ANALISAngendas

Bagi Perempuan di Pusaran Konflik, Setiap Hari Adalah Perlawanan

0

Murni Istiqomah Project

Menuju hari International Women Day (IWD) 2021, kami berinisiatif untuk memfasilitasi para kontributor yang bersedia berbagi pemikirannya mengenai apa itu kajian perempuan dalam hal ini feminisme. Tentu tidak ada pemikiran yang sempurna, semua memiliki celah untuk dikritik. Kali ini kami akan menerbitkan lima tulisan dengan tema perempuan. Kami berharap semangat solidaritas ini mampu melampaui keyakinan spiritual, ras, wilayah dan lintas profesi, terutama sebagai upaya memajukan kesetaraan, mengentaskan kaum yang rentan menuju sebuah konsep setara dan adil yang sesungguhnya, tentu dengan runtuhnya hirarki dan kelas sosial.

Tim Gugus Tugas Coklektif

“Tanah bagi Perempuan seumpama rahim, menghasilkan kehidupan. Tanah dan Rahim adalah pusaran politik”  

Tidak terbayang oleh Marlena, Musleha, Siti Soleha, dan banyak perempuan lainnya untuk hidup dalam pusaran konflik. Bagi mereka setiap harinya adalah perlawanan. Perlawanan terhadap perampasan hak atas tanah yang mereka miliki. Perlawanan mereka menolak kalah dan lemah. Perlawanan mereka terhadap kebijakan negara yang tidak berpihak pada kepentingan mereka.

Mereka juga melakukan perlawanan terhadap kontruksi sosial yang menganggap mereka sebagai perempuan, yang tidak mampu mengurusi urusan-urusan perjuangan bersama untuk mempertahankan keselamatan ruang hidup. Melawan penolakan terhadap pengetahuan dan pengalaman mereka atas tanah dan pengeloaan sumber-sumber penghidupan lainnya.

Corak perekonomian yang eksploitatif terpotret dari bergantungnya negara pada industri ekstraktif seperti pertambangan, perekebunan skala besar serta hak pengelolaan hutan yang diberikan kepada para pemodal, perusahaan.

Kira-kira delapan tahun sudah Marlena dan ibu-ibu beberapa desa di Kabupaten Seluma, Bengkulu hidup dalam pusaran konflik. Masyarakat empat desa yaitu Lunjuk, Minggir Sari, Tumbuan, dan Pagar Agung mempertahankan hak mereka dari klaim perusahaan kelapa sawit skala besar, PT. Sandhabi Indah Lestari, suplaier perusahaan raksasa WILMAR. Tanah yang telah mereka kelola turun-temurun sejak 1975 ini dijadikan konsesi HGU. Perusahaan ini mendapatkan konsesi seluas 2.812 hektar.

Banyak catatan perlawanan yang telah mereka lakukan, mulai dari menghadang truk-truk perusahaan yang melewati kebun mereka. Aksi demonstrasi yang tidak terhitung telah berapa kali, menemui pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Tetapi hingga saat ini tidak ada keberpihakan yang jelas dari pemerintah terhadap kepentingan mereka. Status hak yang jelas atas tanah yang mereka kelola.

Ketidakjelasan hak mereka atas tanah membuat mereka harus berlawan setiap harinya. Kapan saja perusahaan bisa mengambil tanah mereka. Mengambil sumber penghidupan mereka. Delapan puluh persen masyarakat empat desa tersebut hidup bergantung dari hasil tanah. Ada yang berkebun secara mandiri ada pula yang menjadi buruh di kebun milik tetangganya. Rata-rata para perempuan melakoni kerja ganda. Ada yang berkebun dan membuka warung. Ada yang berkebun dan membuka usaha catring makanan. Ada yang berkebun sekaligus menjadi buruh upahan di kebun tetangganya, ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu yang memiliki tanah yang tidak luas. Belum lagi mereka masih harus bertanggung jawab penuh dengan pekerjaan domestik keluarga.

Bekerja ganda dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pasalnya hampir seluruh kebutuhan mereka bergantung pada pasar. Kehadiran perusahaan bukan hanya menghasilkan konflik, tetapi mengubah corak produksi dan konsumsi mereka. Sebelum perusahaan kelapa sawit tersebut masuk, kebutuhan pangan keluarga masih bisa dilakukan secara subsintensi.

Masyarakat mengenal “pama” sejenis rawa yang airnya digunakan menjadi sumber air sawah. Tidak perlu mereka membeli beras. Perusahaan kemudian mengkanal “pama” tersebut hingga kering. Sejak itu lah sawah mereka harus beralih fungsi menjadi kebun dengan komoditi karet yang kemudian dialih fungsikan lagi menjadi sawit. Beberapa kali masyarakat jatuh bangun berganti komoditi. Sawah, kopi, karet dan sawit.

Kehadiran perusahaan dan opresi pasar adalah keniscayaan. Selain perubahan corak produksi, mereka juga menyadari terjadi perubahan corak konsumsi. Secara sederhana mereka bilang lebih boros sejak perusahaan hadir. Barang-barang elektronik, prabotan rumah tangga dengan mudah didapatkan dari para tukang kredit. Tentunya dengan mekanisme pembayaran kredit pula. Mereka sadar seringnya barang-barang tersebut bukanlah barang-barang prioritas kebutuhan.

Saat ini, setiap hari bagi mereka juga adalah melawan ketergantungan. Mereka mulai membangun kepercayaan diri untuk bertanam. Kepercayaan yang beberapa waktu lalu sempat hilang, lantaran kualitas tanah yang menurun. Penurunan ini dikarenakan semakin massifnya penanaman kelapa sawit di desa mereka. Tanah menjadi gersang, sehingga tidak cocok untuk bertanam tanaman seperti cabe, tomat dan sayur-sayuran.

Mereka sekarang mulai mengambangkan tanaman jahe. Jahe itu kemudian mereka olah menjadi jamu, jahe bubuk. Produk jamu jahe mereka menjadi ekonomi alternatif kelompok perempuan. Mereka percaya, membangun ekonomi alternatif adalah instrumen perlawanan terhadap perusahaan. Perempuan berjuang dengan berdaya.

Mereka juga mulai saling belajar, meningkatkan kapasitas. Belajar gender, kepemimpinan perempuan, dan ikut dalam diskusi-diskusi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Mereka melawanan hegemoni bahwa perempuan adalah aktor cadangan dalam perjuangan mempertahankan tanah.

Sama seperti Marlena dan perempuan lainnya di Seluma, Musleha, Siti Soleha dan perempuan lain di dusun Kulik Sialang, Desa Muara Dua, Kabupaten Kaur memilih untuk mengorganisir diri untuk melawan klaim hak tanah yang dilakukan perusahaan perkebunan skala besar kelapa sawit.

Musleha tidak pernah berfikir bahwa tanah yang dia tinggali dan kelola sejak 1990 dijadikan konsesi izin perkebunan kelapa sawit. Meledak amarahnya ketika menceritakan bagaimana alat berat meratakan tanah yang tak sampai satu meter jaraknya dengan tanah yang dia miliki. Belum lama dia tahu tanahnya jadi konsesi HGU PT. Ciptamas Bumi Selaras. Tepatnya 2015 yang lalu, ketika keluarganya dan masyarakat dusun lainnya mengurus sertifikasi tanah melalui PRONA.

Setelah dokumen usulan disampaikan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Kaur, hasilnya bidang tanah yang berdiri bangunan rumah milik kurang lebih 132 KK diterima untuk disertifikasi melalui program PRONA. Sedangkan bidang lahan kebun milik 270 KK dan bidang tanah yang berdiri bangunan milik 10 KK ditolak, karena ditetapkan masuk dalam konsesi HGU milik perusahaan yang tergabung Ciputra Grup Plantation tersebut.

Sampai saat ini, belum ada kepastian hukum atas tanah milik Musleha dan masyarakat lainnya. Setiap mengingat tanahnya dicaplok perusahaan, otaknya selalu memanggil seluruh ingatan cerita perjalanan hidupnya atas tanah, di tahun-tahun awal kedatangannya di dusun Kulik Sialang.

Musleha dan hampir seluruh masyarakat Kulik Sialang adalah migran lokal yang melakukan migrasi secara mandiri dari Lampung. Meskipun desa Muara Dua adalah desa tua di Kaur, tempat hidup masyarakat adat suku Smende, kini telah banyak ditinggali oleh masyarakt transmigrasi dari Lampung, khususnya di dusun Kulik Sialang.

Saya selalu ingat susah payahnya hidup dan berkebun di dusun yang minim sekali akses seperti Kulik Sialang. Tahun 90 an itu belum ada motor di dusun, kemana-mana harus jalan kaki. Termasuk mengangkut hasil kebun, kopi, karet itu digendong dari kebun ke tempat pengumpulan. Setiap ingat itu menetes air mata saya,” katanya sambil mengelus-elus dadanya sendiri.

Secara historis, masyarakat telah tinggal di dusun Kulik Sialang sejak 1988. Ada 15 Kepala Keluarga (KK) yang datang dari Jawa Barat, Lampung dan masyarakat lokal. Mereka datang secara mandiri, bermukim dan membuka lahan-lahan pertanian.

Muara Dua dipaksa melalui dua rezim ekstraksi. Tahun 1970-an rezim eksploitasi kayu alam, dengan diterbitkannya izin Hak Pemamfaatan Hutan (HPH) untuk PT. Bengkulu Raya Timber (PT. BRT). Masuk dan beraktivitasnya perusahaan ini secara langsung membuka akses jalan ke dusun dan wilayah-wilayah lain sekitar konsesi mereka.

Terbukanya akses membuat semakin banyak masyarakat yang masuk ke dusun. Setelah PT. Bengkulu Raya Timber, eksploitasi kayu dilanjutkan oleh PT. Inhutani V dan pada 2002 dilanjutkan dengan PT. Semaku Jaya Sakti. Perusahaan-perusahaan ini bukan hanya mengahabiskan hutan di kabupaten Bengkulu Selatan dan kabupaten Kaur, tetapi melakukan ilegal logging di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Selanjutnya 2013, bupati Kaur menerbitkan izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk Ciputra Grup Plantation, PT. Ciptamas Bumi Selaras. Muara Dua bukan satu-satunya desa yang dicaplok oleh Ciputra Grup ini. Desa-desa lainnya adalah Air Palawan, Pasar Jumat, Trijaya dan Sumber Rejo. Izin ini seperti terbit di ruang hampa. Tidak berpenghuni, tidak ada kehidupan. Tetapi penerbitannya pasti tidak lahir dari ruang yang hampa.

Musleha tidak sendirian memuncahkan amarah atas terbitnya izin HGU yang sepihak tersebut. Siang itu (1/3/2019) sekitar lima belas orang perempuan berkumpul di rumah sederhana milik Siti Soleha. Berkumpulnya para perempuan dusun Kulik Sialang ini menjadi titik balik untuk saling mengorganisir kesadaran dan perlawanan. Tuturan penolakan dari mereka, cerita pengalaman serta pengetahuan mereka terhadap keberlanjutan ruang hidup adalah kemewahan untuk dilewati begitu saja.

Mereka saling mengingat, perubahan-perubahan yang dialami oleh lingkungan sekitar mereka paska perusahaan sawit masuk. Dengan pengalaman sehari-hari mereka, analisis ekologis mulai dilakukan bersama-sama. Daftar hilangnya keseimbangan ekologis  dihasilkan.

Pertama-tama telah terjadi perubahan terhadap debit air. Sumber air masyarakat dusun Kulik Sialang berasal dari sebuah bukit yang bernama Kayangan. Bukan hanya untuk dusun Kulik Sialang, tetapi desa Muara Dua, desa Air Palawan dan desa Sumber Harapan bergantung air dari bukit Kayangan tersebut. Bukan hanya kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari, berlimpahnya air yang bersumber dari bukit Kayangan, memenuhi kebutuhan energi masyarakat di sana. Airnya jadi sumber PLTMH.

Tetapi sekarang airnya makin berkurang, kadang itu kalau kita mau mupuk (memupuk) kebun, jadi terkendala karena airnya kurang. Dulu gak pernah begitu. Cahaya lampu dari listrik juga berkurang, pengaruh airnya gak banyak lagi. Sejak perusahaan menanam sawit di dekat bukit Kayangan,” kata Siti Soleha.

Berdasakan analisis citra satelit yang dilakukan oleh Genesis Bengkulu, aktivitas perkebunan milik PT. CBS hingga ke bukit Kayangan. Maka menjadi wajar kemudian terjadi pengurangan debit air di dusun tersebut.

Selanjutnya menurut mereka, babi semakin sering turun dan merusak tanaman kebun mereka. Mereka percaya intensitas babi masuk ke dusun mereka karena hutan-hutan di sekitar bukit kayangan dan dusun mereka telah berubah menjadi kebun kelapa sawit.

“Gimana gak masuk dusun dan merusak tanaman, hutan sudah berubah jadi kebun sawit. Perusahaan jaga kebunnya supaya gak masuk babi, terus babi akhirnya ke kebun-kebun kami” kata Musleha.

Selain itu, hawa juga terasa berubah. Semakin panas kata mereka. Tanah berubah menjadi lebih gersang. Cabe-cabe hasilnya menjadi tidak memuaskan.

Tanah bagi perempuan Kulik Sialang adalah kehidupan. Ada pengalaman, ada ingatan yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Tanah juga yang membuat mereka bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sekolah anak-anak mereka. itu adalah alasan utama mereka tidak ingin menjual tanah milik mereka kepada perusahaan.

“Gak pernah terfikir bagi saya untuk menjual tanah. Tanah ini adalah satu-satunya tempat hidup kami, tempat kami mencari nafkah. Kalau pemerintah kasih tanah kami ke perusahaan, kami mau kemana lagi?” kata Siti Soleha.

Tidak ada ekpresi sedih pada wajahnya, yang ada adalah aura juang yang kuat. Sesungguhnya memangnya perjuangan harus dilakukan dengan semangat dan gembira.

Tanah dimaknai oleh para perempuan diatas sebagai kehidupan, sama seperti rahim adalah sumber kehidupan. Penyelamatan tanah dari upaya perampasan yang dilakukan oleh perusahaan dan dilegitimasi oleh negara adalah penyelamatan kehidupan bagi mereka. Rahim dan tanah memiliki fungsi reproduksi sosial bagi para perempuan di atas.

Di sepanjang sejarah peradaban, rahim dan tanah adalah lokus pertarungan kepentingan. Termasuk kepentingan untuk meraih kekuasaan. Rahim adalah kunci dari generasi dan peradaban kedepan, begitupun dengan tanah. Bagaimana corak pengelolaan tanah dan penguasaan tanah akan mempengaruhi bagaimana corak peradaban kita ke depan.

Ekonomi kapitalistik saat ini menganggap tanah dan rahim sebagai objek yang layak dieksploitasi. Untuk memuluskan kepentingan dan kekuasaan beberapa elit dan pemodal, perempuan dihilangkan otoritasnya atas tanah. Penghilangan ini dilakukan lewat pembuatan produk-produk hukum, kebijakan serta program yang menjelma menjadi hak-hak penguasaan tanah, hutan, dan sumber-sumber penghidupan lainnya bagi para pemodal.

Seperti cerita Marlena, Musleha, Siti Soleha dan banyak perempuan lainnya, yang diambil otoritas dan haknya atas tanah, kemudian diberikan kepada perusahaan melalui izin HGU. Dalam konteks otoritas atas rahim, hal ini sama seperti bagaimana negara menghilangkan otoritas perempuan terhadap rahimnya, melalui kontrol atas alat kontrasepsi, kontrol atas tubuh dan kontrol atas prilaku seksualitas.

Bagi mereka, yang hidup dalam pusaran konflik, setiap harinya adalah perlawanan. Perlawanan terhadap perampasan hak mereka atas tanah, atas kehidupan mereka.

*Tulisan ini pertama kali telah terbit di blog pribadi penulis Narasi Orang Kampung

mm
Direktur Genesis Bengkulu

    Konflik Baru dalam Bisnis yang Diklaim Sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT)

    Previous article

    Pangkalan Truk Banyu Putih Dihilangkan, Rakyat Kecil Tereksklusi (Bagian 2)

    Next article

    You may also like

    More in ANALISA