MISUHngendas

Curahan Hati: Pendidikan yang Ruwet Selama Pandemi COVID-19

0

Diolah oleh Senjamelawan

Masih di bulan Mei, belum lama kita memperingati momentum hari pendidikan nasional, dan kemarin kita dengan heroik merayakan hari kebangkitan nasional. Namun ada yang berbeda dalam peringatan hari pendidikan nasional tahun ini. Jika di tahun-tahun sebelumnya kita memperingati hari pendidikan nasional dengan tetap masuk sekolah ataupun kuliah, saat ini kita bersekolah dan berkuliah di rumah saja, dengan menggunakan media online sebagai alternatif yang disediakan oleh beberapa sekolah maupun perguruan tinggi, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang sedang bertamasya di negara kita saat ini,

Membosankan sekali rasanya menjalani kegiatan sekolah atau berkuliah di rumah saat pandemi, kita tidak bisa berjumpa dengan kawan-kawan yang selalu menemani kita di sekolah maupun kampus. Yang tadinya makan siang bersama seusai jam kuliah sambil berceloteh mesra tentang dosen yang galak dan killer, kalau kata anak kuliahan, eh sekarang hanya ditemani oleh layar hp dan laptop saja. Eeitss, tapi itu semua demi kebaikan kita semua untuk tetap menerapkan physical distancing yang katanya dapat mengurangi resiko penularan penyakit[ COVID-19 ini.

Terlepas dari semua itu, alangkah baiknya kita kembali fokus kepada tema tulisan kali ini yaitu pendidikan. Dit engah krisis akibat pandemi, hingga saat ini masih belum ada suatu kebijakan yang saya rasa memihak kepada  para pelajar, mengapa demikian?

Pendidikan yang Ruwet

Masih banyak terdapat tindakan diskriminatif  terhadap para pelajar yang bisa dibilang berasal dari strata sosial rendah atau kurang mampu. Padahal sudah jelas tertuang dalam salah satu butir Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Lalu bagaimana jika butir ini belum terpenuhi?

Sudah jelas akan terseok-seok untuk memenuhi dan menjalankan butir-butir selanjutnya dalam pasal tersebut. Masalah pendidikan yang terus menghantui negara dan masih belum bisa teratasi secara maksimal, ditambah lagi dengan kondisi sosial yang carut marut akibta hantaman pandemi COVID-19. Belum lagi berbicara mengenai kebijakan negara yang inkonsisten dalam penanganan pandemi, terbayang kan betapa kompleks dan ruwetnya problem yang terjadi?

Penerapan sistem pendidikan yang masih jauh di luar ekspektasi yang diharapkan, terlebih oleh masyarakat kelas bawah, seakan masih menjadi momok yang menakutkan. Bagaimana tidak, hanya masyarakat kelas menengah ke atas sajalah yang masih tergolong mudah dalam memperoleh akses pendidikan. Problem utamanya adalah biaya, ya biaya pendidikan di negara ini masih tergolong sangat tinggi, apalagi sekelas perguruan tinggi baik swasta maupun Negeri.

Hal tersebutlah yang menyebabkan tidak semua orang dapat menikmati bangku perkuliahan, padahal jelas dalam beberapa butir Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bila disimpulkan bunyinya adalah: “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, memperoleh pendidikan layanan khusus, dan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.” Apakah realita tersebut benar-benar terjadi?

Tentu tidak, belum semuanya terpenuhi. Dunia pendidikan seakan menjadi ajang untuk komersialisasi atau meraup keuntungan sebesar-besarnya, yang mana institusi pendidikan yang dilepaskan negara berubah menjadi perusahaan jasa pendidikan. Meskipun kita selama ini berdalih jika komersialisasi pendidikan harus dihapuskan, tetapi belum sepenuhnya hal tersebut lekas terlaksana.

Balik lagi dengan tema pendidikan yang kita bahas saat ini, di tengah pandemi COVID-19 bak hantu centil yang menganggu hidup. Banyak orang mulai kehilangan pekerjaan, banyak buruh baik buruh pabrik maupun buruh kantoran atau buruh rumah makan, dirumahkan tanpa kejelasan dan tidak digaji tentunya. Berdasarkan beberapa artikel yang saya temukan ada sekitar hampir 3 juta lebih warga Indonesia yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini, dan hal tersebut dikonfirmasi dengan bangga oleh yang mulia Menteri Ketenagakerjaan RI.

Jumlah tersebut adalah yang tercatat, belum lagi yang ghaib alias tak tercatat. Bisa dibayangkan berapa juta atau bahkan bisa puluhan juta masyarakat terancam dan kehilangan pekerjaannya. Lalu apa hubungannya dengan pendidikan?

Jelaslah berhubungan, bagaimana bisa mereka membiayai pendidikan anak-anak mereka ketika mereka buruh kehilangan pekerjaannya dan tidak memiliki penghasilan. Boro-boro memikirkan untuk membayar biaya pendidikan anaknya, yang ada di kepala sudah pasti prioritas untuk kebutuhan sehari-hari agar terpenuhi dahulu.

Pendidikan Komersil Membuat Sedih

Di tengah krisis yang melanda masyarakat kita saat ini, masih banyak kebijakan-kebijakan lembaga pendidikan yang belum mencerminkan pendidikan berbiaya rendah dan terjangkau untuk semua masyarakat, seperti di tingkat perguruan tinggi misalnya.

Ya!!! Di tingkat perguruan tinggi untuk biaya pendidikan saja masih tergolong mahal, entah itu kampus plat merah maupun plat hitam (swasta) sekalipun. Saya ini merasakan bangku perkuliahan di salah satu universitas swasta, menganggap biaya kuliah masih sangatlah tinggi, apalagi di tengah pandemi dan krisis yang ruwet, ruwet dan ruuuwet!!!

Apakah tidak ada kebijakan berupa pembebasan biaya kuliah terkait wabah COVID-19 yang mengharuskan kuliah online? Oh tentu saja, tentu tidak ada hehe, jangankan untuk pembebasan biaya kuliah. Pemotongan biaya UKD/UKT saja universitas masih tergolong  kikir bin pelit.

Saya menyesalkan kebijakan dari kampus, karena tidak adanya keseriusan dan ketegasan aturan yang mengatur tentang bagaimana upaya kampus dalam menangani pandemi ini secara serius. Mengingat masih ada beberapa dosen yang mengeluh, karena adanya kebijakan yang mengharuskan mereka masuk kampus, mereka masih diwajibkan menjalankan jadwal piket.

Belum lagi mengenai mahasiswa dari luar pulau atau perantauan yang berkuliah, lalu kehilangan pekerjaannya saat ini, mereka kesulitan untuk membayar biaya kuliah dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Tidak adanya bantuan secara langsung berupa kebutuhan pokok atau disebut sembako dari pihak kampus untuk mahasiswa perantauan yang memiliki latar belakang kurang mampu itu sangatlah disayangkan, sungguh terlalu.

Beberapa kawan saya pun dari beberapa fakultas merasa kecewa dengan kebijakan kampus, ya soalnya kampus tidak peka, tidak punya simpati atau empati, karena menghadirkan kebijakan yang kurang tepat dan kurang mewakili kebutuhan mahasiswanya saat ini.

Loh bukannya sudah ada bantuan berupa bahan pangan dari Pemkot/Pemda setempat?

Tentu iya, tapi tidak semua waga di sini mendapatkan atau merasakan bantuan tersebut, mengingat prosedur untuk mendapatkan bantuan yang masih berbelit-belit alias ruwet. Ya bagaimana warganya bersemangat, ketika ada bantuan yang harus melalui mekanisme berbelit-belit.

Bukankan lebih baiknya ketika memberi sesuatu itu haruslah ikhlas tanpa mempersulit untuk yang diberi? Apalagi ini bulan puasa loh, kan lumayan tuh bisa dapet pahala kalo nolongin sesama kata orang alim.

Lalu bagaimana dengan nasib para pelajar yang tidak bisa membayar uang pendidikan dikala pandemi saat ini? Sudah tentu akan terhenti atau akan mengambil cuti pada semester depannya pasti.

Kalau kampusnya punya empati, pasti memiliki kebijakan bagi mahasiswa untuk mengambil cuti akan dibebaskan dari segala biaya selama masa cuti berlangsung, lah kalau yang kuliah di kampus yang mata duitan di mana kuliah tidak kuliah tetap membayar bagaimana dong? Sudah mengambil cuti, eh ternyata masih disuruh bayar UKD/UKT, kan sama saja berbohong.

Masih tidak adanya kebijakan pembebasan biaya pendidikan dikala krisis dan pandemi saat ini, sangatlah disayangkan, mengingat semakin banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Dari beberapa hasil penelusuran memang ada beberapa universitas yang menawarkan untuk membebaskan biaya pendidikan selama pandemi ini berlangsung.

Tapi ada yang lucu, ketika melihat suatu perguruan tinggi takut kehilangan mahasiswanya, karena pengunduran diri massal yang dilakukan. Hal tersebut terjadi di Universitas Diponegoro (Undip). Di mana 300 mahasiswa mengajukan pengunduran diri karena kesulitan ekonomi. Secara tiba-tiba kampus membuat kebijakan berupa peringanan biaya hingga penghapusan UKT bagi mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID-19.

Pertanyaanya, kenapa harus menunggu adanya pengunduran diri secara massal? Ini mencerminkan bahwa level kecil seperti pendidikan saja belum tercermin kebijakan yang konsisten dan berpihak, apalagi di level negara?

Kendala Pendidikan di Rumah Saja Bagi Pelajar SD, SMP dan SMA

Terlepas dari pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi, kurang pas jika kita tidak menyoroti bagaimana nasib adik-adik kita yang masih sekolah di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 16 April 2020 saja, ada sedikitnya  68,7 juta pelajar terdampak pandemi COVID-19 ini.

Pastilah ada dampak yang akan dialami oleh para pelajar dikala proses pembelajaran di rumah saja selama masa pandemi. Di antaranya adalah faktor pembelajaran yang mungkin membuat tidak nyaman, seperti minimnya fasilitas yang membantu pelajar untuk belajar via online dan beberapa faktor lainnya.

Dari faktor tersebut menurut saya sangatlah riskan bagi pelajar, mengingat dikarenakan sudah tidak adanya pendapatan yang dihasilkan oleh keluarga untuk membayar biaya pendidikan anaknya. Belum lagi kondisi lingkungan yang kurang mendukung untuk dilakukannya pembelajaran via online, misal bagi pelajar yang tinggal di perdesaan yang susah untuk mendapatkan akses internet.

Tidak semua keluarga pelajar memiliki kondisi sosial yang baik juga, belum tentu dalam satu keluarga memiliki fasilitas handphone. Dengan kondisi-kondisi seperti inilah yang mengakibatkan rentannya pelajar dalam belajar, mereka kesulitan untuk mengikuti perkembangan pembelajaran yang saat ini dilangsungkan via online.

Kebijakan demi kebijakan ini, saya rasa konyol. Terakhir kebijakan paling konyol dan membuat saya teringat novel George Orwell yang berjudul 1984 yaitu kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewajibkan menonton TVRI. Bagi saya pribadi kebijakan tersebut bagian dari upaya mendikte pemikiran pelajar, agara patuh, tunduk dan terkesima oleh rezim.

Lalu, kebijakan tersebut juga untuk dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, di mana setiap pelajar harus menonton TV yang disaluran TVRI setiap hari, guna bertukar materi pelajaran. Ini berarti semua keluarga di negara ini yang memiliki anak sedang menempuh pendidikan dan harus belajar di rumah, mereka harus mempunyai minimal satu TV. Jangankan untuk mempunyai TV, untuk membayar tagihan hutang mereka saja mungkin masih memutar otak bagi keluarga yang kurang mampu ini.

Ayolah jangan bercanda, kita semua ini butuh jaminan pendidikan yang terjangkau, kalau bisa gratis. Masak begitu saja harus diajarkan negara miskin seperti Kuba?

mm
Menyukai distorsi gitar

    “Etalase” Kapitalis di Balik Istana

    Previous article

    Bagaimana Coronavirus Membuat Kaya Perusahaan Teknologi

    Next article

    You may also like

    More in MISUH