ngendasREPORTASE

14 Tahun Bencana Industri Lapindo, Terusir Dari Kampungnya dan Dirampas Hak-haknya

0

Dokumentasi Walhi Jatim

Sudah 14 tahun lamanya bencana lumpur panas Lapindo masih menghantui hingga kini, meski semburannya sudah menurun, tetapi materialnya masih keluar dari perut bumi. Jika kita akan pergi ke kota Malang atau menuju Pasuruan, baik motor, mobil atau kereta, pasti akan melewati lokasi bencana tersebut. Baunya masih menyengat tajam, percampuran parfum bumi yang tidak sedap dan berbahaya. Air yang dulunya sudah berkurang kualitasnya, kini semakin memburuk. Ada bau-bau seperti minyak tanah. Itu dapat ditemukan di wilayah sekitar semburan lumpur panas.

Tak jauh dari lokasi semburan, setiap hari banyak orang yang lalu lalang mengitari tanggul lumpur. Muka lelah dan sumpek tak jauh dari penampilan mereka. Mereka adalah warga terdampak lumpur Lapindo yang kini beralih profesi menjadi ojek tanggul Lumpur Lapindo. Tidak ada pilihan pekerjaan lain, menjadi ojek tanggul bagi beberapa orang adalah pilihan, walaupun mereka masih punya sampingan sebagai pekerja serabutan.

Mungkin dilema, mereka seakan-akan diuntungkan, karena lumpur Lapindo seolah-olah adalah berkah, sebab membuka lapangan pekerjaan. Tetapi sudah berapa orang yang kehilangan pekerjaan akibat bencana korporasi tersebut? Sudah berapa rumah yang harus mereka tinggalkan?

Total ada 30 pabrik yang tertimbun lumpur Lapindo, lalu mengakibatkan kurang lebih 1.873 buruh kehilangan pekerjaannya, ini belum petani dan usaha kecil menengah. Karena untuk lahan padi saja yang hilang ditaksir ada 309,70 hektar dengan produksi sebesar 4.149.98 ton gabah, terendam tak tersisa lagi. Sementara untuk sektor usaha kecil menengah ada sekitar 100 lebih yang hancur lebur dihantam semburan lumpur panas yang dimiliki oleh elite nasional semacam Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro dan korporasi global Santos asal Australia.

Tidak ada pilihan lain, selain memilih profesi tersebut. Mereka juga salah satu dari sekian ribu buruh yang harus kehilangan pekerjaan akibat hantaman lumpur Lapindo. Di saat semua orang resah dan gelisah menghadapi pandemi COVID-19, korban lumpur Lapindo ini pun menerima keresahan dan kegelisahan dua kali lipat. Selain harus menghadapi kerentanan ekonomi, ancaman kesehatan akibat bau dari semburan lumpur yang mengakibatkan degradasi lingkungan, kini dihadapkan dengan adanya serangan COVID-19.

Tentu beban ganda sedang dihadapi, sehari-hari sudah suram akibat hak-haknya tercerabut dan terampas. Kehilangan harta, benda dan kebahagiaan. Sekarang harus dihadapkan pada situasi yang sangat pelik, menghadapi degradasi lingkungan, yang mengancam fikisk serta psikis. Mereka harus juga berhadapan dengan ganasnya COVID-19. Sudah jatuh tertimpa lumpur Lapindo, kini babak belur dihujam oleh serangan pandemi.

Hak yang Terampas

Dokumentasi Walhi Jatim

Sejak di pagi hari Fika menemani kakaknya Hisyam untuk mempersiapkan aksi peringatan 14 tahun semburan lumpur panas Lapindo. Ia bersama tiga orang temannya tengah mengemasi poster dan spanduk yang akan dibawanya ke tanggul lumpur. Kali ini tidak banyak yang melakukan aksi, hanya ada sekitar 7-8 orang saja. Hisyam pun tengah sibuk menghubungi warga yang lainnya untuk memastikan aksi yang akan digelar pada pukul tujuh pagi. Tidak lupa ia membawa alat pelindung diri, seperti masker dan hand sanitizer secukupnya.

Fika, Hisyam bersama ketiga orang lainnya menyalakan motor untuk langsung menuju tanggul. Dari rumah mereka di wilayah Panggreh, Jabon kurang lebih memakan waktu sekitar 10-20 menit untuk menuju lokasi. Mereka kini tinggal di Panggreh sejak terusir dari desanya yang lama Besuki, saat itu Hisyam masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, sementara Fika masih belum bersekolah. Tidak hanya Hisyam tetapi ada sekitar 25.000 orang di tiga kecamatan yang meliputi 15 desa harus terusir dari rumahnya.

Saat itu saya masih kecil, tiba-tiba harus pindah rumah dan melihat orang tua kebingungan. Saya harus berpisah dengan lingkungan tempat bermain dan harus berpindah-pindah sebelum menetap di Panggreh ini,” ujar Fika

Senada dengan Fika, Hisyam pun merasakan ia harus berpindah-pindah sebelum menetap di kampungya sekarang. Ia kehilangan tempat bermain, terpisah dengan teman-temannya, serta terancam pendidikannya kala itu. Ia menambahkan belum lagi saat itu orang tuanya sempat kehilangan haknya sebagai warga negara, yakni identitas dan hak politik.

Kami kehilangan semuanya, rumah kami, lahan kami, saya sendiri saat itu terpisah dengan teman-teman, terancam tak bisa bersekolah lagi. Selain itu, hak atas identitas dan politik juga terengut, walaupun sekarang sudah pulih, tetapi masih banyak yang masih ruwet. Kami juga merasakan, bagaimana lahan pertanian kami hilang, kini harus menyewa lahan. Tidak ada kata ganti rugi adanya jual beli. Kami dipaksa menjual dan ini aneh, di mana negara tidak bertanggung jawab,” terang Hisyam.

Apa yang dirasakan oleh Hisyam dan Fika serta warga lainnya, merupakan bentuk dari abainya negara dalam bertanggung jawab, karena negara pula lah yang mengizinkan dan yang punya kuasa untuk menjamin hak warga negaranya. Di mana ada pelanggaran oleh negara baik secara tindakan (by commision) yaitu negara membiarkan eksploitasi Lapindo yang cacat hukum hingga berakibat pada bencana dan pembiaran (by omission) melalui tindakan yang tidak tegas pada korporasi, malahan memfasilitasi korporasi untuk lepas tangan, serta tidak ada hukuman yang tegas (OHCHR, 2018:29-35). Kondisi tersebut tampak dari adanya peminggiran manusia, terusir dari wilayahnya, tidak mendapatkan hak-haknya dan utamanya akses atas sumber daya hilang.

14 Tahun Berlalu, Kini Masih Berjuang

Dokumentasi Walhi Jatim

Eksklusi ini menghilangkan kapasitas korban untuk menentukan dirinya dalam struktur hukum, kebijakan dan proyek yang berhubungan dengan nasib atas propertinya, kehidupan sehari-hari dan keamanannya (Drake, 2016:89). Merujuk pada argumentasi tersebut, sangat relasional dengan apa yang dikatakan Harwati, salah satu warga terdampak. Harwati ini juga salah satu perempuan pejuang yang masih aktif dalam kampanye dan aksi-aksi dalam menuntut pemulihan hak.

Harwati dalam beberapa diskusi terus menerus mengulang frasa terusir dari kampung, hak yang hilang dan bagaimana bertahan hidup. Ini bukan diulang secara sengaja, tetapi merupakan sebuah ungkapan jujur yang dirasakannya dan beberapa kawannya. Sejak awal Harwati yang kini tinggal di Candi Pari, Porong, mengatakan bahwa Lapindo telah merampas hak warga. Mereka terusir dari rumah, pekerjaan dan kini menjadi rentan.

Kondisi kami, hidup itu semakin berat, kondisi hidup semakin hari semakin mahal, kontrakan, pangan dan lain-lainnya naik. Coba bayangkan, kami diusir dari tempat di mana kita dilahirkan. Kita diusir dan tidak bisa memilih. Seakan-akan kita dipaksa untuk meninggalkan tanah dan air kita,” ujar Harwati dalam salah satu diskusi

Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak pernah mendengarkan warga, setiap kebijakan diatur oleh mereka sendiri. Tidak ada partisipasi yang warga dilibatkan. Bahkan mereka tak menggubris rasa resah dari orang-orang yang tertindas. Kuasa negara yang tunduk pada bisnis, telah menjadikan warga merugi tak terkira dan terampas hak-haknya. Negara pun tidak pernah tegas dalam hukum, mereka masih bebas tertawa dan bebas mengekploitasi wilayah lain.

Tidak hanya merugikan kita, semuanya termasuk lingkungan hidup,. Lapino ini merugikan negara, mereka tidak pernah membayar pajak ke pemerintah Sidoarjo, itupun baru kita ketahui. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa pemilik Lapindo tidak pernah terkena hukuman,itu yang kami sesalkan. Apalagi kami sebagai orang desa, data kependudukan kita mulai tahun 2009 hingga sekarang itu hilang atau dihilangkan kita gak tahu. Tapi hak kami tercerabut. Kita hanya diberikan uang, saya garis bawahi bukan ganti rugi tapi jual beli. Jika kita tidak menjual aset kepada Lapindo maka kita tidak punya apa-apa,” Tegas Harwati

Eksklusi ini juga telah mengakibatkan sebuah guncangan psikis, di mana mereka yang memiliki keterikatan emosional dengan kampungnya, harus menanggung beban mental kala tercerabut dari ruang hidupnya. Meskipun ada penelitian yang mengambil sampel warga korban Lapindo di dua desa yakni Kupang dan Kebonagung, di mana dalam penelitiannya mencatatkan bahwa selama 10 tahun mereka tidak bisa menerima, namun kini bisa lebih menerima bencana tersebut, sebab ingin tetap melanjutkan hidup (Anggraini dan Palupi, 2020:5).

Tetapi itu hanyalah sebuah kelelahan, di mana sudah hampir satu dekade mereka diabaikan oleh negara, Kondisi yang digambarkan oleh penelitian tersebut memang relevan, tetapi melupakan faktor kunci bahwa eksklusi telah menciptakan stress dan depresi, serta rasa rindu akan kampungnya yang lama. Dan, kondisi tersebut erat relasinya dengan persoalan Well Being. Sebagaimana yang dirasakan Harwati dan kawan-kawannya, juga warga lainnya. Di mana mereka merasakan rindu akan kampung halamannya.

Banyak warga yang menangis sejak meletusnya bencana itu, bagaimana rumah mereka, bagaimana bisa kembali. Hingga kini rasa itu masih ada. 14 Tahun telah merubah kehidupanl, dari rentan menjadi sangat rentan,” jelas Harwati.

Namun serupa dengan penelitian Anggraini dan Palupi, Harwati pun menyatakan bahwa hidup harus berlanjut. Namun bukan pasrah dan menerima keadaan. Karena masih ada hak-hak yang belum pulih, seperti kesejahteraan dan kesehatan.

Kondisi kami, hidup itu semakin berat, kondisi hidup semakin hari semakin mahal, kontrakan, pangan dan lain-lainnya naik. Coba bayangkan, kami diusir dari tempat di mana kita dilahirkan. Kita diusir dan tidak bisa memilih. Seakan-akan kita dipaksa untuk meninggal tanah dan air kita,” tegas Harwati

Kini di tengah pandemi, banyak di antaranya mengalami persoalan yang pelik. Mulai dari menurunnya penghasilan, lambatnya bantuan dan tentu merasakan keberlanjutan hidup yang tidak jelas. Menjadikan korban Lapindo masih rentan, serta menunjukan selama 14 tahun bencana ini meletup, mereka masih berjuang. Mungkin ini yang dinamakan sebagai perampasan ruang hidup.

 

Referensi

Anggraini, D., & Palupi, L. (2020). Relationship between gratitude and psychological well-being around Lapindo Mudflow resident. In E3S Web of Conferences (Vol. 153, p. 03005). EDP Sciences.

Drake, P. (2016). Indonesia and the politics of disaster: power and representation in Indonesia’s mud volcano. Routledge.

OHCHR. (2018). Attributing Individual Responsibility For Violations of International Human Rights and Humanitarian Law in United Nations Commissions of Inquiry Fact-Finding Missions and Other Investigations. United Nation

 

 

mm
Tim Gugus Tugas Coklektif.com

Curahan Hati: Potret Pendidikan di Tengah Pandemi

Previous article

Ketika Kritik Dibalas Gugatan Hukum

Next article

You may also like

More in ngendas