atau silat) sebagai instrumen yang kuat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih.

Alasan ketiga adalah biaya yang dibutuhkan untuk jabatan publik. Di Filipina, keluarga-keluarga politik yang makmur memiliki akses ke mesin-mesin politik raksasa dan sumber daya pemerintahan, yang memberikan mereka keunggulan dalam jajak pendapat lokal dan nasional. Demikian juga, selama pemilihan umum regional di Indonesia, pejabat petahana sering memobilisasi pegawai negeri secara ilegal dan menghadiahi atau menghukum pejabat pemerintah daerah berdasarkan keberpihakan, hal ini tentu melanggar undang-undang pemilu negara.

Dan akhirnya, pada negara di mana silsilah politik merupakan aset politik yang penting, orang Filipina cenderung memilih ‘nama (merek/simbol) terpercaya’ – seperti keturunan keluarga terkenal. Klan Presiden Filipina Benigno Aquino misalnya, telah menghasilkan dua presiden dan lima senator sejak 1928.

Dengan cara yang sama, di Indonesia keluarga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, putri Sukarno presiden pertama di negara itu, tetap menjadi perlengkapan dalam politik nasional. Di tingkat lokal, banyak pemilih Indonesia masih terjebak dalam pola pikir ‘demokrasi personalistik’ yang selalu memunculkan dinasti ‘populer’ di beberapa daerah.

Dalam keadaan ini, reformasi berada pada posisi yang sulit. Konstitusi Filipina secara resmi melarang dinasti politik, tetapi Mahkamah Agung menyerahkannya kepada Kongres untuk mengeluarkan undang-undang yang berlaku. RUU ini secara efektif telah ditempatkan di belakang kompor karena kurangnya dukungan dari banyak legislator yang di dalamnya termasuk keluarga politik. Jalan dari RUU Reformasi Partai Politik, yang bertujuan untuk memperkuat partai politik, juga tidak pasti. Sementara itu, otoritas pemerintah belum membubarkan semua tentara swasta yang tersisa sebelum didakannya jajak pendapat jangka menengah.

Di Indonesia, ketentuan anti-dinasti yang diusulkan pemerintah dalam RUU Pilkada masih baru akan dibahas. Beberapa anggota parlemen telah menyuarakan keprihatinan tentang proposal tersebut, mengklaim itu akan melanggar hak untuk mencalonkan diri pada jabatan publik dan dapat ditantang di Mahkamah Konstitusi.

Dalam kasus apa pun, klausa tersebut tidak membahas alasan mendasar untuk masalah seperti sistem partai yang lemah dan implementasi undang-undang pemilu. Dinasti politik di Indonesia belum ada di mana-mana seperti di Filipina, sehingga masih mungkin bagi Indonesia untuk menghindari jalan kacau yang diambil oleh demokrasi Filipina. Baik legislasi anti-dinasti maupun peningkatan sistem partai politik tidak akan menjadi peluru perak bagi proliferasi (pengembangbiakan) klan politik. Pemilih juga harus memeriksa platform (program partai) dan rekam jejak kandidat, bukan nama keluarga mereka. Mengubah pola pikir pemilih akan menjadi langkah terakhir dalam reformasi.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di eastasianforum.org dengan judul Political dynasties in Indonesia and the Philippines pada 13 Februari 2013, dipublikasian ulang dengan tujuan penyebaran pengetahuan

Julius Cesar I. Trajano &  Yoes C. Kenawas
Saat tulisan ini diproduksi keduanya merupakan peneliti di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore.

    Kata Adalah Senjata: Ricardo Flores Magón

    Previous article

    Menyulut Api Literasi di Tengah Pandemi

    Next article

    You may also like

    More in ANALISA