PERS RILISREPORTASE

Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual: Tegakkan Hukum untuk Korban

0

Dokumentasi For Mujeres

Pada hari Rabu (15/07/20) Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual melakukan aksi damai di depan Polda Jawa Timur. Aksi ini sendiri merupakan rentetan panjang dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual oleh seorang pengajar, pengusaha, sekaligus anak pemuka agama ‘kyai’ di Jombang terhadap murid ‘santri’ perempuan yang belajar di lembaga tersebut.

Sudah hampir lebih dari tiga bulan kasus ini masih jalan di tempat, kala pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka tak kunjung diperiksa dan ditindak.

Bermula dari sebuah tindakan yang tidak manusiawi dari sang pelaku, di mana ia melakukan pelecehan dan kekerasan pada korban yang merupakan anak didiknya. Bahkan dalam modusnya korban dijadikan pacar dan dijanjikan akan dinikahi, atas hal itu pelaku merasa berkuasa atas korban dan melakukan tindakan yang tidak manusiawi.

Korban pun merasakan trauma mendalam. Awalnya ia tidak berani mengatakan, serta cenderung menutupinya, tetapi lambat laun ia pun berjuang dan melaporkan kejadian yang ia alami ke kepolisian wilayah Jombang.

Palupi selaku dari Aliansi, mengungkapkan, sebenarnya tepat pada November 2019, Polres Jombang menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan pengaduan nomor : No LPB/392/X/RES/1.24/2019/JATIM/RESJBG.

“Tercatat sudah 291 hari tidak ada kepastian hukum dari pihal kepolisian atas kasus ini. Kasus ini pun kemudian dialihlimpahkan ke Polda Jawa Timur pada Januari 2020. Besar harapan korban agar pelaku segera ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.” Cetus Palupi

Namun bak kucing yang ingin menjadi singa, hal itu itu nihil, tak ada tindakan yang berarti. Pelaku masih bebas tanpa jeratan hukum atas tindakan yang ia lakukan.

Tentu ini menjadi preseden buruk bagi penanganan pelecahan dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, kala tidak ada ketegasan, serta terkesan membiarkan pelaku bebas melenggang ke sana-sini tanpa merasa berdosa.

Padahal kasus ini merupakan delik perkara yang boleh dikategorikan berat, sebab ada perampasan hak hidup, menistakan martabat manusia dan bentuk dari kejahatan yang tidak memanusiakan manusia.

Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Indonesia

Perlu diketahui, di Indonesia sendiri menurut data dari Komnas Perempuan angka kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, lalu meningkat sekitar 6 persen pada tahun 2019 atau 25.293 kasus, jika ditotal ada sekitar 431.471 kasus kekerasan. Jumlah ini adalah yang terekam melalui serangkaian pengumpulan data oleh Komnas Perempuan, berbasis pada temuan lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil.

Sementara itu lebih spesifik, KPAI menuturkan dari Januari sampai Oktober 2019 terdapat 127 kasus kekerasan baik fisik maupun psikis di lembaga pendidikan. 17 kasus di antaranya merupakan tindak pelecehan seksual, di mana korbannya berjumlah 89 anak, dari keseluruhan korban mayoritas tindakan anti kemanusiaan tersebut dilakukan oleh sosok pengajar.

Jika KPAI membuka secara umum, maka kami mencoba menelusuri sepintas, pada 2019 saja di Aceh seorang guru di salah satu pesantren melakukan tindakan tidak terpuji dengan melakukan pelecehan seksual dan kekerasan pada kurang lebih 15 santri, kasus ini pun sudah masuk pada ranah hukum, sebab orang tua santri melaporkan pada kepolisian.

Masih di tahun 2019, tiga santri di Karawang, Jawa Barat harus menghadapi situasi berat di masa mudanya, ia haru menderita luka psikis dan fisik akibat pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren, tempat mereka mencari ilmu. Kasus ini pun ditangani oleh Polres Karawang dan pelaku akan dijerat hukum sesuai dengan perbuatannya.

Sementara di Jawa Tengah, seorang guru di salah satu pesantren di Grobogan, Jawa Tengah kini tengah meringkuk di sel besi, setelah melakukan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual kepada 9 santri. Modus pelaku beragam, dan rata-rata menggunakan relasi kuasa untuk melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut.

Urgensi Hukum yang Berperspektif Korban

Masih banyaknya tindakan-tindakan yang melecehkan dan perilaku kekerasan pada seseorang baik laki-laki atau perempuan, di sebuah lembaga pendidikan berbasis agama, menjadi cerita kelam tersendiri. Data ini hanya sepintas yang ditemukan di media, belum lagi kasus-kasus yang berceceran tanpa pernah terungkap.

Secara umum, kondisi tersebut semakin menunjukan bahwa Indonesia masih darurat tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Belum lagi problem budaya, di mana korban selalu disudutkan dan distigmatisasi oleh masyarakat sebagai seseorang yang tidak baik dan lain-lain.

Lalu di ranah hukum juga diperburuk oleh tidak adanya perspektif korban, sehingga hukuman tidak sesuai harapan dan condong meringankan pelaku. Sehingga mayoritas korban memilih diam tidak bersuara, haknya terampas, hidupnya terkekang oleh tindakan kejahatan. Sehingga pelecehan dan kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan.

Apa yang terjadi di Jombang menunjukan belum adanya perspektif korban, di mana pelaku kekerasan dan pelecehan seksual dianggap baik-baik saja, serta hanya melakukan pidana ringan.

Kondisi yang terjadi di Jombang menurut Yaritsa selaku pendamping korban, kondisi di Jombang telah menyalahi apa yang telah dicetuskan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan salah satu Lembaga HAM Negara.

“Komisi anti kekerasan, merekomendasikan beberapa hal, seperti mempertimbangkan posisi rentan korban sebagai perempuan serta trauma yang dialami. Menerapkan Ancaman Hukuman Maksimal Pasal 285 KUHP, Jo Pasal 286 KUHP Jo Pasal 294 ayat (2) KUHP, terakhir melibatkan secara penuh orang tua, kuasa hukum, pendamping sosial korban,” jelas Yaritsa

Tapi rekomendasi ini pun seolah-olah tidak dianggap, padahal sudah baku dan memiliki perspektif korban. Memang hukum di negara ini cenderung berbudaya konservatif dan masih menganggap kasus pelecehan dan kekerasan seksual sebagai tindakan biasa.

Padahal banyak negara tengah berjuang untuk mewujudkan emansipasi dalam wujud UU perlindungan perempuan dan anti kekerasan seksual, selain itu juga di ranah hukum dengan menerapkan penanganan kasus berperspektif korban, khususnya di lembaga peradilan. Sebagai contoh di Inggris, seperti yang kita ketahui seorang WNI melakukan pemerkosaan pada laki-laki dan dijatuhi hukuman berat tanpa bertele-tele.

Sementara di Indonesia, jauh dari kutub utara, hal baik yang dilakukan seperti membentuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) terasa sia-sia tak berarti. RUU itu pun ditarik dari Prolegnas, banyak suara menjerit tak didengarkan. Memang wakil rakyat kita mengidap tuli mendadak, karena kebanyakan mendengarkan suara sumbang oligarki. RUU bagus ditarik, RUU berbahaya penuh bencana dibahas terus menerus, sebut saja RUU Cipta ‘petaka’ Kerja.

Tuntutan Massa Aksi Terhadap Polda Jatim

Semakin banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual, khususnya di lembaga pendidikan. Harusnya menjadi kekhawatiran tersendiri, yang mana harus segera ditangani dan dicegah, agar tidak semakin meluas sehingga merugikan banyak pihak.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan pidana sebagai sebuah ‘shock therapy‘ agar pelaku jera dan pelaku lainnya tidak melakukan tindakan serupa. Pidana bukan satu-satunya cara, tapi paling tidak akan cukup signifikan dampaknya.

Tetapi apa yang dikatakan di atas tidak berlaku bagi santri Jombang sebagai korban, di mana pelaku masih tidak kunjung diadili. Sehingga massa aksi yang diwakili oleh Palupi (15/07/20) mengatakan bahwa, Polda Jatim harus segera melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa hingga tanggal 20 Juli 2020 dan menyerahkan tersangka kepada kejaksaan.

“Segera Menuntaskan Penyidikan perkara ini secara professional, transparan dan Akuntabel sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,” tutup Palupi

Sebuah Refleksi: Cerita Perjalanan Mengorganisir Komunitas (Seri Kedua)

Previous article

Seperangkat Propaganda Perlawanan “Obey”

Next article

You may also like

More in PERS RILIS