REPORTASE

Cipta Kerja Penuh Petaka: Dari Represi Aliansi Mahakam hingga Penegasan Otoriterisme Rezim

0

AdolfXHunter

Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahakam Kaltim terhitung sudah berlangsung sembilan kali, terakhir dilakukan di depan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Tapi naasnya aksi tersebut direspons agresif oleh pihak kepolisian setempat dengan tindakan seperti pembubaran paksa dan represif. Aksi ini sebenarnya merupakan buntut panjang dari gaduh yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, yang mana mereka secara sepihak melakukan pengesahan “Omnibus Law” UU No 11 Tahun 2020 bertajuk Cipta Kerja. Sedari awal memang UU tersebut telah memicu kontroversi, karena dalam pembuatannya yang tidak melihat konteks, melanggar konstitusi dan terindikasi menguntungkan segelintir manusia di republik ini.

Berdasarkan catatan lapangan dari aliansi Mahakam (Mahasiswa Kaltim Menggugat) Kaltim telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran dalam pengamanan aksi, seperti tindakan agresif cum brutal yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masa aksi, saat melakukan penolakan terhadap kebijakan UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 6/11/20. Aliansi Mahakam mendapatkan beberapa perlakuan seperti adanya pengamanan yang lebih mirip penculikan dan tindakan represif lainnya.

Tercatat ada sekitar 10 massa aksi yang ditahan akibat aksi tersebut (kabar terbaru 7 lainnya sudah dibebaskan dan dua menjadi tersangka karena tuduhan membawa senjata tajam), rata-rata mereka ditahan pada saat mulai terjadinya kericuhan pda pukul 17:35 WIB, saa itu massa mulai berhamburan lari, karena menghindari tembakan beruntun gas air mata. Tak berselang lama massa yang berhamburan dan mengamankan diri, beberapa massa aksi mulai ditangkapi tanpa perlawanan.

Saat itu juga terpantau terdapat sekelompok orang yang diduga Intel menyusup ke massa aksi dan Intel yang diduga menyamar pakai almemater Unmul, mereka semuanya secara acak menangkapi massa aksi. Sekitar 18.15 WIB massa dipukul mundur sebab dikejar oleh polisi, khususnya oleh brimob berkendara motor dengan menembakkan gas air mata berkali-kali ke arah massa aksi, sehingga harus mundur jaug ke titik kumpul Islamic Center.

Selekas penahanan massa aksi bergerak menuju Polresta Samarinda untuk bersolidaritas kepada massa aksi yang tertangkap. Sesampainya di sana mereka bersama dengan LBH Mahakam menanyakan perihal massa aksi yang ditahan, serta LBH mendesak untuk mendampingi tetapi akses tersebut tidak diberikan. Di lain sisi massa aksi lain mulai menyalakan lilin dan bersolidaritas hingga teman-temannya dibebaskan. Tapi aksi damai tersebut malah dibubarkan dengan cara kasar, seperti adanya tindak kekerasan. Yohanes selaku juru bicara aliansi mengatakan, apa yang terjadi itu benar-benar tidak manusiawi dan sangat menyalahi aturan. Hal ini menurutnya dibuktikan dengan apa yang ia alami serta bukti yang aliansi kantongi.

Kawan kami diculik, diinjak, diinjak, diseret, dipukul, bahkan dibotakin rambutnya tanpa adanya rasa kemanusiaan oleh aparat, sebagian banyak dari kawan kita juga masuk rumah sakit salah satu korban patah jari tangan, inilah hilang nilai kemanusiaannya.” Tandas Yohanes selaku juru bicara aliansi

Yohanes mengatakan bahwa terkait penangkapan massa aksi, ternyata banyak pihak yang menyamar layaknya sebagai mahasiswa dan sebagian menjadi wartawan. Temuan tersebut terjadi saat ada upaya pengidentifikasian dan observasi di lapangan maupun beberapa di video (dokumentasi) sebagai bukti yang dimiliki, atas tindakan agresif cum brutal yang dilakukan. Kami melihat bahwa aparat kepolisian telah melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran hukum di lapangan berdasar pada Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Mengenai aspek hak asasi manusia, seharusnya tugas polisi sangat penting dalam menegakkan HAM dalam kehidupan sosial. Karena polisi adalah alat negara yang ada untuk menjalankan undang-undang, diberikan wewenang penuh daripada masyarakat sipil, sehingga memiliki peran dan fungsi sesuai undang-undang.

Perlu diketahui polisi adalah institusi yang dibentuk untuk mematuhi dan menjalankan undang-undang, maka dalam hal ini polisi adalah bagian dari negara yang seharusnya menjalankan apa itu penjaminan dan penegakkan HAM, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yakni: Polri harus menjaga dan melindungi keamanan masyarakat, tata tertib serta penegakan hukum dan HAM; harus menjaga keamanan umum dan hak milik, serta menghindari kekerasan dalam menjaga tata tertib bermasyarakat dengan menghormati supremasi HAM; dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hak tersangka sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan; terakhir polisi mematuhi norma-norma hukum dan agama untuk menjaga supremasi HAM.” Tutup Yohanes

Wajah Otoriterisme Rezim

Sumber Tirto.id

Terhitung sudah berkali-kali massa aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja mengalami aneka represi dan kriminalisasi. Tercatat sejak tanggal 8/10/20 hingga 6/11/20 banyak massa aksi yang ditahan meski sebagaian besar dibebaskan, sisanya ditetapkan sebagai tersangka atas aneka tuduhan, seperti perusakan, kekerasan dan menyebarkan kebencian. Pada banyak kasus massa aksi yang tertahan diperlakukan tidak baik, seperti tidak memiliki pendamping hukum dan beberapa tindakan intimidasi serta kekerasan. Di lain sisi banyak juga yang mulai diancam serta dibatasi geraknya dengan ditetapkan sebagai saksi atas aksi yang berbuntut ricuh, seperti yang menimpa beberapa aktivis di Surabaya dan Jember.

Tindakan berlebihan dalam upaya menekan aksi demokratis menolak UU Cipta Kerja memang secara sistematis dilakukan oleh rezim. Merujuk pada catatan Kontrass, terdapat tiga bentuk upaya pembungkaman terhadap aksi atas UU cacat dari rezim Jokowi. Pertama, ancaman melalui institusi pendidikan. Di sini pemerintah melalui otoritas pendidikan menerapkan aturan despotik, seperti melarang pelajar baik dari level menengah atas hingga perguruan tinggi. Ada ancaman sanksi hingga dikeluarkan dari institusi, sampai soal ancaman tidak diberikannya SKCK. Tidak hanya bagi pelajar untuk pengajar seperti guru hingga dosen pun mendaptkan ancaman serupa.

Kedua, adanya penghalang-halangan aksi baik yang dilakukan aparat keamanan atau keterlibatan ormas fasis. Kehadiran ormas ini sebagai implikasi dari aturan yang melibatkan mereka untuk pengamanan selama masa pandemi, hal tersebut mengingatkan kita mengenai rezim otoriter Suharto dengan PAM Swakarsanya. Ormas fasis seringkali digunakan untuk dibenturkan dengan massa aksi, bahkan tak jarang berujung bentrokan. Tindakan tersebut termasuk penghalangan dan pelanggaran atas hak, jika sesama warga negara ormas tersebut tidak menghormati HAM. Maka dikonteks negara, melalui alat keamanannya yakni polisi telah melakukan pembiaran, secara tidak langsung telah menghilangkan wewenang negara yakni harus menjami rasa aman dalam mengeluarkan pendapat.

Ketiga, serangan digital membabi buta melalui akun-akun ternak yang dihidupi oleh rezim. Serangan tersebut lazim kita jumpai di media sosial, mereka melakukan disinformasi hingga hal yang berujung fitnah, membuka data pribadi secara serampangan dan aneka pelanggaran privasi. Mereka tidak melakukan kontra argumen yang relevan, tetapi lebih banyak melakukan distorsi informasi. Tidak hanya itu saja, banyak juga upaya kriminalisasi melalui UU ITE, khususnya saat mengutarakan kritik. Beberapa orang menjadi korban atas hal tersebut.

Aneka temuan Kontrass hingga YLBHI, di tambah dengan apa yang dialami oleh Aliansi Mahakam semakin menegaskan bahwa rezim otoritas sipil yang digadang-gadang demokratis, telah berubah wajah menjadi otoriter. Hal ini semakin menegaskan bahwa UU Cipta Kerja hanyalah satu di antara instrumen kecacatan demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi-Amin. Mengapa cacat, karena dalam pembuatannya sudah di luar prosedur, dan ketika ada yang protes mereka dianggap musuh negara (rezim) serta direpresi. Apakah itu belum menunjukan bahwa kita sedang berada di fase-fase otoritarianisme?

 

 

Ibnu Mahakam
Kontributor Reportase Temporer

    Konstruksi Sosial yang Melanggengkan Ketidakadilan Terhadap Perempuan dalam Mengelola Ruang Hidup

    Previous article

    10 November Adalah Semangat Melawan Penindasan dan Penghisapan

    Next article

    You may also like

    More in REPORTASE