REPORTASE

Bersolidaritas Menghadapi Pandemi: Secuil Kisah dari Kelompok Rentan

0

cannabinoise.151

Pada pukul 11.00 siang, 25 Maret 2020, cuaca Surabaya begitu panas. Suhu Surabaya saat itu mencapai hampir 30 derajat celcius. Di bawah terik matahari, beberapa staf Walhi Jatim dan solidaritas dari Aliansi Medis Jalanan Surabaya bergegas menyiapkan perlengkapan perlindungan diri hasil dari donasi, di antaranya masker dan hand sanitizer. Kurang lebih ada dua box masker dan dua liter hand sanitizer yang terkumpul dan siap dibagikan kepada warga di sekitar wisata lumpur panas Lapindo, yang mayoritas merupakan korban terdampak. Beberapa dari mereka menggantungkan hidupnya sebagai penyedia jasa ojek dan sebagian sebagai buruh serabutan. Di tengah pandemi Covid-19 ini, mereka menjadi kelompok rentan terpapar karena harus bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mereka mempertaruhkan hidupnya di tengah keterbatasan. Setiap hari harus bergumul dengan polusi semburan lumpur yang sejak tahun 2006 hingga kini masih mengeluarkan muntahan material berupa air, pasir, gas dan minyak. Tentu bau menusuk yang membikin mual itu menjadi santapan mereka sehari-hari. Mereka juga harus menghadapi menurunnya kualitas air di sekitar permukiman mereka, walaupun lokasi rumah sudah berada cukup jauh dari lokasi terdampak. Sebagai kelompok rentan yang mayoritas merupakan perempuan, mereka harus mempertaruhkan hidupnya melawan polusi demi mempertahankan hidup. Sehingga tanpa paparan virus yang menyebabkan Covid-19 pun, hidup mereka sudah terancam oleh bahaya.

Setelah sekian lama terekslusi dari rumah dan kampung halamannya, mengalami keterasingan selama bertahun-tahun, nasib baik tak kunjung mereka rasakan. Mereka masih melanjutkan perjuangan menuntuk hak-haknya hingga sekarang: hak atas kesehatan, hak atas kehidupan yang kayak, dan hak atas warga negara, khususnya mengenai identitas. Harwati selaku warga menceritakan, mereka terpaksa mempertaruhkan hidupnya di tanggul lumpur karena tidak ada akses ekonomi lain. Apalagi di tengah pandemi ini, ia tak punya pilihan lain selain tetap bertahan sebagai ojek tanggul lumpur Lapindo.

“Jangankan ada pandemi ini, setiap hari hidup kita terancam, hak-hak kita belum pulih sepenuhnya. Kalau di rumah saja, sama artinya kita tidak makan,” jelas Harwati

Harwati menambahkan, ia menghubungi kawan-kawan Walhi Jatim untuk turut membantu mereka mendapatkan masker dan hand sanitizer sebagai langkah pencegahan bagi dia dan warga rekan seperjuangannya. Ia khawatir kehadiran virus ini mengancam kesehatan fisik sekaligus mengancam mata pencahariannya.

Kami meminta kepada Walhi Jatim, saat itu Rere saya kontak. Meminta bantuan berupa hand sanitizer dan masker kalau ada. Kami juga takut sebenarnya, selain takut terpapar juga takut penghasilan kami akan berhenti, karena sepinya pengunjung,” ungkap Harawati

Sejalan dengan itu, Putri selaku dari Walhi Jatim mengatakan, kegiatan ini sebenarnya bagian dari respons cepat. Kala jaringan akar rumput membutuhkan bantuan, maka kami berusaha untuk membantu. Sebagai bagian dari merawat solidaritas sosial dan kemanusiaan. Karena pada dasarnya mereka kelompok yang termasuk rentan akibat pandemi ini.

Akibat dari pandemi ini, mereka yang menjadi ojek dan buruh serabutan terancam kesehatannya, selain itu juga secara penghasilan juga terancam. Sehari-hari mereka sudah terancam, sudah mengalami eksklusi tetapi juga terganggu kesehatannya, seperti menghisap aroma lumpur panas.” Kata Putri

Tentu, kondisi ini serba dilematis. Di satu sisi mereka mempertaruhkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya dengan melawan polusi Lapindo, satu sisi ia harus benar-benar menghadapi pandemi ini juga demi kehidupan. Ancaman lainnya ialah masalah ketahanan pangan yang benar-benar menjadi problem serius. Akibat tidak adanya jaminan penghasilan selama pandemi ini, mereka pun terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan untuk sehari-hari.

Dari Tanggul Menuju ke Desa Panggreh, Jabon Sidoarjo

Hisyam sedari pagi (27 Maret 2020) bergegas menuju Surabaya dari rumahnya yang terletak di Desa Panggre, Jabon, Sidoarjo. Ia menuju sekretariat Walhi Jatim guna mengambil cairan hand sanitizer sebanyak dua liter yang nantinya akan dikemas dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan, terutama di lingkungan sekitar rumahnya. Hisyam sendiri merupakan staf Walhi Jatim dan salah satu korban ganasnya lumpur panas Lapindo. Ia berserta keluarga dan tetangganya tinggal di Desa Panggreh pasca terusir dari kampung halamannya karena terendam lumpur Lapindo. Perlu diketahui, ada sekitar 16 desa di 3 kecamatan, seperti Porong, Tanggulangin dan Jabon. Kurang lebih hampir 800 hektar lahan berupa permukiman, sawah dan kawasan industri terendam lumpur panas.

Selepas ia mengambil hand sanitizer dan masker, ia kembali menyusuri jalanan Surabaya-Sidoarjo guna menuju rumahnya. Selekas sampai di rumah ia kemudian mengemas cairan hand sanitizer tersebut untuk dibagikan ke 31 keluarga di sekitar rumahnya. Rencananya hand sanitizer itu akan dibagikan selekas adzan ashar. Karena di pagi harinya mereka akan kerja bakti dan gotong royong menyemprotkan disinfektan ke rumah-rumah di sekitar lingkungan ia tinggal.

Ada 31 keluarga yang membutuhkan hand sanitizer untuk digunakan sebagai pencegahan diri dari serangan virus. Selain itu juga paginya di RT 06 RW O2, Desa Panggreh, Jabon, Sidoarjo, kami kerja bakti lalu menyemprotkan disinfektan ke rumah-rumah warga. Itu semua dilakukan secara swadaya, tidak hanya itu, kami juga mengampanyekan mengenai untuk memakai masker jika bepergian, sering cuci tangan pakai sabun.” Terang Hisyam

Langkah ini diambil sebagai bagian dari kewaspadaan. Mereka resah menghadapi pandemi ini. Hisyam menjelaskan lebih detail, jika kebanyakan warga juga sadar dan resah. Tetapi aktivitasnya juga tidak bisa ditinggalkan, mayoritas bekerja sebagai buruh dan petani. Jika mereka tidak bekerja, meskipun ancamannya adalah rentan terpapar virus, maka mereka juga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dilematis, saat situasi seperti ini selain dihadapkan kerentanan hidup, juga dihadapkan dengan kerentanan terjangkit pandemi ini.

Masyarakat rata-rata pekerja buruh tani (seperti tandur pari), petani lahan kecil, kuli bangunan, buruh pabrik, rata-rata outsourcing. Di mana banyak pabrik tempat ia kerja tidak menyediakan hand sanitizer buat pekerjanya.” Tandas Hisyam

Hisyam menambahkan sebelum lumpur Lapindo menalienasi mereka, sebelumnya beberapa punya lahan sekitar 0,7 hingga 1 hektar, beberapa juga bergerak di sektor UMKM dan menjadi buruh pabrik harus beralih profesi. Sebelumnya mereka tidak mendapatkan kepastian hidup, khususnya jaminan kesejahteraan. Selepas lumpur Lapindo meletus, kehidupan mereka semakin tidak karuan. Hak-hak mereka juga tidak terpenuhi hingga kini, khususnya pemulihan hak warga terdampak Lapindo.

Di tengah pandemi mereka juga harus berjuang mempertahankan hidup yang penuh ketidakpastian, penuh kerentanan. Selain harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperjuangkan haknya seperti kesehatan dan pemulihan kehidupan pasca bencana Lapindo. Mereka harus berjuang melawan pandemi Covid-19, di tengah kehidupan yang keras, sudah terekslusi dari tanahnya harus menghadapi arus hidup yang penuh ketidakadilan.

Ojek Online dan PKL Srikana yang Terancam

Beranjak dari Sidoarjo, rentannya resiko terpapar Covid-19 juga dialami oleh para pekerja sektor informal. Di antaranya pedagang kaki lima (PKL) dan pengemudi ojek online (ojol) yang berada di sekitar Srikana, di belakang Fakultas Vokasi Unair. Mereka harus menghadapi pandemi Covid-19 di tengah perjuangan mereka memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok rentan menjadi masalah serius. Kala semua orang menerapkan phsycal distancing atau jaga jarak dan skema working from home atau kerja dari rumah, kebeijakan tersebut tidak semuanya dapat berlaku oleh mereka yang bekerja di sektor informal.

Adi atau yang biasa disapa Cak Di, pria yang mempunyai 3 orang anak dan berprofesi sebagai PKL dan ojol mengatakan, bahwa ia harus tetap bekerja untuk menghidupi keluarganya, baik sebagai PKL maupun ojol. Jikalau tidak bekerja, maka tidak ada penghasilan yang artinya kebutuhan hidup terancam, apalagi anaknya satu masih sekolah dan satu masih kecil. Tentu biaya hidupnya tinggi, terlebih ia merupakan kaum urban, di mana di kampungya tak memiliki lahan untuk bercocok tanam.

Sebagai PKL di Unair hampir dua puluh tahun lebih, saya merasakan pemindahan paksa, dilarang berjualan di depan kampus dulu, padahal dulu buka selepas magrib dan tutup selepas jam 2 dinihari. Tetapi atas nama keindahan kampus, kami direlokasi ke belakang fakultas vokasi. Tentu tidak seramai dulu, sehingga harus berjualan hampir 24 jam bergantian dengan istri, selain itu karena kebutuhan semakin tinggi harus menjadi pengemudi ojek juga. Semua untuk memenuhi kebutuhan, di tengah penyakit ini, saya juga khawatir. Tetapi tidak ada pilihan lain untuk tetap bekerja. Apalagi di kampung tidak punya lahan cukup. Kalau punya lahan cukup ya saya tidak ke Surabaya mas.” Tandas Cak Di

Apa yang dialami oleh Cak Di juga dirasakan para PKL maupun ojol lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Huda selaku mahasiswa Unesa yang biasa nongkrong di Kampus B Unair, ia juga merupakan bagian dari LAMRI Unair yang memang banyak anggotanya berkuliah di Unair. Huda mengatakan, apa yang dihadapi oleh PKL dan ojol memang nyata terjadi. Ia melihat tidak hanya di sekitar Srikana, tetapi juga yang berada di sekitar Unesa mengalami hal serupa.

Memang kenyataannya demikian, di tengah situasi di mana negara tidak bersikap jelas ‘awu-awu’ dalam menghadapi pandemi ini, dampak yang dirasakan ya menyasar kelompok buruh, PKL dan ojol, sebagai kelompok rentan. Yang formal saja rentan dengan tingginya angka buruh yang dirumahkan atau di PHK. Apalagi sektor informal juga tambah rentan. Jika negara mengharuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau melakukan karantina wilayah, harusnya menjamin kelompok rentan ini, minimal jaminan sosial dan kesehatan. Tapi itu tidak hadir.” Cetus Huda

Ia juga mengungkapkan, sebenarnya semua berimbas, baik buruh, tani maupun pekerja informal. Ia melihat bahwa akibat pandemi ini arus kapital lumpuh, banyak PHK dan penjualan tani berkurang. Semua relasional satu sama lainnya, sebelum pandemi pun semua belum mendapatkan hak normatifnya, ditambah adanya pandemi ini, hak-hak itu semakin hilang. Menurutnya, akar dari masalah ini ialah komersialisasi sektor publik, khususnya pendidikan dan kesehatan, hingga liberalisasi di sektor tenaga kerja. Bagian yang koheren dengan realitas yang ada, di mana oligarki berkuasa, banyak yang dirugikan. Pemenuhan berdasar UUD 1945 tidak dijalankan, skema tanggug jawab negara dilupakan, tentu ini menjadi problem bersama. Tidak hanya itu ia juga mengatakan bahwa, pembahasan Omnibus Law di tengah pandemi ini merupakan bentuk dari wajah kuasa oligarki.

Jelas, di tengah situasi seperti ini, elite-elite itu malah membahas Omnibus Law. Tidak benar-benar bersikap atas pandemi ini. Apalagi kritik keras juga rentan dikriminalisasi, pasca adanya telegram Polri soal penghinaan presiden dan pejabat yang masuk dalam pasal yang cukup karet. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Karena kita masih punya kemanusiaan dan masih punya itu solidaritas sosial. Jika mereka tidak hadir, maka yang dibutuhkan sekarang adalah solidaritas meluas, Rakyat bantu rakyat, tanpa melupakan kritik substansial.” Tambah Huda

LAMRI dan Pers independen LiSo juga melakukan galang dana untuk mengadakan hand sanitizer bagi PKL dan ojol di sekitar Srikana. Bentuk solidaritas terkecil adalah membantu apa yang bisa dilakukan, hand sanitizer ini sebagai alat perlindungan diri minimal, selain juga terkait berhati-hati menjaga aktivitas, sering bersih diri dan yang paling umum ialah mencuci tangan dengan sabun. Gerakan ini sendiri sebagai kepedulian terhadap kelompok rentan di sekitar Srikana, baik PKL maupun ojol, minimal mereka menjaga diri sendiri, di saat hidup penuh ketidakpastian.

Apa yang terjadi sekarang bagian dari realitas yang terpampang nyata, baik korban Lapindo ataupun PKL dan ojol adalah gambaran kelompok rentan. Selain berjuang untuk menghidupi hidupnya, mereka juga terpaksa melawan pandemi hingga kerasnya hidup yang jauh dari impelentasi kesejahteraan sosial. Di tengah gempuran arus neoliberalisme dan kapitalisme, di mana budaya menciptakan hirarki dan sentimen. Tetapi masih ada kemanusiaan, di mana solidaritas sosial masih ada. Di mana masih ada para dokter dan tenaga kesehatan yang berjuang untuk kemanusiaan, di mana masih ada kelompok yang berjuang untuk apa itu keadilan di republik ini. Semoga kemanusiaan dan solidaritas ini tetap hidup, sebagai wujud transformasi sosial yang nyata ke depannya.

mm
Tim Gugus Tugas Coklektif.com

Geger Pagebluk dan Gagap Rupa Pemegang Kekuasaan

Previous article

Intelektual atau sekadar Akademisi?

Next article

You may also like

More in REPORTASE