REVIEW

Akumulasi Melalui Perampasan Hak yang Dilanggengkan oleh Negara Terhadap Petani Pakel Banyuwangi

0

Terhitung sejak tanggal 24 September 2020, bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional yang ke 60, yang merupakan hari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, petani Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, melakukan aksi pendudukan lahan kembali ‘reclaiming’ di lahan mereka yang selama ini dirampas oleh PT Bumi Sari. Aksi tersebut terus berlangsung sampai saat ini, dan melibatkan kurang lebih 800 orang.

Sebelum melakukan aksi reclaiming, petani Pakel telah menempuh berbagai cara untuk menegaskan hak mereka. Terhitung sudah berpuluh-puluh tahun petani Pakel berjuang untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Tapi sangat disayangkan, segala upaya yang mereka usahakan selalu berujung kegagalan. Tercatat pada tahun 1999 sampai 2001, mereka melakukan aksi pendudukan lahan di wilayah hutan negara, namun bukan hak kelola yang didapatkan, malahan mereka dihadiahi represi dan penangkapan. Brutalitas tersebut menyebabkan puluhan rakyat ditangkap, dipenjara, dan mengalami berbagai siksaan dari aparat keamanan keamanan negara.

Kejadian tersebut meninggalkan luka kelam sepanjang sejarah perjuangan petani Pakel yang mayoritas adalah petani. Selekas upaya pendudukan gagal karena direpresi oleh aparat keamanan negara, kondisi tersebut berdampak pada kehidupan petani Pakel. Hampir sebagian besar pemuda Pakel mengalami putus sekolah, serta memaksa kelompok laki-laki yang terlibat aksi tersebut harus melarikan diri ke luar desa agar tidak ditangkap oleh aparat keamanan. Sehingga di Desa Pakel hanya tersisa perempuan dan anak-anak. Kondisi tersebut meninggalkan ketakutan dan pengalaman traumatis hingga saat ini, jika kita mencoba untuk menggali cerita nestapa itu kepada mereka.

Karena tak memiliki lahan untuk hidup sehari-hari, ditambah belum keringnya luka masa lampau, tercatat pada bulan Desember 2018, mereka mulai bangkit seraya mencoba mengambil kembali haknya. Tindakan petani Pakel tersulut oleh tersiarnya kabar di desa mereka. Kabar itu adalah terbitnya pernyataan dari BPN Banyuwangi dengan nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tertanggal 14 Februari 2018, yang kurang lebih menyatakan bahwa tanah di Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari.

Aksi tersebut bukannya mendapatkan empati dan hak atas lahan, tetapi malah kriminalisasi yang didapatkan. Kurang lebih ada sekitar 20 lebih petani Pakel mendapatkan semacam intimidasi, berupa pelayangan surat panggilan dari Polres Banyuwangi, sepanjang waktu terus bergulir di tahun 2019. Merujuk pada catatan Walhi Jatim dan juga penuturan dari petani, ada satu orang petani yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ia sempat mendekam di balik dinginnya jeruji besi selama pemeriksaan. Kasus pun akhirnya dilimpahkan ke pengadilan, pada sidang putusan tahun 2020 lalu, majelis hakim dari PN Banyuwangi memutuskan bahwa petani tersebut tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Meski begitu, upaya intimidasi dengan penyalahgunaan kekuasaan negara masih terjadi hingga detik ini.

Menurut penuturan dari petani Pakel, mereka mengungkapkan keresahannya tentang tidak jelasnya aset maupun akses atas tanah. Ditambah lagi isu yang sayup-sayup menyelinap ke telinga mereka, jika PT Bumi Sari dikabarkan telah memiliki HGU terbaru. Kabar tersebut berisi kurang lebih yaitu sebagian wilayah Desa Pakel ternyata masuk wilayah HGU perkebunan. Tapi menurut informasi di tapak, Pemerintah Desa Pakel maupun petani yang tergabung dalam Rukun Tani Pakel tidak memiliki salinan HGU tersebut, padahal secara aturan mereka harusnya memilikinya. Sehingga kabar tersebut terkesan seperti rumor yang sengaja disebarkan untuk menakut-nakuti petani.

Walhi Jawa Timur yang merupakan jaringan terdekat dari petani Pakel mencatatkan jika konflik agraria yang terjadi di Pakel, secara gari besar menunjukan sebuah fakta kelam Banyuwangi. Hal itu disebabkan karena Banyuwangi merupakan kabupaten dengan konflik agraria tertinggi di Jawa Timur. Hal tersebut dipertegas oleh Walhi Jatim, terhitung sejak tahun 2014, selain konflik agraria di Pakel, terdapat lima kasus konflik agraria lainnya di wilayah Banyuwangi. Konflik tersebut meliputi sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Enam konflik itu tersebar dari wilayah Banyuwangi Utara yakni Wongsorejo sampai ke Selatan yaitu Siliragung hingga Pesanggaran, sedikitnya telah menyebabkan 105 orang rakyat mengalami tindakan kekerasan, kriminalisasi, ataupun dipenjarakan.

Melihat sejarah panjang nan kelam, gelapnya konflik agraria di negeri ini mengundang kepedihan mendalam. Semenjak kemerdekaan hingga jatuhnya rezim tirani Suharto, konflik agraria tak kunjung menemukan titik terang. Pergolakan politik yang dikuasai oleh oligarki dan kapitalis teknobirokrat menyebabkan reformasi seakan sia-sia belaka. Tirani diruntuhkan, namun malah menghasilkan neoliberalisme koersif, mendukung penuh pasar bebas melalui kekuasaan represif dan otoriter.

Penindasan dan eksploitasi yang semakin mendarah daging, mengakar bak jamur abadi. Telah menampakan wajah tiran kaki tangan kapitalisme brutal. Catatan ini ditujukan sebagai diseminasi pengetahuan lapangan berdasar realitas, bahwa kapitalisme dan neoliberalisme koersif telah menghancurkan kehidupan rakyat.

Catatan kami bahwa  kekerasan dan manipulasi melalui negara tak lebih dari alat kekuasaan untuk merampas hak mayoritas. Menjadi kepanjangan tangan dari kekuasaan koersif yang bertujuan untuk melakukan normalisasi atas keadaan, serta berupaya untuk mematuhkan rakyat sehingga kekuasaan mereka langgeng. Eksploitasi dapat dijalankan terus menerus untuk akumulasi kapital, memperkaya oligarki dan kaki tangannya.

Catatan dari Bawah: 100 Hari Perjuangan Warga Pakel

Previous article

Paulo Freire dan Perjuangan Populer di Afrika Selatan (Bagian 1)

Next article

You may also like

More in REVIEW